Masamba, kpu.go.id – Paska Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lutra gelar evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dan dihadiri oleh ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta para Sekretaris PPK dan PPS seluruh Kabupaten Lutra.Kegiatan yang dimulai pada Kamis (10/3), itu dihadiri juga oleh Ketua KPU Lutra, Suprianto, dan para komisioner lainnya, Bupati Lutra, Indah Putri Indriani, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Haerul Manna, dan Faisal Amir. Suprianto mengatakan, kegiatan ini untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2015. Harapannya, KPU sebagai penyelenggara pemilu semakin baik dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemilu dan pilkada yang akan datang."Evaluasi ini penting untuk memperbailki proses pelaksaan pemilu kedepan, karena prinsipnya kita mau memperbaiki apa yang kurang, dan menyempurnakan yang sudah baik" ujar Suprianto.Suprianto mengucapakan banyak terima kasih kepada PPK, PPS serta para sekretaris yang sudah hadir mengikuti kegiatan tersebut. Ia berharap para penyelenggara ad hoc tersebut bisa menyampaikan semua persoalan yang dihadapi kala penyelenggaraan Pilbup 2015, sehingga persoalan itu bisa terpetakan.Dengan pemetaan masalah, Supriyanto ingin saat pemilu dan pilkada yang akan datang KPU sudah mempunyai strategi untuk mengatasi persoalan-persoalan itu.Sementara itu, Bupati Lutra, Indah Putri Indriani, berterimakasih kepada seluruh penyelenggara pilkada, mulai dari KPU, PPK, PPS, dan KPPS yang telah mengawal proses demokrasi di Lutra ini dengan baik.Mantan Wakil Bupati Lutra ini menjelaskan, partisipasi pemilih dalam sebuah pemilu tidaklah penting. Menurutnya yang perlu dibangun dalam pemilu adalah pondasi. Yaitu kesadaran masyarakat, sehingga pemilih bisa memilih dengan kesadaran mereka sendiri sebagai warga negara yang baik.Indah berpesan kepada seluruh penyelenggara ad hoc untuk tetap bekerja dengan integritas meskipun tidak sebanding dengan penghargaan yang diberikan. Ia mengatakan tugas sebagai penyelenggara ad hoc adalah tugas mulia yang membutuhkan integritas tinggi. “PPK dan PPS agar kedepan tetap bekerja dengan baik. Walaupun kita tahu, honor yang didapatkan tidak sesuai dengan tanggung jawabnya. Tetapi ini adalah pekerjaan mulia yang membutuhkan integritas,” pesan Indah.Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Faisal Amir mengatakan, PPK dan PPS adalah ujung tombak penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, ada tiga hal yang harus dimiliki oleh penyelenggara, pertama, Sumber Daya Manusia (SDM), kedua independensi, dan terakhir netralitas. “Penyelenggara dihadapkan dengan dua kelompok, yakni orang puas, dan tidak puas untuk itu, para PPK dan PPS mari kita bangun semangat Integritas yang berkualitas. Tugas penyelenggara itu bagaimana mengangkat motivasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi di semua tingkatan pemilu,” kata dia. (*/red. FOTO KPU/Lutra)