Berita KPU Daerah

Menurut Khariri Pemilu merupakan suatu proses untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat yang diberikan mandat untuk menyelenggarakan kemaslahatan bagi orang banyak. Memilih seorang pemimpin merupakan perintah yang sangat dianjurkan. Pemilu merupakan wasilah (perantara-red) atau sarana untuk memilih pemimpin. Dalam pandangan ushul fiqh, hukum suatu sarana itu tergantung hukum tujuannya, sehingga jika tujuannya wajib maka sarana dari perbuatan itu juga wajib. Oleh karena itu, jika pemilu sebagai sarana untuk memilih pemimpin atau ulul amri yang hukumnya wajib, maka ikut menggunakan hak pilih dalam pemilu juga wajib atau minimal sunnah muakkad. “Jika hukumnya wajib atau minimal sunnah muakad, maka meninggalkannya menjadi haram atau minimal makruh”, tandasnya.Lebih lanjut, menurut Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Dukuhwaluh ini, tugas dai, ustad dan para mubaligh adalah menjadi sirajam munira (penerang masyarakat-red) untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilih sesuai dengan pilihannya masing-masing. Selain itu, para tokoh agama diajak untuk bersikap bijaksana mensikapi pilihan politik umat yang beragam. “Kami menghimbau para tokoh agama khususnya para ulama, para dai dan mubaligh untuk bersikap bijaksana mensikapi beragamnya pilihan politik umat, jangan sampai ikut terlibat politik praktis yang akan memincu konflik di masyarakat”, ujarnya.Suara Rakyat, Suara TuhanSementara itu, Romo Suraji yang juga Ketua STIMIK Yos Sudarso Purwokerto, mengatakan bahwa Pemilu merupakan bagian implementasi dari demokratisasi di Indonesia sejak runtuhnya orde baru. Meskipun Secara harfiah agama sebenarnya tidak demokratis, karena lembaga agama memegang otoritatif dari Tuhan yang harus ditaati, akan tetapi nilai-nilai yang ada dalam demokrasi (multikultur, kejujuran, kerjasama, kedewasaan, moralitas) sebenarnya merupakan nilai-nilai yang dihidupi dan dikembangkan oleh agama-agama.Bahkan menurut doktor lulusan UGM ini agama-agama dapat secara konkrit memberi sumbangan kepada demokrasi dengan melakukan pendidikan demokrasi kepada warganya, artinya nilai-nilai demokrasi di atas menjadi nilai yang dihidupi dalam hidup sehari-hari oleh para pemeluk agama. Oleh karenanya, nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi senafas dengan misi keagamaan. “Demokrasi berjalan apabila setiap warga negara mendapatkan hak memilih dan dipilih, warga negaralah yang menyerahkan mandapat melalui Pemilu. Maka ada istilah vox populi vox dei, suara rakyat suara tuhan”, ujarnya.Pada akhir acara, Imam Arif Setiadi, M.Si, anggota KPU Kabupaten Banyumas divisi sosialiasi, mengatakan KPU Kabupaten Banyumas sengaja menggandeng para tokoh agama untuk ikut serta mensosialiasikan pentingnya partisipasi dalam Pemilu. Para tokoh agama, menurut Imam, dapat menjadi panutan karena memiliki pemahaman keagamaan dan dapat menjadi panutan masyarakat. “Dengan dibantu para tokoh agama kami optimis partisipasi pemilih akan meningkat”, katanya.

 Rapat yang dihadiri Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, Anggota Komisi KPU Sumut Yulhasni dan Benget Silitonga itu dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut Raudin Batubara. Selain itu juga hadir Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Asahan dan anggota Bawaslu Aulia Andri. Dalam rapat tersebut Ketua KPU Mulia Banurea menjelaskan persiapan Pemilu 2014 di Sumut sudah berjalan beberapa tahap. "Saat sekarang kita masih menunggu pelaporan dana kampanye dari Parpol dan DPD. Kita minta bapak-bapak di dewan ini yang juga representasi parpol untuk mengingatkan batas waktu pelaporan dana awal kampanye. Jangan sampai nanti mereka lewat dari jadualnya bisa didiskualifikasi," ujar Mulia.Dijelaskan Mulia, pelaporan dana awal kampanye tersebut akan difasilitasi KPU Sumut. "Kita telah membentuk help desk untuk memudahkan pelaporan dana kampanye Parpol di Sumut. Kita tidak ingin nanti ada parpol yang gugur dalam Pemilu 2014," tandas Mulia.Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Sumut Raudin Batubara mengapresiasi kinerja KPU Sumut dalam tahapan Pemilu di Sumut. Menurut anggota dewan dari PKS ini, pertemuan intensif perlu ditingkatkan antara KPU dan DPRD Sumut. "Kita mengapresiasi kerja-kerja Komisioner KPU Sumut periode ini dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Pada kesempatan itu juga Raudin meminta agar KPU Sumut terus menyempurnakan DPT agar masyarakat yang berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya. (kpu-prov su)

 Penilaian kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menilai pegawai, sedangkan kinerja pegawai diartikan sebagai suatu lingkungan dimana karyawan memenuhi atau mencapai persyaratan kerja yang ditentukan. Penilaian kinerja perlu dilakukan karena bisa memberikan informasi tentang dilakukannya promosi dan penetapan gaji, penilaian juga memberikan suatu peluang bagi pimpinan dan bawahan untuk meninjau perilaku yang berhubungan dengan kerja bawahan. Disamping itu, penilaian juga berperan terhadap proses perencanaan karir yang terdapat di dalam organisasi karena penilaian memberikan suatu peluang yang baik untuk meninjau perencanaan karir seseorang dilihat dari kekuatan dan kelemahan yang diperlihatkannya.Rapat ini bertujuan untuk menginformasikan kepada seluruh staf KPU Kota Solok bahwa setiap melakukan pekerjaan, akan ada penilaian atau pengukuran kinerja yang juga bertujuan untuk melihat prestasi yang diraih oleh pegawai sebelum dilakukan promosi.Lebih lanjut Ketua KPU Kota Solok, Budi Santosa mengatakan bahwa setiap pegawai memiliki kemampuan managerial yang tinggi sehingga ia bisa mengatur, mengontrol, dan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kinerjanya. Beliau menghimbau kepada seluruh staf untuk lebih aktif dalam melaksanakan aktivitas, kegiatan dan mengeluarkan ide-ide atau gagasan dalam peningkatan kinerja. Seluruh staf harus menyusun rencana kerja harian, mingguan, bulanan dan membuat daftar sasaran kerja tersebut yang nanti akan menjadi tanggung jawabnya dalam jangka waktu satu tahun mendatang. (Khori-Solok)

Kegiatan yang menghadirkan ratusan kaum petani di Sumut ini merupakan agenda kegiatan sosialisasi Pemilu 2014 yang diadakan KPU Sumut dan dibuka oleh Ketua KPU Sumut Mulia Banurea. Dalam sambutannya, Mulia Banurea mengatakan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dalam usaha meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 ini merupakan hal yang sudah mutlak dikerjakan KPU Sumut. Menurutnya, tanpa dukungan semua elemen masyarakat, maka pelaksanaan Pemilu 2014 tidak akan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.T. Kamal Fasya dalam paparannya mengatakan bahwa masyarakat seharusnya menggunakan hak pilihnya agar tidak dirampas oleh mereka yang mementingkan kelompok dan golongan. ‘’Jadi gunakan  hak pilih anda agar tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab,’’ ujar Kamal Fasya.Sedangkan Jean Ari mengatakan bahwa berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mencerminkan adanya keberbihakan kepada rakyat. Meski demikian, kata Jean, kaum tani, buruh, dan nelayan haruslah memberikan hak politiknya dalam Pemilu 2014. ‘’Dalam rangka itulah, kaum petani silahkan saja mengajukan kontrak politik kepada para caleg sebagai bentuk pemberian hak politik mereka pada Pemilu 2014,’’ kata Jean.Sementara itu, Evi Novida Ginting mengatakan, pada prinsipnya KPU Sumut tetap menggunakan berbagai potensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. ‘’Kaum petani adalah masyarakat yang harus menjadi prioritas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Makanya dengan berbagai sosialisasi terus dikerjakan KPU Sumut,’’ ungkap Kord. Divisi Hukum KPU Sumut ini.Kegiatan sosialisasi Pemilu 2014 di Sumut sendiri, menurut Kord. Divisi Sosialisasi, Data, dan Informasi, Yulhasni, telah dilaksanakan kepada dua elemen masyarakat. ‘’Setelah ke kampus, kita masuk ke kaum petani. Dalam waktu dekat juga kita akan mencoba memasuki pemilih pemula,’’ ujar Yulhasni. Yulhasni menambahkan, KPU Sumut juga sedang mempersiapkan berbagai metode sosialisasi kreatif untuk mendongkrak jumlah partisipasi masyarakat di Sumatera Utara. ‘’Semoga target kita partisipasi pemilih mencapai 80% bisa terealisasi,’’ pungkasnya. (kpu-prov.sumut)

Ketua KPU Kota Solok Budi Santosa menyatakan bahwa acara pemarafan draf surat suara ini telah direncanakan setelah KPU Kota Solok dapat menyelesaikan validasi surat suara tanggal 9 s/d 11 Desember 2013 di Jakarta. Validasi Surat Suara ini dilakukan dengan meminta paraf (proffing) LO dari masing-masing Parpol/Pimpinan Parpol (Ketua/Sekretaris).  Acara ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Solok, Pejabat dan Staf Sekretariat KPU Kota Solok, Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Solok, Pimpinan Parpol Se-Kota Solok. (Budi-Solok).

Bandar Lampung, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung menggelar acara Bincang Penting-nya Pemilu (CantingLu) yang diadakan di lapangan RT 13 Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Rabu (2/5/2018) petang.  Kegiatan ini jadi salah satu agenda sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Lampung, yang akan digelar pada 27 Juni 2018 mendatang.Acara dihadiri sekitar 150-an warga, mendatangkan tiga narasumber  yaitu ketua KPU Kota Bandar Lampung, Fauzi Heri, yang menjelaskan tentang bagaimana ukuran pemilu yang sukses, Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat, SDM, dan Kampanye, Fadilasari, menyampaikan tentang mengapa kita harus berpartisipasi dalam pemilu serta ketua Divisi Program dan Data, Fery Triatmojo, menyampaikan tentang pemutakhiran data pemilih.Dalam paparannya Fauzi Heri mengatakan, dalam pemilihan gubernur mendatang, warga harus bisa memilih calon berdasarkan hati nurani. Bukan berdasarkan apa yang diberi. “Ada empat pasangan calon yang semuanya baik, silakan bapak dan ibu pilih mana yang menurut kalian terbaik,” ujarnya.Sementara Fadilasari menjelaskan,  pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Di negara demokrasi seperti Indonesia, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. “Kedaulatan itu diwujudkan dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dengan kata lain, partisipasi tersebut ditujukan agar kedaulatan rakyat bisa tersalurkan, yaitu dengan memilih para pemimpin, dalam hal ini yang terdekat adalah kepala daerah di provinsi Lampung,” katanya.Acara diselingi dengan stand up komedi oleh staf KPU Bandar Lampung, Wahyunita, dan juga dari ketua PPK Panjang, Yusri. Turut hadir camat kecamatan Panjang, Danramil, Kapolsek, Kacabjari, lurah se kecamatan Panjang, Panwaskota Bandar Lampung, Panwascam, serta PPK dan PPS.Usai penyampaian materi, tim dari KPU membagi-bagikan souvenir kepada warga yang bisa menjawab pertanyaan seputar materi yang tadi disampaikan para pemateri.  Para warga tampak antusias dengan saling berebut berlari ke panggung, untuk menjawab pertanyaan yang ajukan oleh pembawa acara.(kpu kota bandar lampung/ed diR)