Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar sosialisasi Pembahasan Rancangan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pemilu 2019 bersama operator partai politik di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol Senin (7/5/2018).Dalam sambutannya Ketua KPU Arief Budiman mengajak partai politik untuk mulai menyiapkan diri memahami proses pengisian Silon dengan benar. Pendaftaran untuk bakal calon anggota legislatif (DPR dan DPRD) sendiri menurut dia akan dimulai pada 4-17 Juli 2018 oleh karena itu dengan pemahaman yang cepat bisa diikuti dengan pengisian Silon diawal waktu. “KPU membangun kultur baru, mengajak semua pihak melakukan semua proses diawal waktu. Coklit (pencocokan dan penelitian) sudah kita terapkan, nah Silon saya harap parpol masukkan data calon diawal,” ujar Arief.Silon sendiri menurut Arief adalah sistem yang memudahkan penyelenggara maupun peserta ketika mendaftarkan nama-nama calonnya di pemilu nanti. Termasuk mengidentifikasi calon-calon yang di Undang-undang (UU) telah dibatasi hanya mendaftar di satu dapil, satu partai politik serta satu tingkatan. “Jadi hanya boleh diajukan disatu jenis lembaga perwakilan dan oleh satu peserta pemilu. Kalau sudah maju dari partai A, tidak boleh dari partai B. Maka menggunakan Silon bisa mendeteksi kegandaan yang diajukan parpol,” tambah Arief.Arief juga menjelaskan, bahwa dengan Silon memudahkan masyarakat untuk melihat profil dari para calon wakil rakyat. Sesuatu yang menurut dia kerap dipermasalahkan oleh pemilih yang tidak mengenal sosok calon wakil rakyatnya. “Kalau dulu orang kan tidak percaya, ada anggapan seperti membeli kucing dalam karung. Kalau sekarang mereka (caleg) kita tampilkan di Silon, ingin tahu foto, profil keluarga, pendidikan, pengalaman organisasi, silakan dilihat,” tutup Arief.Pada kegiatan sosialisasi Silon ini, para operator dari partai politik mendapatkan pendampingan dari para fasilitator KPU. (hupmas kpu/dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Pemanfaatan katalog elektronik atau e-katalog dalam proses pengadaan barang/jasa logistik pemilu dapat menekan biaya hingga 85 persen dari Harga Penghitungan Sendiri (HPS) kebutuhan logistik pemilu.Selain efisiensi, melalui e-katalog kebutuhan logistik pemilu ini mempermudah dan mempercepat proses pengadaan, kepastian penyedia, jaminan kualitas dan standarisasi spesifikasi teknis barang, menghemat Sumber Daya Manusia (SDM) yang hanya membutuhkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau Pejabat Pengadaan, serta dapat mengurangi resiko pengadaan dan dampak hukumnya.“Yang paling signifikan adalah efisiensi anggaran, kalau pengadaan biasanya biaya hanya selisih sedikit dengan HPS, sekarang melalui e-katalog ini bisa hanya 15 persen dari HPS,” tutur Kepala Subbagian Standar Barang/Jasa Biro Logistik Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI Fandu Dwiadma dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait logistik pemilu, Kamis (3/5/2018) di Jakarta.Pada pemilihan serentak 2018, Fandu juga menjelaskan dalam katalog sektoral kebutuhan pemilihan serentak 2018 terdapat tujuh jenis barang, yaitu surat suara, tinta, segel, hologram, kotak suara, bilik suara, dan buku panduan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).“Proses pengadaan katalog tersebut dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan atau ULP KPU RI, sehingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tinggal melakukan pesanan pembelian barang di prakatalog.lkpp.go.id, seperti halnya jika kita melakukan belanja online,” jelas Fandu.Sementara itu, Inspektur KPU RI Adiwijaya Bakti menjelaskan pentingnya Sisem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindakan dan kegiatan yang integral untuk memastikan tujuan dan sasaran kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel, baik untuk pengadaan logistik maupun kegiatan lainnya.“Prinsip dasar SPIP ini untuk menjamin akuntabilitas dan pertanggungjawaban ke publik. Kita semua diberi amanah untuk penyelenggaraan pemilu, jadi amanah tersebut yang harus kita jawab dengan baik ke publik,” terang Adiwijaya. (hupmas/arf/foto JAP/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH), Universitas Diponegoro (Undip) Kamis (3/5/2018). Pada kegiatan bertajuk “Audiensi Nasional Ke 9 Lembaga Tinggi Negara” rombongan diterima langsung Komisioner KPU, Divisi Hukum, Hasyim Asy’ari.KPU sendiri dipilih oleh rombongan BEM karena masuk dalam kategori lembaga negara yang menjadi studi bagi para mahasiswa. Dalam suasana diskusi yang ringan dan santai, para mahasiswa menanyakan sejumlah hal menyangkut penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Khususnya menyangkut aspek hukum dan peraturan perundang-undangan serta penerapannya ditengah masyarakat.Sementara itu Hasyim juga yang merupakan pengajar di FH Undip, mengingatkan mahasiswanya untuk selalu berbicara dan menyampaikan pendapat berlandaskan aturan hukum. Dia melihat ada gairah dari mahasiswa untuk bisa tumbuh dan sukses berbekal semangat seperti yang ditunjukkan saat mereka mengajukan pertanyaan. “Tentunya jangan kendur, karena mahasiswa lah nanti yang menjadi penerus bangsa,” tutup Hasyim. (hupmas kpu/irul/Foto: irul/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH), Universitas Diponegoro (Undip) Kamis (3/5/2018). Pada kegiatan bertajuk “Audiensi Nasional Ke 9 Lembaga Tinggi Negara” rombongan diterima langsung Komisioner KPU, Divisi Hukum, Hasyim Asy’ari.KPU sendiri dipilih oleh rombongan BEM karena masuk dalam kategori lembaga negara yang menjadi studi bagi para mahasiswa. Dalam suasana diskusi yang ringan dan santai, para mahasiswa menanyakan sejumlah hal menyangkut penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Khususnya menyangkut aspek hukum dan peraturan perundang-undangan serta penerapannya ditengah masyarakat.Sementara itu Hasyim juga yang merupakan pengajar di FH Undip, mengingatkan mahasiswanya untuk selalu berbicara dan menyampaikan pendapat berlandaskan aturan hukum. Dia melihat ada gairah dari mahasiswa untuk bisa tumbuh dan sukses berbekal semangat seperti yang ditunjukkan saat mereka mengajukan pertanyaan. “Tentunya jangan kendur, karena mahasiswa lah nanti yang menjadi penerus bangsa,” tutup Hasyim. (hupmas kpu/irul/Foto: irul/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) serius menyeleksi orang-orang yang akan duduk sebagai penyelenggara pemilu baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota 2018-2023. Dari proses yang berlangsung tiga bulan serta melalui mekanisme tim seleksi (timsel)diharapkan proses selektif ini mampu menyaring calon menjadi lebih berkualitas. "Ini momentum istimewa, bahagia, kita membawa semangat baru, melayani," ucap Anggota KPU Wahyu Setiawan saat mengisi materi pembekalan kepada 37 anggota timsel tahap IV di Hotel Vertu Jakarta Kamis (3/5/2018).Timsel menurut Wahyu perlu menyadari bahwa proses seleksi anggota KPU ini juga menjadi bahan standarisasi SDM KPU. Standarisasi yang memenuhi aspek tertentu serta memadai. "Meskipun tertentu itu bisa berbeda-beda. Misalnya standar di Indonesia tengah tidak sama dengan timur juga dengan barat," tutur Wahyu. Lain daripada itu, untuk mendukung standarisasi SDM di KPU, Wahyu berharap agar timsel dapat bekerja secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan. Terutama intervensi lokal (didaerah) yang kerap dirasakan timsel saat bekerja. "" Untuk menjaga prinsip standarisasi SDM,  maka mulai seleksi ini kita gunakan tes tertulis berbasis komputerisasi (CAT). Jadi sangat membantu kalau ada titipan kilat, karena CAT akan langsung diketahui hasilnya," tambah Wahyu. (hupmas kpu/dosen-dianR/foto: Dosen)

Jakarta, kpu.go.id - Sebanyak 37 dari 40 anggota Tim Seleksi (Timsel) Tahap IV telah dilantik di Jakarta, Kamis (3/5/2018). Pesan yang dititipkan untuk para anggota timsel yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin keilmuan ini, agar teliti mencari calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, serta kab/kota terbaik juga menjaga integritasnya dalam bertugas, menghindari konflik kepentingan serta meminimalisir kesalahan. "Saya ingin bapak/ibu hati-hati, jangan sampai ada kelemahan sedikitpun untuk dikomplain," ujar Arief saat membuka sesi pembekalan timsel di Hotel Harris Vertu Jakarta. Menurut Arief berdasarkan pengalamannya selama ini, calon yang tidak lolos akan mencari kesalahan timsel baik disengaja atau tidak. Dan apabila ditemukan kesalahan maka akan dijadikan senjata melaporkan. "Bahkan ada yang kompak (calon tidak lolos) untuk melaporkan kinerja timsel yang dianggap tidak independen,"  kata Arief. Arief juga mengingatkan bahwa dalam tiga bulan bertugas, timsel tidak jarang akan berada pada posisi tidak nyaman dan tekanan. "Bahkan profil timsel itu bisa dikuliti (oleh calon)," imbuh Arief. Namun kondisi demikian menurut dia tidak perlu menjadi kekhawatiran selama timsel bekerja transparan dan sesuai aturan. Sementara itu Kepala Biro SDM Lucky Firnandi Majanto berharap melalui timsel yang telah dibentuk dapat menghasilkan calon anggota KPU yang memiliki integritas kepribadian kuat, jujur dan adil. "Serta calon KPU provinsi dan kab/kota yang punya kepribadian," kata Lucky. Lucky menjelaskan pada sesi pembekalan sendiri, materi yang diberikan kepada timsel mencakup PKPU yang mengatur tentang seleksi anggota KPU, petunjuk teknis, kode etik penyelenggara, hingga gender dalam pemilu. "Dan kami juga akan sampaikan tatacara tes tertulis dengan menggunakan CAT serta tes kesehatan," tambah Lucky.Hadir dalam kegiatan ini, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Hasyim Asy'ari, Evi Novida Ginting Manik serta pembicara Wahidah S. (hupmas kpu/dosen-dianR/foto:dosen/ed diR)