Berita Terkini

Penanaman Pohon Demokrasi, Tradisi KPU Hargai Lingkungan

Bangkalan, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penanaman pohon demokrasi pada kegiatan Rapimnas KPU seluruh Indonesia, Rabu (29/11) di Bangkalan Madura Jawa Timur. "Logistik Pemilu banyak yang berasal dari pohon, air yang diminum juga dari resapan pohon, banyak TPS dibangun di bawah pohon, untuk itu hargailah pohon. KPU tradisikan Penanaman Pohon Demokrasi dengan harapan semangat demokrasi dapat tumbuh berkembang baik di Indonesia," tutur Ketua KPU RI Arief Budiman.

UU Pemilu Akomodir Semangat Keadilan dan Kesetaraan

Surabaya, kpu.go.id – Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah mengakomodir semangat keadilan dan kesetaraan. Namun demokrasi sering dikritik tidak kunjung menghadirkan kesejahteraan masyarakat bawah, malah muncul korupsi, disintegrasi, dan faktor negatif lainnya. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo menjelaskan masih ada tiga hal syarat yang harus diselesaikan, yaitu ekonomi kuat dan berkeadilan, budaya yang kuat dan berkarakter, dan konsolidasi demokrasi. “Persoalan transparansi, seperti Sipol itu semangatnya untuk perubahan, parpol juga ingin perubahan, tetapi ada yang belum mau berubah, sehingga kemarin dipermasalahkan. Saya mengajak semua parpol, termasuk parpol saya sendiri,” tutur Fandi dalam pengarahan dan diskusi pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KPU provinsi/KIP Aceh seluruh Indonesia, Senin (27/11) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur.

Transparansi dan Integritas Membuat Trust Publik Meningkat

Surabaya, kpu.go.id – Seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu transparan dengan memanfaatkan sistem informasi. Contohnya Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat diketahui terdaftar atau belum dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bersangkutan. Kemudian Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), hasil pemilu atau pilkada dapat langsung diakses publik, seperti pilkada DKI Jakarta putaran 1 dalam tempo 2x 24 jam dan putaran 2 hanya 1x 24 jam. KPU juga mempunyai Sistem Informasi Logistik (Silog), publik bisa mengetahui seberapa banyak kotak suara, surat suara, dan logistik lainnya yang diproduksi. “Selain transparansi, dengan integritas, kepercayaan muncul, dan trust publik meningkat. Kalau sampai publik sudah tidak percaya kepada KPU, sebagus apapun pemilunya, orang tidak percaya,” jelas Ketua KPU RI Arief Budiman dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KPU provinsi/KIP Aceh seluruh Indonesia, Senin (27/11) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur.