Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Pimpinan Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan audiensi terkait penyebaran informasi pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan umum (pemilu).Rombongan diterima Komisioner KPU Viryan dan dihadiri Ketua KI Kaltim, Muhammad Imron Rosyadi, Wakil Muhammad Khaidir anggota Lilik Lukitasari serta Hibbu Mida Balfas Syam.Dalam sambutannya Viryan menyampaikan komitmen lembaganya untuk terus menjunjung keterbukaan informasi sebagai kebutuhan bagi masyarakat. Menurut dia dalam beberapa waktu terakhir lembaganya telah melakukan sejumlah pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk merumuskan informasi yang bisa disampaikan dan tidak disampaikan kepada masyarakat. “Kami sedang melakukan upaya kerjasama KPU, Bawaslu, KIP, sedang ada pembicaraan, pembahasan endingnya  kerjasama terstruktur, kami lakukan pertemuan berkala,” ujar Viryan di Gedung KPU Selasa (27/2/2018).Viryan meyakini dengan pertemuan ini kerja penyelenggara pemilu terkait keterbukaan informasi dapat lebih terukur dan efisien. “Dengan pola ini diharapkan kerja kita jadi lebih efisien,” kata Viryan.Dalam kesempatan itu, Viryan juga mencontohkan sejumlah terobosan KPU yang memudahkan masyarakat untuk mengetahuinya. Seperti yang baru dilakukan KPU terkait pemutakhiran daftar pemilih. Melalui sistem data pemilih (sidalih), KPU menurut dia berupaya untuk bersikap terbuka kepada masyarakat. “Kebetulan kami sudah rapat kordinasi (rakor) seminggu, dan memang daftar pemilih ini sekarang banyak menarik perhatianmasyarakat. Dan untuk pilkada 2018 ini kita tambah aksesnya tidak hanya format pdf, tapi exel juga bisa,” tambah Viryan.Sementara itu Muhammad Imron Rosyadi mengangap perlu kegiatan audiensi ini mengingat banyak kasus yang membutuhkan pemahaman lebih dari lembaganya terkait tahapan pelaksanaan pilkada maupun pemilu. “Kami sebagai KI Kaltim kalau ada sengketa ditingkat prov, kab/kota kami yang tangani,” ujar Rosyadi.Dia juga berharap kedatangannya ke Kantor KPU bisa mendapat bekal informasi yang cukup untuk dibawa ke daerahnya nanti. Mengingat sifat informasi yang menurut dia selalu berkembang dan bisa berubah dengan cepat. “Kalau boleh nanti kami diberi alamat email sehingga kalau ada sengketa pemilu kami bisa dapat informasi itu,” tambah Rosyadi. (hupmas dianR/foto eiam)

Jakarta, kpu.go.id -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima perwakilan pengunjuk rasa Forum Pro Demokrasi Papua Jakarata (Frodem) di Media Center KPU Senin (26/2/2018). Pengunjuk rasa yang berjumlah kurang dari 100 orang ini diterima Kepala Bagian Teknis Pemilu, Sahruni Hasna (tengah), Kepala Bagian Keamanan, Suyadi (kanan) dan Kepala Sub Bagian Pencalonan & Penetapan Calon, Andi Bagus Makkawaru (kiri).  (HupmasFOTO/ieam)

Jakarta, kpu.go.id - Ada yang berbeda dengan kegiatan apel pagi yang rutin dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tiap Senin. Pada minggu ini, Senin (26/2) Sekretaris Jenderal (Sekjen), Arif Rahman Hakim selaku Pembina Apel membuka ruang penyampaian masukan dengan sejumlah pegawai usai apel berlangsung.Sembari menikmati hangatnya kopi dan suasana kekeluargaan dengan duduk lesehan di Ruang Sidang Utama Gedung KPU, Arif membuka sesi penyampaian keluh-kesah pegawai dari masing-masing biro.Tujuannya, sebagai bahan evaluasi terbuka sehingga kinerja institusi dapat berjalan tanpa adanya beban berarti yang disimpan pegawainya.Beragam keluh-kesah dan masukan pun disampaikan oleh pegawai yang mengenakan seragam abu-abu itu. Mulai dari fasiltas perumahan bagi pegawai, sistem absensi guna menunjang kedisiplinan pegawai, serta perluasan ruang kerja untuk menampung tambahan pegawai KPU.Arif menjelaskan, dengan kondisi KPU saat ini pihaknya terus berupaya memberikan yang terbaik bagi pegawai. Selain Arif, terkait kepegawaian, Kepala Biro SDM, Lucky Firnandy Majanto menegaskan sistem reward and punishment akan terus ditingkatkan guna meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai.Terakhir, Arif berharap kegiatan evaluasi terbuka dengan pegawai semacam ini dapat menjadi agenda rutin di lingkungan KPU. (hupmas bili/ed diR)

Terkait penangkapan Anggota KPU Kabupaten Garut Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri oleh Subdit Kamneg Ditkrimum Polda Jawa Barat pada hari Sabtu (25/2), KPU RI melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti peristiwa memalukan tersebut.SIARAN PERS  KLIK DI SINI

Pekanbaru, kpu.go.id - Hari kedua Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilih Kepala Daerah (Pilkada) 2018, membagi peserta kedalam empat kelas. Tiga kelas dialokasikan untuk Building Resources In Democracy, Government and Election (BRIDGE) sementara satu kelas untuk operator.Khusus untuk kelas operator, dimoderatori oleh Kapala Sub Bagian (Kasubag) Pemungutan dan Penghitungan Suara, Biro Tekmas KPU, Solahuddin, sedangkan pemateri berasal dari tim Pusilkom Universitas Indonesia (UI).Situng sendiri merupakan aplikasi yang digunakan untuk memastikan transparansi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) ataupun pilkada sehingga dapat dijalankan dengan baik. Selain itu situng juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal hasil pilkada kepada masyarakat.Fungsi dari situng menampilkan hasil pemungutan suara mulai tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga ke  tingkat pusat. Oleh karena itu operator situng diminta untuk memahami tugas pokok serta fungsinya (tupoksi) tersebut.Yang perlu dipedomani dalam penggunaan aplikasi Situng adalah tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu. Ada tiga jenis penggunaan aplikasi Situng antara lain sebagai alat pindai scan form C1 (TPS), DAA (Kelurahan/Desa), DA1 (Kecamatan), DB1 (Kabupaten), dan DC1 (Provinsi) untuk Pilgub. Situng juga sebagai entry data form C1, terakhir sebagai penggunaan Aplikasi Excel Form DAA, DA1, DB1, dan DC1.Bimtek Gelombang I DitutupSementara itu pada Kamis (22/2) malam, sekira pukul 21.30 WIB, kegiatan Bimtek Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Sosialisasi Situng Pemilihan Serentak 2018, Gelombang I resmi di tutup oleh komisioner KPU, Ilham Saputra.Dalam sambutannya, Ilham, meminta kepada peserta bimtek untuk menyiapkan diri dalam menyelenggarakan pilkada serta pemilu. Dia berharap di pilkada mendatang tidak lagi terjadi pemungutan suara ulang (PSU), serta pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.“Apresiasi yang di ucapakan kepada semua peserta bimtek yang mengikuti acara mulai dari awal hingga selesainya acara bimtek,” ucap Ilham.Ilham menambahkan, kegiatan ini jadi modal yang besar bagi penyelenggara didaerah untuk menjalakan tugas sebagai PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), serta KPPS (Panitia Pemungutan Suara).Sementara itu juga, hadir pula Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas  Supriatna, Kepala Bagian Teknis Sahruni Hasna Ramadhan, serta  Ketua  KPU Provinsi Riau Nurhamin, dalam penutupan Bimtek di Provinsi Riau. Usai gelombang I berakhir, kegiatan berlanjut untuk peserta gelombang II dan III. (hupmas JAP Foto JAP)

Pekanbaru, kpu.go.id - Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 maupun pemilihan umum (Pemilu) 2019 terus berjalan. Penyelenggara pemilu maupun pemilihan ditingkat pusat dan daerah harus terus memperkuat diri, menyiapkan perencanaan dengan sebaik-baiknya untuk kelancaran dua perhelatan besar tersebut.Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Evi Novida Ginting saat memberikan materi hari kedua Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Pemilihan Serentak 2018, Gelombang ke-1 di Pekanbaru, Riau, 21-23 Februari 2018.Menurut mantan anggota KPU Sumatera Utara tersebut, sebagai penyelenggara pilkada maupun pemilu, penting untuk menyiapkan segala kebutuhan dari pra pemungutan suara, hari pemungutan suara hingga pasca pemungutan suara dengan baik. Mulai dari logistik sampai dengan pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diharapkan maksimal dan mudah diakses bagi pemilih disabilitas. “Ketika pemilihan, tentu harus kita siapkan dengan baik, mulai dari kotak suara, bilik suara, sampai dengan TPS-nya. Aksesibilitasnya terjamin terhadap teman-teman penyandang disabilitas,” ujar Evi, Kamis (22/2/2018).Evi mengatakan kepada peserta bimtek untuk tetap berpegang teguh pada tagline KPU melayani. Melalui tagline tersebut, ada tugas dan kewajiban untuk mempersiapkan dan melayani dengan baik. Dia mengingatkan bahwa penyelenggara bisa dikenakan sanksi, baik etik, administrasi maupun pidana apabila bekerja tidak berdasarkan aturan. “Kita bukan KPU yang dulu, ini jaman now. KPU harus responsif, progresif melihat kebutuhan yang mesti disiapkan dalam membangun TPS,” tambah Evi.Lebih khusus Evi juga berpesan kepada para komisioner KPU yang membidangi divisi teknis, untuk mampu berkoordinasi dengan divisi lainnya. Sebab menurut dia tanggungjawab suksesnya pelaksanaan sebuah proses pemilihan ditentukan kerjasama semua pihak. “Divisi teknis tidak bisa bekerja sendiri, dia harus berhubungan dengan divisi logistik. Berapa banyak kebutuhan logistik dan TPS. Termasuk dengan divisi pemutakhiran data pemilih, yang berhubungan dengan kebutuhan surat suara pada hari pemungutan suara nanti,” lanjut Evi.Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Hardjono mengingatkan, salah hal yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu adalah integritas dan independensi. “Intinya, yang paling penting adalah mau bertekad untuk independen. Sebab independensi dan integritas ini taruhan bagaimana bapak, ibu dalam menjalankan tugas,” pungkasnya. (ook/red/ed diR FOTO: James/HumasKPU)