Berita Terkini

Surabaya, kpu.go.id - Hari kedua pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara serta Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilihan Kepala Daerah 2018 gelombang III menghadirkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono serta Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M Afifudin sebagai pembicara.Dalam pemaparannya, Harjono mengingatkan jajaran KPU untuk terus bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran. Sejumlah pelanggaran menurut dia terjadi karena lemahnya koordinasi dan pengawasan internal. “Beberapa pelanggaran (memang) terjadi karena eksternal tetapi juga ada yang dikarenakan internal. Maka dari itu koordinasi dan kerjasama di internal penyelenggara (harus ditingkatkan),” ujar Harjono di hotel Shangri-La Surabaya, Senin (12/3/2018).Akibat lemahnya koordinasi dan lemahnya pengawasan internal ini, DKPP dalam beberapa waktu terakhir telah menyidangkan dan menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara. Dia berharap, situasi semacam ini tidak lagi dilakukan dan menjadi pelajaran bagi penyelenggara lain agar tidak melakukan hal serupa. “DKPP telah banyak menemukan kasus dan menjatuhkan sanksi pada penyelenggaraan, berarti kerjasama masih rendah,” tambahnya.Senada, Afifuddin mengatakan bahwa komunikasi dan integritas sangat penting untuk terus dijalankan antar penyelenggara. Sebagai contoh pada penetapan partai politik, dua hal ini telah dijalankan dengan sangat baik oleh KPU dan Bawaslu di beberapa daerah, sehingga menghindari adanya kesalahpahaman serta ketidaksinkronan data. “Juga pada pasca putusan penetapan partai politik, terkait pelarangan kampanye sebelum 23 hari kami datang ke KPU untuk menyamakan prespektif dan membagi tugas. Kami juga melakukan koordinasi dengan lembaga lain terkait kampanyedan media penyiaran.” Jelas Afifudin. (Yos:ed/Foto:Yos/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengaku telah berkoordinasi dengan kementerian dan stakeholder menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang. Hal itu disampaikan Arief usai menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jakarta, Senin (12/3/2018).“KPU punya beberapa catatan, ada persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan sendiri oleh KPU tapi ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri,” ungkap Arief usai rapat.Arief mengatakan salah satu persoalan yang tadi dibahas antara lain terkait pemekaran wilayah administratif tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kemudian soal keterbatasan KPU antisipasi distribusi logistik terkendala cuaca ekstrem, kami sudah atur pengiriman laut tiba-tiba ombak tinggi, kami minta TNI, Polri bisa bantu kita,” papar Arief.Alumni Universitas Airlangga itu menambahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Cyber Crime Mabes Polri guna menghantam isu hoax dan potensi ganguan sistem informasi jelang pesta demokrasi mendatang. “Beberapa kementerian siap bantu kita, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu), KPU sedang ajukan penganggaran yang kurang,” pungkasnya.Sekedar informasi, Selain KPU dan Bawaslu Rakorsus tersebut dihadiri sejumlah Menteri mulai dari Mendagri, Menlu, Menkumham, Menkeu, Menkominfo, Menag, Menperin, Mendag, Menristekdikti, Menpan-RB, Jaksa Agung, Penglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala BSSN, dan DKPP. (hupmas bil/FOTO Ieam/ed diR)

Surabaya, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengajak kepada seluruh mahasiswa yang hadir untuk menjadi agen dalam penyebaran informasi pemilu. Kegiatan sosialisasi bagi KPU selalu membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, dimana kampus termasuk di dalamnya.“Jadi semua kelompok itu sudah kita jadikan partner, jadi agen yang mampu menyebarkan informasi pemilu,” ujar Arief saat menyampaikan orasi demokrasi, kegiatan KPU Goes To Campus di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa timur (Jatim) Senin (12/3/2018).Kegiatan KPU Goes To Campus rutin digelar dengan tujuan menyosialisasikan Pilkada 2018 serta Pemilu Serentak 2019 kepada pemilih muda.Arief pun mengajak mahasiswa yang hadir untuk menyebarkan informasi kegiatan yang diikutinya melalui jejaring sosial. Menurut dia sosialisasi melalui jejaring sosial terbukti cukup efektif mengajak dan menginformasikan kegiatan kepemiluan kepada masyarakat. “Kalau ada 300 mahasiswa, masing-masing punya followers seribu, maka ada tiga ratus ribu yang tahu. Maka yang tersosialisasikan sebanyak itu,” kata Arief.Menurut pria lulusan Unair jurusan Hubungan Internasional tersebut, KPU sendiri telah menyediakan sistem informasi mengenai tahapan pilkada dan pemilu dalam website kpu.go.id. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan integritas yang tinggi mengenai seluruh tahapan pemilu. “Ada ingin tahu terdaftar atau tidak, ingin tahu profil atau kandidat calon kepala daerah ada Silon, ingin tahu informasi parpol anda klik sipol. Yang paling akhir penetapan pemilu, anda tinggal klik situng, hasil pileg, pilpres ada semua disitu,” katanya.Sementara itu, Wakil Rektor Unair Adi Subhan, mengaku senang dengan adanya kegiatan ini. Civitas akademika Unair menurut dia siap mendukung KPU dalam bekerja dan memberikan kritik apabila diperlukan. “KPU sudah on the track dalam menjalankan pemilu. Kegiatan ini penting, mahasiswa selain belajar hard skill tapi soft skill, termasuk bagaimana kita partisipasi dalam pemilu. Makanya kegiatan ini juga penting. Di kampus juga terjadi pilih memilih diantaranya ketua BEM dan pemilihan lainnya,” ujar Adi.KPU Goes To Campus yang digelar secara serius tapi santai tersebut, diisi dengan beragam aktivitas, diantaranya diskusi kepemiluan yang bertemakan “Pemilu Pemula, Pemilih Cerdas, Pemilu Berkualitas” dengan narasumber Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Ketua pusat informasi dan Humas universitas Airlangga Suko Widodo, dan ketua KPU Provinsi Jatim Eko Sasmito dan dipandu oleh MC kondang Anya Dwinov.Dalam diskusi tersebut, terlihat antusiasme dari mahasiswa. Hal itu terlihat dari dialog interaktif antara narasumber dengan para peserta. Para agen perubahan itu menawarkan ide-ide cemerlang maupun pertanyaan soal isu-isu kepemiluan terkini.Selain itu, ada pula Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang memberikan informasi kepemiluan; Kuis Pemilu; dan penyajian kuliner khas Jawa timur diantaranya Rujak Cingur, Bakwan Malang, Rawon, dan aneka jenis makanan lainnya. (ook/red. Foto: Dody/HumasKPU/ed diR)

Surabaya, kpu.go.id - Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara serta Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Pemilihan Serentak Gelombang III, berlanjut di Kota, Surabaya, Minggu (11/3/2018).Acara yang diikuti oleh 142 satuan kerja (satker) dari 10 provinsi ini, dihadiri langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Affifudin, serta Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono.Dalam sambutannya, Arief mengingatkan pentingnya tahapan perencanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagai pertaruhan integritas KPU dimata masyarakat. Menurut dia hal yang patut ditekankan pada tahapan ini nanti adalah bagaimana menjaga kemurnian suara mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga nasional. “Karena ini menjadi taruhan integritas dan independensi kita (KPU),” ujar Arief di Hotel Shangri-la, Surabaya.Dalam kesempatan itu Arief juga menyesalkan peristiwa yang terjadi di Garut Jawa Barat beberapa waktu lalu, yang telah menampar penyelenggara pemilu, mencoreng integritas. Dia berharap kejadian itu tidak terulang lagi dan tekad dari jajarannya untuk terus meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat. “Kalau kita (KPU) tidak mampu menjaga atau membuktikan, maka dukungan kita menjadi lemah. KPU bersyukur memiliki partner Bawaslu yang cepat tanggap untuk memberhentikan dan menangkap pelaku,” ucap Arief.Dalam kesempatan itu Arief menganalogikan makna “Merah Putih” sebagai hiasan ruang bimtek. Menurut dia, merah dan putih adalah dwi warna yang tidak terpisahkan bagi bangsa Indonesia. Dan bagi jajaran KPU, filosofi ini bisa diartikan sebagai paduan yang harmonis antara komisioner dengan sekretariat KPU, biro atau antar bagian. “Perbedaan yang terjadi di lingkungan kita (KPU) antar komisioner dengan sekretariat, dalam sekretariat antar biro yang berkompetisi, serta antar bagian, jangan dijadikan pertikaian, tetapi itu wujud upaya perpaduan untuk saling berdampingan, ” tambah Arief.Sementara itu, Zainuddin Amali menegaskan kepercayaan Komisi II DPR bahwa penyelenggara pemilu tetap komitmen dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik meskipun telah diterjang dengan insiden OTT di Kab Garut. Dia hanya berpesan bahwa dua kunci sukses yang harus diraih penyelenggara pemilu, yaitu sukses menyelenggarakan pemilu dan pemilihan sesuai Undang-undang (UU) dan peraturan KPU (PKPU), serta bebas sengketa hukum hasil penyelenggaraannya. “Pesan saya adalah agar pelaksanaan pilkada serentak gelombang ketiga ini harus tetap dijaga dalam kondisi aman dan tertib, tidak berpengaruh pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019,” pungkas Amali. (Qk/ed.Foto/Qk/humas)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengisi Hari Perempuan Internasional (International Womens Day) dengan menyosialisasikan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Bekerjasama dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), KPU turut serta dalam menyukseskan kampanye "Perempuan Disabilitas Mengubah Dunia" yang serta "Perempuan Memilih untuk Indonesia" digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM). Tujuan dari kegiatan KPU ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pemilu yang akan digelar 17 April 2019. Pada kesempatan itu, KPU menghadirkan booth yang dijadikan pusat informasi kepemiluan masyarakat. Sejak awal dibuka booth KPU langsung ramai disambangi pengunjung yang ingin mengetahui informasi pemilu. Oleh petugas mereka diberi penjelasan mengenai kepemiluan baik tata cara pemilu, istilah yang kerap digunakan selama pemilu hingga pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.  Penyampaian informasi kepada masyarakat sendiri dilakukan dengan cara menarik, seperti games, kuis berhadiah hingga hiburan. Pada kesempatan itu KPU juga menggelar juga lomba melukis dan mural bagi penyandang disabilitas.Antusias peserta yang sebagian besar berasal dari kelompok disabilitas cukup tinggi. Mereka berani menyuarakan ide, gagasan dan jawaban tentang kepemiluan di Indonesia. Kegiatan ini juga diakui membantu mereka dalam mengetahui informasi Pemilu 2019 yang akan digelar secara serentak, khususnya dengan lima surat suara yang akan dicoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nanti. (hupmas kpu berita dan Foto dianR)

Semarang, kpu.go.id - Hari kedua acara Rapat Pimpinan (Rapim) Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlanjut dengan kegiatan diskusi kelas. Seluruh peserta yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi/ KIP Aceh se-Indonesia dibagi ke dalam tiga kelas (A,B, dan C).Lewat tiga kelas itu, para peserta diajak berdiskusi terkait isu-isu strategis bersama Ketua, Komisioner, Sekjen, dan Jajaran Biro KPU. Kelas A diisi oleh Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner Hasyim Asy'ari, Karo Tekmas Nur Syarifah, Karo Keuangan Nanang Priyatna, Karo SDM Lucky Firnandy Madjanto.Dalam kesempatan tersebut, Arief berpesan kepada peserta untuk menggalakkan sosialisasi pemilu dengan cara-cara baru dan kreatif. Salah satunya melalui air mineral, seperti ide dari KPU Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).Menurut Arief, sosialisasi melalui air mineral yang nantinya dituliskan tagline kepemiluan dan tanggal mencoblos akan lebih efektif dalam mengingatkan masyarakat."Kalau sosialisasinya pakai air semua itu menarik, pasti diminum orang, daripada kalau bapak ibu bagikan stiker poster sering kali dibuang, pandangan saya jangan pernah bikin poster terus bagikan di jalan, dia senang terima tapi kemudian dibuang, kalo bikin poster ditempel di RT RW tidak apa," kata Arief di Novotel, Semarang, Kamis (8/3/2018)."Menurut saya gerakan air mineral untuk pemilu itu perlu dimasifkan," sambungnya.Sementara itu, di kelas B yang diisi oleh Komisioner Evi Novida Ginting, Viryan, Sekjen Arif Rahman Hakim, dan Inspektur Sekretariat Jenderal Adiwijaya Bakti membahas isu terkait evaluasi pelaksanaan timsel, pembentukan badan ad-hoc, dan penyediaan sarana prasarana pemilu."Rapim tentu harus menghasilkan keputusan strategis, perlu kita kuatkan lembaga kita point-nya adalah penting pada satu hari ini kita bisa hasilkan rekomendasi bagi penguatan lembaga kita ke depan," tegas Viryan.Terakhir, kelas C yang diisi oleh Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Karo Perencanaan dan Data Sumariyandono membahas terkait kampanye, pengadaan logistik, persiapan dapil dan evaluasi sistem informasi.Wahyu menyampaikan peran KPU Provinsi penting dalam mengawasi dan mensupervisi KPU Kabupaten/Kota termasuk koordinasi dengan gugus tugas ikhwal aturan kampanye."Tolong KPU dimonitoring Kabupaten/Kota-nya. Ini (kampanye) kompleksitasnya tinggi, mohon bijaksana," tandas Wahyu. (Bil/red. FOTO/Qk)