Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) antara penyelenggara pemilu, DPR dan pemerintah kembali berlanjut. Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (2/4/2018) di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR, Jakarta kembali membahas PKPU daerah pemilihan (dapil).Sebelumnya pembahasan mengenai PKPU ini sempat tertunda untuk mengakomodir usulan jumlah dapil. Usai dilanjutkan, ada 23 usulan yang diterima KPU untuk kemudian ditanggapi. Menurut Komisioner KPU, Ilham Saputra tidak semua usulan dapat diterima, mengingat jumlah dapil tetap harus mengacu asas proporsionalitas kursi.“Pertama ada dari Provinsi Sumut, usulan penataan dapil yang sebelumnya ada 6 dapil tapi ada perubahan jumlah kursi tapi ada perubahan jumlah penduduk, yang diusulkan ada 8 dapil, nah menurut kami usulan ini belum dapat kami terima karena dia belum berdasar ketaatan prinsip proporsionalnya,” ujar Ilham.Selain itu penentuan jumlah dapil menurut dia mengacu pada uji publik ditingkat kabupaten/kota dan provinsi. Melalui uji publik ini, sejumlah tokoh masyarakat, partai politik, dan stakeholder lain ikut terlibat.Meski demikian, tidak ada usulan yang juga terakomodir karena memenuhi syarat proporsionalitas dan uji publik, seperti halnya usulan dapil di Provinsi Lampung. “Ini sebelumnya 5 dapil kemudian diusulkan jadi 6 dapil, usulan ini kami terima karena akan lebih proporsional 6 dapil, juga saat itu sudah memenuhi uji publik,” lanjut Ilham.Usai pemaparan KPU, sejumlah Anggota DPR pun diberi kesempatan menanggapi. Tak jarang sejumlah Anggota menyampaikan apresiasi atas rancangan dapil oleh KPU sehingga penetapan dapil oleh KPU pun pada akhirnya dapat disepakati. “Dengan ini PKPU Dapil dapat disepakati,” ucap pimpinan sidang, Ahmad Riza Patria diikuti ketukan palu. (hupmas kpu/Bil-Dosen/ed diR)

Surabaya, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meraih penghargaan lembaga negara terpopuler di Media selama 2017. Predikat ini diberikan dalam acara PR Indonesia Awards (PRIA) 2018 yang digelar di Area Tunjungan Surabaya, Jawa Timur Kamis (29/3/2018).Terpilihnya KPU RI memenangkan ajang kompetisi kehumasan atau public relation (PR) kategori terpopuler tersebut didasarkan pada hasil monitoring dan analisa kualitatif PR Indonesia bekerjasama dengan PT ISENTIA. Monitoring dan analisa dilaksanakan pada pemberitaan terkait korporasi, lembaga, kementerian pemerintah daerah di 20 koran nasional, 40 koran daerah, dan 10 majalah mainstream di Indonesia mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2017.Meski di tengah guyuran hujan lebat, Ketua KPU RI Arief Budiman langsung hadir untuk menerima penghargaan tersebut. Selain dia ada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Walikota Surabaya Tri Rismaharini serta tokoh lain yang juga menerima penghargaan di berbagai kategori.Cuaca yang tidak mendukung membuat penyerahan penghargaan dipindahkan dari panggung utama PRIA 2018 ke Gedung Command Centre yang merupakan ruang kendali Kota Surabaya. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. (humas KPU Arf/FOTO Dosen/ed diR)

Surabaya, kpu.go.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan penghargaan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Arief Budiman sebagai tokoh nasional asal Jawa Timur berprestasi.Arief dianggap telah mengabdi, berdedikasi cukup banyak dan berkontribusi untuk kehidupan politik dan kepemiluan. Tercatat lulusan Universitas Airlangga telah lebih dari 15 tahun berkecimpung di dunia kepemiluan. Beberapa prestasi yang pernah diukir antara lain penghargaan sebagai coordinator University Network for Free and Fair Electon (UNFREEL), peneliti Jawa Pos Pro Institute (JPIP), aktif di Asian Network for Free Election (ANFREL), pernah menjadi Komisioner KPU Jatim, Ketua KPU Jatim, Komisioner KPU RI, dan saat ini menjabat Ketua KPU RI.Penghargaan diberikan langsung Ketua PWI Jatim, Akhmad Munir. Selain Arief penghargaan juga diberikan kepada sejumlah tokoh nasional dan pers pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 2018 dan Hari Ulang Tahun (HUT) PWI ke-72 tingkat Jatim, di Gedung Negara Grahadi, Kamis (29/3/2018) malam.“Penghargaan ini PWI berikan kepada tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam dunia jurnalistik dan kehidupan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menjadi pendorong masyarakat lainnya untuk bisa berbuat lebih baik dan berprestasi,” tutur Munir di hadapan Gubernur, Pangdam, Kapolda, pemimpin redaksi media massa serta tokoh-tokoh masyarakat Jatim.Terkait penghargaan tersebut, Arief menyampaikan terimakasih namun menilai masih banyak tokoh dari Jatim yang juga memberikan kontribusi besar pada daerah. Meski begitu dia optimis Jatim dapat menjadi contoh bagi kehidupan demokrasi dan pemilu nasional yang lebih baik.“Untuk itu, pada tanggal 27 Juni 2018 yang akan datang, Jatim akan kedatangan banyak tamu dari dunia internasional yang dibawa KPU untuk datang ke Jatim dan melihat langsung pelaksanaan Pilkada 2018 di Indonesia melalui Election Visit Program,” ujar Arief usai menerima penghargaan.Dunia internasional akan memantau Pilkada di Jatim, tambah Arief, oleh karena itu saatnya Jatim menunjukkan kepada dunia bahwa Jatim dapat berbuat lebih baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. (humas KPU Arf/FOTO Dosen/ed diR)

Beirut, kpu.go.id - Duta Besar RI di Beirut, Achmad ChozinChumaidy, melantik Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) KBRI Beirut Kamis (29/3/2018). Acara Pelatikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan KPU dan pembacaan sumpah, disaksikan oleh para pegawai KBRI dan perwakilan dari WNI di Lebanon.Anggota PPLN Beirut yang dilantik antara lain Mohammad NurSalim (Ketua), Bahrum M Adnan dan Rahmansyah (Anggota), serta Sutiono (Sekretaris), Agya Wardhana dan Muhammad Nadlir (Pelaksana).Pada kesempatan tersebut, Chozin menyampaikan mengenai tentang demokrasi di Indonesia butuh juga dukungan dari seluruh rakyat Indonesia termasuk yang ada diluar negeri seperti WNI di Lebanon. Menurut pria yang sempat menjadi anggota DPR 1992-2009, pemilu merupakan salah satu ciri demokrasi, untuk itu, prosesnya baik tidak akan berpengaruh pada  keberlangsungan dan kualitas demokrasi itu sendiri.Chozin juga berpesan agar Anggota PPLN dan Sekretariat KBRI Beirut bersungguh-sungguh dalam memegang amanah yang telah diberikan oleh bangsa Indonesia melalui KPU. Dia juga meminta agar PPLN Beirut cermat mempelajari aturan dan ketentuan sebagai penyelenggara dan menyosialisasikan hal-hal yang terkait pemilu kepada WNI di Lebanon. “Dan kiranya dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, termasuk dalam menggunakan anggaran yang diberikan,” tambah Chozin.Sebagai informasi, di Lebanon sendiri terdapat 120 WNI (sipil), terdiri dari anggota staf KBRI, WNI yang bekerja, WNI yang menikah dengan warga Lebanon, serta mahasiswa yang sedang menimba ilmu di Negeri Syam tersebut. Sesuai dengan ketentuanpenyelenggaraan Pemilu 2019, PPLN Beirut selanjutnya akan menyiapankan pemilihan dan pelantikan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). (ppln beirut/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar kegiatan Knowladge Sharing bertema “Emerging Urban for Developing Countries” di Ruang Rapat Edelweiss, Gedung KPU, Jakarta, Kamis (29/3/2018).Dalam kegiatan itu, Pegawai KPU, Maya Setyawati menyampaikan ilmu dan pengalaman yang didapatnya usai mengikuti pelatihan singkat di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) beberapa waktu lalu. Dia menuturkan, sejumlah kebijakan negeri tirai bambu yang dapat ditiru oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia khususnya dalam mengatasi permasalahan perkotaan seperti pendidikan, jaminan sosial dan kesehatan.“Ada beberapa kebijakan yang mereka kemukakan dan itu me-refer dari negara-negara maju, pengendalian jumlah penduduk itu bagi mereka jadi yang utama, karena awal masalah emerging urban adalah bertambahnya jumlah penduduk,” ucap Maya.Selain itu masalah ekonomi, menurut Maya juga jadi perhatian negara ini. Bagaimana mereka membangun nasionalisme dengan bangga terhadap produk dalam negeri mereka sehingga yang mereka gunakan adalah barang buatan sendiri. “Bahkan mereka punya sentimen nasional untuk negara bersaing, mereka punya semacam kebersamaan untuk produk negara lain,” jelas Maya.Selain itu, Maya juga menjelaskan kemajuan ilmu kedokteran di Tiongkok dimana pengobatan tradisional dan modern dapat berjalan beriringan sehingga efek samping obat dapat lebih diminimalisir.Sementara itu Kepala Biro SDM KPU, Lucky Firnandy Majanto berharap kegiatan knowlage sharing ke depan tidak hanya menghadirkan pembicara dari internal pegawai melainkan juga pihak luar yang dapat menambah ilmu bagi pegawai di lingkungan KPU. “Saya ingin kegiatan ini ke depan tidak hanya mengundang internal tetapi bisa saja yang ada kaitannya dengan ini dari kementerian lain kita undang, karena ini adalah disiplin ilmu,” tutup Lucky. (hupmas kpu bili/FOTO bili/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Universitas Sumatera Utara (USU) sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) terkait Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM), Selasa (27/3/2018) di Ruang Sidang Utama lantai 2. Kerjasama ini diwujudkan dengan membuka Program Pasca Sarjana Tata Kelola Pemilu.USU menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ke-11 yang membuka Program Pasca Sarjana Tata Kelola Pemilu, setelah sebelumnya kerjasama serupa terjalin di Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Lampung, Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Nusa Cendana, Universitas Cenderawasih, serta pada 2017 dengan Universitas Indonesia.Dalam sambutannya, Ketua KPU RI Arief Budiman berharap Bappenas bisa terus mendukung program ini agar pemilu ke depan tidak hanya dikelola berdasarkan pengalaman, tetapi juga ilmu pengetahuan. Lembaganya memiliki cita-cita besar menjadi kiblat tata kelola pemilu yang lebih baik.“Pemilu pakai coblos itu dianggap kurang beradab, negara-negara maju sudah memakai alat tulis dan mesin, dianggap lebih beradab. Kami ingin membalikkan itu, tata kelola pemilu di Indonesia justru lebih beradab, karena dilakukan di kampus-kampus terbaik di Indonesia. Hal ini yang belum ada di negara-negara lain,” tutur Arief usai penandatanganan MoU.Arief juga mengungkapkan, dalam acara-acara pemilu berskala internasional, sudah banyak negara-negara yang berkunjung untuk belajar pemilu di Indonesia. Pada tahun 2016, KPU menjadi tuan rumah pertemuan penyelenggara pemilu dari seluruh dunia, termasuk dari Amerika, Afrika, Australia, dan Timur Tengah. Pada pilkada DKI Jakarta yang lalu, hadir delegasi dari 36 negara dalam election visit program.“Pada pemilu 2018 yang akan datang, sudah konfirmasi hadir 26 negara dengan delegasi lebih dari 100 orang dalam election visit program yang dipusatkan di Surabaya. Saya optimis program S2 tata kelola pemilu ini berjalan lancar dan mempunyai dampak baik bagi Indonesia,” pungkas AriefSementara itu, Wakil Rektor USU Mahyudin menyatakan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan kepada USU menjadi salah satu konsorsium penyelenggara program pasca sarjana tata kelola pemilu. USU berjanji akan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik ke depan.“Saat ini USU mempunyai akreditasi A, setelah sebelumnya B. Bahkan Fisipol USU sudah akreditasi A seluruhnya. sehingga saat ini USU sudah setara dengan 10 PTN konsorsium tata kelola pemilu lainnya,” tutur Mahyudin di depan KPU, Bawaslu, Bappenas, dan konsorsium tata kelola pemilu dari berbagai PTN. (hupmas Arf/ FOTO Ieam/ed diR)