Berita Terkini

Kendari, kpu.go.id – Hari kedua bimbingan teknis (bimtek) Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) Gelombang II membagi peserta, komisioner dan operator daerah kedalam kelas-kelas yang telah ditentukan. Untuk kelas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah, dibagi menjadi menjadi dua A dan B sementara kelas operator dibagi menjadi empat, A,B,C, dan D. Pantauan kpu.go.id untuk kelas A anggota KPU, materi disampaikan komisioner Hasyim Asy'ari dengan moderator Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Supriatna lebih menekankan pentingnya pembagian tugas antara anggota KPU provinsi dengan kabupaten/kota. Hal itu dianggap penting sebab pada tahapan ini penyerahan syarat dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengalami perubahan dari peran besar yang dimiliki KPU kabupaten/kota menjadi kewenangan milik KPU Provinsi. “Apa saja yang kemarin dikerjakan KPU kabupaten/kota sekarang KPU provinsi, pertama penyerahan bukti, mereka menerima dukungan berupa surat pernyataan dukungan, daftar nama pendukung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP),” terang Hasyim di Hotel Clarion, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (21/3/2018). Selain itu, KPU Provinsi juga berwenang meneliti kesesuaian kartu identitas sekaligus melakukan penelitian administrasi sebelum masuk pada tahap sampling dukungan. “Yang diterima kabupaten/kota hanya yang sampel, setelah itu oleh KPU Provinsi, dan kabupaten/kota menerima hasilnya. Makanya harus dilakukan penelitian administrasi juga,” tutur Hasyim. Pantauan lain untuk kelas B anggota KPU daerah, materi yang disampaikan Kepala Biro Hukum, Sigit Joyowardono dan dimoderatori Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, Afriadi Ristoni menyampaikan perubahan tentang syarat dukungan calon Anggota DPD berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perubahan syarat tersebut seperti pendukung yang diwujudkan sebagai pemilih, persebarannya sekurang-kurangnya 50 persen dan sanksi bagi yang terbukti menyampaikan dokumen palsu. “Ketika ada dokumen palsu sanksinya juga sama dikenakan 50 dukungan setiap pemalsuan,” tambah Sigit. (hupmas kpu bili/FOTO ieam/ed diR)  

Bogor, kpu.go.id - Pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi kini telah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan bagi kementerian maupun lembaga negara. Setidaknya sejak 2012, seluruh kementerian/lembaga, Pemda, BUMN dan BUMD telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ini, kementerian, lembaga negara maupun pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sebab dalam prosesnya pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik tidak ada lagi mengenal tatap muka antara penyedia barang dan jasa dan panitia pengadaan.Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Biro Logistik KPU RI Asep Sulhan dalam Sosialisasi Pengadaan Berbasis E-Procurement Logistik Pemilu 2019, Rabu (21/3) di Bogor Jawa Barat.“Selain transparansi, pengadaan secara elektronik juga untuk memenuhi akses informasi yang realtime kepada penyedia barang/jasa, seperti e-tendering dan e-purchasing,” jelas Asep di depan Admin Agency dari 34 KPU provinsi seluruh Indonesia.Asep juga menekankan pentingnya pelatihan-pelatihan bagi para admin agency sebagai administrator pengguna aplikasi di KPU Provinsi ini untuk dapat mentransfer ilmunya dan mendampingi KPU kabupaten/kota dalam proses pengadaan barang dan jasa. “Konsep belajar yang efektif itu dengan mengajar, karena untuk dapat mengajari, kita harus lebih dulu memahami, sehingga para admin agency ini dapat belajar sekaligus memberikan pelatihan di daerahnya masing-masing,” tutur Asep. Pada kegiatan sosialisasi selama tiga hari tersebut juga dilaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi e-tendering versi 3.6 dan versi 4 pada proses pengadaan secara elektronik kepada seluruh peserta admin agency. (Arf/red. Foto Anggri/Humas KPU/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pasca uji publik Peraturan KPU (PKPU) tentang Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitan dan Verifikasi Perseorangan Calon Peserta Pemilu dan Pencalonan Anggota DPD RI dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2019 di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Rabu (21/3/2018).Hadir mewakili KPU, Komisioner Viryan bersama Kepala Biro Perencanaan dan Data, Sumariyandono, beserta jajaran sekretariat jenderal KPU RI. Dalam paparannya Viryan menyampaikan bahwa masukan dalam RDP sangat diperlukan sebelum peraturan berlaku. Selain itu dia juga mengatakan ada dua hal terkait sistem informasi calon perseorangan yang perlu diketahui antara lain proses pembuatan sistem informasi yang terbuka dan akuntable serta memenuhi proses pengawasan oleh publik. “Ada dua sistem informasi peruntukan pencalonan DPD. pertama Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) yaitu pemenuhan persyaratan dari dukungan pemilih, Kedua Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yaitu Pendaftaran pencalonan,” ungkap ViryanSementara itu Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam menyatakan keberatannya terkait dukungan sepuluh persen hingga desa, pemalsuan dokumen harus dibedakan antara dokumen ganda dengan dokumen yang sengaja digandakan dan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang memberatkan calon yang belum pernah mencalonkan dan tidak memiliki akses teknologi. (hupmas kpu rul/FOTO rdk/ed diR)

Kendari, kpu.go.id - Setelah sukses menggelar bimbingan teknis (bimtek) Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) gelombang pertama di Palembang beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar SIPPP gelombang dua di Hotel Clarion, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (20/3/2018). Sama seperti acara yang digelar sebelumnya, kegiatan kali ini juga menghadirkan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota/KIP Aceh Divisi Hukum serta operator SIPPP. Dalam sambutannya, Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari mengingatkan kepada seluruh peserta, khususnya operator untuk memerhatikan proses input data di SIPPP. Menurut dia para operator perlu jeli dalam bekerja seperti mengecek kembali data yang akan diinput. “Sebelum anda meng-enter memasukan data, tolong dikonfirmasi dulu, diverifikasi dulu kepada yang punya otoritas, sehingga apa yang di-enter itu sudah benar,” ujar Hasyim semalam. Selain itu, Dosen Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) itu juga menjelaskan tenang sanksi administratif dukungan ganda, prinsip dasar penyerahan dukungan perseorangan calon peserta pemilu serta ruang lingkup SIPPP. Dia berharap kepada peserta agar mengikuti seluruh proses bimtek SIPPP dengan baik, mengingat dihari kedua akan diberikan pembekalan lebih detail, perkelas serta simulasi penggunaan SIPPP. "Divisi hukum, (itu) selimut KPU,” tambah Hasyim. Hadir dalam pembukaan bimtek SIPPP Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Hidayatullah beserta jajaran serta Kepala Biro Hukum KPU RI, Sigit Joyowardono. (hupmas kpu bili/FOTO ieam/ed diR)

New York, kpu.go.id - Sebanyak tujuh orang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) New York resmi dilantik Selasa (20/3/2018) lalu. Pelantikan dilakukan di Kantor KJRI New York dan dipimpin langsung Konsul Jenderal RI New York Abdul Kadir Jailani.Dalam penyampaiannya, Kadir mengucapkan selamat dan syukur kepada para PPLN yang telah dilantik. Dia mengharapkan kerjasama yang serasi serta pelayanan yang utama dari PPLN khususnya komitmen dan integritas yang utuh dalam menjalankan tugas yang telahdiamanatkan. “Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di wilayah kerja KJRI New York,” ujar Kadir.Pelantikan dan pengambilan sumpah serta janji ini sendiri adalah tindak lanjut dari diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Republik Indonesia Nomor: 198/PP.05-Kpt/01/KPU/III/2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia PemilihanLuar Negeri dan Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia New York 2018.Ketujuh PPLN yang dilantik tersebut antara lain Ketua merangkap Anggota Kinibowo Indriyo Sukmono, Anggota Daisy Loho, Debora Simanjuntak, Boy Avianto, Pandou Amanda Joushan Lubis, Azhari Norman, serta Ginda Bastari.Ketujuh orang tersebut diharapkan dapat menyerap serta mewakili berbagai unsur masyarakat yang terdapat di wilayah kerja KJRI New York. Dan diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 yang profesional, transparan, akuntabel serta berintegritas.Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan dengan pendampingan tiga orang rohaniawan dari agama Islam, Katholik serta Kristen. Pada saat dilantik, ketujuh orang PPLN New York juga menandatangani berita acara pengambilan sumpah dan janji.Selanjutnya, guna membantu pelaksanaan tugas PPLN New York juga telah dibentuk Sekretariat PPLN New York yang terdiri dari tiga orang antara lain Irwan Datulangi (Sekretaris), Yasita Leni (Pelaksana) serta Muhammad Rifkiansyah (Pelaksana). (ppln new york/ed diR)

Bogor, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan mampu meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama ini lembaga dengan keterbukaan informasi terbaik, baru mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tiap tahun.Untuk meraih target tersebut, Kepala Biro Logistik KPU RI Purwoto menekankan perlunya semua pihak di KPU bekerja keras. Salah satu yang disoroti agar lebih diperhatikan adalah pengadaan baran dan jasa yang tidak lagi menjadi beban tetapi perlu untuk diperbaiki dengan pelatihan-pelatihan. “Apalagi menghadapi pengadaan logistik Pemilu 2019, KPU perlu melakukan pelatihan, khususnya bagi operator dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” tutur Purwoto saat membuka acara Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Berbasis E-Procurement Logistik Pemilu 2019, di Bogor Jawa Barat Selasa (20/3/2018). Purwoto juga mengingatkan, bahwa semua permasalahan terkait logistik Pemilu 2019 yang menangani adalah operator, untuk itu semua yang memegang posisi ini harus mampu memahami kebijakan logistik. “Setiap tahun operator bisa berganti, karena itu setiap tahun KPU juga akan melakukan pelatihan-pelatihan,” lanjut Purwoto. Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sarana Prasarana Pemilu Biro Logistik KPU RI Rahim Noor menambahkan, salah satu bentuk pelatihan yang akan diberikan dalam bentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Versi 4 kepada seluruh admin agency agar pengadaan barang/jasa bisa sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Harapannya menurut dia agar seluruh admin agency memfasilitasi PA, KPA, ULP, PPK, dan Pejabat Pengadaan. “Serta ada transfer knowledge di masing-masing satker,” tambah Rahim.Lebih jauh Rahim meminta agar seluruh admin agency di KPU Provinsi telah memiliki kata sandi (password). Terlebih karena kedepan pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan melalui mekanisme e-katalog. (Arf/red. Foto Anggri/Humas KPU/ed diR)