Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pertemuan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) membahas beberapa isu terkait penyalahgunaan narkotika dalam kontes demokrasi. Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni keinginan KPU untuk menggelar test narkotika bagi pegawai-pegawai di jajarannya.“Yang harus bebas narkoba bukan hanya peserta pemilu tetapi penyelenggara pemilu juga harus bebas narkoba, makanya kami (KPU) berharap tadi didiskusikan kapan (waktu) untuk penyelenggara pemilu dan kapan untuk peserta pemilu,” ungkap Arief usai pertemuan di Ruang Rapat Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (18/4/2018).Selain itu, menurut Arief, pihaknya juga berkeinginan membuat program anti narkoba pasca berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dengan melibatkan sejumlah stakeholder. Hal itu penting, guna memastikan produk demokrasi keluar sesuai dengan harapan masyarakat. “Tentu karena itu (pasca Pemilu) bukan menjadi tahapan KPU lagi kementerian terkait akan kita ajak bicara,” tambah Tokoh Nasional Berprestasi 2018 Versi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur itu.Sementara itu, Kepala BNN, Heru Winarko menyampaikan apresiasinya terhadap kesediaan KPU untuk mengikuti test bebas narkoba.”Kami dari BNN mengapresiasi sekali langkah KPU ini dimana selain calon kepala daerah dan calon perwakilan di parlemen yang harus bebas narkoba, kami apresiasi sekali di penyelenggara juga menyelenggarakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN),” tutup Heru. (hupmas kpu/bili/Foto Arif/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menginformasikan bahwa Sistem Informasi Pencalonan (Silon) akan digunakan pada proses pencalonan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Penjelasan mengenai silon sendiri disampaikan KPU dalam rapat Penyampaian Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Sosialisasi Rancangan Sistem Informasi Pencalonan Pada Pemilu 2019, yang digelar di Kantor KPU Rabu (18/4/2018).Dalam kegiatan tersebut, Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan tentang keunggulan silon mulai dari kemudahan parpol mendeteksi keterpenuhan syarat calon yang ditentukan Undang-undang (UU) hingga adanya mengantisipasi kesalahan, kekeliruan saat menyerahkan persyaratan calon. “Silon dapat mendeteksi calon yang nakal, juga melihat keterwakilan perempuan 30 persen, urutan calon perempuan ditiap dapil hingga mengantisipasi dan mengindentifikasi kesalahan, kegandaan,” ujar Ilham.Penggunaan silon menurut Ilham juga memudahkan masyarakat dan partai politik mendapatkan informasi mengenai calon yang akan turun di Pemilu 2019. “Sehingga tidak perlu repot memberikan data hardcopy,” tutur Ilham.Selain itu penggunaan silon menurut Ilham juga sejalan dengan UU 14 Tahun 2008 tentang informasi publik dimana KPU memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dimilikinya kepada masyarakat. “Jadi seluruh prosesnya bisa diikuti masyarakat,” tambah Ilham.Sebelumnya saat membuka kegiatan rapat, Ketua KPU Arief Budiman berharap 34 KPU provinsi serta 20 partai politik yang hadir memahami tujuan dari penggunaan silon. Dia mengatakan, untuk tahap awal, paparan mengenai silon baru sebatas pengenalan, dipertemuan selanjutnya KPU akan memberikan pelatihan kepada perwakilan partai politik untuk bisa menggunakan silon tersebut. “Nanti setelah forum ini selesai kita akan atur lagi pertemuan yang lebih teknis. Jadi utusan-utusan partai politik akan kita latih untuk penggunaan sistem teknologi informasi tersebut,” tambah Arief.(hupmas kpu/dianR/FOTO Arif/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan surat keputusan (SK) hasil penetapan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota kepada 34 KPU provinsi serta 20 partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.Sebelum proses penyerahan dilakukan, dapil dan alokasi kursi untuk DPRD kabupaten/kota sendiri telah melalui proses panjang. Mulai dari pengumpulan data kuantitatif tentang kependudukan serta peta digital yang diserahkan kepada masing-masing KPU kab/kota untuk di uji publikkan, pengusulan opsi dapil hasil uji publik kab/kota kepada KPU provinsi untuk diserahkan ke KPU RI, hingga dibawa ke DPR antara KPU, Bawaslu, Komisi II serta Pemerintah.“Sehingga didapatkanlah penataan dapil dan alokasi kursi yang kemudian dibagikan kepada parpol peserta pemilu 2019,” ujar Ketua KPU Arief Budiman saat membuka rapat Penyampaian Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Sosialisasi Rancangan Sistem Informasi Pencalonan Pada Pemilu 2019, di Kantor KPU Rabu (18/4/2018).Arief mengingatkan, setelah tahapan ini partai politik diminta untuk menyiapkan dan mengisi kandidat-kandidat calon legislatif yang akan berkompetisi didapil-dapil tersebut. Dia berharap agar parpol taat dengan waktu yang ada. “Jadi mohon nanti penyampaian kandidat dapat dilakukan tepat waktu,” kata Arief.Sebelumnya di awal sambutan, Arief juga telah menegaskan bahwa penyampaian SK hasil penetapan dapil kepada 34 KPU provinsi serta 20 partai politik peserta Pemilu 2019 telah sesuai dengan aturan tahapan pelaksanaan pemilu. Dia menekankan pentingnya disiplin waktu ini mengingat semua tahapan berjalan secara berhimpitan. “Dan tidak bisa kita tunda, lalu laksanakan tahapan lain,” jelas Arief. (hupmas kpu/dianR/Foto Arif/ed diR)

Senggigi, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Keuangan Tahapan Pemilu 2019. Rakernas diselenggarakan di Aruna Senggigi Resort Nusa Tenggara Barat (NTB) Senin-Jumat, 17 hingga 20 April 2018.Peserta yang ikut dalam kegiatan ini adalah perwakilan KPU provinsi sebanyak 5 orang, dimana masing-masing provinsi mengirimkan anggota KPU yang membidangi Divisi Keuangan, Sekretaris KPU Provinsi, Kepala Bagian, Subbagian serta Operator.Kepala Biro Keuangan KPU Nanang Supriatna dalam sambutannya menjelaskan tujuan diselenggarakannya kegiatan rakernas adalah untuk menyosialisasikan Keputusan KPU Nomor 302/PP.02-KPT/02/KPU/IV/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu untuk Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc dilingkungan KPU. Selain itu ajang rakernas juga untuk menginformasikan hal lain yang ada di bidang keuangan.Nanang berharap melalui rakernas ini dapat menyamakan persepsi terhadap pengertian dan pemahaman tentang proses pengelolaan keuangan Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc dan mengoordinasikan Penyelesaian Permasalahan Pertanggungjawaban Keuangan yang potensial dihadapi pada Pemilu 2019.Hasil dari rakernas ini sendiri diharapkan dapat segera diimplementasikan oleh KPU provinsi dan ditindaklanjuti oleh KPU kabupaten/kota pada wilayah masing-masing. “KPU kabupaten/kota dapat segera melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) terkait Pertanggungjawaban Anggaran Tahapan Pemilu ke Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc,” tutup Nanang. (hupmas kpu/dosen/FOTO dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berpesan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) serta Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) untuk bekerja diawal waktu menuntaskan tugas pencocokkan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pemilu 2019.Kultur ini yang tengah ditumbuhkan dilingkungan penyelenggara pemilu, dan telah dilakukan pada kegiatan coklit serentak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. “Saya tegaskan, kita membangun kultur baru, budaya baru, kita memulai kerja diawal bukan akhirnya,” ucap Arief saat berbicara melalui video conference Selasa (17/4/2018).Arief sendiri bersama rombongan KPU tengah melakukan monitoring pelaksanaan coklit di Kinabalu sekaligus memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada PPLN dan pantarlih setempat.Menurut Arief, yang perlu diperhatikan juga dalam proses coklit adalah teliti saat melakukan pengecekan data pemilih. Selain itu menghitung waktu agar tidak melebihi batas yang ditentukan. “Kerja hati-hati, cermat, teliti dan tepat waktu,” tutur Arief.Lebih jauh, prinsip ini juga harus terus dipegang untuk proses tahapan pemilu lainnya. Seperti pada pendaftaran calon legislatif, DPD maupun presiden dan wakil presiden. “Juga dilaksanakan diawal waktu,” lanjutnya.Dia juga mengingatkan bahwa KPU menyediakan layanan yang memudahkan tidak hanya untuk penyelenggara tapi juga kepada pemilih maupun peserta. “Agar dapat ikut melakukan pengecekan,” tutup Arief. (hupmas kpu/dianR/Foto Ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Konferensi video (video conference) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Operational Room, Selasa (17/4/2018) diisi dialog dengan sembilan perwakilan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Substansi dialog lintas negara banyak melaporkan informasi terkini tahapan pemilu di luar negeri, baik pembentukan pantarlih maupun proses pencocokan dan penelitian (coklit).Dialog diawali dari PPLN di Kinabalu, Malaysia yang menginformasikan bahwa pelaksanaan coklit telah berlangsung di sebagian tempat dikantong-kantong pemukiman Warga Negara Indonesia (WNI) disana. Pelaksanaan coklit juga akan dilakukan di Kantor KJRI Kinabalu kepada para staf dan dimonitoring langsung Ketua KPU Arief Budiman yang tengah melakukan kunjungan ke kota tersebut. “Kita perkirakan pada pemilu kali ini potensi pemilih mencapai 100 ribu dan mereka yang akan dilakukan coklit,” kata Konjen KJRI Kinabalu Krishna Djaelani.Dialog berlanjut ke PPLN di Manila, Filipina, dimana coklit juga telah siap dilaksanakan dengan mendatangi WNI yang tinggal dinegara tersebut. Sebelumnya PPLN di Manila telah menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) dan melantik Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih). Pelaksanaan coklit di Manila dimonitoring  langsung Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi serta Sekjen KPU Arif Rahman Hakim.Hal yang sama juga dilaporkan PPLN di Seoul, Korea Selatan (Korsel) yang telah siap melaksanakan coklit kepada WNI yang tinggal dan bekerja didaerah itu. Menurut laporan yang disampaikan Anggota KPU Hasyim Asy’ari, mayoritas pemilih di Korsel bekerja dibidang manufakturing dan industri, sehingga perlu strategi yang tepat untuk efektif melakukan coklit. “Potensi pemilih disini 41 ribu, namun kami di KBRI dimudahkan karena WNI di Korsel aktif dan sadar sebagai pemilih,” tutur Dubes Indonesia untuk Korsel Umar Hadi.Laporan juga disampaikan PPLN di Kuala Lumpur, Malaysia yang menginformasikan pemilih di wilayah kerja KBRI Kuala Lumpur (meliputi Kuala Lumpur, Selangor, Kelantan, Perak, Kelantan dan Trengganu) mencapai 203.216 orang. Saat ini proses coklit oleh pantarlih juga masih berlangsung dan pada 11-13 Mei 2018 PPLN Kuala Lumpur akan menyelenggarakan bimtek dengan tujuh perwakilan KJRI lainnya.Dari New York, PPLN di KJRI setempat juga melaporkan coklit yang akan berlangsung hingga Mei mendatang. Konsul Jenderal RI di New York Abdul Kadir Jailani mengatakan data sementara pemilih ditempat kerjanya mencapai 21.523 orang. “Saat ini kami lakukan coklit dengan bimbingan ketua PPLN,” imbuhnya.Sementara itu dari Sydney, Konsul Jenderal RI Heru Tjondro menerangkan bahwa data pemilih di wilayah kerjanya mencapai 21.081. Terdiri dari New South Wales 18.666 orang, Queensland 1189 orang serta di South Australia 1.226 orang. PPLN menurut dia juga telah menyosialisasikan tahapan ini dengan mengumumkannya melalui media sosial (medsos), website maupun facebook. “Bahkan saat ini pun kami juga sudah mengetahui masyarakat menyaksikan live (video conference) berdasarkan dari tautan yang kami berikan,” jelas Heru.Dari Den Haag, Belanda, disampaikan juga kesiapan coklit bagi WNI yang tinggal disana. Fasilitas juga diberikan kepada PPLN berupa kantor sekretariat agar proses coklit berjalan lancar. Sementara untuk PPLN di Pretoria, Afrika Selatan, pantarlih telah dilantik pada 9 April 2018 sebanyak 21 orang, dengan jumlah pemilih 2014 mencapai 184 orang dan diperkirakan berkurang menjadi 132 orang dikarenakan ada mutase, masih balita dan anak-anak.Laporan terakhir disampaikan PPLN di Riyadh, Arab Saudi yang telah melantik pantarlih sebanyak 14 orang pada 14 April 2018 lalu. PPLN setempat menyediakan aplikasi berbasis android untuk memudahkan WNI disana mengecek dan mendaftar secara mandiri hak pilihnya untuk Pemilu 2019 mendatang. (hupmas kpu/dianR/Foto Ieam/ed diR)