Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Sesi kedua pemaparan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Terkait Tata Kelola Manajemen Gudang Logistik Pemilu dan Pemilihan menghadirkan narasumber Biro SDM dan Biro Perencanaan Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kasubbag SDM Bambang Gunawan menyampaikan terobosan yang dimiliki bagiannya, sementara Kasubbag Program dan Anggaran wilayah I, Arifin Ahmad Purariredja melaporkan dan menjelaskan tentang anggaran KPU 2017, 2018 serta 2019. Dalam paparannya Bambang memperkenalkan kembali Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) kepada peserta bimtek. Dilakukan juga simulasi SIPP dengan memeasukkan nomor induk kepegawaian dari salah seorang peserta bimtek. Diakhir paparannya, Bambang mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan sistem informasi yang akan mempermudahkan proses disposisi dari pimpinan ke jajarannya. Selain itu disiapkan juga e-kerangka berupa sistem informasi yang memudahkan pegawai baru ketika menduduki jabatannya dilingkungan kerja KPU. "Jadi misalnya kepala biro, ada berkas disposisi dimejanya, kita bantu scan, kirim ke yang bersangkutan lalu tinggal tentukan jajarannya menjalankan tugas. Kalau e-kerangka untuk mudahkan pegawai yang menduduki jabatan baru. Jadi pada saat bergeser dia tidak perlu membawa arsip yang pernah dikerjakan," kata Bambang. Sementara itu dalam paparannya Arifin menjelaskan tentang pagu anggaran dan realisasi anggaran 2017. Dia juga menjelaskan tentang pelaksanaan program anggaran 2018 hingga penyusunan rencana kerja 2019.Terkait pelaksanaan program anggaran 2018, Arifin mengatakan bahwa kendala pertama adalah anggaran yang disetujui tidak sesuai dengan yang diajukan. Kondisi ini apabila tidak segera disikapi jika tidak akan ada pagu minus dalam anggaran. "Tapi KPU juga sedang menghitung usulan pengajuan tambahan anggaran, juga untuk penambahan masa kerja petugas adhoc,"  tutur dia. (hupmas kpu/dianR/foto Qk/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Bahasan menarik langsung tersaji di hari kedua Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Terkait Tata Kelola Manajemen Gudang Logistik Pemilu dan Pemilihan yang digelar di Hotel Harris Vertue, Kamis (26/4/2018). Pada sesi pertama pemaparan yang disampaikan Biro Logistik dan Biro Keuangan Setjen KPU, mendapat atensi yang besar dari para peserta khususnya ketika membahas tata cara permohonan pemindahtanganan maupun pemusnahan logistik sisa pilkada maupun pemilu. Juga ketika muncul pertanyaan terkait mekanisme pembayaran honor petugas adhoc (PPK dan PPS) yang bertugas untuk Pemilu 2019. "Penghapusan itu ada dua jenis barang,  arsip dan non arsip. Untuk arsip (seperti surat suara, formulir, dan lainnya yang telah terpakai) yang sudah sampai masa retensi dapat mengusulkan penghapusan atau penjualan. Sementara non arsip (seperti perelengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya)," jelas Kabag Rumah Tangga KPU Achmad Syaifudin di Hotel Harris Vertue.Pria yang akrab disapa Didi melanjutkan bahwa proses permohonan pemindahtanganan maupun pemusnahan sudah dapat diajukan daerah-daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada 2018. Sementara bagi daerah yang melaksanakan pemilihan maka prosesnya dilakukan sesudahnya. Senada Kasubbag Inventaris KPU, Syaiful Bahri mengatakan bahwa permohonan pemindahtanganan maupun penghapusan barang sudah bisa dilakukan saat ini bagi daerah yang tidak melaksanakan pilkada 2018. Namun yang juga perlu diperhatikan menurut dia, adalah pengkkasifikasian barang yang hendak dipindahtangankan atau dihapus agar tertib dan terlaporkan dengan baik. "Seperti kotak suara, karena ada dua jenis yang ada didalam aplikasi persediaan dibedakan. Juga surat suara apakah bekas pakai pemilihan gubernur, walikota, bupati atau pemilu," tutur Syaiful. Syaiful juga mengingatkan bahwa target KPU hingga Desember 2018 persoalan barang yang akan dipindahtangankan atau dihapus bisa tuntas. Ini dilakukan untuk kebaikan para penyelenggara baik dipusat maupun daerah. "Sehingga beban kita menyusun laporan keuangan berkurang," ucapnya. Terkait situasi muncul kegagalan lelang dalam proses penjualan barang, Syaiful menjelaskan bahwa mekanismenya harus dengan membuka lelang penjualan barang kedua. "Kalau tidak laku lagi maka menurut peraturan Menteri Keuangan itu bisa dilakukan pemindahtanganan dengan cara lain, pertama dijual, dihibahkan atau dimusnahkan," tambah Syaiful. Sementara itu dipembahasan yang lain, Kasubbag Pengelolaan Keuangan Wilayah II, Yasmine Yuniar merespon pertanyaan peserta bimtek mengenai jadwal pembayaran honor petugas adhoc PPK dan PPS Pemilu 2019. Dia memastikan bahwa honor petugas adhoc yang telah dilantik 9 Maret lalu sudah bisa dibayarkan sejak April 2018. Meski di"Silakan April ini dibayarkan saja," kata dia.  Sebelumnya peserta bimtek meminta penjelasan mengenai honor petugas adhoc ini mengingat kerja mereka yang bersinggungan dengan tahapan Pilkada 2018. "Dapat dibayarkan jadi silakan saja honor PPK meski tahapan pilkada masih tetap berjalan," tutup dia. (hupmas kpu/dianR/foto Qk/ed diR)

Tangerang, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, di Serpong Tangerang Banten, Kamis (26/4/2018). Bimtek yang diselenggarakan selama enam hari dan terbagi menjadi tiga gelombang ini diikuti oleh komisioner KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota divisi teknis dan operator Situng di masing-masing satuan kerja (satker). Pada gelombang I tanggal 26-27 April 2018 diikuti 268 orang, gelombang II tanggal 28-29 April 2018 diikuti 276 orang, dan gelombang III diikuti oleh 280 orang. Menurut Komisioner KPU RI Ilham Saputra, kegiatan bimtek ini secara substansi untuk membahas, mempelajari dan mempraktekkan Situng Pilkada Serentak 2018. Situng sendiri terdapat beberapa jenis, yaitu situng pindai, rekap, aggregator, web, dan entry yang digunakan pada saat hari pemungutan suara saat proses rekapitulasinya. “Pilkada 2018 ini pilkada ketiga setelah UU disahkan, untuk itu pelaksanaan Pilkada 2015 dan 2017 harus bisa menjadi evaluasi kita semua atas semua proses yang dilewati. Harapannya, pada Pilkada 2018 nanti tidak ada persoalan lagi, tidak ada eror lagi, terutama terkait Situng ini,” tutur Ilham saat membuka kegiatan Bimtek tersebut. Ilham mengingatkan kepada seluruh peserta bimtek menghindari kesalahan yang berulang serta selalu membaca buku manual Situng yang telah disediakan agar lebih mudah memahami. "Jangan seperti keledai yang terperosok ke lubang yang sama. Apabila ada permasalahan, silakan berkoordinasi dengan KPU provinsi. Meskipun dalam UU itu KPU Kabupaten/Kota dipilih oleh KPU RI, tetapi peran provinsi tetap hubungan vertical dari kabupaten/kota. Baru kemudian KPU Provinsi berkoordinasi dengan KPU RI,” ujar Ilham yang juga membidangi divisi Teknis di KPU RI. Sementara itu, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI Nur Syarifah menyampaikan tujuan kegiatan bimtek ini agar semua peserta mempunyai pemahaman dan ketrampilan yang sama dalam penggunaan Situng, serta mendeteksi dari dini apabila ada kendala-kendala untuk bisa dikoordinasikan dengan tim dari KPU RI. “Kita inventarisir persoalan, seperti persoalan teknis, jaringan, dan pemahaman terhadap manual system aplikasi. Apabila masih ditemukan kekurangan, kita masih punya waktu untuk menyempurnakan kembali system kita hingga menjelang hari pemungutan suara. Ini kontribusi kita semua bahwa dengan adanya Situng ini kita dapat menyajikan data ke publik secara akurat dan dalam waktu singkat,” jelas Nur Syarifah yang akrab dipanggil Inung. Inung juga berharap para operator Situng bisa memahami tahap demi tahap proses ini, apabila ditemukan kendala segera dikomunikasikan. Kemudian Komisioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang turut hadir, Inung berharap bimtek ini bisa menjadi alat kontrol dengan memahami mekanisme Situng meskipun tidak mengoperasikan secara langsung, sehingga apabila ada persoalan bisa langsung mengetahui tahap mana persoalan itu bisa diselesaikan dan dikomunikasikan. (Hupmas/Arf/Foto Dosen/Ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Rahman Hakim mendorong jajarannya di provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih rapi dalam mengelola logistik dan gudang. Pengelolaan yang rapi menurut dia, memudahkan para penyelenggara dalam memelihara dan menggunakan logistik pemilu maupun pemilihan. "Kalau pengaturannya rapi ketika kita mencari mudah, menghitung jumlahnya juga dapat diketahui," ujar Arif saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Terkait Tata Kelola Manajemen Gudang Logistik Pemilu dan Pemilihan kembali di Hotel Harris Vertue Jakarta, Rabu (25/4/2018) malam.Menurut Arif sepatutnya pengelolaan logistik dan gudang KPU bisa dilakukan dengan lebih baik. Dia membandingkan pengelolaan gudang milik industri elektronik atau otomotif yang bisa jauh lebih rapi dan baik jika dibandingkan dengan pengelolaan gudang milik KPU.  "Meskipun komponen ribuan tapi pengaturannya rapi. Sementara KPU (barang di gudang) jenisnya tidak beragam," kata Arif. Arif berharap melalui bimtek ini muncul standarisasi dalam pengelolaan logistik dan gudang milik KPU. Untuk itu peserta bimtek menurut dia perlu untuk menyampaikan masukan selama proses bimtek dilakukan. "Dan saya yakin semua paham dan pengalaman saat mengelola logistik pilkada maupun pemilu. Ini bisa dijadikan bahan, tujuannya menyempurnakan materi kita, petunjuk teknis agar sempurna," tambah Arif.Untuk diketahui bimtek logistik yang digelar 25-27 April 2018 merupakan gelombang II dimana para peserta merupakan para komisioner serta kepala bagian yang membidangi divisi logistik (tingkat provinsi) serta kepala sub bagian (tingkat kab/kota) yang berjumlah sebanyak 360 orang dan mereka berasal dari KPU/KIP di 12 provinsi dibagian barat Indonesia antara lain Lampung, Bengkulu, Banten, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara serta Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). "Pengelolaan gudang 2014 banyak diapresiasi. Harapan kami 2019 tentu saja kita bisa lebih baik lagi, kalaupun kalaupun terjadi kesalahan dibawah 0,03%," pungkas Arif. Sementara itu Kepala bagian (Kabag) Logistik KPU, Asep Suhlan berharap agar peserta bimtek memanfaatkan kegiatan yang telah dirancang oleh Biro Logistik dengan sebaik-baiknya. Dia mengatakan bahwa persoalan pengelolaan gudang memang kerap luput dari perhatian jika dibandingkan dengan pengadaan dan pendistribusian. Meski demikian dia berharap kondisi ini tidak berulang agar pengelolaan gudang juga bisa menjadi prioritas jajaran ditiap daerah. "Mudah-mudahan fokus pada kegiatan yang akan diisi pada bimtek ini yang akan diisi narasumber lintas biro dan inspektorat ini," tambah Asep. (hupmas kpu/dianR/foto Qk/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id - Setelah sukses menggelar imunisasi difteri tahap I (2-5 April 2018) silam, Klinik Pratama Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menggelar imunisasi difteri tahap II, 7-9 Mei 2018. Pelaksanaan imunisasi tahap II ini sejalan dengan periodeisasi imunisasi difteri sebanyak tiga kali, dimana pasien diminta untuk mengulang imunisasi 30 hari pasca imunisasi tahap I  dan mengulanginya kembali enam bulan untuk tahap III.“Tetapi ini masih menunggu kepastian ya, karena perlu koordinasi lintas biro dan lintas bagian yang ada di KPU,” ujar dokter di Klinik Pratama KPU dr Maya Setyawati MKK, Sp.Ok dalam rapat evaluasi pelaksanaan imunisasi difteri tahap I, di Kantor KPU Selasa (24/4/2018).Untuk memaksimalkan keikutsertaan pegawai dilingkungan KPU terhadap imunisasi tahap II ini, pihak Klinik Pratama berencana menggelar sosialisasi melalui kegiatan coffee morning saat apel pagi di Senin 30 April 2018. Terlebih dari 676 pegawai yang ada dilingkungan KPU, baru 347  (51 persen) yang melaksanakan program pemerintah ini. “Masih perlu ditingkatkan upaya mengedukasi tentang pentingnya pencegahan penyakit, khususnya difteri melalui imunisasi,” ungkap Maya.Kedepan Maya menyarankan agar ada gerakan yang masif untuk meningkatkan kesadaran dan penyuluhan tentang manfaat imunisasi dalam pencegahan penyakit. Disamping itu, dia juga menyinggung perlunya waktu yang cukup untuk penyebarluasan informasi melalui publikasi kesehatan ini, sehingga animo dan kesadaran para pegawai dapat meningkat. (hupmas kpu/wawan/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Memperkaya pengetahuan peserta, Bimbingan Teknis (Bimtek) Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tema “Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Terkait Tata Kelola Manajemen Gudang Logistik Pemilu” sengaja menghadirkan narasumber dari biro-biro terkait di Jakarta, Selasa (24/4/2018).Biro-biro yang tersebut antar lain, Perencanaan dan Data, Keuangan, Umum, serta Teknis dan Masyarakat (Tekmas). Keterlibatan lintas biro diharapkan dapat menyamakan pandangan sekaligus memberikan informasi yang lebih luas kepada peserta gelombang I yang terdiri dari anggota dan sekertariat KPU daerah di 13 Provinsi dan 117 kabupaten/kota di wilayah timur.Adapun, sharing informasi dari lintas biro terbagi dalam lima sesi, pada sesi pertama diisi oleh narasumber dari Kepala Bagian (Kabag) Pengelola Keuangan, M Aminsyah. Dalam paparannya, dia menjelaskan sejumlah materi salah satunya tentang pengelolaan dana hibah serta pertanggungjawabannya demi sukses administrasi.Pada sesi berikutnya, Kasubbag Program dan Anggaran Wilayah II, Endah Purnamawati menyampaikan materi terkait Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Materi ini dianggap penting mengingat peran KPU daerah dalam menghitung dan melaporkan biaya pemilu di lapangan akan berpengaruh pada RKP.Sesi ketiga, Kabag Rumah Tangga, Achmad Syaifudin Rahadhian dan Kasubbag Inventaris, Syaiful Bahri yang menyampaikan materi tentang penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) berupa eks pilkada dan pencatatan barang logistik.Sesi berikutnya dari Biro Tekmas, Kabag Teknis Pemilu, Sahruni Hasna Ramadhan yang memberikan materi kepada peserta tentang kelengkapan kotak suara, rencana logistik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan teknis penghitungan suara. Kata dia, antara bagian teknis dan logistik memiliki keterkaitan yang erat sehingga jangan sampai proses inventarisasi logistik tidak sesuai dengan teknis pemilu itu sendiri.Dan sesi terakhir, dilakukan diskusi panel biro logistik yang membahas antara lain soal penganggaran, pengadaan, distribusi dan penerimaan-penghapusan logistik pemilu. (hupmas kpu/bil/foto dosen/ed diR)