Berita Terkini

Juara Maskot dan Jingle Pemilu 2019 Diganjar Hadiah Puluhan Juta

Jakarta, kpu.go.id - Malam Pagelaran Seni Budaya Menyongsong Pemilu 2019 di Monumen Nasional (Monas) Sabtu (21/4/2018) sekaligus mengumumkan pemenang sayembara lomba maskot dan jingle. Terpilih dari 228 pengirim jingle, L Agus Wahyudi M sebagai pemenang, sementara pada lomba maskot terpilih David Wijaya sebagai pemenang menyisihkan 249 karya peserta lainnya.  Penyerahan hadiah diserahkan langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman serta Anggota KPU Wahyu Setiawan. Untuk pemenang lomba jingle mendapat Rp30 juta sementara pemenang maskot memperoleh hadiah Rp20 juta. Sebagai informasi, pendaftaran dan penyerahan karya lomba jingle maupun maskot sendiri telah dilakukan 22 Januari sampai dengan 28 Februari. Adapun pengumuman pemenang dilakukan 16 Maret 2018. (hupmas kpu/dianR/Foto dosen/ed diR)

Maskot dan Jingle Pemilu 2019

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan Maskot dan Jingle Pemilu 2019, Sabtu malam (21/4/2018) di Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Maskot SANG SURA, karya David Wijaya. SANG SURA ini mempunyai akronim Sang Surat Suara, sehingga karakternya berbentuk surat suara berikut paku pencoblosnya. SANG SURA ini mempunyai kesan tegas dan ramah. Tegas dan kuat diwakili oleh garis-garis atau stroke yang tebal, kemudian ramah diwakili oleh ekspresi yang optimis dan penuh semangat.   Jingle Pemilu 2019 dengan judul PEMILIH BERDAULAT NEGARA INDONESIA KUAT yang diciptakan oleh L. Agus Wahyudi M. Jingle tersebut kemudian diaransemen ulang oleh Eros (Sheila On 7) dan dinyanyikan oleh Kikan (eks vokalis Cokelat). Lirik jingle ini juga menunjukkan semangat dan optimisme pada suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019. (red)

Sabtu Ini, Ayo Ramaikan Pagelaran Seni Budaya KPU di Monas

Jakarta, kpu.go.id – Pagelaran Seni Budaya “Menyongsong 17 April 2019” akan digelar Sabtu (21/4/2018) mulai pukul 19.00 WIB. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak masyarakat hadir meramaikan kegiatan yang juga akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan menjadi titik hitung mundur menuju hari pemungutan suara Pemilu 2019.Bertempat di Area Timur Kawasan Monumen Nasional (Monas), acara akan dihibur oleh kehadiran artis-artis Ibukota, seperti Kikan (eks Cokelat), Wali Band, Parto Patrio, Andhika Pratama, Aziz Gagap, Deni Cagur serta Nunung.Pada kegiatan nanti juga akan dipentaskan cerita pemilu yang para pemainnya merupakan Ketua dan Anggota KPU 2017-2022, kepala biro dan wakil kepala biro dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Pada kesempatan yang sama KPU juga akan mengumumkan pemenang lomba jingle dan maskot Pemilu 2019.Bagi masyarakat yang hadir, acara tidak dipungut biaya atau gratis. Jadi, jangan sampai gak datang ya. (hupmas kpu/dianR)

Peran Inspektorat Cegah Temuan dan Perbaikan SDM KPU

Senggigi, kpu.go.id - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Keuangan Tahapan Pemilu 2019, hari kedua diisi dengan pemaparan materi oleh Pengendali Teknis Audit Supervisor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Fauzanyudo Wibowo serta Kepala Seksi PPh Orang Pribadi Direktorat Jenderal Pajak Anggrainy.Dalam paparannya, Fauzan yang mengenakan batik cokelat menyampaikan materi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan keuangan  KPU serta efektifitas tindaklanjut laporan keuangan yang tidak hanya dilihat dari presentase, tapi juga agar catatan dari laporan keuangan tidak terjadi lagi.Fauzan juga menjelaskan tiga jenis pemeriksaan BPK, meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja meliputi pemeriksaan atas aspek ekonomi dan aspek efisiensi hingga pemeriksaan yang menghasilkan rekomendasi. Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu terdiri dari pemeriksaan hasil keuangan dan kinerja yang nantinya menghasilkan kesimpulan.Terkait status KPU RI Wajar Dengan Pengecualian (WDP), menurut dia setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan, apakah dalam laporan keuangan yang disampaikan masih terdapat temuan, apakah belum seluruh kerugian pajak disetorkan ke negara, apakah ada sanksi yang diberlakukan, tuntutan perbendaharaan yang belum tuntas atau belum semuanya terverifikasi. “Oleh karenanya untuk mencegah temuan berulang, perlu ada pengendalian dari Inspektorat dan diharapkan ada upaya untuk memperbaiki SDM di internal Sekretariat KPU,” tutur Fauzan, Kamis (19/04)Sementara itu dalam paparannya Anggrainy mengingatkan bahwa laporan keuangan badan adhoc perlu mendapat perhatian mengingat posisi mereka yang sifatnya hanya sementara. Meski KPU sendiri menurut dia telah baik mengantisipasi dengan menerbitkan keputusan  nomor 302 mengenai petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran bendahara pengeluaran pembantu pemilu 2019 untuk belanja penyelenggara pemilu adhoc dilingkungan KPU. (hupmas kpu/dosen/Foto dosen/ed diR)

Laporan Keuangan Cermat, Tepat Waktu dan Tidak Terabaikan

Senggigi, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi resmi menutup kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pedoman Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Keuangan Tahapan Pemilu 2019, Kamis (19/4/2018).Dalam pengarahannya Pramono berpesan, agar ilmu yang didapat selama kegiatan yang telah berlangsung sejak Selasa (17/4) dapat diaplikasikan oleh jajaran ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan menyusun laporan keuangan dengan cermat, tepat waktu dan tidak terabaikan. “Untuk itu jajaran pengelola keuangan, sekretaris, kasubag, operator, staf keuangan harus menjadi perhatian serius soal ini. Laporan keuangan tentu harus cermat, tepat waktu dan ini yang tidak boleh diabaikan,” tutur Pramono di Aruna Senggigi Resort Nusa Tenggara Barat (NTB) Kamis (19/4/2018).Dia memahami kegiatan KPU ditiap daerah intensitasnya sangat tinggi. Meski begitu pengawasan akan pengelolaan kegiatan laporan keuangan diseluruh tingkatan tetap dilaksanakan dengan kontrol dengan tepat, baik secara pararel ataupun berseri. “Oleh karenanya fungsi KPU provinsi sebagai wakil KPU RI di daerah mengkoordinir teman-teman KPU kabupaten/kota, satker kita di kabupaten/kota harus juga dijalankan dengan sebaik-baiknya,” kata Pramono.Khususnya pengawasan untuk laporan keuangan dari penyelenggara adhoc, Pramono berpesan agar mendapat perhatian dari para penyelenggara diatasnya. “Kita pastikan teman-teman penyelanggara adhoc itu bukan hanya rajin menyerap anggarannya saja tapi juga harus rajin untuk menyampaikan laporannya,” tambahnya. (hupmas kpu/dosen/Foto dosen/ed diR)

E-katalog Efisiensikan Pengadaan Logistik Pemilu

Bandung, kpu.go,id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Logistik Pemilihan 2018 serta Klik Nasional Katalog Sektoral dengan mengundang 171 Daerah Pemilihan 2018, yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat di The Trans Luxury hotel, Rabu (18/4/2018).Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisioner KPU Arief Budiman menjelaskan tentang progres pengadaan logistik pemilu melalui e-katalog yang semula hanya mampu 4 item pengadaan logistik pemilu saat ini diusahakan menjadi 7 item pengadaan logistik pemilu. “Saya memiliki catatan dari pengadaan 4 item senilai Rp122 Miliar dengan nilai kontrak hanya Rp61 Miliar sehingga efisiensi yang dicapai melebihi dari 50%,” ujar Arief.Menurut Arief pengadaan di masing-masing satker harus berpedoman pada prinsip efektif dan efisien. Dan melalui pengadaan logistik melalui e-katalog diharapkan mendapat harga murah dan biaya menjadi murah. “Pemilu harus murah bagi penyelenggara pemilu, pemilu harus murah bagi peserta pemilu, maka desain pelaksanaan pemilu harus menuju kesana agar menjadi murah. Maka bagi mereka pemilu harus murah. Apabila biaya politik murah maka apa yang akan kita takutkan bahwa pemimpin yang terpilih nanti akan korupsi bisa ditekan” ujar Arief.Meski begitu harga murah tetap mengedepankan kualitas sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). Karena kualitas logistik yang baik ikut menentukan hasil suara pemilih yang akan dikonversikan menjadi kursi nanti. (hupmas kpu/yosara/Foto ieam/ed diR)