Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sosialisasi Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Terkait Tata Kelola Manajemen Gudang Logistik Pemilu/Pemilihan Gelombang I di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Senin (23/4/2018).Peserta yang hadir terdiri dari Anggota dan Pejabat Sekertariat KPU bidang logistik dari 13 Provinsi dan 117 Kabupaten-Kota wilayah timur serta KIP Aceh.Dalam sambutannya, Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari menekankan pentingnya pola pikir strategis dalam menghadapi Pemilu Serentak 2019. Apalagi Pilpres dan Pileg yang akan terselenggara pada hari yang sama menuntut biro logistik menyiapkan desain dan pengelolaan logistik yang rumit.“Saya ajak teman-teman mari kita berpikir strategis, berpikir strategis itu beda dengan berpikir spontan. Kalau strategis itu antisipatif, kita sudah bayangkan situasi di depan apa. Sehingga kita tahu apa yang kita hadapi. Tapi kalau cara berpikirnya spontan ya kita selalu tergagap-gagap karena kita tidak punya bayangan,” tegas Hasyim.Selain itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu berharap kepada Biro Logistik untuk dapat menyiapkan Petunjuk Pelaksana (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) untuk menentukan target yang harus dijaga.“Karena dengan SOP sama seperti pegangan kita quality control karena kan ada sub-subnya kalau satu macet pasti tidak bekerja, kalau ngitungnya belom tepat enggak bisa dipenuhin,” pungkasnya. (hupmas kpu/bili/Foto dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go,id – Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal (Setjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar kegiatan berbagi ilmu (knowladge sharing) terkait “Pelatihan Network Security” di Ruang Rapat Edelweiss, Gedung KPU, Jakarta, Senin (23/4/2018).Dalam kegiatan ini, hadir sebagai pemapar materi Kepala Bagian Pengolahan Data dan Informasi Bastian serta delapan orang pegawai KPU dibagian Data dan Informasi yang telah mengkuti pelatihan network security di Universitas Bina Nusantara (Binus) Jakarta 10-14 Juli 2017 silam.Dalam kegiatan ini Bastian menceritakan pengalamannya selama mengikuti pelatihan, mulai pengenalan sistem hingga keamanan jaringan informasi. Pelatihan ini menurut dia sangat penting mengingat KPU merupakan lembaga pemerintah yang memiliki informasi berharga dan menjadi incaran para hacker untuk mengganggu jaringan.Dalam kegiatan ini juga disampaikan juga materi lain yang didapat selama pelatihan, seperti materi tentang deteksi dini akan adanya kegiatan hacking, materi tentang cara pemograman yang dapat dikendalikan dengan aman, mengatur keamanan dari sistem jaringanserta mempelajari kejadian-kejadian yang berkaitan dengan teknologi informasi.Bastian melanjutkan, bahwa prinsip utama dalam keamanan sistem informasi adalah menjaga integritas ketersediaan dan kerahasiaan sumber daya informasi. Dan KPU menurut dia perlu membuat suatu tim yang bertugas menjaga hal tersebut agar tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. “Dan bisa dipastikan user (pengguna) yang memakai aplikasi harus dipastikan benar-benar yang berhak yaitu user yang bersifat unik, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Bastian. (hupmas kpu/ieam/foto ieam/ed diR)

Jakarta,kpu.go.id - Mata merupakan salah satu panca indra penting bagi tubuh manusia, untuk itu memperhatikan kesehatan mata merupakan salah satu keharusan tak terkecuali bagi pegawai-pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).Melalui kerjasama yang dilakukan antar Sekertariat Jenderal KPU dengan VIO Optical Clinic, Hari ini, Senin (23/4/2018) kegiatan pemeriksaan dini kesehatan mata gratis pun dapat terselenggara.Project Manager VIO Optical Clinic, Jackson Napitupulu menjelasakan dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa jenis pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan buta warna, retina, kornea, screening katarak, serta lapang pandang"Kegiatan ini kita tujukan untuk memeriksa sejak dini kondisi kesehatan mata bagi pegawai-pegawai di lingkungan KPU," kata Jackson di Ruang Sidang Utama, Lantai 2 Gedung KPU, Jakarta, Senin (23/4/2018).Berdasarkan pantauan, kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu mendapat respon positif dari pegawai-pegawai KPU, hal itu terlihat dari antusiasme pegawai yang antre memeriksakan matanya. Selain pemeriksaan mata gratis, VIO juga menyediakan berbagai jenis kacamata yang dapat dibeli langsung. (hupmas kpu/bili/Foto Ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) meminta jajarannya ditingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih berhati-hati serta menghindari prasangka dan keberatan saat melaksanakan tahapan Pemilu 2019 di daerahnya masing-masing.Pernyataan ini menanggapi adanya keberatan sejumlah pihak atas kegiatan Pagelaran Seni Budaya Menyongsong Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Provinsi Jambi Sabtu (21/4) yang diduga disisipi oleh teriakan atau ungkapan yang memicu keberatan dari pihak lain. “Kegiatan ini kan launching dan sosialisasi Pemilu 2019, jangan sampai kegiatan yang strategis ini berubah menjadi kontraproduktif. Semua kegiatan yang melibatkan partai politik (parpol) harus ada pembicaraan di awal, sehingga tidak ada prasangka dan komplain.Apalagi di media sosial dan bisa berbuntut panjang,” jelas Hasyim saat berbincang dengan sejumlah media di Media Centre KPU RI, Senin (23/4/2018).Hasyim mengaku telah meminta klarifikasi dari KPU Provinsi Jambi terkait kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan yang diterima, kegiatan telah sesuai dengan kesepakatan, bahwa masing-masing parpol diberikan kesempatan tampil dipanggung dengan materi yang telah disiapkan oleh masing-masing parpol. Institusinya menurut dia juga telah minta KPU Provinsi Jambi untuk memberikan klarifikasi ke publik menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi.“Dalam pandangan kami, pembicaraan dengan parpol di awal itu seharusnya ada materi yang pantas dan tidak pantas, boleh dan tidak boleh dilakukan. Pagelaran ini kan kegiatan KPU untuk sosialisasi Pemilu 2019, tujuannya agar pesan penyelenggaraan Pemilu 2019 bisa tersampaikan,” tambah Hasyim. (hupmas kpu/Arf/Foto Bil/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Pagelaran Seni Budaya Menyongsong Pemilu 2019 sukses menarik perhatian ratusan ribu masyarakat yang memadati Lapangan Timur Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Dalam pesannya, para pelakon yang berasal dari komisioner, kepala biro serta artis dan komedian memberikan penyadaran kepada. masyarakat untuk aktif menjadi pemilih. Keterlibatan masyarakat dapat diawali dengan mengecek hak pilih dan menyalurkannya di bilik suara pada hari pemilihan. Adapun alur cerita dari Pagelaran Seni Budaya bertajuk "Cerita Pemilu" diawali dari paparan pemandu kisah yang diperankan oleh komedian Parto Patrio. Pemilik nama Eddy Soepono mengisahkan tentang percakapan tiga orang warga (Komisioner KPU Hasyim Asy'ari sebagai loper koran, komedian Adul sebagai anak kecil serta Deni Cagur sebagai warga), tentang kehidupan sehari-hari yang juga diselingi dengan obrolan mengenai dunia kepemiluan. Lalu muncul sosok tiga preman yang diperankan Azis Gagap, Komisioner Ilham Saputra serta Wahyu Setiawan yang mengganggu namun dua nama terakhir sadar mengenai haknya sebagai pemilu. Dicerita selanjutnya juga muncul Nunung, ibu dari Adul yang tidak terima dengan perlakuan preman terhadap anaknya. Juga datang sosok tokoh masyarakat yang diperankan oleh Komisioner Pramono Ubaid Tanthowi yang selain menengahi juga menyadarkan tentang pentingnya ikut serta dalam pemilu. Pesan ini kemudian disampaikan warga lain, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah yang mengabarkan tentang kehadiran bersama Lurah (Sekjen KPU Arif Rahman Hakim) serta Ketua KPU Arief Budiman ke kampung mereka tinggal. Kedatangan mereka ini juga didampingi Ketua RT (Andhika Pratama),  Sekretaris (Evi Novida Ginting) serta hansip (Viryan). "Ini pak lurah mau datang, Ketua KPU mau sosialisasi," kata Nur Syarifah. Pada sesi ini, terjadi dialog yang cukup intens antara warga dengan Arief selaku Ketua KPU. Pembahasan mulai dari pengakuan Ketua RT yang menyebut tingkat partisipasi dikampungnya rendah, yang direspon oleh Arief dengan menyadarkan masyarakat tentang tujuan dari pemilu memilih pemimpin terbaik untuk bangsa Indonesia lima tahun kedepan. Dalam obrolan juga muncul pertanyaan tentang siapa saja kategori warga yang berhak ikut dalam pemilu dan terdata didalam DPT, juga sikap masyarakat ketika dihadapkan pada situasi politik uang dan SARA. Dibagian akhir dari obrolan ini muncul pertanyaan mengenai potensi masyarakat bisa ikut serta terlibat dalam pemilu namun sebagai penyelenggara. Dalam jawabannya Arief kemudian menjelaskan bahwa setiap orang bisa menjadi penyelenggara pemilu baik sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). "Semua masyarakat berhak menjadi petugas pemilu. Kalau di Tempat Pemungutan Suara (TPS) namanya KPPS," tutur Arief. (hupmas kpu/dianR/Foto dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Hitung Mundur satu tahun menuju Pemilu 2019 resmi dimulai Sabtu (21/4/2018) malam. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memukul gong tanda dimulainya hitung mundur ditemani jajaran Anggota KPU, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang. Dalam sambutannya Arief mengatakan kegiatan hitung mundur yang disisipkan dalam kegiatan Pagelaran Seni Budaya merupakan bagian dari sosialisasi yang dilakukan KPU. Dia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan dan tahapan kepemiluan adalah sebuah kebutuhan. "Masyarakat bagian penting dari pemilu. Kehadiran bapak, ibu adalah sesuatu yang dibutuhkan," ujar Arief. Dan keterlibatan yang paling nyata menurut Arief adalah ketika masyarakat ikut serta dalam proses pemilu. Dia mengajak masyarakat untuk aktif melihat hak pilihnya dan segera melapor apabila belum terdaftar. "Jadi pemilih sangat mudah, ketika yang bersangkutan sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan bukan TNI/Polri," kata Arief. Arief melanjutkan, saat ini KPU menyediakan layanan online kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang kepemiluan melalui kpu.go.id atau melalui media sosial facebook maupun instagram. "Itu bisa dicek, jadi tidak ada alasan anda tidak terlibat," tutur Arief. Lebih jauh Arief mengapresiasi kehadiran masyarakat meramaikan acara sosialisasi di Monas. Semangat yang sama diharapkan bisa terus terjaga ketika hari pemungutan suara 17 April 2019. "Ini luar biasa, datang tanpa dibayar. Semangat ini harus dijaga sampai hari pemungutan suara kalau anda ingin mendapatkan pemimpin yang baik bagi negara ini," tutup Arief. (hupmas kpu/dianR/Foto dosen/ed diR)