Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan penghargaan Lifetime Achievement kepada Ramlan Surbakti atas dedikasi luar biasanya dalam memajukan kepemiluan di Indonesia. Penghargaan yang diserahkan langsung Ketua KPU Arief Budiman, disaksikan Anggota KPU Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Viryan, Hasyim Asy'ari, Pramono Ubaid Tanthowi serta Evi Novida Ginting Manik juga sebagai bentuk apresiasi tinggi atas dedikasi tak kenal lelah yang ditunjukkan pria dengan gelar profesor tersebut dalam memajukan ilmu kepemiluan di Tanah Air. Pada kesempatan berbahagia itu Ramlan pun mendapat bingkisan berupa kain ulos dari Anggota Evi Novida Ginting, yang langsung mengalungkannya. Siapa Ramlan Surbakti? Pria kelahiran Tanjung Merawa, Kabupaten Karo Sumatera Utara sejak 1998 adalah sosok yang tak pernah absen dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Mengawali karir kepemiluannya sebagai salah satu penyusun Undang-undang (UU) pemilu pasca reformasi, Ramlan pun berhasil menjejakkan kakinya sebagai Ketua KPU 2004-2007. Selepas duduk sebagai orang nomor satu di Imam Bonjol 29, Ramlan tetap menggeluti dunia kepemiluan namun lebih banyak terlibat dikegiatan kemasyarakatan, dikampus dengan memperjuangkan tata kelola pemilu. Dia lah yang mendorong agar tata kelola pemilu masuk sebagai bidang serapan di perkuliahan. Ditemui saat menerima penghargaan, pria penyuka film Bolywood singkat menjawab ketekunannya didunia kepemiluan sebenarnya hobi yang dianggapnya selalu menyenangkan. "Mengutip ucapan seorang filsuf, maka ketika anda mengerjakan apa yang anda sukai, sebenarnya anda tidak bekerja," kata Ramlan, di Jakarta, Sabtu (17/11/2018). Di usianya yang kini genap 67 tahun, Ramlan pun mengaku masih memiliki ambisi agar jurusan tata kelola pemilu ini banyak dibuka oleh universitas agar menghasilkan penyelenggara pemilu yang andal. Dia pun menyebut bahwa ada kesamaan antara tata kelola pemilu dengan ilmu kedokteran, dimana di tata kelola pemilu juga dikenal adanya malpraktek pemilu sebagai tanda akan adanya penyimpangan demokrasi. "Dan saya tahu anda (penyelenggara pemilu) punya pengalaman menjalankannya tapi secara teori belum," tambah dia. “Boleh saya beri satu pesan sebenarnya, mungkin sebagian anda pernah dengar ungkapan yang saya berikan, Sekretariat Jenderal KPU atau KPU pada umumnya jangan bekerja seperti Srimulat. Saya tidak mengkritik Srimulat, saya malah lebih suka nonton Srimulat daripada Mr Bean. Tapi untuk pemilu itu tidak bisa pakai improvisasi. Anda tahu Srimulat itu kan pemain-pemainnya jenius, pak Teguh (Ketua Srimulat) hanya membuat garis besar cerita, tapi masing-masing pemain kemudian improvisasi tampil sehingga lucu, itu bagus untuk pemilih, tapi untuk pemilu tidak boleh pakai gaya Srimulat, harus. Saya lihat diluar, saya masuk banyak sekali skema, saya kira itu bagus untuk disampaikan ke pemilih. Dan saran saya, walau ini belum terlambat, harus ada petunjuk konkret, jelas apa yang harus dilakukan KPPS, PPS dan PPK,” pungkas dia.(hupmas kpu dianR/foto: Ook/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengungkapkan optimismenya pemilu 17 April 2019 siap diselenggarakan melihat segala aspek kesiapan yang berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan.Meski demikian Anggota KPU Hasyim Asy'ari tetap meminta dukungan kepada semua pihak untuk lembaganya agar tetap mampu menjalankan tugas dan tahapan dengan aman dan lancar. "KPU tidak bisa bekerja sendirian, daya dukung juga dari pemerintah, kementerian, TNI/polri ini jadi bagian yang kita harus komunikasikan setiap saat," ujar Hasyim pada diskusi yang digelar dipuncak Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemilu 2019, Sabtu (17/11/2018). Mantan Anggota KPU Jawa Tengah lalu mengatakan, bahwa kerja kepemiluan tidaklah mudah. Apalagi di 2019, pertarungan perebutan kekuasaan dilakukan dihari yang sama. "Tapi pada intinya kita sudah siap semua, bahwa pemilu itu adalah area kontestasi, persaingan politik legal untuk mengisi jabatan," tambah Hasyim. Kolega penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Anggota M Afifudin juga sepakat bahwa butuh dukungan semua pihak untuk suksesnya Pemilu 2019. Dari segi pengawasan, sebagaimana domain lembaganya, maka kontestasi yang ketat ini harus mendapatkan perhatian dari semua pihak. "Yang diawasi ini memang tidak mengenakkan tapi itulah pentingnya kordinasi, memahami aturan yang sama," kata Afifudin. Dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Anggota Muhammad sepakat bahwa suksesnya penyelenggaraan pemilu tidak bisa dilepaskan dari kompaknya KPU dan Bawaslu dalam bertugas. Dia pun menyerukan agar harmonisasi keduanya yang terjalin di tingkat pusat juga berlaku ditiap tingkatan lainnya. "Sudah selesai periode Tom and Jerry, anda sekarang jadi Jerry dan Jerry," ucap Muhammad. Dari pemerintah, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri Laode Ahmad hanya berpesan agar penyelenggara khususnya KPU tetap fokus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Faktor monitoring dan supervisi juga menurut dia penting untuk selalu dilakukan terutama untuk memantau kerja jajaran hingga tingkat bawah. "Berikut memastikan partisipasi pemilih, karena ini penyumbang besar kesuksesan (partisipasi tinggi)," tambah Laode. Sementara itu Kepala Korps Sabhara Baharkam Polri, Irjen Pol Sudjarno menegaskan komitmen lembaganya sebagai bagian dari penyelenggara keamanan untuk menjaga setiap tahapan. Melalui operasi Mantap Brata dia optimis pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif berjalan damai, aman dan lancar. "Polri sudah komitmen bahwa KPU itu baik orangnya,  kantornya itu objek vital yang harus kita amankan," tegasnya. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id - Semakin dekatnya proses pemungutan suara, Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) makin optimis hajatan lima tahunan akan berjalan tepat sesuai rencana. Indikator dari keyakinan ini dapat dilihat dari kesiapan sejumlah hal meliputi anggaran yang dibutuhkan, petugas yang menyelenggarakan hingga logistik yang akan digunakan yang telah sampai tahap menggembirakan. Menurut Ketua KPU Arief Budiman, terkait kesiapan anggaran, KPU RI telah bertanya langsung ke seluruh penyelenggara ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi tentang kebutuhan anggaran tahapan pemilu untuk  masing-masing daerah. Hasilnya tidak ada satupun penyelenggara yang melapor kekurangan anggarannya. "Tidak hanya untuk anggaran pelaksanaan 2018, tapi juga untuk 2019," kata Arief puncak kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemilu 2019, di Jakarta Sabtu (17/11/2018).Untuk kesiapan personel, Arief mengatakan bahwa disemua tingkatan hampir semua KPU telah terisi sesuai dengan jumlah masing-masing. Seperti untuk tingkat provinsi yang diatur 5-7 orang atau kabupaten sebanyak 5 orang. "Ada sekitar 12 daerah yang tidak lengkap karena ada yang ikut seleksi KPU, Bawaslu provinsi lalu lolos. Tapi kalau kita lihat persentasenya kecil dibanding 514 kabupaten/kota," kata Arief. Adapun untuk kesiapan logistik, Arief melaporkan bahwa kotak dan bilik suara telah selesai produksi. Hanya logistik seperti tinta, sampul, hologram dan formulir belum proses produksi karena menunggu logistik lain untuk diproduksi secara bersamaan. "Ini belun karena item kecil menunggu yang lain. Sementara surat suara diproduksi 2 Januari dan diharapkan pada Februari didistribusikan," tutur Arief. Berjalannya proses dan tahapan pemilu yang sesuai jadwal ini menurut Arief menguatkan keyakinan bahwa Pemilu telah siap untuk diselenggarakan. "Meyakini bahwa pemilu kita siap dilaksanakan," tandasnya. Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempercayai penuh KPU mampu menyelenggarakan pemilu serentak untuk pertama kali dengam sukses dan lancar. Pengalaman menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan sukses cukup bagi dirinya untuk menghilangkan segala kekhawatiran. "Kalau saya boleh izin, KPU ini Kupinas (Kuasa Penuh Nasional. Dengan pengalaman KPU hingga daerah kami yakin konsolidasi nasional, kita memilih DPR DPRD presiden dan wakil presiden terlaksana baik," tutur Tjahjo. Rakornas sendiri dihadiri oleh 3.500-an penyelenggara pemilu baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Sehari sebelumnya, KPU juga telah melaksanakan pembekalan per divisi membahas berbagai hal untuk memperkuat tugas menyelenggarakan pemilu dengan sukses. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemilu 2019 juga jadi ajang penguatan organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada Rapat Divisi Umum, Rumah Tangga dan Organisasi, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik menekankan kepada jajaran provinsi, kabupaten/kota untuk mempedomani nilai dasar organisasi dalam setiap tugas yang dijalani. Nilai dasar organisasi sendiri terdiri dari integritas, mandiri serta profesional. "Nilai dasar organisasi harus diinternalisasikan ke seluruh jajaran," ujar Evi, Jumat (16/11/2018).Integritas menurut Evi terdiri dari jujur, mandiri, adil serta akuntabel. Mandiri berarti tidak menggunakan pengaruh atau kewenangan untuk meminta atau menerima janji atau hadiah sementara profesional berpegang pada prinsip berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisiensi serta kepentingan hukum. Pada paparan lain, Evi menjelaskan tentang kode etik dan kode perilaku penyelenggara, tujuan tata kerja dan pola hubungan. Adapun tujian dari tata kerja dan pola hubungan adalah mewujudkan tertib kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilu 2019, menjadi pedoman bagi jajaran KPU dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban serta mewujudkan penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas. Di akhir paparannya, perempuan yang sempat menjabat Anggota KPU Sumatera Utara menjelaskan tentang proses penambahan anggota PPK pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Masa kerja PPK 2 Januari-16 Juni 2019 dan dapat diperpanjang sesuai aturan perundangan. Sehingga pelantikan anggota PPK tambahan pasca putusan MK juga dilakukan pada 2 Januari 2019," pungkas Evi. (hupmas kpu James-Anggri/foto: JAP-ANG/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arif Rahman Hakim mengajak seluruh sekretaris di 34 KPU provinsi dan 514 KPU kab/kota seluruh Indonesia, untuk meningkatkan kekompakan dan menjaga persatuan dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2019. Hal itu disampaikan Arif pada rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemilu 2019 di Jakarta, Jumat (16/11). “Mulai hari ini Kita menjadi satu barisan yang kompak serta menjadi satu kesatuan yang siap melaksanakan semua tahapan yang akan kita kerjakan,” tegas Arif.Menurut Arif, tantangan KPU ke depan akan semakin berat, terlabih dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019. Untuk itu, Ia berharap, jajarannya dapat bekerja secara baik dan mengedepankan profesionalitas.“Tugas sekretariat dalam penyelenggaraan pemilu adalah memberikan dukungan baik teknis maupung dukungan administratif. Untuk itu, jajaran KPU harus mampu bekerja secara professional,” kata Arif.Ada beberapa catatan penting yang perlu dipastikan oleh kesekretariatan KPU agar Pemilu 2019 dapat terlaksana dengan kualitas baik, yakni memastikan kebutuhan anggaran 2019 yang tersedia untuk membiayai seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019; Ketersedian Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas dan kuantitas; dokumentasi penataan arsip; serta selalu semangat dalam kondisi apapun.“Sekretaris KPU di masing-masing satuan kerja harus selalu menyemangati jajaran di bawahnya,” ujar Arif.Tidak lupa Arif juga menekankan kepada seluruh peserta Rakornas untuk selalu berdoa memohon bantuan dan perlindungan Tuhan yang Maha Esa dalam melakukan segala jenis pekerjaan. Karena Ia yakin, dengan berharap kepada Tuhan, maka hasil yang diraih akan lebih maksimal. (hupmas kpu ook/foto: ook/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemilu 2019 juga berlangsung di hotel Discovery Ancol Jakarta (16/11/2018). Ditempat tersebut, materi disampaikan kepada peserta yang dibagi menjadi dua kelas. Materi untuk kelas sosialisasi disampaikan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan Evi Novida Ginting, sedangkan kelas teknis penyelenggara disampaikan oleh Komisioner KPU RI Ilham Saputra dan Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Nur Syarifah. Wahyu Setiawan menekankan pentingnya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemilu  meliputi penyelenggara, peserta, pemilih, regulasi, tata kelola, tahapan dan jadwal kegiatan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sedangkan Ilham Saputra yang membahas materi teknis penyelenggara menjelaskan tindaklanjut pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) serta antisipasi persoalan di hari pemungutan suara dan persoalan pada saat pengiriman hasil pemungutan suara dan penghitungan suara ke PPK melalui PPS. “Pastikan KPPS melakukan pengumuman lokasi waktu dan sebagainya, C6 itu wajib disebar dan dikembalikan” ujar Ilham Saputra. Ilham mengatakan bahwa salah satu ukuran suksesnya penyelenggaraan pemilu ketika tidak ada gugatan atas hasil yang ditetapkan KPU. "Maka kita sukses. Kalaupun ada gugatan kita dapat mempertanggungjawabkan dengan dokumen yang jelas," tandasnya.Dikesempatan lain, Nur syarifah menjelaskan pentingnya KPPS agar memahami tatacara pengisian formulir. Oleh karenanya KPU yang membidangi bimbingan teknis bagi KPPS perlu untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada penyelenggara adhoc tersebut. "Maka pada saat bimtek dengan KPPS agar tidak hanya dialog tapi harus dengan simulasi dan contoh," kata perempuan yang akrab disapa Inung. Kegiatan berakhir dengan ramah tamah dan peserta diminta untuk menyiapkan diri menghadiri puncak Acara Rakornas Pemilu 2019, di Jakarta Sabtu 17 November 2018. (hupmas kpu anggri-JAP/foto: ANG-JAP/ed diR)