Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Sorak sorai bergemuruh usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan juara Lomba Cerdas Cermat (LCC) Kepemiluan, di Auditorium Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Rabu (21/11/2018).Tim cerdas cermat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) keluar sebagai juara pertama dengan perolehan 110 poin diikuti Kementerian ATR/BPN di posisi kedua dengan perolehan 90 poin dan diposisi ketiga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan 60 poin.Sebelumnya berhasil masuk babak final ketiganya menyisihkan 30 kementerian/lembaga non kementerian (K/LNK), mulai dari babak penyisihan (dibagi 3 kelompok besar) kemudian mengerucut ke babak final yang terdiri dari 6 tim yaitu Kemenag, Bawaslu, PPATK, ATR/BPN, BPKP, dan Setneg.Materi soal sendiri dirangkum dari tiga hal, seputar kepemiluan, KORPRI, dan wawasan kebangsaan. Bertindak sebagai dewan juri Sekretaris Jenderal KPU, Arif Rahman Hakim;  Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU, Supriyatna serta Kepala Biro Hukum KORPRI, Ade Gunawa.Pada kegiatan LCC, dilombakan juga yel-yel dari setiap tim peserta dengan mengangkat tema 'Sukseskan Pemilu 2019'. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berhasil meraih posisi puncak diikuti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Kriteria yang menjadi tolok ukur penilaian pemenang yel-yel terdiri dari lima poin yakni kesesuaian tema, kerapian busana,  kekompakan gerak, vokal jelas, dan ketepatan waktu. (hupmas kpu Bil/foto: Dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Banyak pesan disampaikan pembicara pada sesi kedua Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota 2018-2023 Gel VI, hari kedua, Rabu (21/11/2018). Pembicara Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono berpesan pentingnya menjaga harkat dan martabat penyelenggara, sementara Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menegaskan komitmen lembaganya mengawasi pemilu agar berlangsung langsung, umum, bebas rahasia,  jujur dan adil (luber jurdil). Harjono sendiri memang langsung mengawali pembicaraannya dengan menjelaskan betapa pentingnya posisi penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Begitu berharganya suara yang dikelola oleh anggota KPU, sampai mantan hakim konstitusi itu menyebut tugas ini sebagai sesuatu yang mulia. "Ini pekerjaan mulia sekali, prinsipnya mulia (menjaga) kepada pemilik suara," ucap Harjono.Harjono juga berpesan kepada peserta orientasi tugas untuk mengukir prestasi sebanyak mungkin di lima tahun masa kepemimpinan didaerahnya masing-masing. Menurut dia menjadi penyelenggara pemilu adalah jabatan yang berbeda karena bekerja dengan kode etik. "Menjadi penyelenggara harus didasari misi yang bagus, bukan cuma mencari pekerjaan. Dan pekerjaan yang begitu profesional meletakkan kepercayaan kepada penyelenggaranya biasanya ada kode etik. Seperti profesi dokter, pasien datang menyerahkan kesembuhan penyakitnya pada dokter. Begitu juga advokat/pengacara," tambah Harjono. Sementara itu Rahmat Bagja menegaskan kesiapan lembaganya mengawasi penyelenggaraan pemilu agar berlangsung luber dan jurdil. Dia juga menyampaikan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 agar dapat menjadi peringatan bagi jajaran penyelenggara.Pada kesempatan itu, Bagja juga berpesan agar penyelenggara menjaga diri dari sikap yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik. Terutama dalam mengungkapkan preferensi politiknya di media sosial. "Apapun preferensi bapak/ibu, jangan diungkapkan di medsos. Karena bapak/ibu adalah penyelenggara," pungkasnya. (hupmas kpu dianR/foto: james/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Di tahun pemilu, penyelenggara disetiap tingkatan harus berkonsentrasi penuh dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya. Mereka juga harus mampu menjaga integritasnya dalam bertugas, tidak masuk dalam konflik kepentingan.Pesan tersebut disampaikan Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik didepan 180 peserta Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota 2018-2023 Gel VI, di Jakarta, Rabu (21/11/2018).Perempuan mantan Anggota KPU Sumatera Utara (Sumut) juga berpesan bahwa kredibilitas dan legitimasi dari proses elektoral tidak terlepas dari integritas penyelenggara pemilu. Dan integritas anggota KPU dibutuhkan untuk mencegah terjadinya manipulasi pemilu. "Kami berharap semua serius dan konsentrasi menjalankan tugas," tutur Evi.Dalam kesempatan itu, Evi kembali mengingatkan bahwa anggota KPU disemua tingkatan sesungguhnya adalah pemimpin,  tidak hanya bagi organisasinya tapi juga dimasyarakat. Oleh karena itu dia berpesan agar jajarannya mampu menjaga diri dan sikapnya. "Jadi leader kalau tidak menjadi contoh maka sangat berbahaya. Ini perlu dilakoni, dijalankan sesuai aturan yang ada," kata Evi. Lebih jauh Evi yang juga Kordinator Divisi Umum, Rumah Tangga dan Organisasi juga menjelaskan kepada peserta mulai dari pembagian divisi, korwil, mekanisme hubungan kerja, pleno hingga kode perilaku. "Kode perilaku yang diatur bermakna pencegahan, pembinaan dan internalisasi nilai-nilai untuk membentuk esprit de corps KPU secara kelembagaan," lugasnya. Evi juga menjelaskan tentang mekanisme pengangkatan Plh dan Plt, disiplin dan penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, hak cuti, penghargaan hingga penambahan anggota PPK pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). (hupmas kpu dianR/foto: james/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Pesan penting disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari kepada peserta orientasi tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota 2018-2023 Gel VI, Rabu (21/11/2018). Mantan Anggota KPU Jawa Tengah mengajak jajarannya di kab/kota untuk memperbarui kembali ingatan tentang aturan perundangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Menurut dia, ada beberapa aturan yang khusus dimiliki oleh penyelenggara kab/kota. Oleh karena itu dia tidak ingin ada kata berpuas diri dari penyelenggara untuk memperkuat pemahaman tentang tugas dan kewajibannya. "Saya berharap saudara membaca UU 7/2017 (tentang pemilu) karena itu pedoman utama. Dibagian pertama ada tugas, wewenang dan kewajiban supaya kita bekerja sesuai wewenang. Kalau kita bekerja tidak sesuai wewenang maka disebut penyalahgunaan wewenang supaya kita kerja on the track," ujar Hasyim dihadapan 180 peserta orientasi tugas.Menurut Hasyim, memperbarui pengetahuan juga untuk mengenali pola hubungan antara KPU kab/kota, provinsi hingga pusat. Apalagi diaturan yang baru, ada hirarkis kordinasi dari kab/kota ke provinsi untuk kemudian ke tingkat pusat. Di paparan yang lain, Hasyim mengingatkan kembali karakter kelembagaan KPU yang Nasional, Tetap serta Mandiri. Nasional menurut dia berarti KPU bekerja diseluruh wilayah Indonesia dan sifatnya hirarkis. Tetap, bukan adhoc, dan Mandiri secara kelembagaan dan secara anggota bukan partisan, dan bekerja tidak tunduk pada ancaman, kekerasan, rayuan. "Ketiga saya kira penting untuk ingatkan, lembaga KPU karakternya kolektif kolegial, kemudian tolong dibaca renstra KPU yang sifatnya antisipatif, respon kita seperti apa, langkah jawabannya seperti apa, perencanaan strategis dan perencanaan tahapan," tutup Hasyim. (hupmas kpu dianR/foto: james/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-47, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Lomba Cerdas Cermat (LCC) Kepemiluan yang diikuti 33 Kementerian/Lembaga Non Kementerian.Membuka jalannya acara, Komisioner KPU, Ilham Saputra berharap melalui kegiatan ini Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjadi agen sosialisasi dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019."Ini adalah bentuk sosialisasi yang kami lakukan dalam rangka hari ulang tahun KORPRI karena kami tahu betul ASN di Indonesia ada sekitar 4,5 juta kami berharap bapak ibu bisa jadi agen sosialisasi KPU dan menyosilaisasikan apa saja yang penting dalam pelaksanaan pemilu," ucap Ilham di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (21/11/2018).Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Arif Rahman Hakim mengingatkan kepada peserta untuk mengikuti jalannya lomba dengan semangat dan santai."Santai saja tidak perlu tegang tegang, semuanya adalah juara, kalau tidak juara satu ya 33 semuanya juara, kita have fun kita nikmati dengan suasana hati gembira," seru Arif.Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Nur Syarifah menyampaikan kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar lembaga demi terjalinnya sinergitas menghadapi pemilu yang akan berlangsung serentak."Kegiatan ini menjadi bagian dari HUT KORPRI KPU sekaligus sebagai sarana silaturahmi dan sosialisasi untuk menghadapi Pemilu Serentak 2019, dimana kita tahu ini adalah pemilu pertama yang dilaksanakan secara serentak pemilu presiden dan legislatif," pungkas Nur Syarifah.Perlu diketahui, 33 lembaga Kementerian dan Non Kementerian Lembaga itu terdiri dari Kemenag, Lemhannas, Lapan, BPOM, Mabes Polri, Bawaslu, BSSN, BKKBN, Kemenhub, ANRI, Mabes TNI, Pemda Depok, DPR RI, Kelurahan Cideng, KPK, ATR BPN, Kemen PUPR, PPATK, Kememdagri, Kemenkopolhukam, Kemendikbud, Kejagung, Kemenkeu, Kemenaker, Kemenkop UKM, BPKP, BKPM, Setneg, BKN, BEKRAF, BSN, BMKG, dan Kominfo (hupmas kpu Bil/foto: Dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 Gelombang VI, kembali digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa (20/11/2018). Kegiatan dibuka Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dan dihadiri Sekretaris Jenderal KPU RI Arif Rahman Hakim, Kepala Biro SDM Lucky Firnandy Majanto serta Wakil Kepala Biro SDM Wahyu Yudi Wijayanti. Tidak berbeda jauh dengan orientasi tugas gelombang sebelumnya, peserta sejumlah 180 orang (dari beberapa kabupaten/kota yang berasal dari 7 provinsi Bali, Kalimantan Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Papua, Kepulauan Riau) juga mendapatkan pembekalan mengenai kepemiluan seperti kode etik penyelenggara pemilu, pengawasan penyelenggara pemilu, perspektif penyelenggara pemilu dari periode ke periode, serta peran kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas KPU.Dalam sambutannya, Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan bahwa semua yang terpilih menjadi anggota KPU provinsi maupun kabupaten/kota periode 2018-2023 harus menjalani pembekalan orientasi tugas untuk menyamakan persepsi bekerja. Peserta nantinya akan mendapatkan materi pengarahan umum dari para narasumber internal, eksternal, maupun senior mantan penyelenggara pemilu periode sebelumnya. "Mereka juga akan berbagi pengalaman selama menjabat sebagai anggota KPU," ucap Pramono. Dalam paparannya Pramono juga menekankan, meskipun KPU bekerja tersebar di tingkat pusat, provinsi maupun tingkat kabupaten/Kota namun semuanya itu bekerja di dalam satu komando organisasi yaitu KPU RI. "Kita keluarga besar KPU RI. Kita bekerja seluruhnya untuk kepentingan bangsa dan negara jadi perhatian bersama loyalitas yang sifatnya sangat primordial tersebut harus dilepaskan seluruhnya," tutur Pramono. Selain itu mantan Ketua Bawaslu Banten ini mengingatkan bahwa KPU adalah lembaga yang hirarkis, yang mekanisme pelaporannya harus berjenjang.Di kesempatan lainnya Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Lucky Firnandy Majanto, menjelaskan dasar penyelenggraan orientasi tugas ini sebagai berikut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu; Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2018 tentang seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota; berdasarkan Keputusan KPU Nomor 35/PP.06-kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi; serta berdasarkan Keputusan KPU Nomor 62/PP.06-kpt/05/KPU/II/2018 tentang Tahapan Pelaksanaan Seleksi.Lucky juga menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan orientasi tugas agar anggota KPU kabupaten/kota yang terpilih dapat melaksanakan tugas dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, akuntabilitas, efesien, dan efektivitas.Selain itu menurut Lucky, mereka juga setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan Cita Cita Proklamasi 17 agustus 1945; memiliki integritas, kepribadian yang kuat, jujur, dan adil; mempunyai pengetahuan dan keahlian yang berkaitan pada kepemiluan. (humas kpu James/foto: dianR/ed diR)