Berita Terkini

Bali, kpu.go.id - Pemilu 2019 yang akan diselenggarakan serentak (DPR, DPRD provinsi, DPRD kab/kota, DPD dan presiden-wakil presiden) membutuhkan ketepatan, akurasi perhitungan yang prima. Khususnya logistik yang pengelolaannya tidak hanya tepat waktu tapi juga jenis, jumlah, kualitas serta sasaran. "Untuk itu rakor pengelolaan logistik ini diadakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan logistik Pemilu 2019, baik pada tahap perencanaan, kebutuhan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik serta tata kelola logistik eks pemilu," kata Kepala Biro Logistik Setjen KPU RI Purwoto Ruslan Hidayat pada Rapat Kordinasi Pengelolaan Logistik Pemilu 2019, di Hotel Anvaya Bali, Jumat (30/11/2018). Pada laporan kegiatan, Purwoto juga menekankan pentingnya kordinasi antar jajaran KPU juga dengan penyedia barang dan jasa. Kordinasi untuk meminimalisir kesalahan atau kekeliruan selama proses pengelolaan logistik. Rakor menurut Purwoto juga sebagai ruang terinformasikannya kebijakan pengelolaan logistik, terwujudnya komitmen untuk menggelola logistik, terwujudnya pemahaman yang sama dalam mengelola logistik, terwujudnya komitmen untuk menangani logistik yang telah digunakan pada pemilu dan pemilihan sebelumnya hingga diperolehnya data informasi proses persiapan pengelolahan logistik Pemilu 2019.Hadir sebagai peserta pada kegiatan 34 anggota KPU/KIP Provinsi yang membidangi Divisi Logistik dan Sekretaris Provinsi, serta satu anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota Divisi Logistik. (hupmas kpu dosen/foto dosen/ed diR)

Yogyakarta, kpu.go.id - Pemilih muda atau generasi milenial disebut sebagai kelompok yang akan menentukan kesuksesan Pemilu Serentak 2019. Jumlahnya yang diperkirakan mencapai 78-80 persen dianggap Ketua KPU RI, Arief Budiman sangat penting oleh karenanya harus berpartisipasi menggunakan hak pilihnya di 17 April 2019 nanti."Saya ingin anda (generasi milenial) bukan hanya melihat pemilu sebagai pesta, tapi anda juga aktif menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin yang terbaik. Dimulai dari hal yang paling awal anda cek apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau tidak,” ucap Arief pada kegiatan 'Festival Rumah Pemilu', di Grha Sabha Pramana Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (29/11/2018).Dengan kemudahan teknologi informasi saat ini, Arief menilai generasi milenial dapat dengan mudah turut serta didalam proses pemilu. Sikap kritis yang biasanya dimiliki oleh generasi muda menurut dia juga dapat digunakan untuk memilih dan memilah pemimpin yang terbaik untuk bangsa lima tahun ke depan. “Kalau saat ini generasi milenial mau menggunakan hak pilihnya maka pekerjaan kita akan mudah karena lima tahun kemudian mereka akan tahu kalau pemilu itu penting. Sebaliknya, kalau tidak menggunakan hak pilih, nah ini tantangan karena mereka bisa memengaruhi generasi milenial berikutnya,” jelas Arief.Selain mendengar paparan, kegiatan ini juga menyuguhkan stan Rumah Pintar Pemilu (RPP). Lewat RPP, mahasiswa dapat belajar sekaligus menambah wawasan kepemiluan dengan cara yang lebih santai, melalui infografis, video dan games yang disediakan. (hupmas kpu bil/foto:bil/ed diR)

Kupang, kpu.go.id - Sejarah membuktikan peran pemuda yang besar dalam perkembangan, perjalanan demokrasi suatu bangsa. Termasuk Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga didunia yang perjalanan kebangsaannya tak lepas dari peran pemuda. Pada kegiatan KPU Goes To Campus (KGTC) di Universitas Nusa Cendana (Undana), Kamis (29/11/18), kesadaran akan pentingnya peran pemuda ini kembali dibangkitkan. Oleh Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi, sekitar 250 mahasiswa yang hadir diajak untuk memberikan kontribusinya bagi perkembangan demokrasi melalui pemilu. Kontribusi bagi perkembangan demokrasi menurut mantan Ketua Bawaslu Banten itu salah satunya bisa dilakukan dengan aktif terlibat dalam setiap kegiatan dan tahapan kepemiluan. "Mahasiswa merupakan agen sosialisasi, maka sudah seharusnya memberikan kontribusinya kepada masyarakat sekitarnya. Minimal menyosialisasikan Pemilu 2019, bahwa kita akan mencoblos lima surat suara yang berbeda," kata Pramono. Pada kegiatan yang berlangsung satu jam ini, Pramono menyebut peran yang paling besar dari pemuda di semua kegiatan pemilu adalah hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 17 April 2019. "Untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta calon presiden dan calon wakil presiden," jelas Pramono.Ketua KPU Provinsi NTT Maryanti Luturmas Adoe mengatakan  dari 32 juta pemilih didaerahnya, sekitar 92.200 orang merupakan pemilih pemula. Besarnya angka pemilih pemula mendorong mereka untuk aktif dalam mendukung suksesnya pemilu 2019. "Dan juga menjadi penggerak atau motivator bagi masyarakat lainnya untuk berpatisipasi dalam menggunakan hak pilihnya," ujar Maryanti. Dihadapan mahasiswa, dia juga mengingatkan bahwa untuk bisa memilih di Pemilu 2019 haruslah mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). "Sehingga yang belum melakukan perekaman dan belum memiliki KTP-el segera mengurus sebelum tanggal pelaksanaan," tambah dia.Sementara itu Rektor Undana yang diwakili Dekan Fisip, Frans Gana mengapresiasi KGTC yang disebutnya mampu memberikan pemahaman lebih kepada mahasiswa tentang kepemiluan. "Karena ini kegiatan yang bermanfaat dan strategis bagi kita semua, terutama mahasiswa yang punya hak pilihnya di 17 April mendatang," ucap Frans.KGTC di Undana berlangsung seru dan meriah. Selain berdiskusi, para mahasiswa dibuat antusias dengan adanya kuis dan games seputar kepemiluan. Tanya jawab dengan pemateri juga membuat suasana menjadi lebih cair. KGTC yang digelar KPU RI akan terus berlanjut dan menyambangi universitas yang ada di Indonesia, setidaknya hingga menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.(hupmas kpu ri James/foto: James/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (RI) turut memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Halaman Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol Jakarta, Kamis (29/11/2018). Bertindak selaku Inspektur Upacara, Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim yang membacakan pesan HUT Korpri dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dihari jadinya yang ke-47, presiden menilai Korpri telah banyak menunjukkan kontribusinya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Korpri juga telah menjadi pengikat dalam memperkokoh persaudaraan dan persatuan nasional dalam keberagaman. "Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi motor penting dalam pembangunan nasional," ujar Arif membacakan. Pada pesan yang dibacakan, presiden juga melihat jajaran ASN telah ikut serta menjadi teladan bagi masyarakat dalam mengedepankan budi pekerti, etika dan profesionalisme. Meski demikian upaya untuk memberikan yang lebih baik kepada masyarakat, bangsa dan negara, harus selalu ditingkatkan. "Dihadapkan pada kondisi sosial dan ekonomi yang sangat pesat, ASN juga harus banyak melakukan penyesuaian untuk mengantisipasi perubahan jaman," pesannya.Presiden juga mengingatkan bahwa revolusi industri telah membawa perubahan, sosial, ekonomi, politik dan budaya di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi khususnya komputer dan media sosial menurut dia telah memfasilitasi cara kerja birokrasi, namun juga memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut pelayanan lebih baik dari jajaran ASN. "Oleh karena itu kepada seluruh ASN disemua lapisan pemerintahan dan disemua sektor, saya minta untuk tidak terjebak dalam ego sektoral, ego organisasi atau ego programnya masing-masing. Sekali lagi semua permasalahan yang ada di masyarakat bersifat lintas sektoral, bukan dan bahkan lintas daerah," lanjut Arif membacakan. Lain daripada itu, Presiden mengingatkan mulai 2019 pemerintah akan melakukan program besar-besaran untuk memperkuat SDM guna menghadapi tantangan jaman yang semakin berat. Kualitas SDM di pemerintahan dan swasta, SDM di semua sektor, SDM di semua lapisan pemerintah serta kualitas SDM di usia dini dan remaja akan ditingkatkan secara signifikan. "SDM kita harus mampu menghadapi dan memanfaatkan peluang dari dunia dan teknologi yang berkembang sangat cepat," tambahnya. Di pesannya yang terakhir, Presiden meminta kepada seluruh ASN untuk memperkuat diri, menjadi agen transformasi dalam membangun talenta-talenta anak bangsa. Dengan peran ASN yang tersebar di pelosok Nusantara, dia yakin transformasi kualitas SDM bisa dilakukan besar-besaran dan akan memberikan pengaruh positif bagi kemajuan bangsa. "Kepada seluruh anggota Korpri saya ucapkan selamat ulang tahun ke-47, junjung tinggi Panca Prasetya Korpri dan teruslah berbakti untuk ibu pertiwi," tutup pesan Presiden.Upacara HUT Korpri di lingkungan KPU RI berlangsung khidmat, diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila serta Pembukaan UUD 1945. (hupmas kpu ieam-arf/foto dosen/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan para Pemimpin Redaksi (Pemred) media elektronik nasional dari televisi dan radio menggelar pertemuan untuk membahas penyiaran debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) peserta Pemilu 2019, di Jakarta Rabu (28/11/2018). Pertemuan ini membahas mekanisme penyiaran debat, mekanisme penetapan penyelenggara penyiaran debat, dan kerjasama pelaksanaan debat. Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan debat capres dan cawapres ini diselenggarakan sebanyak lima kali dan disiarkan secara langsung oleh media penyelenggara penyiaran debat. Untuk itu, KPU mengundang para pemred agar mendapat masukan dan pendapat, serta kesediaan media TV dalam menyelenggarakan penyiaran debat ini. “Tentu semua media sudah paham apa saja yang harus dipersiapkan dan dikerjakan dalam debat capres cawapres, mengingat pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya. Silakan media penyiaran mengirimkan surat kesediaannya dan proposal kerjasama sebagai penyelenggara debat ke KPU RI paling lambat hari Senin 3 Desember 2018,” tutur Arief yang didampingi Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, Hasyim Asy’ari, dan Ilham Saputra. Arief juga menambahkan, proposal tersebut bisa ditambahkan dengan usulan-usulan apakah penyiaran debat memakai sistem TV Pool atau sistem grup lembaga penyiaran di masing-masing debat. Setelah penyiaran debat ini nantinya bisa disepakati, selanjutnya KPU akan mengundang para ahli untuk merumuskan isu-isu apa saja yang layak dan menarik dalam tema debat capres dan cawapres. Kemudian terakhir, KPU akan bertemu dengan tim kampanye pasangan calon. Sementara itu, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan berharap penyiaran debat ini bisa berkeadilan bagi seluruh media penyiaran nasional, mengingat pentingnya media dalam mendukung sosialisasi dan pendidikan pemilih. KPU juga mempunyai opsi pelaksanaan debat dilakukan di dua wilayah, yaitu Jakarta dan Surabaya. “Mengapa dua daerah itu, mengingat di kedua daerah tersebut hampir semua biro media ada disitu. KPU berharap melalui banyak masukan ini debat dapat menjadi lebih menarik, namun tetap terkendali dan sesuai aturan perundang-undangan,” jelas Wahyu di depan para pemred media TV dan radio yang hadir. Wahyu juga menjelaskan waktu pelaksanaan debat ada beberapa opsi, salah satunya pelaksanaan debat pertama hingga keempat pada tanggal 17 Januari dan terakhir pada tanggal 13 April 2019 atau hari terakhir masa kampanye. Namun semua itu akan tetap dikomunikasikan dengan tim pasangan calon nomor urut 01 dan 02. (Hupmas KPU Arf/Foto Dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Debat calon presiden dan calon wakil presiden jadi salah satu tahapan penting tidak hanya bagi peserta pemilu tapi juga masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara debat juga terus mempersiapkan tahapan debat secara maksimal baik dari segi teknis penyelenggaraan, tema maupun rumusan pertanyaan.Dukungan untuk penyelenggaraan debat pun datang dari berbagai pihak, seperti yang disampaikan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) saat berkunjung ke Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol Jakarta Rabu (28/11/2018). Di bawah kepemimpinan mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal mereka mengutarakan niatnya untuk mendukung KPU menyiapkan beragam pertanyaan untuk debat khususnya yang menyangkut tema hubungan internasional.Ketua KPU Arief Budiman yang menerima langsung rombongan, memandang positif apa yang dilakukan FPCI. Meski untuk sampai pada pertanyaan debat hal itu belum dibicarakan lebih lanjut karena KPU masih fokus pada tema debat. “Nanti kami akan mencatat dan jadi bagian yang kita rumuskan tentang debat baik substansi debatnya maupun pola pelaksanaan,” kata Arief.Arief sendiri membuka ruang tema debat membahas tentang isu internasional. Dan KPU menurut dia butuh dukungan seperti yang ditunjukkan FPCI. “KPU tentu tidak bisa menyusun sendiri dan kehadiran FPCI betul-betul cukup positif memberi masukan,” tambah Arief.Sementara itu Dino Patti Djalal menekankan pentingnya debat kandidat capres cawapres membahas isu internasional. Dia mengatakan bahwa pemilu tidak lagi kepentingan bangsa Indonesia, tapi juga dunia internasional. “Kita juga perlu memahami dunia juga punya harapan besar dari Indonesia dari segala sisi, demokrasi, kepemimpinan kawasan, lingkungan hidup dan lainnya,” ucap Dino.Pria kelahiran Beograd Yugoslavia, 53 tahun silam juga mengatakan bahwa posisi Indonesia cukup strategis. Termasuk proses dan hasil pemilunya. “Dan jangan lupa seperti yang pak Arief sampaikan ini adalah pemilu satu hari terbesar di dunia,” lanjut Dino.Dino juga berpendapat bahwa masyarakat dalam dan luar negeri perlu mengetahui sejauh mana visi dan misi pasangan calon terkait isu hubungan internasional. Terutama peluang Indonesia bisa berkiprah lebih dominan di persaingan global.Di akhir penjelasannya, Dino memastikan bahwa FPCI adalah lembaga nirlaba, non pemerintah dan bipartisan (merangkul semua kelompok) dengan jumlah anggota mencapai 80 ribu orang. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)