Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting mengungkapkan saat ini pihaknya tengah menyiapkan draft  Peraturan KPU (PKPU) tentang tata kerja di lingkungan Sekertariat KPU.Aturan tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi jawaban atas persoalan yang dihadapi atas hasil evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) setahun ke belakang."Kami ingin memperkuat pengawasan internal di jajaran KPU terutama dalam kaitan menjalankan tugas, fungsi dan wewenang. Tentu tidak akan sambung kalau kita tidak satukan antara sekretariat dan komisioner. Nanti mungkin aturannya akan disesuaikan dengan organisasi kita," ungkap Evi dalam Rapat Evaluasi Penyelenggaraan SPIP dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK dan APIP di Jakarta, Jumat (14/12/2018).Selain itu, nantinya dalam PKPU tersebut akan dimasukan aturan pelaporan melalui whistle blowing dimana melalui sistem tersebut pihak yang mengetahui adanya pelanggaran dapat melapor dengan jaminan kerahasiaan pelapor."Kita akan lindungi si pelapor dan kemudian akan diambil tindakan yang dilakukan sesuai pelanggaran," sambung mantan Ketua KPU Kota Medan itu.Sebelumnya, Inspektur KPU, Adiwijaya Bakti menyampaikan pentingnya pemahaman SPIP dalam penyelenggaraan organisasi. "Inti dari SPIP sebenarnya pengendalian diri. SPIP itu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh pimpinan dan staf untuk memastikan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan," ujar Adiwijaya.Sekedar informasi, rapat evaluasi dihadiri oleh komisioner KPU daerah divisi hukum dan pengawasan serta operator SPIP. (hupmas kpu bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim), di Jakarta, Jumat (14/12/2018). Bersama 34 KPU provinsi/KIP Aceh, kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat kesiapan penyelenggara Pemilu 2019 yang tersisa empat bulan kedepan. Ketua KPU Arief Budiman dalam sambutannya mengatakan, ada dua hal utama yang ditekankan pada rapim kali ini, pertama menyangkut penyempurnaan data pemilih dan kedua menyangkut optimalisasi pelaporan pertanggungjawaban anggaran. Terkait data pemilih sendiri, KPU menurut dia telah memaksimalkan masa 30 hari penambahan perbaikan DPTHP-2 dan rencananya akan ditetapkan bersama peserta pemilu dan pemerintah di hari kedua rapim, Sabtu 15 Desember 2018. Sementara terkait pertanggungjawaban laporan anggaran dia mengingatkan jajarannya untuk rapi dalam menyusun anggaran untuk mencapai kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun sebelumnya. Sementara itu Wakil Kepala Biro Perencanaan, Bastian menjelaskan bahwa peserta rapim kali ini merupakan ketua KPU provinsi dan KIP Aceh, anggota divisi program dan data, hukum dan pengawasan. Adapun untuk materi pembahasan yang disampaikan selama rapim meliputi laporan keuangan dan efektivitas dan tindaklanjut pengawasanrapim. (kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Dewasa ini, media sosial (medsos) telah menjadi sarana efektif menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Termasuk oleh peserta pemilu 2019, medsos banyak dimanfaatkan sebagai media menyampaikan visi misi yang dimiliki.Namun, seiring dengan tujuan pemilu yang mengedukasi dan mencerdaskan pemilih, medsos sedianya tidak cukup menyampaikan visi misi calon. Lebih dari itu, medsos juga perlu memberikan pemahaman politik positif kepada masyarakat.Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU RI, Nur Syarifah (Inung) saat hadir sebagai pembicara diskusi bertema “Konten Kampanye Pilpres di Medsos”, di Media Center KPU RI, Jakarta, Rabu (12/12/2018).Menurut Inung, dengan ruang kampanye yang terbatas di Pemilu 2019, dia berharap medsos bagi peserta pemilu tetap mengedepankan aspek pendidikan bagi masyarakat. Medsos menurut dia juga dapat dijadikan ruang oleh peserta pemilu menyampaikan gagasan, pemecah masalah atas isu yang sedang berkembang. “Sesungguhnya medsos ini ruang terbuka, karena KPU tidak mengatur berapa spasi, berapa lembar. Ini media yang strategis yang harusnya mampu mengedukasi kita sebagai pemilih, kepada masyarakat kita,” tambah Inung.Terkait diskusi yang digelar oleh SatuDunia ini, Inung secara khusus mengapresiasi dan mengajak peran serta pihak lainnya untuk bersama KPU menghadirkan pemilu yang ramah dan mengedukasi masyarakat. “Karena tidak bisa bekerja sendiri, seluruh stakeholder juga punya kewajiban dalam menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat,” tutup Inung.Hadir dalam diskusi ini narasumber lainnya Perwakilan SatuDunia, Firdaus Cahyadi, Perwakilan Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati serta penelitiPerludem, Fadli Ramadhanil. (hupmas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar Orientasi Tugas untuk ratusan anggota dan sekretaris KPU kabupaten/kota periode 2018-2023 Gelombang IX, di Jakarta, Selasa (11/12/2018). Total ada 22 kab/kota dari 7 provinsi yang ikut terlibat dalam orientasi tugas kali ini.Hadir untuk membuka jalannya acara, Plh Ketua KPU RI, Evi Novida Ginting yang menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai penguatan lembaga. Menurut perempuan mantan anggota KPU Sumatera Utara (Sumut) itu pemilu yang berintegritas hadir dari penyelenggara pemilu yang juga berintegritas. Sehingga melalui orientasi tugas pemahaman nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara penting untuk disampaikan. “Orientasi tugas ini menjadi bagian yang penting dalam penguatan kelembagaan KPU, kita sebagai penyelenggara pemilu,” ucap Evi.Evi melanjutkan bahwa anggota KPU yang terpilih harus dapat menghargai setiap proses yang sudah dilalui, termasuk proses seleksi yang telah menggugurkan banyak orang.“Melalui orientasi ini juga kami ingin memberi makna dari seleksi yang bapak/ibu lalui. Ini menjadi momen yang penting saling terkait, oleh karena itu orientasi tugas ini berbeda dengan yang lalu karena mulai dari rekrutmen semua kewenangannya di KPU RI, tentu proses ini menjadikan hubungan antara KPU RI dan kabupaten/kota bisa kelihatan langsung, tapi undang-undang 7/2017 juga mengatur kPU kabupaten/kota bertanggung jawab ke provinsi," jelas Evi.Sebelumnya, Wakil Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU RI, Wahyu Yudi Wijayanti menyampaikan bahwa orientasi tugas sendiri akan berlangsung selama lima hari terhitung mulai 11 hingga 15 Desember 2018. Selain penyampaian materi dari Komisioner KPU RI, nantinya kegiatan akan diisi dengan pemberian materi melalui metode BRIDGE perkelas.KPU kabupaten/kota yang ikut dalam orientasi tugas antara lain:Provinsi Aceh1. Kab. Aceh Tamiang2. Kab. Aceh BesarProvinsi Sumatera Utara1. Kab. Labuhan Batu Selatan2. Kab. Nias3. Kota Padang Sidempuang4. Kab. Asahan5. Kab. Hambang HasadutanProvinsi Jawa Barat1. Kabupaten Bekasi2. Kabupaten Bandung3. Kota Depok4. Kota BekasiProvinsi Jawa Tengah1. Kabupaten. Brebes2. Kab. Pemalang3. Kab. Jepara4. Kab. BatangProvinsi Sulawesi Tengah1. Kab. Morowali Utara2. Kab. MorowaliProvinsi Sulawesi Tenggara 1. Kab. Buton Tengah2. Kab. Buton Selatan3. Konawe Kepulawan4. Kab. Muna BaratProvinsi Bangka BelitungKab. Bangka(hupmas kpu ri bil/foto: ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Sebanyak 30 Guru yang tergabung dalam Kelompok Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Pandeglang, Jawa Barat mengunjungi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di Gedung KPU, Jakarta, Senin (10/12/2018).Para guru yang terbiasa mengajarkan ilmu kepemiluan di sekolah ini datang untuk memperdalam pemahamannya lewat audiensi. Dalam kesempatan itu, Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI, Supriatna memang menjelaskan informasi yang berkaitan dengan kepemiluan khususnya tahapan dan jadwal yang perlu diketahui masyarakat jelang Pemilu 2019.Penyampaian informasi pun berlangsung interaktif dua arah. Mulai dari jumlah partai politik peserta pemilu 2019, syarat memilih di TPS, jumlah kursi DPR, sejarah penyelenggaraan pemilu, sampai persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019."Untuk penetapan DPS kan pertama kita ada pemilihan dulu, nah dari situ untuk DPS diambil dari pemilihan terakhir. Kalau di Pandeglang itu pemilihan Gubernur ya (yang terakhir), kemudian disinkronkan munculah DPT. Nah DPT ini ada perubahan-perubahan juga ada yang belum masuk dan sebagainya,” papar Supriatna saat menjawab pertanyaan perbedaan data DPS dan DPT.KPU berharap melalui kegiatan ini para guru yang hadir dapat menjadi agen sosialisasi yang dapat menyebarkan informasi dan pemahaman kepada murid dan orang-orang di sekitarnya. (hupmas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)

Padang, kpu.go.id - Jelang hari pemungutan suara Pemilu 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus menggencarkan sosialisasi dan pendidikan pemilih ke sejumlah lembaga pendidikan yang ada di Tanah Air. Seperti yang dilakukan pada Minggu (9/12/2018), KPU RI menyambangi Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) untuk memberikan informasi kepemiluan kepada civitas akademika.Kegiatan KPU Goes to Campus (KGTC) bertema “Ada Apa dengan Pemilu 2019” ini turut menghadirkan Anggota KPU RI Viryan, Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat Gebril Daulai, Izwaryani, Yanuk Sri Mulyani, Dekan Unand Alfan Miko, serta rombongan dari bagian bina partisipasi masyarakat.Viryan dalam paparan awalnya menekankan pentingnya Pemilu 2019 karena selain diselenggarakan serentak masyarakat juga diberikan kesempatan memilih pemimpin di lima tingkatan mulai dari DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR, DPD serta presiden dan wakil presiden.Banyaknya surat suara yang akan terlibat dalam pemilu nanti mendorong KPU menurut Viryan untuk menyosialisasikannya kepada masyarakat. Khususnya pemilih pemula yang baru pertama kali memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “KGTC ini merupakan salah satu cara kami untuk melakukan sosialisasi dan melibatkan para pemilih pemula dalam pemilu 2019 mendatang,” tutur Viryan.Viryan dalam kesempatan itu juga menjelaskan tentang pedoman pemilu langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (luber jurdil). Serta kategori masyarakatyang telah memiliki hak untuk menyalurkan suaranya di pemilu yakni telah berusia 17 tahun, sudah menikah, mempunyai KTP Elektronik (KTP-el) serta terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Data pemilih dapat diakses di kantor desa/ kelurahan atau dapat dilakukan secara daring (online) sidalih3.kpu.go.id atau aplikasi mobile di playstore KPU RI Pemilu 2019. “Di DPT online sudah menyediakan informasi lokasi TPS untuk setiap pemilih,” tambah Viryan.Sementara itu Alfan Miko, mengucapkan terima kasih kepada KPU RI, KPU Provinsi Sumbar yang telah memilih kampusnya menjadi tempat sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi mahasiswa. Dia juga berharap apa yang sudah disampaikan para narasumber bisa terserap oleh para mahasiswa dan menjadi bekal untuk menjadi pemilih yang cerdas di Pemilu 2019 mendatang. Acara KGTC ditutup dengan penyerahan plakat, foto bersama narasumber serta imbauan untuk hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Rabu, 17 April 2019 nanti. (hupmas kpu ri james/ foto: james/ed diR)