Jakarta, kpu.go.id- Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia hari Selasa, (18/3) menyampaikan sebuah pernyataan sikap terkait pelaksanaan Pemilu 2014, di Gedung KPU RI Jl. Imam Bonjol Jakarta.Ketua KPU Husni Kamil Manik, didampingi Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkyansyah menerima langsung Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia. Dalam sambutannya ia mengatakan, KPU mengharapkan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 yang tidak lama lagi akan diselenggarakan benar-benar ada perubahan dari Pemilu elektoral menjadi Pemilu yang subtansif. Hal ini tentu tidak bisa disesuaikan hanya dalam satu cara pandang dari penyelenggara pemilu saja atau cara pandang peserta pemilu saja."Partisipasi menjadi persyaratan penting dalam mewujudkan Pemilu. Oleh karenanya, KPU membuka ruang seluas-luas untuk dilakukan dialog, kerjasama, forum-forum strategis yang mengarah pada upaya perbaikan penyelenggaraan Pemilu Indonesia dan KPU menargetkan Pemilu 2014 ini bisa menjadi momentum bersejarah atas terwujudnya konsolidasi demokrasi yang lebih kuat," urai Husni. Ia juga berharap Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan isi dari dekrit yang perlu dikawal. Dasar tertuangnya Dekrit Rakyat untuk kedaulatan Indonesia bahwa di dalam negeri, terdapat suatu persoalan nyata berupa memburuknya kehidupan rakyat, petani dan nelayan tidak memiliki tanah dan laut, para buruh dengan upah murah dan sistem kerja kontrak, fakir miskin dan anak terlantar dipinggirkan, rakyat tidak mendapat perlindungan maksimal dari ancaman bencana, jutaan anak Indonesia tidak bersekolah, ketimpangan ekonomi dan sosial semakin meningkat, dominasi modal asing dan utang negara semakin membengkak, serta ketergantungan Indonesia yang semakin besar terhadap impor kebutuhan pokok seperti pangan dan energi. Di sisi lain, harkat dan martabat bangsa Indonesia tengah berada pada titik nadzir. Jutaan buruh migran nyaris tanpa perlindungan maksimal negara. Telah lama para penyelenggara negara semakin melenceng dari tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Atas dorongan rasa cinta terhadap bangsa dan negara disertai keyakinan sendiri, Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Bangsa dan Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2014. Maka atas dasar-dasar tersebut di atas, Kami Rakyat Indonesia/pemegang tertinggi Kedaulatan Bangsa menetapkan, bahwa penyelenggaraan Pemilu 2014 harus meneguhkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia untuk menegakkan kedaulatan bangsa; dihentikannya seluruh kampanye propaganda yang menyesatkan oleh partai politik dan calon presiden; kepada partai politik, calon anggota legislatif dan calon presiden dalam rangka pelaksanaan Pemilu tahun 2014 untuk menyampaikan program-program politik yang terukur dalam 5 tahun ke depan. Inti dari Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia yang tertuang dalam 10 pernyataan antara lain, menjalankan sistem ekonomi kerakyatan, melakukan revisi ratusan produk undang-undang yang telah menjadi penyebab hilangnya kedaulatan bangsa, lakukan pembatalan atas perjanjian-perjanjian internasional yang merugikan dan tidak menghormati kedaulatan bangs, menegakkan kedaulatan pangan, menghapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh, melindungi hak-hak nelayan serta melindungi kekayaan laut Indonesia dari penjarah, memulihkan kehidupan sosial dan lingkungan hidup, menghentikan pembuatan utang-utang baru, menjamin pendidikan dan kesehatan gratis dan berkualitas, menegakkan hukum yang mencerminkan keadilan sosial dan nilai kemanusian serta mengadili pelaku kejahatan Hak Asasi Manusia, termasuk pelanggaran HAM masa lalu secara sungguh-sungguh serta memberantas Korupsi di semua lini. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)
