Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id- Sehubungan dengan surat Ketua Pengurus Harian Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award (P-BHACA), bersama ini KPU diminta untuk menyampaikan personil KPU yang layak menerima penghargaan tersebut. Syarat dan ketentuan terlampir.Surat Plh Ketua KPU Nomor 165/KPU/IV/2015 klik di sini

Jakarta, kpu.go.id- Atas penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan bersifat terbuka mengenai Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2), Kamis (9/4).Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU RI, Ida Budhiati pada pertemuan KPU dengan Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar yang membahas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2015."Terkait dengan akses data penduduk untuk masing-masing kabupaten/kota dan provinsi pada Pilkada Tahun 2015, Tentu kami akan sangat terbuka kepada mahkamah (Mahkamah Konstitusi). Setelah kami (KPU) verifikasi, nanti akan di launching ke website KPU, dan tentu akan kami sampaikan salinan data itu kepada MK,” tutur Ida.Sebagaimana disampaikan oleh Janedjri, DAK2 tersebut dibutuhkan MK untuk menganalisa secara dini apakah pemohon memenuhi syarat atau tidak dalam pengajuan gugatan hasil pemilihan ke MK.“Mengenai persyaratan perbedaan jumlah suara, kami tidak punya data untuk mengukurnya. Kan ada batasan dalam mengajukan gugatan, sehingga di tahap awal, kepaniteraan dan petugas kami di MK ketika melakukan pemeriksaan atau verifikasi, langsung bisa memutuskan bahwa si pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Itu bisa menyederhanakan proses,” ujarnya.Terkait dengan sosialisasi dalam pengajuan permohonan gugatan di MK, Janedjri menjelaskan, MK akan menggelar training untuk KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Partai Politik (Parpol) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sehingga tata cara dan sistem persidangan MK dapat diketahui dengan baik.“Kami akan melakukan semacam training kepada KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, kemudian kepada parpol ditingkat provinsi, kabupaten/kota, KPU juga, serta Bawaslu untuk training bagaimana penyelesaian perselisihan pilkada ini di MK,” ungkap Janedjri.Selain untuk mempermudah proses pengajuan permohonan, training itu ditujukan juga untuk meminimalisir pertemuan antara pihak-pihak yang tengah berhukum acara di MK dengan para petugas MK.  “Sekaligus evaluasi. Selain memudahkan pengajuan permohonan, juga untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan pertemuan parpol, caleg dengan petugas kami. Karena itu harus kita jaga, Sehingga keinginan kita bersama untuk menjaga lembaga masing-masing itu benar-benar bisa kita wujudkan,” ujar dia.Menurutnya, koordinasi atas beberapa hal teknis tersebut perlu dilakukan untuk menghindari perbedaan persepsi antara kedua lembaga.“Kami sangat mengapresiasi undangan KPU, sehingga tidak ada mis-persepsi dan mis-komunikasi antara MK dan KPU, kita bisa saling bersinergi. KPU bisa lancar, MK pun bisa melaksanakan tugas konstitusinya dengan baik,” tuturnya.Atas beberapa hal strategis yang menjadi fokus dalam pertemuan tersebut, Ida menjelaskan bahwa, poin-poin penting itu akan dijadikan materi dalam rapat pleno pimpinan KPU sehingga hasilnya dapat segera ditindaklanjuti.“Kami sambut baik saran dan gagasan MK, selebihnya akan kami informasikan keputusan pleno KPU terkait usulan untuk menyerentakkan tanggal rekapitulasi, akses data kependudukan, dan kerjasama untuk proses kelancaran penyelesaian sengketa di MK,” tuturnya. (rap/red. FOTO KPU/ dosen/ Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Rapat Kerja (Raker) Penyuluhan/Pembekalan Peraturan/Keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi Seluruh Indonesia, Kamis (9/4).Raker tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama antara KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fungsi atribusi wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Penyelenggara Pemilu.“Kami (KPU) memandang perlu untuk menyamakan persepsi kita bagaimana KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan atribusi wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang penyelenggara pemilu maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015,” tutur Komisioner KPU RI, Ida Budhiati.Penyelarasan persepsi tersebut penting karena KPU secara kelembagaan memiliki tanggung jawab yang sama dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak.“Karena penyelenggaraan pemilu ini dilakukan serentak, dan menjadi tanggung jawab kita bersama maka penyamaan pemahaman ini menjadi sangat utama. Kami (KPU) tidak ingin ada perbedaan dalam standar penyusunan produk hukum di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota,” lanjut Ida.Selain memberi persepsi yang sama terkait pelaksanaan atribusi wewenang sesuai peraturan yang berlaku, Ida memaparkan bahwa tujuan dari raker itu untuk menyamakan prosedur dalam menyusun dokumen hukum lainnya. “Kedua kita perlu menyamakan pemahaman dalam menyusun dokumen hukum lainnya, seperti berita acara. Sehingga setiap orang bisa membaca dan memahami prosedur penyusunan dokumen KPU provinsi ataupun KPU kabupaten/kota. Karena dari berita acara pun memiliki potensi untuk dicari kelemahan penyelenggara pemilu, tandasnya.Komisioner KPU RI, Arief Budiman yang membuka acara mengingatkan peserta raker untuk mengikuti forum tersebut hingga tuntas. Ia berharap acara tersebut dapat memberi manfaat bagi persiapan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak."Saya berharap teman-teman semua bisa mengikuti acara ini dengan selesai, karena kita tidak punya waktu panjang. mudah-mudahan acara ini bisa memberi manfaat untuk kita semua," tutur Arief. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundang pakar hukum dalam Focus Group Discussion (FGD terkait dengan beberapa partai yang sedang mengalami konflik kepengurusan. Konflik kepengurusan partai ini dikhawatirkan akan mempengaruhi proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Ruang rapat lantai 1, Gedung KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 mengundang Prof. Saldi Isra, SH., M.PA, Dr. Zainal Abidin Mochtar, SH.,MH., LL.M, Hasyim Asy'ari, SH.,M.Si, Ph.D, dan Bivitri Susanti, LL.M.,Ph.D. (ajg/red FOTO KPU/ook/Hupmas) 

Jakarta, kpu.go.id - Rapat Konsultasi KPU dengan Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI, Pemerintah dan Bawaslu memasuki hari kelima, Rabu (8/4) di DPR RI. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas sepuluh rancangan Peraturan KPU sebagai persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2015.Pada kesempatan tersebut Ketua KPU Husni Kamil Manik menjelaskan catatan rapat sebelumnya  yang meminta KPU untuk menyampaikan perubahan atas rancangan Peraturan KPU Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada. Selain itu, KPU juga diminta untuk mendefinisikan Petahana dan hubungan dengan kekerabatannya, serta menyangkut apa yang akan direncanakan KPU untuk menghadapai persoalan atas  kepengurusan partai politik. “Dari penjadwalan yang telah ditetapkan Undang-Undang, KPU sudah mencoba mengurai satu persatu dan membuat perencanaannya, penyelenggaraan awal dari semua kegiatan itu harus dimulai pada bulan ini, tepatnya pada 17 April 2015. Untuk itu, sebelum kegiatan tersebut dimulai, alangkah baiknya Peraturan KPU tersebut sudah ada,” ujar Husni yang didampingi Komisioner KPU lainnya.KPU juga berharap untuk Peraturan KPU Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada tersebut bisa ditetapkan pada tanggal 9 April 2015. Hal ini dikarenakan Peraturan KPU tersebut yang akan memandu semua kegiatan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan.Sementara itu, untuk pemutakhiran daftar pemilih akan dimulai pada tanggal 17 April 2015. Untuk itu, KPU perlu menetapkan Peraturan KPU Tentang Pemutakhiran Data Pemilih sebelum tanggal tersebut, karena KPU masih membutuhkan waktu untuk proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM.Kemudian pada tanggal 19 April 2015 akan dimulai proses perekrutan terhadap anggota PPK dan PPS, sehingga peraturan mengenai Tata Kerja PPK dan PPS tersebut mendesak untuk ditetapkan juga.Husni juga mengungkapkan, target awalnya 10 draft Peraturan KPU ini bisa tetapkan dalam satu paket, sehingga kesepuluh Peraturan KPU tersebut bisa berlaku sebelum proses awal dimulai, dan ini point pentingnya.Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rambe yang memimpin rapat panja tersebut mengatakan bahwa sesuai kesepakatan bersama, rapat akan dilanjutkan kembali esok hari dengan agenda pembahasan Peraturan KPU mengenai Tahapan, Pemutahiran Data, Tata Kerja KPU, dan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.(dosen/red.FOTO KPU/dosen)

Jakarta, kpu.go.id - Electoral Research Institute (ERI) lembaga bentukan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerjasama dengan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) dan Australian Electoral Commision (AEC) mengumumkan pemenang lomba karya jurnalistik berbasis riset dalam acara "Diskusi Peta Masalah Dalam Pilkada 2015 dan Penghargaan Liputan Kepemiluan Berbasis Riset." di Ruang Media Center Gedung KPU, Rabu (7/4).Pemenang Pertama dan Kedua dalam lomba tersebut, akan diberi kesempatan untuk melakukan penulisan jurnalistik berbasis penelitian tentang kepemiluan di negeri kangguru, Australia. Berikut nama pemenang lomba karya jurnalistik berbasis riset :Pemenang INama           : Vidi Vici BatloloneJudul Karya  :  "Pilkada untuk yang di Kursi Roda"Media           : Sinar HarapanPemenang IINama          : Dedy Gunawan HutajuluJudul Karya  : "Agar Suara Tak Hilang."Media          : Analisa MedanPemenang IIINama         : Usep Hasan SadikinJudul Karya : "Menarik Kerah Melalui Proporsional Tertutup dan Pluralitas."Media         : rumahpemilu.org