Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id- Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 279 Tahun 2014 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, Sekretariat KPU memperoleh formasi sebanyak 250.KPU membuka penerimaan CPNS Sekretariat KPU secara online dari tanggal 29 Agustus 2014 s.d 12 September 2014. Namun demikian, mengingat jumlah pelamar belum memenuhi kuota formasi peserta seleksi, maka pendaftaran CPNS Sekretariat KPU diperpanjang hingga tanggal 19 September 2014. (dd)Selengkapnya Pengumuman Penerimaan CPNS KPU klik di siniSurat Perpanjangan Waktu Pendaftaran CPNS KPU klik di siniFormasi CPNS KPU klik di siniFormat Daftar Riwayat Hidup klik di siniFormat Surat Pernyataan klik di sini

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima mahasiwa tingkat akhir Jurusan Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), untuk memberikan gambaran mengenai sistem pemilihan umum (Pemilu) yang selama ini diselenggaran oleh KPU, Rabu (10/9). Komisioner KPU RI, Juri Ardiantoro yang menerima 43 mahasiswa UMY itu, menjelaskan, KPU memiliki jajaran sebanyak 497 KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dan memiliki hampir 5 juta orang penyelenggara pemilu di semua tingkatan termasuk penyelenggara yang bersifat ad hoc/sementara.Menurutnya, itulah yang menjadikan penyelenggaraan pemilu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Jika anggaran untuk penyelenggaraan pemilu itu banyak, salah satunya digunakan untuk melakukan bimbingan teknis kepada para penyelenggara pemilu di lapangan,”jelasnya.Lebih lanjut, Juri menjelaskan bahwa awal dari simpul kompleksitas penyelenggaraan pemilu terletak pada sistem penyelenggaraan yang dianut. Menurut pengalamanya, dalam membuat format surat suara yang digunakan pada Pemilu 2014 saja memiliki tingkat kompleksitas sendiri.“Contoh konkret dapat dilihat dari bentuk surat suara pada Pemilu Legislatif 2014 yang lalu. Ada 12 partai politik, dan setiap partai boleh mengajukan 12 DCT (Daftar Calon tetap) untuk kursi DPR, untuk menyusun itu ke dalam bentuk surat suara saja sudah ada tingkat kompleksitas tersendiri,” ujar Juri.Menurut Juri, tidak ada satu negara pun yang mengklaim bahwa sistem pemilu yang dianut telah sempurna dan tanpa cela. “Setahu saya, tidak ada satu negara pun yang mengklaim bahwa sistem pemilu yang dianut sudah sangat tepat, untuk itulah KPU terus melakukan evaluasi mengenai sistem pemilu yang representatif untuk dapat diterapkan di Indonesia,” paparnya.Ia melanjutkan, hal itu dapat diperbaiki dengan mengubah peraturan dan sistem pemilu yang saat ini diterapkan, atau dengan menyempurnakan teknis pendukung yang dapat menjabarkan sistem itu.Mengenai sistem pemilu yang dianut, KPU tidak dapat berperan serta aktif dalam penyusunan peraturan tersebut. “Jika secara konteks gagasan, KPU dapat memberi saran dan masukan dalam penyusunan peraturan yang baru, tetapi tidak bisa ikut merumuskan peraturan, karena KPU bukan lembaga penyusun peraturan,” sambungnya.Untuk merumuskan peraturan yang representatif, KPU siap jika diminta pendapat dan menyampaikan pandangan praktis mengenai penyelenggaraan pemilu.“KPU punya pengalaman dan kapabilitas yang mumpuni jika diminta untuk memberikan gambaran dalam menyusun peraturan, tinggal ke arah mana perbaikan penyelenggaraan pemilu ini hendak dituju,” ujarnya.Di akhir pertemuan yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 Gedung KPU tersebut, Juri Ardiantoro Berharap semua kalangan termasuk mahasiswa untuk berperan serta aktif memberikan saran pendapat, demi terciptanya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkualitas dan transparan. (ris/red. FOTO KPU/ieam/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum menyatakan sikap terkait pro dan kontra terhadap RUU Pilkada yang terjadi saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dihadapan enam perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat pemilu yang bertandang ke Kantor KPU, Jl. Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, Rabu (10/9).“Secara kelembagaan, KPU belum dapat memberikan sikap sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan, posisi kami pasif, karena kami bukan lembaga penyusun undang-undang,” tutur Husni.Ia menjelaskan, KPU akan melakukan rapat pleno terlebih dahulu sebelum menentukan sikap mengenai RUU Pilkada yang saat ini banyak diperbincangkan. “Sebelum menentukan sikap, kami (Ketua dan Komisioner KPU) akan melakukan rapat pleno untuk menentukan sikap KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu,” jelas Husni.Meskipun belum menentukan sikap, ia berharap agar DPR dapat melibatkan KPU untuk memberikan pandangan serta berbagi pengalaman mengenai teknis penyelenggaraan pemilu. “Selama tiga periode kepemimpinan, KPU ini sangat minimalis dilibatkan dalam pembahasan perundang-undangan. Kami ingin memberikan pemikiran simulatif yang selama ini menjadi pengalaman kami, sampai saat ini kami (KPU) masih berharap pemerintah dan DPR dapat mengundang kami untuk melakukan diskusi bersama,” lanjutnya.Enam perwakilan yang hadir antara lain peneliti senior  Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Philips Vermonte, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Muhammad Afifudin, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI), Jeirry Sumampow, Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, pengamat politik Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi, dan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.Sebelumya mereka menanyakan bagaimana sikap dan peran serta aktif KPU mengenai inistaif DPR yang ingin mengembalikan pemilihan umum kepala daerah ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Philips Vermonte berpendapat, jika Pemilu Kepala Daerah dikembalikan kepada DPRD, hal tersebut merupakan suatu kemunduran dan bertentangan dengan semangat reformasi untuk menyelenggarakan pemilihan umum dari rakyat untuk rakyat.“Jika dikembalikan ke DPRD kita akan mengalami kemunduran proses demokrasi. Hal tersebut tidak menyemangati reformasi yang sudah kita bangun sejak tahun 1998,” tegas Philips. (ris/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)

Banjar, kpu.go.id- Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan dengan agenda Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kalimantan Selatan masa jabatan tahun 2014-2019, dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna Gedung Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Lambung Mangkurat No.18 Banjarmasin, Selasa (9/9).Pembukaan rapat paripurna diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta rapat dengan diiringi marching band dari Tentara Nasional Indonesia. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Dr.Samahuddin yang menyampaikan sekilas tentang tahapan Pemilu Legislatif 2014 serta mengutarakan tingkat partisipasi masyarakat, yakni sebanyak 75% yang telah menggunakan hak pilihnya. "Ini sebuah partisipasi yang patut kita apresiasi, meski kita masih berharap ke depannya tingkat kehadiran di TPS atau partisipasi warga semakin meningkat. Tentunya, dukungan dan partisipasi seluruh stake holder berpengaruh terhadap kesuksesan proses pemilu" ujar Dr.Samahuddin.Ia juga memaparkan daftar penetapan calon terpilih dari masing-masing parpol yakni, Nasdem 3 kursi, PKB 6 kursi, PKS 5 kursi, PDIP 8 kursi, Golkar 13 kursi, Gerindra 6 kursi, Demokrat 4, Pan 1, PPP 7, Hanura 2, total perolehan kursi sebanyak 55 kursi.Kemudian, rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kalimantan Selatan periode 2009-2014 Letkol Nasib Alamsyah. Dalam sambutanya, Alamsyah memberikan pesan kepada para Anggota DPRD terpilih, khususnya kepada Anggota DPRD yg terpilih kembali, agar dapat menuntun Anggota DPRD Kalimantan Selatan, yang akan segera dilantik. Ia juga menghimbau kepada para Anggota DPRD yang baru untuk dapat bekerja dengan baik sesuai harapan masyarakat.Lebih lanjut, ia menjelaskan tentang kewajiban dan tugas yang diemban oleh anggota DPRD, termasuk berkaitan dengan anggaran daerah serta bekerja sama dengan jajaran eksekutif untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Alamsyah mengakhiri sambutannya dengan untaian kata-kata bijak."Awal pengabdian dan akhir pengabdian adalah seperti cahaya matahari terbit di timur yang sama indahnya dengan cahaya matahari yang tenggelam di ujung barat," ungkap Alamsyah.Setelah rapat paripurna telah resmi dibuka, acara dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Drs. Taribun Hanafi. Melalui pembacaan tersebut, disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, perihal pimpinan sementara DPRD dipimpin oleh satu orang ketua dan satu orang wakil ketua, yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Menindaklajuti hal tesebut, maka terpilih sebagai Ketua Sementara DPRD Hj. Noormiliani, AS.SH dari Partai Golkar dan Wakil Ketua Sementara H. Muahaimin, SH.MH dari PDI Perjuangan.Setelah dilantik, Ketua Sementara mengambil alih pimpinan rapat paripurna hingga penutupan acara pelantikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan masa jabatan 2014-2019 resmi ditutup. Adapun daftar nama calon terpilih sebagai berikut :Partai Nasdem1 Drs. H. Noor Fauzi Iberahim.2 H. Ibrahim Noor.3 Roni Fahmi Rais.4 GT. Miftahul Chotimah. SE.Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)1 Suripno Sumas.2 H. Heru Pribadi.3 Yazidie Fauzy.4 Hormansyah S.Ag.5 H. Hansyuri.6 KH. M. Huusni Nurin.Partai Keadilan Sejahtera (PKS)1 H. Haryanto.2 H. Riswandi.3 Habib Hasan Alhabsy.4 Surinto, ST.PDI Perjuangan1. HM Roseehan NB, SH.2. Muhaimin SH,MH.3. H. Ahmad Rivani, SE.4. HM. Rian Jaya,SE.5. Hemansyah.6. Syafrudin H. Maming.7. Imam Suprastowo.8. H. Bambang Pryono.Partai Golkar1.   Bardiansyah.2.   Hj. Syarifah Rugaya.3.   GT Rudiansyah.4.   Hj. Noormilayani.AS. SH.5.   Drs. Hasan Mahlan.6.   Hj. Hariyatie.S. Sos.7.   H, Abdul Latif,ST.8.   Drs. H.Idis Nurdin Halidi.9.   H. Murhan Effendie, BA.10. H. Sufian HK.11. Hj. Syarifah Santyansyah,SH.12. H. Buharnudddin13. H. Arie Sophian, M.SiPartai Gerindra1. HM. Lutfi Saifuddin.2. Drs. Muharram.3. H. Aulia Octaviandi. ST.4. H. Syaidillah. S.sos. Msi.5. HM Nur.6. Hj. Mariana.Partai Demokrat1. Drs. H. Fikri2. Mabrur Aur Ja'far SH.3. H. Ahmad Bisung, SE.4. Zulfa Asma Vikra SH, MH.Partai Amanat Nasional(PAN)1. Soraya, SH.Partai Persatuan Pembangunan(PPP)1. Drs. Rusdiansya Asnawi.2. Asbullah.3. Habib Ali Khaidir.4. H. Ansor Ramadlan.5. Suwardi Sahlan.6. Iskandar Zulkarnain.7. Ismail Hidayat.Partai Hati Nurani Rakyat1. Hj. Kamariatul Herlina. SE2. Riduansyah SH.(Shr/Tw/Rud/red. FOTO KPU/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima perwakilan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), serta Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) untuk melakukan diskusi terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, Selasa (9/9), di Ruang Rapat Lantai I KPU RI.Diskusi yang dihadiri oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dan seluruh Komisioner KPU RI tersebut membahas tentang penyusunan laporan formal evaluasi pelaksanaan Pemilu.Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, yang hadir dalam pertemuan itu, menyarankan KPU supaya membentuk format standar dalam penyusunan laporan evaluasi Pemilu.“Harapan kami, KPU dapat membuat rancangan mengenai hal apa yang akan dievaluasi di setiap tingkatan, serta menyusun format laporan yang baku, sehingga lebih mudah penyusunannya,” ujarnya.Titi menyebutkan, KPU perlu melibatkan masyarakat sipil dalam menyusun laporan evaluasi tersebut, sehingga mendapat masukan yang lebih optimal untuk memperbaiki sistem Pemilu di masa mendatang.Ia menyarankan agar laporan itu dipublikasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, untuk menjamin keterbukaan dan pelayanan informasi yang baik kepada publik.“Laporan evaluasi KPU sebaiknya dipublikasikan dalam bentuk buku atau ringkasan yang dapat dibaca oleh masyarakat umum agar menghadirkan transparansi dan pelayanan publik yang lebih baik,” lanjutnya.Mengenai format laporan, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik menjelaskan kepada peserta diskusi, saat ini KPU tengah menyusun laporan dari setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah digelar oleh KPU.Laporan tersebut, lanjut Husni, tidak hanya sebagai kegiatan dokumentasi semata. Tetapi dapat juga diakses oleh publik sebagai upaya KPU untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.“Kami (KPU) sedang menyusun sebuah format mengenai laporan dari setiap tahapan Pemilu ke dalam bentuk buku. Sehingga laporan tersebut tidak hanya sebagai kegiatan dokumentasi saja, tetapi dapat juga disampaikan kepada masyarakat, sebagai upaya KPU untuk memberikan pendidikan kepemiluan kepada publik,” terangnya.Selain memberikan saran kepada KPU, Perludem beserta rombongan juga menyampaikan apresiasi kepada KPU atas penggunaan DPKTb dalam jenis-jenis daftar pemilih dalam Pemilu 2014.“Kami mengapresiasi penyusunan DPT dan berbagai jenis daftar pemilih yang disususun oleh KPU. Hal tersebut untuk memastikan bahwa semua pemilih memberikan hak konstitusinya dalam Pemilu,”ujar Muhammad Afifudin, Koordinator Nasional JPPR.Atas saran dan apresiasi yang diberikan, Komisioner KPU RI, Hadar nafis Gumay menyambut baik jika KPU diajak untuk melakukan diskusi lebih mendalam terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilu.“Silahkan teman-teman (Perludem, dkk) untuk terus melakukan kajian. Kami (KPU) terbuka jika ada undangan untuk melakukan diskusi yang lebih mendalam untuk menyempurnakan sistem Pemilu yang kita anut,” tuturnya. (ris/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)