Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penghargaan “lifetime achievement” kepada Drs. Mohammad Hatta dan Prof. Ing. B.J. Habibie, dalam Rapat Koordinasi Nasional KPU se-Indonesia, Rabu (17/12), di Econvention Park, Ancol, Jakarta.Drs Mohammad Hatta, Wakil Presiden RI pertama, telah mengeluarkan kebijakan berupa Maklumat X. “Dengan Maklumat X itu, Bapak Mohammad Hatta telah mendudukan fondasi demokrasi di Indonesia. Atas momentum itu, kami (penyelenggara Pemilu 2014) sangat menghargai jasa beliau,” ungkap Ketua KPU Husni Kamil Manik. “Kami juga memberikan penghargaan kepada Presiden RI yang ketiga, Prof. Ing. B.J. Habibie. Beliau telah berjasa untuk memastikan adanya percepatan Pemilu 1999, yang telah menjadi resolusi bagi bangsa kita untuk tetap bertahan sebagai bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” lanjut Husni.Dalam acara yang dihadiri 521 satuan kerja (Satker) KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3200 tersebut, KPU juga memberikan penghargaan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Berprestasi tahun 2014. Penghargaan ini meliputi enam kategori, yakni kreasi sosialisasi dan partisipasi pemilu, pemilu akses, penyelenggaraan pemilu berintegritas, iklan layanan masyarakat kreatif, daftar pemilih berkualitas, dan transformasi pemilu.“Atas dedikasi jajaran KPU dan stakeholders lainya, maka KPU melakukan penilaian dan pemberian penghargan kepada mereka yang telah memberikan upaya lebih dibandingkan pihak lain yang berkontribusi,” kata Ketua KPU dalam sambutan awalnya.Penghargaan juga diberikan kepada mereka yang meninggal dalam proses menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. “Sampai hari ini, kami mencatat ada 157 orang yang meninggal dunia saat menjalankan tugas dalamPemilu 2014,” kata Husni dalam laporannya di hadapan Wakil Presiden RI H.M. Jusuf Kalla.Menyadari keberhasilan Pemilu 2014, yang tak tidak mungkin tercapai tanpa partisipasi multi pihak, KPU pun memberikan penghargaan kepada orang per orang dan lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang telah memberikan kontribusi dalam Pemilu 2014. Keterangan: Ketua dan Komisioner beserta Sekjen KPU berfoto bersama dengan para nominator dan pemenang penghargaan KPU Award.(bow/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arif Rahman Hakim mengutarakan, Rapat Koordinasi Nasional KPU seluruh Indonesia (selindo) yang digelar hari ini (Rabu, 17/12) di Ecovention, Ancol, jakarta untuk menjaring persoalan dan hambatan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilihan umum (pemilu), menyempunakan sistem Pemilu Tahun 2019 dan pemilu di masa mendatang.“Maksud dari rakornas ini untuk menjaring permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama penyelenggaraan pemilu, sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan sistem Pemilu Tahun 2019 serta pelaksanaan pemilu masa datang,” tutur Arif.Selain untuk menghimpun rekomendasi terkait perbaikan sistem pemilu, acara akbar tersebut dimanfaatkan pula untuk memberikan penghargaan kepada KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota berprestasi.“KPU juga akan memberikan penghargaan kepada KPU daerah atas prestasi yang ditorehkan selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014. Kategori penghargaan itu mengenai kreasi sosialisasi dan partisipasi pemilu, transparansi informasi pemilu, daftar pemilih berkualitas, penyelenggaraan pemilu berintegritas, iklan layanan masyarakat kreatif, pemilu akses, individu/lembaga berdedikasi menyukseskan pemilu, dan life time achievement for indonesian democracy,” tambahnya.Arif menyampaikan bahwa acara tersebut dihadiri oleh 521 satuan kerja (Satker) KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 3200 peserta rakornas. Untuk itu ia mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya acara tersebut.“Yang menghadiri acara ini sebanyak 521 satker, yang terdiri dari 3200 peserta. Untuk itu kami sampaikan terima kasih atas parisipasi dan terselenggaranya acara ini,” ujar Arif. (ris/red. FOTO KPU/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik, dalam Rapat Koordinasi Nasional KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengingatkan seluruh peserta rakornas untuk tidak berpuas diri atas terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 yang lalu, Rabu, (17/12).“Kita (KPU) tidak boleh berpuas diri atas pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang lalu. Upaya berkesinambungan perlu kita lakukan untuk memperbaiki sistem pemilu,” pesan Husni.Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh jajaran penyelenggara pemilu untuk membuat strategi yang lebih handal guna menghadapi pemilu yang lebih kompleks.“Tahun 2019, MK (Mahkamah Konstitusi) telah memutuskan pemilu legislatif dan pilpres dilaksanakan serentak, untuk itu kita butuh strategi yang lebih handal untuk menghadapi pemilu yang lebih kompleks,” lanjut Husni.Husni menambahkan, transparansi dan kemudahan akses informasi yang disediakan oleh KPU pada penyelenggaraan pemilu yang lalu, telah membawa KPU kepada level yang lebih tinggi. Sehingga seluruh jajaran KPU perlu meningkatkan ketelitian dalam penyajian informasi kepemiluan.“Besarnya akses informasi yang diberikan oleh penyelenggara pemilu telah menuntut kita untuk meningkatkan ketelitian dan pertanggungjawaban yang makin hari makin kuat,” tandasnya.Salah satu tahapan pemilu yang perlu ditingkatkan, lanjut Husni, adalah pemutakhiran data pemilih. Menurutnya tahapan itu masih minim respon dari masyarakat.“Salah satu tahapan pemilu yang minim respon adalah pemutakhiran data pemilih yang tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Situasi tersebut menegaskan bahwa masyarakat masih butuh pendidikan politik secara berkesinambungan baik menjelang pemilu atau pada masa persiapan pelaksanaan pemilu,” ujarnya. (ris/red. FOTO KPU/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Sekretaris Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Helmi Manik, menyampaikan bahwa Hubungan Masyarakat (Humas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merupakan garda terdepan dalam penyebarluasan informasi kepemiluan, Selasa (16/12). “Humas adalah garda terdepan dalam menyerap dan mendiseminasikan informasi kepemiluan bagi masyarakat luas,” tutur Helmi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pembentukan Bakohumas KPU RI. Oleh karena itu, menurutnya, KPU harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk bekerjasama menyebarluaskan informasi tersebut, karena masyarakat masih  ingin menerima informasi lebih lanjut mengenai kepemiluan. “Untuk itu, Humas KPU perlu melakukan koordinasi dengan pihak manapun, guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama dan dukungan masyarakat. Lembaga negara, perguruan tinggi misalnya, bisa kita ajak kerjasama. Untuk mendapat kepercayaan, membangun citra itu boleh,”  kata Helmi. Subagyo, tenaga ahli Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo, menjelaskan, saat ini arus informasi sangat melimpah, dan hal itu menyebabkan anomali di tengah-tengah masyarakat. “Saat ini ada kelebihan arus informasi dari berbagai sumber dan media, jika hal ini dibiarkan, akan terjadi anomali informasi yang dapat membingungkan masyrakat,” ujar dia. Mencegah hal tersebut, humas perlu melakukan intervensi arus informasi, menurut Subagyo hal itu dapat dilakukan dengan menyusun agenda kebijakan seraya memperkuat kelembagaan humas itu sendiri. “Intervensi humas dapat dilakukan dengan cara berkoordinasi menyusun informasi olahan, membuat agenda kebijakan dan penguatan lembaga humas untuk memberi pencerahan dan titik terang terhadap suatu persoalan,” terangnya. Lebih lanjut Ia berpendapat, Humas KPU harus menjadi pangkalan informasi yang menguraikan simpul-simpul informasi menjadi suatu kesatuan informasi yang bersumber dari satu kanal. “Humas KPU harus menjadi pangkalan informasi, sehingga simpul-simpul informasi dapat mengalir menuju satu kanal yang terpusat. One vision, one identity, one goal and competence berjejaring antar tingkatan,” lanjut dia. Helmi menambahkan untuk membentuk Bakohumas tidak diperlukan struktur yang rumit. “Pembentukan Bakohumas hanya perlu payung hukum dari instansi. Sesuaikan struktur sesuai kebutuhan antara pusat dan daerah. Sangat sederhana, yang diperlukan adalah payung hukum dan komitmen untuk memberikan informasi yang baik kepada masyarakat,” tambah Helmi. Pembentukan Bakohumas diharapkan dapat membangun legitimasi Humas KPU yang mampu melakukan koordinasi, diseminasi program prioritas, menyusun agenda kebijakan dan penguatan networking antar lembaga. (ris/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- “Performance, komunikasi dan integritas merupakan resep dalam membangun kepercayaan publik.” CEO, Pemilik dan Pendiri PowerPR, lembaga komunikasi stategis bidang PR (Public Relations), Christovita Wiloto menyampaikan hal tersebut dihadapan Ketua dan Anggota dari 29 KPU Provinsi diseluruh Indonesia dalam forum pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (15/12).Menurutnya, dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi, diperlukan setidaknya performance yang baik dalam pelaksanaan tugas, komunikasi yang baik kepada tiap stakeholders institusi, dan integritas dari tiap fungsionaris dalam suatu institusi.Dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), penulis buku 'The Power Of Public Relations' (2006) itu berpendapat bahwa pemilu di Indonesia merupakan pemilu yang kompleks, dan KPU telah berhasil menggelar agenda besar tersebut dengan baik dan aman. Ia memberi apresiasi atas capaian itu.“Pemilu di Indonesia merupakan pagelaran yang kompleks. Setiap 5 tahun sekali akan ada dinamika politik yang sangat besar, yang membuat lebih kompleks adalah para konglomerat Indonesia terjun ke dunia politik. Mereka memiliki bank dan media massa. Bayangkan berapa banyak kepentingan yang muncul? Untuk itu saya memberi jempol kepada KPU atas penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 yang berhasil,” puji Wiloto.Atas kompleksnya pelaksanaan pemilu di Indonesia, ia mengatakan, KPU perlu menjaga kepercayaan masyarakat yang sudah terbentuk. Menurutnya, KPU harus melakukan pemberitaan atas semua proses dan kegiatan yang dilakukan terkait pelaksanaan pemilu.“KPU pasti masuk wilayah konflik, itu pasti. KPU pasti diserang dengan atau tanpa prestasi. Kuncinya kita harus menjadi bagian untuk menjaga kepercayaan publik. KPU harus memberitakan semua proses dan kegiatan penyelenggaraan pemilu, dari tahapan, pelaksanaan, hingga hasilnya. Sosialisasi itu wajib. Arus ini perlu kita jaga untuk meningkatkan deposit kepercayaan masyarakat,” tuturnya.Mengenai proses komunikasi dengan masyarakat dan stakeholder terkait, menurut Wiloto, KPU perlu memanfaatkan berbagai kanal informasi untuk menjangkau masyarakat dengan segmentasi khusus.“KPU perlu memakai kanal informasi sebanyak mungkin, untuk menjangkau semua segmen masyarakat, tidak ada salahnya menggukanan kanal non formal karena stakeholder KPU tidak hanya mengangses kanal-kanal informasi formal,” lanjut dia.Lebih lanjut, lulusan Magister Manajemen Asian Institute of Management, Manila itu menerangkan, setiap fungsionaris KPU perlu menjaga integritas penyelenggara pemilu karena masyarakat melakukan penilaian kinerja melalui apa yang mereka lihat. “Kepercayaan publik muncul atas apa yang mereka lihat, untuk itu KPU perlu menjaga integritas tiap-tiap penyelenggara pemilu. Jika kepercayaan masyarakat mencapai fase yang lebih tinggi, masyarakat akan melakukan seleksi alami terhadap pemberitaan media yang tidak benar,” tutupnya. (ris/red FOTO KPU/ook/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Dalam rapat koordinasi (rakor) pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi pemilihan Umum (KPU), Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menyebutkan bahwa bagian humas merupakan salah satu jembatan penting yang menghubungkan lembaga dengan masyarakat, Senin, (15/12).“Humas ini merupakan salah satu jembatan yang penting untuk menghubungkan KPU dengan publik. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran strategis, tidak boleh lepas dari dinamika yang ada di masyarakat,” sebut Husni.Melalui forum yang dilaksanakan di gedung KPU RI tersebut, Husni menegaskan KPU tidak boleh bersikap pasif dan diam di ruang hampa tanpa bersentuhan dengan pihak lain.“Penyelenggara pemilu tidak boleh hidup di dunia hampa yang tidak bersentuhan dengan siapapun. KPU perlu inklusif, merangkul semua stakeholder penyelenggaraan pemilu,” tambahnya.Menurutnya, tidak ada kata terlambat untuk membentuk sistem kehumasan yang baik. “Tidak ada kata terlambat untuk memulai, walaupun kita telah melewati agenda besar (Pemilu) tahun 2014, kita harus siap dengan agenda selanjutnya, 204 pilkada (Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati) serentak pada Tahun 2015,” tutur dia. Karena belum memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan pilkada serentak, ia berharap humas KPU bisa memainkan perannya untuk menjaga arus informasi antara KPU Pusat dengan KPU Daerah.“Kita belum memiliki pengalaman menyelenggarakan pilkada secara serentak, peran humas sangat penting untuk menjaga arus informasi antara pusat dengan daerah, jika terjadi kesalahan di salah satu kabupaten, KPU provinsi dan KPU pusat bisa juga terkena dampaknya,” lanjut dia.Dalam rakor yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota dari 29 KPU Provinsi seluruh Indonesia itu, Husni juga menyampaikan, setiap penyelenggara pemilu merupakan humas KPU, baik dan buruk kegiatan humas tersebut tercermin dari pelaksanakan fungsi dan tugas kedinasan.“Kita bisa menjadi agen kehumasan yang baik ataupun tidak baik, perilaku kita menjadi cerminan bagaimana kita berperilaku pada saat pelaksanaan tugas. Kehumasan yang tidak baik akan mengurangi deposit kepercayaan yang diberikan publik kepada kita (KPU),” tandasnya.Rakor tersebut diharapkan dapat membentuk sistem bakohumas KPU yang proaktif dan kompeten dalam menciptakan informasi kepemiluan sebagai rujukan utama masyarakat. “Bakohumas KPU harus menjadi alarm yang terus-menerus memproduksi info yang baik, banyak hal sisi positif yang perlu kita sampaikan epada masyarakat, jika kita tidak menyampaikan, publik tidak akan tahu mengenai capaian yang telah kita lakukan. Ini satu tantangan yang perlu kita selesaikan dengan mengelola sistem kehumasan yang baik. (ris/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)