Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id- Dalam rangka Pemberian Penghargaan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, agar KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menominasikan institusi/perseorangan yang dipandang memberikan kontribusi penting dalam pelaksanaan Pemilu 2014 dengan melampirkan profil disertai alasan dan bukti pendukung.Selain itu, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar menyampaikan penyelenggara pemilu di jajarannya yang mengalami musibah atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas dengan melampirkan biodata yang bersangkutan dan kronologis/deskripsi kejadian musibah serta bukti pendukung. (dd)Surat Edaran Nomor : 1816 perihal Permintaan Data Institusi/Perseorangan yang Berjasa dan Data Penyelenggara Pemilu di Jajaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KPU Kabupaten/Kota yang mengalami Musibah/Meninggal Dunia dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 klik di sini

Jakarta, kpu.go.id- Duta Besar (Dubes) Brasil untuk Indonesia, Paulo Alberto Da Silveira Soares mengunjungi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melakukan diskusi mengenai keberhasilan negaranya dalam menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) berbasis komputer selama kurang lebih 20 tahun, Senin, (1/12).Soares bersama rombongan diterima oleh Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim, dan Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay. Dalam diskusi tersebut, Soares menjelaskan bahwa teknologi komputer yang digunakan oleh penyelenggara pemilu di negaranya cukup simpel dan aman dari gangguan jaringan ataupun peretas.“Kami berhasil menyelenggarakan pemilu berbasis komputer. Sistem ini aman, mudah dan simpel, selama kurang lebih 20 tahun kami tidak menemukan kendala yang cukup berarti. Mungkin negara lain belum ada yang menyamai capaian ini,” tutur dia.Menurutnya Indonesia dan Brasil memiliki kendala geografis yang sama dalam penyelenggaraan pemilu, untuk itu Soares mengundang KPU guna melakukan kajian penyelenggaraan pemilu berbasis komputer di negaranya.“Kita (Indonesia-Brasil) memiliki persamaan geografis, Brasil memiliki daerah pedalaman seperti daerah Papua, dan Maluku. Jika KPU ingin mengkaji penyelenggaraan pemilu, kami sangat terbuka untuk menjelaskan bagaimana Brasil menyelenggarakan pemilu menggunakan metode ini,” ujar dia.Merespon undangan tersebut, Ketua KPU RI sangat berterima kasih atas kunjungan Dubes Brasil dan perhatian negara-negara lain mengenai perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Ia menjelaskan, saat ini KPU sedang membentuk tim kajian untuk menerapkan sistem pemilu yang tepat.“Saat ini KPU tengah membentuk tim kajian yang mengkaji penggunaan teknologi yang baik dan tepat guna dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, kami (KPU) sangat berterima kasih atas kunjungan dan inisiasi ini,” tutur dia.Mengenai kendala dalam pemilu, Husni menyampaikan bahwa permasalahan KPU tidak hanya kondisi geografis. Menurutnya sistem pemilu di Indonesia cukup kompleks sehingga butuh kajian mendalam jika KPU akan menggukanan teknologi berbasis komputer dalam proses pemungutan suara.Sejalan dengan pernyataan Ketua, Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay menyampaikan bahwa sistem pemilu Indonesia sangat kompleks dan perlu penelitian lebih lanjut untuk menyusun aplikasi yang mumpuni dan tampilan yang bersahabat bagi pemilih.“Indonesia menggunakan sistem proposional dengan daftar terbuka, yang menampilkan ratusan kandidat dalam satu surat suara, dengan 15 partai, ditambah dengan 3 jenis surat suara. Itu yang menyulitkan kami dalam menyusun aplikasi yang baik dan adaptif bagi pengguna hak pilih,” tambah Hadar.Undangan Soares tersebut, menurut Hadar merupakan momentum yang baik untuk KPU dalam mempelajari sistem pemilu negara lain, sehingga KPU dapat memperoleh banyak referensi sebelum memutuskan metodologi apa yang akan digunakan oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.Lebih lanjut, menurut Hadar, jika memang KPU akan menggunakan sistem komputer dalam penyelenggaraan pemilu, sistem tersebut harus inklusif dan bebas dari kepentingan manapun, sehingga pelaksanaan pemilu di Indonesia tetap berintegritas dan  dapat diterima oleh semua pihak.“Jika KPU akan menggunakan sistem komputer dalam pelaksanaan pemilu, kami ingin teknologi ini inklusif, bisa digunakan oleh semua kalangan dan bebas dari pihak atau kepentingan apapun, hal itu semata-mata untuk menjaga pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan dapat diterima oleh semua pihak. (ris/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)

Yogyakarta, kpu.go.id- Salah satu fasilitaror Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga merupakan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Endun Abdul Haq meminta seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KPU peserta orientasi untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan baik pada saat kembali kepada Satuan Kerja (Satker) masing-masing."Orientasi yang sebenarnya terjadi pada saat saudara-saudara kembali kepada satker masing-masing, untuk itu kami (Tim Fasilitator) meminta supaya kalian bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab," tuturnya.Hal tersebut ia ucapkan pada saat menutup rangkaian acara orientasi kepemiluan bagi CPNS KPU di Hotel @HOM Platinum, Yogyakarta, Sabtu (29/11).Ia berharap semua materi yang disampaikan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk menunjang pelaksanaan tugas tiap-tiap peserta. "Mudah-mudahan segala pengetahuan dan wawasan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas saudara-saudara," lanjut Endun.Ia mengingatkan para peserta untuk selalu menyemangati janji yang telah dituliskan oleh masing-masing peserta dengan penuh tanggung jawab."Ingat selalu komitmen diri yang telah kalian tulis. Jadikan janji tersebut sebagai penyemangat dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab," pesannya.Secara khusus ia mengucapkan terima kasih kepada semua fasilitator yang telah meluangkan waktu selama lima hari untuk berbagi ilmu kepada peserta. "Terima kasih kepada bapak/ibu fasilitaror yang sudah mengabdikan diri selama lima hari, dan berbagi ilmu dengan kita semua," sambung Endun.Ia juga berterima kasih kepada panitia atas semua persiapan yang telah dilakukan untuk mensukseskan acara orientasi CPNS tersebut. "Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada bagian SDM (Sumber Daya Manusia) KPU RI beserta panitia, yang telah memfasilitasi dan mempersiapkan semua hal demi terselenggaranya acara ini hingga selesai dengan sangat baik," tutup mantan Ketua KPU Kabupaten Kuningan tersebut. (ris/red. FOTO KPU/diklat/sdm)

Jakarta, kpu.go.id- Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota diminta agar mendata kembali satuan kerja yang belum menyerahkan pendataan penerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) beserta besarannya melalui formulir pendataan  penerima TKD. Data tersebut agar dikirimkan paling lambat tanggal 5 Desember 2014 melalui email tukin.kpu2014@gmail.com. (dd)Surat Edaran Nomor 1981/SJ/XI/2014 perihal Pemberitahuan Kembali Pendataan Penerima TKD klik di siniDaftar KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang belum menyerahkan TKD klik di sini

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalin kerja sama dengan Indonesian Parliamentary Center dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi publik di kalangan terkait penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, diharapkan pemilu ke depan terselenggara lebih baik lagi dibandingkan Pemilu 2014.“Dengan IPC, kami sepakat untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Dengan kerja sama ini, IPC memberi masukan kepada kami sehingga kami bisa melayani publik dalam hal pemberian informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam sambutannya pada acara penandatanganan MoU di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2014).Ia mengatakan, transparansi dalam penyelenggaraan pemilu merupakan komitmen pribadi setiap komisioner KPU. Menurut dia, hal itu terungkap pada saat uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU di Komisi II DPR 2012 lalu. Dari komitmen pribadi itu, kata Husni, terwujud dalam sebuah kebijakan afirmatif yang menerobos aturan yang diatur UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan UU Nomor 15 Tahun 2011 Penyelenggara Pemilu.Dia mengatakan, transparansi itu terwujud sejak tahapan verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu hingga penetapan pemenang pemilu. “Kalau terbuka, semua proses bisa dikawal masyarakat. Transparansi jadi style KPU yang terus dikembangkan,” kata mantan Komisioner KPU Sumatera Barat itu.Husni mengatakan, KPU masih punya satu kewajiban besar terkait keterbukaan informasi publik dan transparansi, yaitu terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID). “Dengan kerja sama ini, IPC memberi masukan pada kami, sehingga kami bisa melayani publik dalam hal informasi sesuai UU,” kata dia.Direktur IPC Sulastio menyatakan KPU telah menunjukkan komitmennya dalam membangun transparansi publik dalam penyelenggaraan pemilu. Pasca-pemilu, kata dia, diskusi soal keterbukaan informasi publik dalam pemilu semakin mencuat. Karena itu, katanya, pihaknya bekerja sama dengan KPU untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Konsultasi Publik terkait peraturan KPU tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, pelatihan pelatih (training of trainer) bagi PPID di provinsi dan kabupaten/kota dan pembuatan produk sosialisasi pelayanan informasi publik di KPU. (dey/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalin kerja sama dengan Bridge Indonesia Network dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di jajaran KPU. Kerja sama itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan.Kerja sama itu tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama dalam Program Pembangunan Sumber Daya di Bidang Demokrasi Tata Kelola dan Kepemiluan Buliding Resources in Democracy Governance an Elections (Bridge).“Hasil pelatihan dengan Bridge (BInN merupakan bagian yang inheren dengan KPU. Banyak anggota dan sekretariat KPU, baik di pusat maupun di daerah, yang sudah pernah mengikuti pelatihan Bridge.  Sebenarnya, program (pelatihan) ini sudah berjalan sejak lama. MoU ini hanya tinggal akadnya (perjanjian tertulis, red) saja,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam sambutannya pada acara penandatanganan MoU di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2014).Kepala BInN Abdul Azis mengatakan, pihaknya bertekad membantu KPU dan penyelenggara pemilu lain untuk memperkenalkan kepada sumber dayanya tentang tata cara bagai demokrasi terlaksana. Selain kepada jajaran KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, pelatihan juga akan diberikan kepada badan ad hoc penyelenggara pemilu. “Ini untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas,” kata Azis dalam sambutannya.Dia mengatakan, penandatangan MoU itu merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Ia mengatakan, kualitas demokrasi harus dimulai dari diri setiap orang, termasuk penyelenggara pemilu.Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pelatihan dari BInN berbeda dari pelatihan yang diselenggarakan lembaga lain. Ferry yang juga alumni pelatihan BInN mengatakan, Bridge menerapkan pelatihan dengan dua arah. Peserta, katanya, diajak berperan aktif menyampaikan masukan mengenai masalah demokrasi dan kepemiluan di Indonesia. “Dengan begitu, jadi ada stimulus untuk sama-sama mencari penyelesaian masalah,” kata Ferry usai pelaksanaan penandatanganan MoU. (dey/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)