Berita Terkini

Bogor, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengawal keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan berupaya menginformasikan secara transparan setiap aktivitas Pemilu demikian dikemukakan Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah. Hal tersebut disampaikan saat membuka pelatihan tentang implementasi keterbukaan informasi publik yang bekerjasama dengan Indonesia Parliamentary Center (IPC)  di Hotel Lorin Sentul-Kabupaten Bogor, Selasa (3/3), dengan peserta yang berasal dari sejumlah perwakilan  KPU Kabupaten/Kota di wilayah  Provinsi  DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.“Aspek penting mengawal adalah karena sudah ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik, seluruh data C1 masuk ke dalam website dan terinformasikan, hal tersebut sudah sangat transparan dan kedepannya dapat menjadi sebuah  mekanisme yang harus dijalankan,” ujar Ferry.Hal penting lainnya  bagi KPU  di seluruh tingkatan adalah, sebagai badan publik harus mengelola informasi secara lebih baik sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan juga berusaha terbuka dalam menyampaikan segala informasi ke masyarakat.  “Misalnya KPU sebagai badan publik harus menginformasikan mengenai setiap tahapan secara cepat dan tepat, hal tersebut perlu menjadi pedoman  dalam  setiap aktivitas KPU di setiap tingkatan. Selain itu  hal penting adalah kita tahu mekanisme substansi informasi  yang ada, diumumkan secara serta merta, berkala ataupun yang  dikecualikan,” jelas Ferry.“Upaya keterbukaan itu, kita harapkan juga  bukan hanya terjadi di Imam Bonjol (KPU RI-red), tapi juga terjadi di seluruh Satker KPU di seluruh Indonesia. Dalam konteks demokrasi, tuntutan partisipasi publik adalah jadi keniscayaan, maka KPU perlu jadi lokomotif untuk proses transparansi. Sekarang ini KPU sudah mulai, hal tersebut  hanya kewajiban untuk menyampaikan saja, tell the truth, right to know, tapi juga freedom of information,” tegas Ferry.(mtr/red. FOTO IPC)

Jakarta, kpu.go.id- Menunjuk Surat Sekjen KPU nomor 188/SJ/II/2015 perihal Seleksi Jabatan Sekretaris KPU Provinsi, bersama ini disampaikan ralat persyaratan umum calon peserta seleksi. Jika sebelumnya tercantum persyaratan "sedang menduduki jabatan Eselon II atau Eselon III minimal 2 (dua) tahun dengan memiliki pangkat Pembina Tingkat I (IV/b)", diralat menjadi "pernah/sedang menduduki jabatan Eselon II atau Eselon III minimal 2 (dua) tahun dengan memiliki pangkat Pembina Tingkat I (IV/b)". (dd)Surat Sekjen KPU RI Nomor : 333/SJ/III/2015 klik di sini

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar ujian sertifikasi ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI. Ujian tersebut dilaksanakan selama 2 (Dua) Hari (3 dan 4 Maret 2015), di Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kepemimpinan Aparatur Nasional Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat, (3/3).Sebelumnya, sebanyak 43 pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI telah mengikuti Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selama 4 (Empat) Hari (24-27 Februari 2015) di tempat yang sama.Kegiatan tersebut merupakan hasil tindak lanjut Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal KPU RI atas evaluasi pengadaan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 yang merekomendasikan untuk menambah personil yang memiliki sertifikat pengadaan.Karena dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Panitia Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, dan Pejabat Pengadaan harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.Komisioner KPU RI, Juri Ardiantoro menjelaskan, pemilu Indonesia merupakan kegiatan yang unik. Karena semua tahapan pemilu harus berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan, tidak bisa diundurkan dan dilaksanakan secara serentak oleh semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki hak pilih.“Pemilu Indonesia merupakan kegiatan yang unik, satu karena diselenggarakan secara serentak, kedua tahapan pemilihannya tidak bisa mundur, harus sesuai rencana,” tuturnya saat memberikan pengarahan kepada 43 peserta diklat, (26/2).Oleh karena itu, para peserta diklat diharapkan memahami peraturan yang berlaku dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa, terutama dalam proses pemenuhan kebutuhan logistik yang harus dipersiapkan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. (ris/red.)

Jakarta, kpu.go.id- Dalam tahapan pencalonan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan lakukan klarifikasi atas semua data kepengurusan partai politik peserta pemilu. “Nanti sebelum tahap pencalonan, kami ingin mendapatkan data kepengurusan partai politik yang terdaftar secara resmi di Kemenkum HAM,” tutur Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay, Senin (2/3).Ia menambahkan, untuk memenuhi prinsip keadilan, klarifikasi kepengurusan partai politik tersebut berlaku untuk semua partai peserta pemilu, tidak hanya partai politik yang tengah mengalami permasalahan dualisme kepengurusan.“Tidak hanya partai politik yang katakanlah punya permasalahan, tapi seluruh partai politik. Jadi yang terdaftar yang mana dengan kepengurusannya yang mana, itu yang akan menjadi pegangan KPU dalam bekerja,” lanjutnya dihadapan perwakilan DPP Partai Golkar hasil Munas XIII, Pekanbaru, Riau Tahun 2009, Idrus Marham dan Rambe Kamarul Zaman yang siang tadi mengunjungi Kantor KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta.Atas pernyataan tersebut, perwakilan DPP Partai Golkar hasil Munas XIII Riau, Idrus Marham menyampaikan bahwa KPU melakukan langkah yang bijak jika akan melakukan klarifikasi terhadap semua kepengurusan  partai.“Kami menghormati sikap KPU yang akan melakukan klarifikasi atas semua kepengurusan partai politik. Saya kira itu bagus, jadi tidak saja kepada partai politik yang dianggap bermasalah tetapi keseluruhan, saya kira itu langkah yang sangat bijak, dan kami apresiasi itu,” ujar Idrus.Sebelumnya, Idrus menyampaikan surat Menteri Hukum dan HAM tanggal 5 Februari 2015 yang masih mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil Munas XIII Riau Tahun 2009. Sehingga sampai dengan tahun 2015 kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau itu masih berhak menjalankan roda organisasi.“Sesuai surat Menteri Hukum dan HAM yang dikirimkan kepada kami pada 5 Februari 2015, kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas XIII, Riau Tahun 2009 masih terdaftar hingga 2015. Dengan demikian kami jelaskan kepada KPU yang melaksanakan roda organisasi adalah DPP Partai Golkar hasil Munas Riau. Sampai adanya putusan baru terkait dengan perselisihan kepengurusan Partai Golkar,” ujarnya.Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas berpendapat bahwa dualisme kepengurusan partai dapat menghambat proses pencalonan yang dilakukan oleh partai politik, karena dalam pencalonan, calon terpilih harus diajukan oleh kepengurusan yang sah.“Ini memang menjadi persoalan bagi partai kalau ada masalah seperti ini, karena untuk mencalonkan harus disetujui oleh orang yang tepat di dalam kepengurusan partai tersebut dan sekaligus periodenya masih berlaku. ini syarat yang penting dalam tahap pencalonan,” tuturnya.Mengenai dualisme kepengurusan partai Golkar tersebut, Idrus menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi jalannya pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang rencananya akan berlangsung secara serentak.“Dalam persoalan ini, baik kalah atau menang Partai Golkar berkomitmen untuk mengakomodasi semua pihak, sebagai partai dewasa, kami yakin persoalan intern ini tidak akan mengganggu jalannya proses pilkada,” tutur Idrus. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima perwakilan dari Majelis Rakyat Papua (MRP), terkait Peraturan KPU tentang Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (27/2) di Ruang Media Center KPU. (FOTO KPU/US/Hupmas)

Purwakarta, kpu.go.id- Jiwa kepemimpinan masyarakat Sunda kadang tersisih di kancah nasional, 15% atau 37 juta orang sunda dengan Aspek Demografis, Masyarakat Suku Sunda punya aspek yang besar dalam tantangan global dan menjaga identitas bangsa masuk dalam era keterbukaan demokrasi.Demikian diungkapkan oleh Komisioner KPU Pusat,Ferry Kurnia Rizkiansyah, dalam seminar bertema "Kepemimpinan Politik Ki Sunda” di Bale Swala Yudistira, Kantor Pemda Purwakarta, Rabu (25/02). Yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Purwakarta. Hadir pembicara lain Asep Samuh (Guru Besar Komunikasi UIN Bandung), H. Dadan Wildan (Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara), dan H.Oni Suwarman (Artis, Anggota DPD RI).Menurut Ferry, bagaimana Orang Sunda bertarung dalam tantangan globalisasi, dalam kancah nasional dan terlibat dalam kepemimpinan nasional, bagaimana tradisi aspek-aspek pola kepemimpinan dengan baik dan nilai-nilai kesundaan menjadi nilai universal serta menyosialisasikan nilai-nilai sunda dan masuk dalam multikulturalisme. “Kita juga tidak mau terkotak-kotakan jika dia Sunda dia tidak menyunda, bisa jadi dia bukan orang Sunda tapi dia bisa nyunda, kedepan bagaimana kita membangun masyarakat yang berpengetahuan dan bagaimana dalam era keterbukaan, era demokrasi dalam menghadapi tantangan tersebut,” ungkapnya.Selain itu Ferry mengatakan bagaimana nantinya kita melihat peta politik demokrasi untuk Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada bulan Desember nanti, kita sebagai orang sunda harus mampu mengawal dan mengawasi proses rekrutmen di partai politik dan keterlibatan kita dalam proses pemilukada, karena subjek demokrasi adalah masyarakat, akademisi kampus, mahasiswa juga mampu membuat proses pendidikan pemilih bagi menciptakan pemilih yang cerdas. Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, H. Dadan Wildan,M.Hum yang juga tokoh masyarakat Sunda mengungkapkan pengaruh kepemimpinan Ki Sunda dipengaruhi oleh ajaran agama (islam), kearifan lokal (adat), sistem demokrasi dan dinamika politik baru.“Potensi orang Sunda belum dimanfaatkan sepenuhnya. Potensi itu antara lain berupa fakta bahwa masyarakat Sunda sebagai etnis terbesar di Indonesia, keberagaman budaya, dan wilayah atau Tatar Sunda yang luas. Potensi orang Sunda sebenarnya sangat besar, buktinya dengan kemunculan kepemimpinan nasional Oto Iskandar Dinata. Oto berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia. Salah satunya mendorong Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan dan ada juga Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah. Sudah saatnya orang Sunda bangkit dan menjadikan kelemahan itu sebagai tantangan. Salah satunya dengan membangun kesadaran pribadi dan bersama memecahkan permasalahan yang ada,” katanya.“Orang sunda jangan menjadi penonton sejarah, namun harus menjadi pelaku sejarah,” ujar Ferry di depan para peserta Seminar yang dihadiri oleh mahasiswa dan tokoh masyarakat Purwakarta. (Tdy/red.FOTO KPU/Spt)