Berita Terkini

Pasuruan, kpu.go.id- Proses demokrasi di Indonesia itu harus dibangun atas dua hal, yaitu kejujuran dan keterbukaan. Hal tersebut juga harus diimplementasikan dalam aktivitas yang dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keterbukaan dan kebebasan informasi menjadi penting atas dasar lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Keterbukaan ini bukan lagi menjadi kewajiban, tetapi jika kita berkhitmat kepada demokrasi, keterbukaan itu menjadi penting. Secara implementasi, publik harus bisa terlibat dan berpartisipasi. Pemilu dalam tatanan pemerintahan harus bisa menjembatani antara government dan society, sehingga ada mekanisme yang harus dijalankan secara kelembagaan.Hal tersebut disampaikan oleh Anggota KPU RI Ferry Kurnia Riskiyansyah saat membuka acara Training Pejabat Pengelolaan Informasi dan Data (PPID) KPU Kabupaten/Kota dengan tema "Implementasi Keterbukaan Informasi di Lingkungan KPU" di Prigen, Pasuruan, 10-13 Maret 2015. Kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama KPU, IPC, dan KIPP ini diikuti oleh 21 orang dari Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur."Badan publik harus punya komitmen atas informasi publik. Publik harus tau dan berhak tau, tetapi ada mekanisme dalam institusi di dalamnya, termasuk kita sebagai penyelenggara pemilu. Kita harus menyamakan mekanisme-mekanisme penyampaian informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut mengingat menjadi penyelenggara pemilu itu seperti bekerja di akuarium, disoroti banyak pihak, sehingga kita harus menginformasikan secara luas aktivitas yang kita lakukan," papar Ferry.Pada Pemilu 2014, tambah Ferry, KPU menjadikan sistem data pemilih bagian terpenting yang diinformasikan. Kemudian Curiculum Vitae (CV) calon juga diinformasikan ke publik, dan yang terakhir uploading scan C1 yang bisa diakses publik. Meskipun perlu perbaikan-perbaikan ke depan, tetapi KPU sudah memulai keterbukaan itu, dan publik akan menilai itu. KPU mengupayakan kelembagaan penyelenggara pemilu bisa lebih kuat dan berwibawa, KPU yang lebih terbuka, ini yang harus diperankan.Ferry juga menjelaskan, KPU akan menetapkan Peraturan KPU tentang pedoman pelayanan informasi publik di lingkungan KPU. Peraturan ini akan menjadi rujukan dalam beraktifitas melayani permintaan informasi publik. Poin penting yang harus dipahami adalah jenis-jenis informasi yang akan disampaikan, seperti informasi yang dikecualikan, serta merta, tersedia setiap saat, dan berkala. Ferry juga berharap di setiap KPU di daerah mempunyai kios informasi di kantor masing-masing dan seluruh data informasi dapat ditampilkan di laman website KPU di daerah.Sementara itu, Rixon Nababan, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Provinsi Jawa Timur yang turut hadir dalam pembukaan training tersebut mengungkapkan bahwa masyarakat sebenarnya tidak peduli siapa yang menang, tetapi negara melalui KPU memfasilitasi masyarakat dalam memilih pemimpin. Fasilitasi tersebut menggunakan anggaran dan pajak yang rakyat berikan, sehingga KPU diharapkan menjadi fasilitator yang baik dalam memfasilitasi pemilu."Apresiasi luar biasa KIPP berikan kepada KPU yang mengeluarkan scan C1 dan bisa diakses publik. Hal tersebut tidak dilakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau semua dibuka, tidak akan ada fitnah, sehingga jika pemilu seperti 2014, maka pemilu selanjutnya akan lebih terbuka. Bahkan pemilu ke depan mungkin tidak perlu ada pemantau lagi, karena semua sudah terbuka," ujar Rixon. (Arf/red.FOTO KPU/Arf)

Jakarta, kpu.go.id - Kepala Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal KPU Purwoto Ruslan Hidayat (kanan) memeriksa kesehatan mata nya, menunggu di belakangnya Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas Supriatna (kiri), pada kegiatan Seminar Kesehatan dengan tema "Menjaga kesehatan mata agar tetap sehat bekerja." kegiatan diselenggarakan oleh Klinik Pratama Setjen KPU menghadirkan pembicara Dr. Andri Agus Syah, FPCO, FAAO, yak tak lain adalah dokter bidang Optometrist-Vision Rehabilitation Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di Ruang Sidang Utama gedung KPU, Selasa (10/3).

Tunis, kpu.go.id- Sebagai bentuk apresiasi kepada penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan piagam penghargaan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Tunisia di Kantor Kedutaan Besar Indonesia di Tunis, Tunisia, Sabtu, (7/3).Kepada anggota PPLN dan KPPSLN yang merupakan para pelajar migran tersebut, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada PPLN dan KPPSLN Tunisia yang telah membantu KPU dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 lalu. Ketua PPLN Tunisia, Sugianto melaporkan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Tunisia berjalan dengan aman dan lancar.Mengenai tingkat partisipasi pemilih, ia menyampaikan bahwa dalam pemilu legislatif di Tunisia, tingkat partisipasi pemilihnya sebesar 73 persen dari total 91 pemilih yang terdaftar, sedangkan dalam pemilu presiden dan wakil presiden mencapai 91 persen. (wahdi/red. FOTO KPU/wahdi/perencanaan)

Tunis, kpu.go.id- Dalam pertemuan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati Pemilu di Tunisia, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat madani dalam pemilu sangat penting, Jum’at, (6/3). “Di Indonesia, organisasi massa atau kelompok masyarakat madani telah ada sebelum Indonesia merdeka dengan dibentuknya Syarikat Islam, dalam perjalanan sejarah demokrasi bangsa Indonesia, masyarakat madani memiliki peran signifikan dalam membentuk negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Husni.Pertemuan tersebut merupakan insiatif dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tunisia atas permintaan LSM pemerhati Pemilu di Tunisia. LSM yang hadir dalam pertemuan itu adalah, Marshad Saheed dan Muraqibun. Dalam pengantarnya, Presiden Marshad Saheed, Madam Laela Bahrea menyampaikan bahwa pengalaman Indonesia dalam pemilu sangat penting untuk Tunisia, terutama dalam meningkatkan peran serta LSM dalam proses demokrasi.Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad, menekankan bahwa, pengawasan pemilu oleh Bawaslu di Indonesia telah disinergikan dengan LSM, sehingga jika ada indikasi pelanggaran dalam proses pemilu, LSM tersebut dapat menyampaikan laporannya kepada Bawaslu  untuk ditindaklanjuti.“Pengawasan pemilu oleh Bawaslu di Indonesia telah disinergikan dengan LSM. Atas hubungan yang sinergis tersebut, proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sesuai asas penyelenggaraan pemilu. Jadi apabila ada pelanggaran, LSM tersebut bisa menyampaikan laporannya kepada Bawaslu,  dan Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut,” ujarnya.Dalam pertemuan tersebut, LSM penggiat pemilu di Tunisia berharap agar Indonesia terus memberikan dukungan dalam bentuk sharing pengetahuan dan pengalaman dalam bidang kepemiluan terutama bagi LSM, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di Tunisia. (wahdi/red. FOTO KPU/wahdi/perencanaan)

Tunis, kpu.go.id- Dalam pertemuan bilateral yang bertajuk Forum Demokrasi Ketiga RI - Tunisia: Bilateral Dialogue On Regional Election, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Melalui Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik berbagi pengalaman dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) Tunisia, Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE), Jum’at, (06/03). Pertemuan tersebut merupakan salah satu upaya Indonesia melalui Perwakilan RI di Tunisia untuk membantu proses demokratisasi Tunisia pasca berakhirnya pemerintahan Presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali Tahun 2011.Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad, dan Duta Besar RI untuk Republik Tunisia, Ronny P. Yuliantoro diterima oleh Wakil Ketua ISIE, Mourad Ben Mouelli, Komisioner ISIE, Riadh Bouhouchi, Nabil Baffoun, Lamia Zargouni, dan Anouar Ben Hassen. Dalam penjelasannya, Husni menyampaikan bahwa Indonesia telah melewati transisi demokrasi yang saat ini sedang dialami Tunisia. Proses transisi tersebut didukung oleh penyelenggara pemilu yang independen.“Penyelenggara pemilu di Indonesia bersifat independen, Tidak berada di bawah salah satu pilar negara, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif dan bertugas menyelenggarakan pemilu baik legislatif, presiden maupun pemilihan kepala daerah,” tuturnya.Atas penggunaan sistem aplikasi dalam proses pemutakhiran data pemilih, ISIE sangat tertarik dengan kinerja KPU dan lembaga terkait dalam mengelola data pemilih yang jumlahnya lebih dari 190 juta Warga Negara Indonesia. Hal tersebut merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan pemilih di Tunisia yang sebesar 5,5 juta. ISIE yang tahun ini telah menggelar pemilu legislatif dan pemilu presiden menilai, Indonesia telah matang dalam berdemokrasi. Untuk itu ISIE berharap, KPU dan ISIE dapat terus berbagi pengalaman kepemiluan, sehingga Tunisia dapat melewati proses transisi kepemimpinan secara demokratis. (wahdi/red. FOTO KPU/wahdi/perencanaan)

Jakarta, kpu.go.id- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) merupakan prioritas bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Dalam mewujudkan hal itu, KPU bekerja sama dengan Electoral Research Institute (ERI) untuk memberikan analisa kebutuhan guna tingkatkan tata kelola pemilu yang berkualitas, Jum’at (6/3).Dalam diskusi yang dilakukan di ruang rapat lantai 2, Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29 ERI menyampaikan analisa awal hasil wawancara dengan para Komisioner KPU. Analisa tersebut nantinya akan dijadikan bahan riset untuk memberikan rekomendasi akan kebutuhan KPU untuk memperkuat organisasi dan tata kelola penyelenggaraan pemilu.Perwakilan ERI, Sri Nuryanti menyampaikan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu menghadapi dua tantangan utama, yaitu pertama dukungan penguatan kapasitas dan manajemen adminsitratif terhadap jajaran KPU, dan kedua adalah peningkatan kualitas tata kelola penyelenggara pemilu. “Secara umum ada dua kategori tantangan yang dihadapi oleh KPU, yaitu pertama dukungan penguatan kapasitas dan manajemen adminsitratif terhadap jajaran KPU, dan kedua adalah peningkatan kualitas tata kelola penyelenggara pemilu,” tutur komisioner KPU RI periode 2007-2012 itu.Menurut ERI, kedua permasalahan yang ada di KPU selama ini terjadi disebabkan antara lain adalah kapasitas SDM (sumber daya Manusia) KPU, yang belum memadai, serta belum adanya proses penyelenggaraan pemilu yang mudah, sederhana, transparan, akuntabel, dan memiliki tingkat akurasi yang tinggiTerkait dengan analisa yang disampaikan oleh ERI, Komisioner KPU RI, Arief Budiman menyampaikan bahwa alokasi anggaran menjadi salah satu persoalan yang dihadapi KPU. Arief memberikan contoh pada Pemilu Tahun 2014 kemarin, KPU menghadapi kendala saat akan melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada badan penyelenggara ad hoc di tingkat PPK dan PPS.Saat itu alokasi anggaran bimtek hanya dapat mengakomodir satu anggota PPK. Menurut KPU jumlah tersebut dinilai kurang maksimal untuk dapat menyerap semua informasi berkaitan dengan tata cara pemungutan dan penghitungan suara.Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay tidak memungkiri bahwa penyelenggara pemilu menghadapi banyak persoalan yang tidak mungkin dapat dipecahkan sendiri oleh KPU. Untuk itu ia berharap ERI dan lembaga independen lainnya dapat membantu KPU dengan menyusun kajian berdasarkan fakta untuk pemilu di Indonesia yang lebih baik. (ajg/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)