Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI gelar buka bersama puasa Ramadhan 1436 Hijriah bersama dengan saksi partai politik (parpol) Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, Komisioner Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, dan Nasrullah, serta jurnalis media massa, Selasa (30/6).Sebelumnya di Media Center, KPU dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta Pusat Pendidikan Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) juga telah lakukan diskusi dengan media untuk membahas perkembangan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. (TEKS/ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id-  Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengungkapkan bahwa sekarang ini KPU sedang melakukan verifikasi administrasi dan faktual untuk bakal calon (balon) perseorangan dalam Pilkada serentak tahun 2015, hal ini perlu dilakukan agar menghasilkan calon perseorangan yang terjamin kredibilitasnya, Selasa (30/6)."Jadi calon perseorangan harus dicek kebenarannya, dan ini menjadi penting untuk dikawal bersama untuk dapat menghasilkan calon yang kredibel." ujar Ferry dalam diskusi pers dengan tema Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Media Center KPU RI. Hadir sebagai narasumber Titi Angraeni Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Sri Budi Eko Wardani Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI). Ferry menambahkan, untuk sosialisasi, KPU akan mengupayakan bagaimana masyarakat harus aktif dalam seluruh proses tahapan."Untuk sosialisasi, bagaimana agar masyarakat tidak hanya aktif melakukan pencoblosan, tetapi harus dapat aktif dan mengawal seluruh tahapan," tutur Ferry.Sejalan dengan Ferry, Dhani menambahkan bahwa sosialisasi perlu dilakukan secara masif dan bukan hanya sosialisasi kepada pemilih tetapi sosialisasi kepada penyelenggara pemilu."Penyelenggara sampai tingkat bawah harus disosialisasikan tentang undang-undang dan semua ketentuan pendukungnya, jangan sampai ada error. dan untuk masyarakat, KPU perlu mendorong agar masyarakat mau untuk bisa untuk memantau penyelenggaraan Pilkada serentak," tutup Dani. (ajg/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Sehubungan dengan pelaksanaan riset tentang partisipasi masyarakat, diminta kepada seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh agar segera menyerahkan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Riset di setiap Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing kepada Sekretariat Jenderal KPU, Up. Bagian Bina Partisipasi Masyarakat, Biro Teknis dan Hupmas melalui alamat email : parmaskpuri@gmail.com.Laporan perkembangan riset tersebut harus memuat tentang pembagian tema riset, perkembangan pelaksanaan riset dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan riset.Selengkapnya Surat KPU Nomor : 324/KPU/VI/2015 klik di sini

Jakarta, kpu.go.id- Sehubungan dengan pemantauan, survei, jajak pendapat dan penghitungan cepat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diminta kepada seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan untuk segera membuka pendaftaran bagi Lembaga Pemantau, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan di Satker masing-masing. (dd)Selengkapnya Surat KPU Nomor: 291/KPU/VI/2015 klik di sini

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melibatkan 13 (Tiga Belas) ahli yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bidang sosial dan politik (sospol), bidang hukum dan bidang finansial untuk mengkaji layak atau tidaknya IT dalam proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), Selasa (30/6).Ketiga belas pakar tersebut akan dibagi menjadi 4 bidang yang masing-masing akan mengkaji melalui kacamata IT, sospol, hukum, dan finansial. Tim kajian tersebut antara lain:Tim Kajian Bidang ITWidijanto S. Nugroho (Universitas Indonesia/UI)Setyadi Yazid (Pusilkom UI)Wahyu C. Wibowo (Pusilkom UI)Ary Setiyadi (Institut Teknologi Bandung/ITB)Faisol Baabulah (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT)Tim Kajian Bidang SospolRamlan Surbakti (Guru Besar Universitas Airlangga/Unair)Syamsuddin Harris (Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI)Didik Supriyanto (Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi/Perludem)Tim Kajian Bidang HukumAnna Erliyana (Guru Besar Hukum Kenegaraan UI)Hamdan Zoelva (Ketua MK Periode 2013-2015)Tim Kajian Bidang FinansialWariki Sutikno (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas)Askolani (Dirjen Anggaran Kemenkeu)Yenni Sucipto (Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi dan Anggaran/Fitra)Selain mengkaji penerapan solusi TIK pada proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilu dan pilkada, Tim kajian itu juga akan memberi rekomendasi penerapan TIK kepada KPU atas pelaksanaan pemilu dan pilkada sesuai dengan kebutuhan.Menurut Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay, untuk menerapkan IT dalam pemilu, KPU berusaha melibatkan semua pihak. Ia berharap dengan penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini, tim kajian tersebut bisa merumuskan isu strategis penerapan IT dalam pemilu.“Kita mau merangkul semua dalam jangka pendek ini, dengan adanya pilkada ini kita bisa memanfaatkan apapun hasil kajian kita, model seperti apa yang akan kita terapkan selain proses scanning C1,” tutur Hadar.Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menambahkan bahwa gagasan penggunaan IT dalam pemilu sejatinya sudah mengemuka selepas Tahun 1999. Bahkan KPU telah menyusun perencanaan penerapan IT pada tahun 2003, namun prakarsa tersebut berhenti ditengah jalan.“Diskusi penerapan IT sudah cukup panjang, mungkin paska pemilu 1999 sudah cukup massif, dari catatan KPU itu sudah digagas pada 2003, KPU sudah membuat grand design namun kemudian terputus,” terang Husni.Mengenai pendekatan IT, sospol, hukum, dan finansial yang dijadikan pendekatan oleh KPU, Husni berharap hal itu cukup untuk memotret kebutuhan pengembangan IT dalam pemilu dan pilkada di Indonesia.“Minimal dengan empat pendekatan perspektif ini, kita bisa mencuplik secara utuh kebutuhan kita tentang pengembangan IT ini,” lanjutnya.Rapat perdana tersebut akan dilakukan kembali secara rutin 2 (dua) minggu sekali hingga November mendatang untuk mendiskusikan progres dan pola yang dihasilkan dari pembahasan tim penerapan IT tersebut. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id -Pada awal  bulan  Juni  2015 yang lalu,  Sekretariat Jenderal  Komisi Pemilihan Umum  (KPU)  RI telah mengirimkan 14 orang Calon  Pegawai  Negeri  Sipil (CPNS) Golongan II sebagai peserta untuk mengikuti diklat prajabatan yang bertempat di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial di Jalan Margaguna No. 1, Radio Dalam Jakarta Selatan.  Peserta diklat bergabung dalam satu kelas dengan peserta yangberasal dari beberapa instansi lain seperti Kemensos, Lemhannas, dan Bawaslu. Jumlah seluruh peserta diklat yang diselenggarakan oleh Kemensos sebanyak 39 orang.Diklat prajabatan yang saat ini sedang berjalan berbeda dengan diklat prajabatan tahun-tahun sebelumnya. Diklat tahun ini diselenggarakan dengan pola baru sesuai Peraturan Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara  (Perkalan)  Nomor: 39  Tahun  2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil  Golongan I  dan II.  Pembaruan diklat  prajabatan  ditandai  dengan  menggunakan sistem klasikal (on campus) dan non klasikal (off campus).Selama tahapan on campus, yang telah dilakukan dari 2–16 Juni di Pusdiklat Kemensos,peserta dibimbing oleh Coach yang merupakan Widyaiswara. Peserta diharapkan dapat menginternalisasikan  nilai-nilai dan  kode  etik  PNS dengan  menggunakan  sistem pembelajaran ANEKA, yang merupakan akronim dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Nilai-nilai yang ingin dibangun dalam diklatprajabatan adalah nilai kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional. Sedangkan  pada  tahapan  off  campus yang  saat  ini  sedang  berlangsung,  peserta dibimbing oleh Atasan Langsung yang berperan sebagai  Mentor.  Peserta  diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai  dan kode etik PNS yang telah dipelajari selama campus tersebut, melalui kegiatan dan tugas sehari-hari di tempat tugas atau tempat magang  (bagi  peserta  yang tempat  tugasnya  jauh  dari tempat  diklat).   Tahapan  off campus berlangsung dari 17 Juni s.d. 1 Juli 2015 dan pada tanggal 2 Juli peserta harus kembali melapor ke Pusdiklat Kemensos untuk kemudian mengikuti seminar evaluasi pada  tanggal  3  Juli  2015  di  Pusdiklat  Kemensos.  Pada  seminar  evaluasi  tersebut,peserta mempresentasikan hasil aktualisasi di hadapan  Coach dan Mentor.  (sriyanthi pasaribu/red. FOTO KPU/sriyanti pasaribu)