Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi meraih peringkat II sebagai Lembaga Non Struktural yang berkomitmen memberikan akses informasi kepada masyarakat luas, Selasa (15/12).Penghargaan tersebut secara langsung diberikan oleh Presiden RI, Joko Widodo kepada Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.Kali pertama mengikuti ajang tersebut, KPU berhasil menyabet peringkat II, diatas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan dibawah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Dengan penganugerahan itu, tahun ini KPU memperoleh tiga penghargaan dari Kementerian/ lembaga Negara. Sebelumnya, pada Mei lalu KPU menerima penghargaan dari Menteri Keuangan, Bambang Brojonegoro atas peran serta KPU dalam memberikan data dan informasi perpajakan serta membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dirjen Pajak (berita terkait).Sedangkan pada 3 Desember lalu KPU menerima penghargaan dari Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa dalam kategori upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, khususnya dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sejak Pemilihan Umum 2004 (berita terkait).Pemeringkatan tersebut semakin membuktikan bahwa KPU merupakan badan publik yang transparan kepada masyarakat, sekaligus sebagai mitra pemerintah yang mampu menyukseskan program-program dari kementerian/lembaga negara RI.Menurut Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Sigit Joyowardono, keberhasilan ini bukan hanya keberhasilan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU sebagai frontliner, tetapi juga keberhasilan fitur-fitur KPU berbasis teknologi informasi seperti SITUNG, SITAP, SILON, SILOG dan program lain untuk mendekatkan KPU kepada masyarakat.“Meski dibelakang layar yang tidak secara fisik berada di pelayanan, tapi SITUNG, SITAP, dan aplikasi lain juga memberi andil dalam pencapaian ini. Saya harap kedepan kita semua bisa ikut berjuang dan bersama-sama menyediakan informasi yang dikuasai oleh masing-masing biro untuk publikasi kepada publik,” tuturnya.Anggota KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah ingin pencapaian tersebut dijadikan penyemangat bagi satker KPU di nusantara sehingga memiliki pola pikir yang sama, yaitu transparansi kepada publik.“Selamat untuk kita, saya ingin, kita dari Imam Bonjol sampai ke tiap satker memiliki pola pikir yang sama. Sekali lagi selamat, semoga kedepan lebih bagus, lebih terbuka ke publik, dan di internal semakin lebih terbuka,” kata Ferry.Tahun ini Komisi Informasi Pusat (KIP) membagi pemeringkatan tersebut menjadi 7 (Tujuh) kategori, diantaranya: (1) Kategori Badan Publik (BP) Perguruan Tinggi Negeri; (2) Kategori BP BUMN; (3) Kategori BP Lembaga Non Struktural; (4) Kategori BP Lembaga Negara; (5) Kategori BP Pemerintah Provinsi; (6) Kategori BP Kementerian; dan (7) Kategori Partai Politik Nasional. Berikut merupakan daftar 10 besar masing-masing kategori penerima penghargaan (klik di sini) (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Banjarmasin, kpu.go.id – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banjarmasin Timur hari ini (13/10) menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin. Bertempat di aula Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur, kegiatan rapat pleno rekapitulasi tersebut dimulai pukul 16.00 waktu setempat.Kegiatan rekapitulasi penghitungan suara pada PPK Banjarmasin Timur hari ini sebelumnya diawali dengan rekapitulasi penghitungan suara pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Kuripan. Keterlambatan proses ini sendiri dikarenanya adanya satu Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu TPS 21, yang harus melakukan pemungutan suara ulang pada hari yang sama. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ida Budhiati, yang berkesempatan hadir pada acara tersebut, turut memantau jalanya proses rekapitulasi sampai selesai dengan didampingi Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan, DR Samahuddin, S.IP, M.Si dan Dra. Hj. Masyitah Umar M.Hum. beserta Ketua dan dua Anggota KPU Kota Banjarmasin Bambang Budiyanto Joko Nugroho, dan Siti Hamidah.Secara umum, pelaksanaan rekapitulasi berjalan cukup tertib. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan saksi dari masing-masing pasangan calon tampak hadir, kecuali saksi dari pasangan calon nomor urut 1 pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang tidak menghadirkan saksi tetapi telah memberikan surat keterangan secara resmi. Tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi dari para saksi yang hadir.Dengan selesainya kegiatan rekapitulasi penghitungan suara pada PPK Banjarmasin Timur, maka seluruh PPK di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sudah menyelesaikan proses rekapitulasi tingkat PPK. Selanjutnya, kegiatan rekapitulasi penghitungan suara akan diselenggarakan di tingkat KPU Kabupaten/Kota. (rit/red. FOTO KPU/ajg/Hupmas) 

Banjarmasin, kpu.go.id – Tahapan pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin belum berakhir. Hari ini (13/12), masih ada satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang melakukan proses pemungutan suara.Tempat Pemungutan Suara 21 yang berlokasi di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur menjadi satu-satunya TPS yang melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ida Budhiati berkesempatan melakukan supervisi dan monitoring pada pelaksanaan PSU tersebut. Pemungutan Suara Ulang dilakukan disebabkan karena ditemukan adanya pemilih yang tidak sesuai dengan domisili, melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember kemarin. Ida Budhiati, menyikapi pertanyaan apakah ada proses hukum dalam hal ini, menjelaskan secara administratif harus dilakukan proses PSU dan KPU selaku penyelenggara sudah memfasilitasi.Ida menambahkan menyangkut pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang, baik di Provinsi Kalimantan Selatan maupun di daerah-daerah lain, secara keseluruhan berjalan cukup lancar dan aman.  “Jalannya pelaksanaan PSU yang lancar ini tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pemangku kepentingan, termasuk jajaran pemerintahan daerah dan masyarakat.”jelasnya.Sejalan dengan Ida, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Samahuddin mengukapkan pelaksanaan PSU kali ini tergolong lancar dan masyarakat pun masih antusias dengan pelaksanaan PSU “Antusiasme masyarakat dalam pemungutan suara ulang ini masih cukup tinggi, walaupun dilaksanakan pada hari libur, karena kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mendatangi rumah-rumah untuk memberitahu pelaksanaan pemungutan suara ulang ini,”tutupnya.(ajg/rit/red.FOTO KPU/rit/Hupmas) 

Cilegon,kpu.go.id- Tahap pencoblosan pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) telah berlangsung, Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Cilegon telah selesai melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon pada hari sabtu (12/12) hasil rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon.Sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU Kota Cilegon sebanyak 295.445 jiwa yang tersebar di 632 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 8 kecamatan. 8 kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Citangkil, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Gerogol, Kecamatan Jombang, Kecamatan Pulomerak, dan Kecamatan Purwakarta serta 47 kelurahan. “Kondisi di Kecamatan Cilegon sangat kondusif pada saat hari H pencoblosan dan penghitungan suara serta tingkat partisipasi masyarakat yang mencapai 70% melebihi waktu pilpres dan pileg” ujar Muslimin Ketua PPK Kecamatan Cilegon.Dari hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, pasangan calon (Paslon) nomor urut  1 (satu) H. Sudarmana dan H. Marfi Fahzan S, SH memperoleh 39538 suara atau 22,64% dan Paslon nomor urut 2 (dua) DR. H. Tb. Iman Ariyadi dan Drs. H. Edi Ariadi meraup 135204 suara atau sebesar 77,36%, hasil tersebut berdasarkan dari jumlah surat suara sah seluruh paslon sebanyak 174742 suara.Walaupun hanya dihadiri 1 (satu) saksi di Kecamatan Purwakarta “Potensi gugatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon ini tidak ada” ungkap Samudi Ketua PPK Kecamatan Purwakarta.(rk/red.FOTO.HumasKPU)

Pangandaran, kpu.go.id- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, ferry Kurnia Rizkiyansyah mengingatkan jajarannya di KPU Kabupaten Pangandaran untuk selalu mengedepankan integritas dan profesionalitas dan independensi pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. Menurut Ferry, sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Pangandaran bisa disetarakan dengan daerah lainnya bahkan melebihi untuk keberhasilan sebagai penyelenggara. Salah satu indikator adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat disana yang mencapai 78,04% pada Pilkada ini.“Kawan-kawan di Pangandaran telah membuktikan hasil kerja nya dengan pencapaian partisipasi masyarakat 78,04%,” ungkap Ferry. Ferry menerangkan, tingkat partisipasi di Pangandaran di tengarai tertinggi di Provinsi Jawa Barat dan bahkan relatif tinggi secara Nasional, namun semua terjawab saat nanti semua daerah selesai melakukan penghitungan resmi di tingkatannya. Menurutnya hasil tersebut patut diberikan apresiasi mengingat banyaknya keraguan dan dinamika yang terjadi pada proses tahapan Pilkada di Kabupaten Pangandaran. Mulai dari penilaiannya sebagai daerah baru yang belum lama terbentuk sampai dengan dinamika yang timbul saat seleksi komisioner di wilayah tersebut."Ini (KPU Kabupaten Pangandaran-red)) patut di apresiasi, mengingat banyaknya dinamika yang terjadi pada proses tahapan di Pangandaran,"jelasnya, bahkan sempat terjadi keraguan terhadap penyelenggara, tapi itu semua tertepis saat melihat kinerja mereka saat ini, imbuhnya.Oleh karenanya Ferry mengharapkan, kepada KPU Pangandaran untuk tetap menjaga integritas dan profesionalitas semua Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada disana.Profesionalitas dan integritas dimaksud, yakni dengan melakukan penempatan SDM yang ada sesuai dengan keahliannya serta tidak memandang darimana pegawai itu berasal, mengingat dari 29 orang SDM yang ada, hanya 4 orang yang merupakan pegawai asli KPU."Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal serius yang perlu di perhatikan, jangan pernah memisahkan mana organik KPU (pegawai asli) dengan yang bukan, sebab saat seseorang sudah masuk ke dalam KPU maka semua harus mempunyai visi dan misi yang sama," terang nya.Selain itu, ia pun menegaskan, agar tiap personil yang ada di KPU Pangandaran untuk memiliki kompetensi dasar mengenai siklus maupun dinamika kepemiluan yang sama. "Saya berharap semua yang ada disini mempunyai kompetensi yang sama mengenai kepemiluan, mulai dari komisioner sampai dengan office boy," ujar FerrySedangkan, ketua KPU Kabupaten Pangandaran Wiyono Budi Santoso membenarkan hal tersebut, banyak pihak yang sempat meragukan kompetensi maupun kapabilitas penyelenggara, akan tetapi tidak membuatnya berkecil hati, sebab hal tersebut akan dijadikannya sebagai penyemangat dirinya, hingga proses akhir dari pilkada ini yang akan menjawabnya."Banyak yang menanyakan tentang kapabilitas kami dan terkait dengan pertanyaan tersebut, Kami hanya berkata bahwa kami akan menjawabnya dengan kinerja kami," ungkap Wiyono.           Sampai saat ini proses scan C1 di kabupaten pangandaran sudah 100%, kabupaten dengan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 308.663 jiwa yang tersebar pada 672 TPS di 10 kecamatan, tinggal menyisakan 2 kecamatan lagi untuk proses penghitungan manual di tingkat kecamatan menggunakan aplikasi Sistem Penghitungan Suara (SITUNG) dan diperkirakan selesai hari ini (Sabtu, 12/12).Selain melakukan pemantauan di Kabupaten Pangandaran, Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang juga mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat juga menyempatkan diri memantau wilayah Karawang Barat, Karawang Timur, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya.Hasil pemantauan secara keseluruhan, daerah di Provinsi Jawa Barat relatif lebih baik, meskipun di beberapa daerah seperti Kabupaten Cianjur ditemui beberapa kendala, meski demikian Ferry berharap segala masalah yang terjadi dapat diselesaikan pada tingkatannya sehingga tidak perlu harus naik ke tingkatan di atasnya.“Dari hasil pantauan saya, Jawa Barat pada umumnya relatif lebih baik, saya berharap segala dinamika yang muncul dapat diselesaikan di tingkatannya, apabila hal tersebut terkait soal rekapitulasi maka bisa diselesaikan saat pleno rekpitulasi di kecamatan, sehingga tidak perlu menunggu naik sampai kabupaten/kota,” tutup Ferry.(shr/dam.FOTO.HumasKPU/dam)Pantau Pilkada Kabupaten Pangandaran melalui aplikasi SITUNG disini

Karawang, kpu.go.id- Pasca dilakukannya pemungutan suara pada 9 desember, 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan dan jadwal Pilkada, tanggal 10 – 16 Desember  ini mulai memasuki proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, turun ke lapangan,tepatnya di Kabupaten Karawang, guna memastikan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan berjalan sesuai dengan tahapan dan aturan yang berlaku. Seperti diketahui, pada Pilkada 2015 proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak dilakukan di Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan, tetapi langsung di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).Kecamatan yang menjadi target mantan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat ini meliputi Karawang Barat dan Timur. Dalam tinjauannya, pelaksanaan di dua kecamatan berjalan secara aman, lancar dan kondusif. Proses rekapitulasi juga dihadiri oleh saksi dari pasangan calon dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).Pada kesempatan yang sama, Ferry juga memantau langsung proses pindai formulir hasil penghitungan Suara di TPS (Form C1) dan input data yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karawang, Jl. By pass Tanjung Pura. Hasil dari pindai tersebut dapat dilihat langsung oleh masyarakat secara on-line dengan alamat https://pilkada2015.kpu.go.id. KPU RI mempunyai tekat untuk menyelenggarakan Pilkada yang transparan dan akuntabel dengan menampilkan seluruh hasil penghitungan suara di TPS."Pastikan aktifitas pindai dan input hasil form C1 sesuai dengan SOP yang ada," ujar Ferry dihadapan petugas operator Sistem Informasi Penghitungan (Situng).Sementara itu, menurut keterangan komisioner KPU Kabupaten Karawang  Divisi Teknis Pemilu, Asep Sugiarto, hingga  siang ini  proses pindai formulir C1 sudah mencapai lebih dari 70 persen."Dari total 2.628 TPS, 2.000 lebih form C1 berhasil kami scan (pindai-red), kami berharap malam ini bisa mencapai keseluruhan TPS, sehingga hasilnya dapat diketahui oleh masyarakat," jelas Asep.Ia mengaku, dari 30 kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Karawang, sebanyak 6 kecamatan telah selesai melakukan proses rekapitulasi pada Kamis (10/11) kemarin. Sedangkan untuk 24 kecamatan sisanya, rekapitulasi dilakukan hari ini."Sampai saat ini belum ada kejadian khusus. Saya juga berharap proses ini dapat berjalan dengan aman dan lancar, serta dapat selesai sesuai dengan tahapan yang ada" harapnya.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten yang merupakan sentra penghasil beras ini diikuti oleh enam pasangan calon (paslon), diantaranya, paslon Nace Permana - Hj. Yenih, Paslon Akhmad Marzuki-Dedy Suwandi Gumelar, paslon Cellica Nurrachadiana - Ahmad Zamakhsari, paslon Daday Hudaya-Edy Yusuf HS, paslon Nanan Taryana-Asep Agustian, serta paslon Saan Mustopa-Iman Soemantri. (ook/red. FOTO: ook/humas)