Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id- Dengan berakhirnya semester I tahun anggaran 2015, dan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat koordinasi (rakor) penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara (BMN) tingkat lembaga tahun 2015 periode semester I, Senin (3/8).“KPU sebagai salah satu entitas pelaporan, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan, secara periodik (dua kali dalam satu tahun) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik.Penyusunan laporan keuangan lembaga negara semester I tahun 2015, harus disampaikan kepada Menteri Keuangan, paling lambat 10 Agustus 2015 harus menyampaikan laporan keuangan kementerian keuangan.Husni mengingatkan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan laporan keuangan KPU Tahun 2014, bahwa laporan keuangan KPU masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).Selain bayang-bayang WDP pada tahun 2014, KPU di tahun 2015 menghadapi tantangan yakni dengan diadakannya Pilkada serentak yang akan menambah pagu anggaran dari dana hibah pilkada pada 269 satuan kerja (satker) KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota.“Pemberian dana hibah pilkada dimaksud akan berimplikasi pada penatausahan dana hibah itu dan memperngaruhi pencatatan laporan keuangan,” tutur Husni di hadapan 165 peserta rakor.Untuk membenahi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, KPU melakukan berbagai langkah dengan melakukan koordinasi dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.Sejalan dengan Husni, Kepala Biro Keuangan Nanang Priyatna berharap dengan dilakukannya konsolidasi dan koordinasi secara berkala, laporan keuangan KPU dari tahun ke tahun akan meningkat.“Harapannya dengan selalu melakukan konsolidasi dan koordinasi, laporan keuangan kualitasnya meningkat, semoga di tahun 2015 KPU bisa memperoleh opini laporan wajar tanpa pengecualian (WTP),” tutur Nanang (ajg/red.FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta kpu.go.id- Kesekretariatan Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, menfasilitasi kenaikan pangkat para pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU dan Sekretariat KPU Provinsi  melalui penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) Tahun 2015, hari Senin (3/8) bertempat di Gedung KPU RI Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa setiap Pegawai  Negeri Sipil (PNS) yang akan naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi wajib menempuh dan lulus ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali ditentukan lain dalam PP atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.Ujian ini dilaksanakan dengan maksud agar manajemen kepegawaian dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan ujian ini, penilaian dilakukan secara obyektif didasarkan pada azas kompetensi, yang tujuannya agar output dari kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Prinsipnya sesuai dengan semangat yang diusung dalam PP 12 Tahun 2002, bahwa kenaikan pangkat adalah salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian PNS kepada negara serta harus mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaan.    Pelaksanaan ujian dinas dan UKPPI mencakup banyak hal, diantaranya, UKPPI Tingkat III yang terdiri dari (S1, S2, S3), dan UKPPI Tingkat II yang terdiri dari (D III), UKPPI Tinkat I (SLTP,SLTA). Jumlah peserta  ujian dinas dan UKPPI Tahun 2015 seluruhnya berjumlah 55 peserta, ini terdiri dari para pegawai di Sekretariat KPU Provinsi Banten untuk UKPPI Tingkat III (S1) sebanyak tiga orang; Provinsi DKI Jakarta UKPPI Tingkat II satu orang, ujian dinas Tingkat I lima orang; Provinisi Kalimantan Barat UKPPI Tingkat III (S1) satu orang, ujian dinas Tingkat I dua orang dan untuk Setjen KPU UKPPI Tingkat III (S1) 3 orang, UKPPI Tingkat III (S2) satu  orang, Ujian Dinas Tingkat I 36 orang dan Ujian Dinas Tingkat II tiga orang. Ujian dinas dan UKPPI dilaksanakan satu hari sejak pukul 08.30-14.30 untuk UKPPI Tingkat II yang terdiri dari D III, dan UKPPI Tingkat I (SLTP,SLTA). Sedangkan pukul 08.30-15.30 UKPPI Tingkat III yang terdiri dari S1, S2, dan S3. Bagi peserta UKPPI Tingkat III yang terdiri dari S1, S2, dan S3 dan ujian dinas Tingkat II, dalam ujiannya tidak hanya ujian tertulis, tetapi juga menjalani test wawancara, materi wawancaranya sesuai dengan karya tulis yang dibuat peserta itu sendiri. (dosen/red.FOTO KPU/dosen/Hupmas)     

Pendaftaran pasangan calon berlangsung di 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten, telah dilaksanakan secara serentak oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 26 s.d 28 Juli 2015.Mulai hari ini sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015 pendaftaran dibuka kembali di 13 daerah yaitu Kab. Asahan, Kab. Serang, Kab. Tasikmalaya, Kab. Purbalingga, Kota Surabaya, Kab. Pacitan, Kab. Blitar, Kota Mataram, Kab. Timur Tengah Utara, Kota Samarinda, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, yang pada masa pendaftaran yang lalu hanya terdapat kurang dari 2 pasangan calon yang diterima pendaftarannya, bahkan di Kab. Bolaang Mongondow Timur tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar. Selanjutnya, pada hari pertama masa penambahan pendaftaran terdapat hanya 1 pasangan calon yang diterima pendaftaranya yakni di Kabupaten Serang, Banten.Dari 269 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, terdapat 1 daerah  (0,37%) yang tidak ada pasangan calon yang mendaftar, 11 daerah (4,09%) dengan 1 pasangan calon, 82 daerah (30,48%) dengan 2 pasangan calon, 148 daerah (55,02%) dengan 3-4 pasangan calon, 23 daerah (8,55%) dengan 5-6 pasangan calon, dan 4 daerah (1,49%) dengan lebih dari 6 pasangan calon. Jumlah Pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diterima pendaftarannya adalah sebagai berikut: klik disinicatatan : berdasarkan hasil rekapitulasi per tanggal 1 Agustus 2015 pukul 19.30 WIB

Jakarta, kpu.go.id- Berkenaan dengan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disampaikan sebagai berikut:Surat KPU Nomor 416/KPU/2015 klik disini

1. Pendaftaran pasangan calon berlangsung di 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten, telah dilaksanakan secara serentak oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 26 s.d 28 Juli 2015.2. Dari 269 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, terdapat 1 daerah  (0,37%) yang tidak ada pasangan calon yang mendaftar, 12 daerah (4,46%) dengan 1 pasangan calon, 79 daerah (29,37%) dengan 2 pasangan calon, 3-148 daerah (55,02%) dengan 4 pasangan calon, 24 daerah (8,92%) dengan 5-6 pasangan calon, dan 5 daerah (1,86%) dengan lebih dari 6 pasangan calon.3. Jumlah Pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diterima pendaftarannya adalah sebagai berikut, klik disiniCatatan: berdasarkan hasil rekapitulasi per tanggal 31 Juli 2015 pukul 20.30 WIB

Jakarta, kpu.go.id-  Berikut disampaikan Surat Edaran Ketua KPU :1. SE Nomor 409 perihal Sistem Informasi Tahapan Penyelenggaraan Pilkada klik disini2. SE Nomor 410 perihal pendaftaran lanjutan tanggal 1 s.d. 3 Agustus 2015 klik disini3. SE Nomor 411 perihal Monitoring dan supervisi permasalahan pendaftaran klik disini