Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Sehubungan dengan Surat Bawaslu RI Nomor: 0270/Bawaslu/IX/2015 tanggal 22 September 2015 perihal penjelasan terkait persyaratan mantan terpidana dalam pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disampaikan penjelasan sebagai berikut:Surat Edaran Nomor 643/KPU/X/2015 klik disini

Yogyakarta, kpu.go.id – Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik dalam kuliah umum Program S2 Tata Kelola Pemilu, di ruang  seminar pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Gajah Mada (UGM), Kamis (1/10).Membawakan materi “Penguatan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia,” Husni menjelaskan bahwa penyelenggara pemilu ialah komponen di belakang layar panggung pemilihan umum (pemilu).“Jadi salah kaprah kalau ada penyelenggara pemilu yang lebih dikenali dari pada peserta pemilu, sudah offside,” ujar Husni.Husni Menekankan tentang pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (sdm) penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.Mengutip pernyataan akademisi dan penggiat pemilu Eep Saefulloh Fatah, Husni  menyatakan bahwa penyelenggara pemilu menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan pemilu.“Hampir semua riset-riset Internasional selalu memasukkan faktor penyelenggara pemilu dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu,” ujarnya menambahkan.Dalam kesempatan yang sama, Husni menjelaskan tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dari berbagai prinsip internasional.Dua prinsip yang ditekankan ialah, tahapan pemilu harus dapat diprediksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian, serta hasil pemilu yang tidak dapat diprediksi.“Survei-survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga bukan berarti menunjukan bahwa hasil pemilu dapat diprediksi, itu menjelaskan hasil apabila pemilu dilaksanakan hari ini, bukan termasuk prediksi hasil pemilu,” paparnya.Dalam paparannya yang hampir berlangsung selama 120 menit tersebut, Husni banyak menjelaskan tentang prinsip-prinsip penyelenggara pemilu, serta sejarah dan deskripsi penyelenggara pemilu dari masa ke masa.Ia berharap semua peserta program S2 Tata kelola Pemilu dapat lulus dengan standar kelulusan yang baik. Terhadap program S2 Tata kelola Pemilu, husni berharap program ini dapat terus berkembang dan menjadi pioneer pendidikan tata kelola pemilu di kawasan Asia Tenggara. (ftq/red. FOTO KPU/mtr/Hupmas)

Yogyakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi menggelar Launching Program Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu di Ruang Seminar Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Kampus Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM), Kamis (1/10). Peluncuran Program S2 Tata Kelola Pemillu tersebut ditandai dengan pemberian kuliah umum perdana oleh Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik yang memberikan materi Penguatan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Dalam sambutannya, Husni mengapresiasi semua pihak yang telah berjibaku hingga program Beasiswa S2 tata Kelola Pemilu ini dapat diluncurkan. Husni juga memberikan apresiasi kepada civitas akademik di UGM yang secara antusias memadati ruang seminar untuk menyaksikan kuliah umum. Husni berharap, program beasiswa ini dapat memperbaiki kualitas pemilu ke depan, karena adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) didalamnya. Husni juga menjelaskan bahwa program beasiswa ini merupakan  terobosan prestius karena tidak ada satu negara lain pun di dunia yang membuka pembelajaran tata kelola pemilu langsung di banyak universitas.Selain disaksikan oleh civitas akademik dari UGM, Peluncuran dan kuliah umum dari Ketua KPU tersebut, juga disaksikan oleh peserta mata kuliah Tata Kelola Pemilu di 9 (Sembilan) Universitas Negeri di Indonesia. Para peserta mata program beasiswa di uniiversitas lain menyaksikan kuliah umum melalui livestreaming dan tetap dapat berinteraksi pada sesi Tanya jawab melalui telepon.Program Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu telah dirintis sejak tahun 2013, dengan dibentuknya Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu untuk berdiskusi dan menyusun kurikulum perkuliahan. Konsorsium tersebut melibakan akademisi dari 10 (sepuluh) Universitas di Indonesia yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gajah mada, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Negeri Lampung, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Nusa Cendana dan Universitas Cenderawasih.  Kini Program Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu ini telah dibuka di 9 (Sembilan) Universitas di Indonesia dengan peserta terdiri dari 70 mahasiswa dari KPU dan 10 mahasiswa dari Bawaslu.Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Alumni dan Penelitian UGM, Muhammad Najib Azka,  menyambut baik program beasiswa tata kelola pemilu ini. Najib menjelaskan bahwa program ini dapat dilihat sebagai salah satu kontribusi Indonesia bagi Perkembangan Demokrasi Global. Najib menjelaskan, hal tersebut dikarenakan sebagai negara yang dalam proses transisi demokrasi, pelaksanaan Pemilu di Indonesia tergolong baik dibanding pelaksanaan di negara-negara lain. (ftq/red. FOTO KPU/mtr/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id - Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengadaan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dan persiapan pengadaan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut: (klik disini)

Jakarta, kpu.go.id – Kepala Biro Logistik Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Farida Fauzia dalam Rapat Koordinasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 Gelombang Kedua berharap seluruh jajaran KPU berkomitmen untuk mengoptimalkan silog dalam pelaksanaan Pilkada 2015, Kamis (1/10).“Acara ini mempunyai makna yang sangat penting, guna menyatukan gerak langkah dalam mengelola logistik pilkada tahun 2015 serta berkomitmen untuk mendayagunakan aplikasi silog Pilkada  Tahun 2015 secara optimal dalam menyukseskan Pilkada Tahun 2015,” terang Farida.Menurut Farida, pilkada yang akan diselenggarakan secara serentak 9 Desember 2015 dapat diselenggarakan secara kolektif, dan efektif apabila didukung oleh ketersediaan logistik pemilu yang tepat jumlah, tepat jenis, serta tepat waktu.“Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember nanti bisa terselenggara secara kolektif, dan efektif apabila didukung oleh ketersediaan logistik pemilu, tepat jumlah, tepat jenis serta tepat waktu. Sekaligus pendistribusiannya tepat tujuan,” lanjutnya.Mengingat proses produksi dan distribusi kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara, sesuai jadwal ditetapkan pada 5 Oktober hingga 8 Desember, maka pada H-1 seluruh logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) harus sudah sampai.“Pelaksanaan tahapan tersebut perlu dapat perhatian kita semua, jadi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang merupakan logistik pilkada 2015 harus sudah sampai sehari sebelum pemungutan suara berlangsung. Itu juga perlu dikelola secara efisien dan efektif. tentunya dengan dukungan data dan informasi yang akurat, serta up to date,” tuturnya.Silog Pilkada 2015 merupakan buah kerjasama antara KPU dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sebelumnya telah diterapkan pada pergelaran Pemilu 2014. Dengan adanya aplikasi itu, Farida berharap setiap satker dapat memanfaatkanya dengan baik, dengan meng-update data dan informasi, sehingga dihasilkan data informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan dalam melakukan kontrol pengadaan logistik pilkada.Terkait peserta rakor gelombang II tersebut, dihadiri oleh 8 (delapan) operator di Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur, 11 (sebelas) operator di Kabupaten Provinsi Papua, 8 (delapan) operator di Kabupaten Provinsi Sumatera Barat serta 13 (tiga belas) operator di Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta,kpu.go.id - Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) rancangan Arsip Nasional Indonesia (Anri), menurut Tim Teknis SIKD Anri, Irwanto Eko Saputro membuat korespondensi kearsipan dan persuratan, khususnya arsip kepemiluan menjadi lebih cepat dan transparan, Kamis (1/10).“Penggunaan sistem ini atau pengelolaan arsip secara digital menjadi salah satu jalan keluar dalam proses korespondensi agar menjadi cepat dan transparan,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), di Hotel Mercure, Jakarta.Irwanto menegaskan, selain menjadi cepat dan transparan, penggunaan sistem ini juga bermanfaat untuk mengurangi keterikatan terhadap personil pengelola arsip.“Ketika kita sudah menggunakan sistem ini, keterikatan terhadap personil yang bertugas mengkontrol surat akan berkurang,” ujar Irwanto.Menurut Irwanto, manfaat lain yang dapat diperoleh dari penggunaan sistem ini adalah dapat mengurangi penggunaan kertas yang akan dikeluarkan selama proses korespondensi.“Bukan menghilangkan 100 persen penggunaan kertas, tetapi mengurangi budaya kita yang masih mementingkan cap basah dan tanda tangan, namun proses disposisi dan nota dinas tidak diperlukan lagi,” tuturnya.Memasuki hari kedua kegiatan sosialisasi SIKD, peserta diharapkan agar dapat terbiasa menggunakan sistem tersebut. Diharapkan kedepannya KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat terintegrasi melalui sistem ini.“Untuk tahap awal masing-masing satuan kerja (satker) hanya menginstall dulu, nanti ketika mereka sudah terbiasa menggunakan sistem ini, KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dibuat sentralisasi menggunakan satu server,” terangnya. (ajg/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)