Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id-Setelah berlangsung selama satu bulan sepuluh hari, Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-70, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Senin (28/9) dalam suasana meriah menutup kegiatan itu, di Ruang Sidang Utama lantai 2 Gedung KPU RI, yang merupakan ruang serbaguna, dan satu-satunya ruang pertemuan terluas dan terbesar di gedung penyelenggara pemilihan umum (pemilu) ini.Kegiatan PORSENI yang pertama kali digelar oleh KPU RI ini bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan dan soliditas sumber daya manusia (SDM) di jajaran KPU, dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).  Cabang-cabang olahraga dan seni yang dipertandingkan sebanyak 10 cabang olahraga dan seni yakni badminton, tenis meja, futsal, senam, catur, gaple, karaoke, paduan suara, kreativitas seni, serta terakhir penataan dan kebersihan ruang kerja. Tetapi di tengah-tengah perjalanan kegiatan PORSENI, keluarlah ide tambahan pertandingan yakni lomba panco, untuk mencari pria maco di KPU dan lomba memasak.                             “Porseni yang telah dibuka tanggal 18 Agustus 2015 telah berjalan meriah dan sukses dengan mempertandingkan sepuluh cabang pertandingan, namum ditengah perjalanannya ada ide dari Bapak-bapak Komisioner KPU RI untuk menambah dua cabang pertandingan, panco dan memasak. Hadiah untuk pemenang lomba panco disediakan oleh Bapak Sigit Pamungkas, dan pemenang lomba memasak disediakan oleh Bapak Arif Budiman,” jelas Lucky Fernandy Majanto, Kepala Biro SDM KPU, yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksanan PORSENI kali perdana ini.Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengungkapkan rasa terima kasih kepada panitia yang bekerja keras untuk pelaksanaan porseni ini."Saya dan para pimpinan mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas kerja kerasnya pada kegiatan PORSENI ini, dimana pada kegiatan ini kita bisa memperkuat tali silaturahmi antar karyawan-karyawati," ujar Husni. Manfaat yang dapat kita peroleh, tambah Lucky, selain dapat mengetahui talenta karyawan-karyawati KPU dalam setiap cabang olahraga, juga ruangan-ruangan kerja menjadi lebih nyaman, rapih, asri, dan bersih. Lucky berharap PORSENI KPU ini dapat terselenggara setiap tahunnya dan kepanitiaan juga dapat bergilir, karena banyak nilai positif yang dapat kita petik.                            “Kami memohon maaf jika dalam penyelenggaraannya terdapat kekurangan dari mulai jadwal berubah-rubah, tempat harus berbagi sehingga membuat ketidaknyamanan. Kami juga sangat mengharapkan PORSENI ini dapat berkesinambungan, dan terselenggara lebih baik, lebih professional untuk tahun-tahun mendatang.,” harap Lucky. (wwn FOTO KPU/dosen/Hupmas)Daftar Pemenang PORSENI KPU Tahun 2015 klik disini

Merauke, kpu.go.id - Pasca tahapan pencalonan yang menghasilkan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2015, kini saatnya tahapan pilkada memasuki tahapan kampanye. Sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 27 Agustus 2015 dimulai tahapan kampanye.Provinsi Papua sebagai daerah paling timur di Indonesia, turut menyelenggarakan pilkada di 11 Kabupaten, yaitu Kerom, Boven Digoel, Asmat, Merauke, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Raya, Waropen, Supiori, Pegunungan Bintang, dan Nabire. Pilkada di 11 Kabupaten tersebut akan diikuti oleh 42 pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati. Untuk menjaga kedamaian di tanah Papua, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menggelar Deklarasi Serentak Kampanye Damai Pilkada 11 Kabupaten se-Papua, Kamis (27/8) di Distrik Sota, Merauke, Papua."Gong kampanye damai pilkada 2015 akan kita mulai dari ufuk paling timur Indonesia, di Distrik Sota titik nol kilometer perbatasan RI-PNG. Kita semua berharap 42 pasangan calon ini bisa memahami aturan main pilkada dengan baik. Masyarakat menanti pemimpin yang tidak dijajah kepentingan pribadi, tetapo kepentingan rakyat Papua. Harapannya memilih bukan untuk menang atau kalah, memilih adalah sebuah keberanian menentukan masa depan kita semua," papar Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy di depan peserta deklarasi.Deklarasi ini selain diikuti oleh 42 paslon dari 11 kabupaten, juga dihadiri Komisioner KPU RI, KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, Bawaslu Provinsi Papua, Panwaslu, perwakilan partai politik, Kapolda, Perwakilan Kodam, Danrem, Lantamal XI Papua, Forkompimda, dan tokoh masyarakat Papua.Sementara itu Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas dalam sambutannya mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia adalah proses demokrasi yang terbesar di dunia, bukan kedua atau ketiga. Seperti contohnya di Amerika, bukan rakyat yang memilih secara langsung, tetapi memakai electoral college, bukan suara rakyat yang langsung menentukan pemimpinnya. Kemudian India memilih presiden selama 2-3 minggu, sedangkan di Indonesia proses pemilu berlangsung satu hari. Sehingga Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia dan menjadi kiblat negara-negara lain. Bahkan negara-negara di timur tengah banyak yang belajar demokrasi di Indonesia."Deklarasi kampanye damai ini berlokasi di titik nol kilometer, di perbatasan dengan negara lain, sehingga kegiatan ini tidak hanya didengar oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga didengar oleh negara sahabat di Papua Nugini. Jadi menjadi penting bagi deklarasi damai ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya," ujar Sigit yang hadir di Merauke untuk me-launching deklarasi kampanye damai tersebut.Sigit juga menjelaskan, lawan dari damai adalah kacau, kerusuhan, dan chaos, ini berarti pengali nol dengan apa yang diinginkan dan cita-cita kebangsaan. Situasi kacau itu yang membuat Indonesia tidak bisa mencapai kesejahteraan, oleh karena itu damai adalah pondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sigit juga berharap para paslon untuk dapat memastikan pendukungnya tidak melakukan sesuatu yang destruktif. Apabila ada rasa ketidakpuasan, bisa ditempuh melalui cara yang diatur dalam Undang-Undang. Misalnya tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu, bisa ke Bawaslu, kalau tidak puas dengan independensi KPU, bisa ke DKPP."Masyarakat pemilih juga harus memastikan bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, memilih calon yang memiliki visi dan misi sesuai kehendak kita, sehingga lahir pemimpin yang kita harapkan semua. KPU dan Bawaslu juga harus bisa membangun sinergi. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan pemilihan ini berjalan sebaik-baiknya dan penyelenggara pemilu dapat bekerja profesional, independen, dan transparan," jelas Sigit yang juga memegang Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di KPU RI.Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal juga menyuarakan ajakan menjaga proses kedamaian dalam kampanye pilkada. Semua masyarakat Papua harus menyambut positif tahapan pilkada ini, dan berharap semua bisa berjalan baik, benar, dan lancar. Klemen Tinal juga menjelaskan baik dan benar itu adalah secara UU, dan kemenangan adalah milik semua rakyat Papua, tidak ada yang kalah, semua adalah pemenang."Mari kita jaga martabat baik-baik, dan jangan sampai membuat hal-hal yang menurunkan harga diri rakyat saudara semua dari daerah masing-masing. Kita dari Papua bisa memberi hal yang baru di belahan Indonesia yang lain. Bukan hanya matahari terbit 2 jam lebih dulu, tetapi demokrasi yang baik juga berawal dari sini," tegas Klemen Tinal. (Arf/red.FOTO KPU/dam/Hupmas)

Merauke, kpu.go.id - Sebagai salah satu unsur keamanan di Indonesia, Kepolisian mempunyai tugas berat dalam menjaga kedamaian pelaksanaan pilkada di Indonesia. Begitu juga dengan kedamaian tanah Papua, Kapolda Papua Brigjen Paulus Waterwap juga berharap proses pelaksanaan tahapan kampanye pilkada 2015 dapat berjalan lancar dan damai."Kita semua adalah anak bangsa, kita sepakat hadir di titik nol perbatasan RI-PNG ini pertanda kita juga bersepakat untuk menjaga kedamaian pilkada di tanah Papua. Kita jaga juga keutuhan negara ini, dari Aceh sampai tanah Papua. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa mengisi dan melanjutkan kemerdekaan dengan penuh semangat dan optimisme," ujar Paulus dihadapan peserta deklarasi kampanye pilkada damai, Kamis (27/8) di Distrik Sota, Merauke, Papua.Kapolda Papua pertama yang juga putra asli Papua tersebut mengingatkan kepada para calon pemimpin bahwa masih banyak masyarakat di tanah Papua membutuhkan bantuan. Pemimpin itu harus bisa membuat masyarakat Papua disejajarkan diri dengan masyarakat lainnya di Indonesia. 42 paslon bupati dan wakil bupati ini harus mempunyai tekad dan komitmen yang sama, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, serta keamanan dan ketertiban kampanye pilkada. Paulus juga menegaskan bahwa semua harus siap dipilih dan siap untuk tidak dipilih, bukan siap menang dan siap kalah, karena ini pilihan masyarakat semua."Sebagai unsur keamanan Papua, Polda telah memantau potensi kerawanan dalam kampanye pilkada. Antara lain, adanya black campaign, money politics, kampanye diluar jadwal, anak dibawah umur, keterlibatan PNS atau instansi pemerintah, penggunaan fasilitas negara, bentrok massa, kecelakaan lalu lintas, dan tindakan pidana lainnya. Kami menyerukan himbauan kepada seluruh jajaran penyelenggara pilkada, TNI-Polri, dan stakeholder lainnya, untuk menciptakan pilkada yang aman, damai, dan berintegritas," tegas Paulus yang dilantik menjadi Kapolda Papua sejak 31 Juli 2015 yang lalu.Tidak hanya situasi yang aman, tertib dan damai, menurut Paulus, tetapi juga berintegritas, yaitu integritas penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu harus dijaga. Kemudian integritas moral masyarakat papua juga harus dijaga baik-baik untuk mendapatkan pemimpin yang baik pula. Semua harus bekerja bersama-sama menjawab harapan-harapan itu dengan penuh tanggungjawab. Deklarasi kampanye damai ini diharapkan bisa juga menjadi langkah awal pilkada yang damai di tanah Papua.Sementara itu dari unsur pengawasan pilkada, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Robert Y. Horik menjelaskan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di 11 kabupaten se-Papua telah siap untuk mengawasi tahapan-tahapan pilkada. Pengawasan itu termasuk bagi pasangan calon yang merasa dirugikan dan akan melakukan gugatan. Panwaslu juga siap mengawasi tahapan kampanye, mulai dari hari ini hingga 5 Desember 2015, pada saat hari tenang, dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara."Hal penting yang harus kita pegang, yaitu pertama, komitmen kita semua bahwa pilkada di papua ini adalah pilkada damai, kedua, integritas bagi seluruh penyelenggara untuk menjunjung tinggi integritas, tidak bisa diganggu dan terkontaminasi, baik oleh penyelenggara KPU dan Panwaslu, juga kepada para kandidat, dan ketiga, soliditas kita semua," ujar Robert.Deklarasi ini mengharapkan seluruh peserta pilkada dan massa pendukung dapat berkampanye sesuai aturan dan norma-norma yang berlaku. Deklarasi ini juga menuangkan komitmen untuk saling menghormati antara sesama calon bupati dan wakil bupati, tidak ada tindakan provokasi atau tindakan yang mencederai proses pilkada yang demokratis di Papua. (arf/red. )

Merauke, kpu.go.id - Pasca tahapan pencalonan yang menghasilkan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2015, kini saatnya tahapan pilkada memasuki tahapan kampanye. Sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 27 Agustus 2015 dimulai tahapan kampanye.Provinsi Papua sebagai daerah paling timur di Indonesia, turut menyelenggarakan pilkada di 11 Kabupaten, yaitu Kerom, Boven Digoel, Asmat, Merauke, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Raya, Waropen, Supiori, Pegunungan Bintang, dan Nabire. Pilkada di 11 Kabupaten tersebut akan diikuti oleh 42 pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati. Untuk menjaga kedamaian di tanah Papua, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menggelar Deklarasi Serentak Kampanye Damai Pilkada 11 Kabupaten se-Papua, Kamis (27/8) di Distrik Sota, Merauke, Papua."Gong kampanye damai pilkada 2015 akan kita mulai dari ufuk paling timur Indonesia, di Distrik Sota titik nol kilometer perbatasan RI-PNG. Kita semua berharap 42 pasangan calon ini bisa memahami aturan main pilkada dengan baik. Masyarakat menanti pemimpin yang tidak dijajah kepentingan pribadi, tetapi kepentingan rakyat Papua. Harapannya memilih bukan untuk menang atau kalah, memilih adalah sebuah keberanian menentukan masa depan kita semua," papar Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy di depan peserta deklarasi.Deklarasi ini selain diikuti oleh 42 paslon dari 11 kabupaten, juga dihadiri Komisioner KPU RI, KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, Bawaslu Provinsi Papua, Panwaslu, perwakilan partai politik, Kapolda, Perwakilan Kodam, Danrem, Lantamal XI Papua, Forkompimda, dan tokoh masyarakat Papua.Sementara itu Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas dalam sambutannya mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia adalah proses demokrasi yang terbesar di dunia, bukan kedua atau ketiga. Seperti contohnya di Amerika, bukan rakyat yang memilih secara langsung, tetapi memakai electoral college, bukan suara rakyat yang langsung menentukan pemimpinnya. Kemudian India memilih presiden selama 2-3 minggu, sedangkan di Indonesia proses pemilu berlangsung satu hari. Sehingga Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia dan menjadi kiblat negara-negara lain. Bahkan negara-negara di timur tengah banyak yang belajar demokrasi di Indonesia."Deklarasi kampanye damai ini berlokasi di titik nol kilometer, di perbatasan dengan negara lain, sehingga kegiatan ini tidak hanya didengar oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga didengar oleh negara sahabat di Papua Nugini. Jadi menjadi penting bagi deklarasi damai ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya," ujar Sigit yang hadir di Merauke untuk me-launching deklarasi kampanye damai tersebut.Sigit juga menjelaskan, lawan dari damai adalah kacau, kerusuhan, dan chaos, ini berarti pengali nol dengan apa yang diinginkan dan cita-cita kebangsaan. Situasi kacau itu yang membuat Indonesia tidak bisa mencapai kesejahteraan, oleh karena itu damai adalah pondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sigit juga berharap para paslon untuk dapat memastikan pendukungnya tidak melakukan sesuatu yang destruktif. Apabila ada rasa ketidakpuasan, bisa ditempuh melalui cara yang diatur dalam Undang-Undang. Misalnya tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu, bisa ke Bawaslu, kalau tidak puas dengan independensi KPU, bisa ke DKPP."Masyarakat pemilih juga harus memastikan bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, memilih calon yang memiliki visi dan misi sesuai kehendak kita, sehingga lahir pemimpin yang kita harapkan semua. KPU dan Bawaslu juga harus bisa membangun sinergi. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan pemilihan ini berjalan sebaik-baiknya dan penyelenggara pemilu dapat bekerja profesional, independen, dan transparan," jelas Sigit yang juga memegang Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di KPU RI.Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal juga menyuarakan ajakan menjaga proses kedamaian dalam kampanye pilkada. Semua masyarakat Papua harus menyambut positif tahapan pilkada ini, dan berharap semua bisa berjalan baik, benar, dan lancar. Klemen Tinal juga menjelaskan baik dan benar itu adalah secara UU, dan kemenangan adalah milik semua rakyat Papua, tidak ada yang kalah, semua adalah pemenang."Mari kita jaga martabat baik-baik, dan jangan sampai membuat hal-hal yang menurunkan harga diri rakyat saudara semua dari daerah masing-masing. Kita dari Papua bisa memberi hal yang baru di belahan Indonesia yang lain. Bukan hanya matahari terbit 2 jam lebih dulu, tetapi demokrasi yang baik juga berawal dari sini," tegas Klemen Tinal. (arf/red. )

Banjarmasin, kpu.go.id - Tidak mau ketinggalan dengan daerah lainnya yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) juga mempunyai maskot yang dinamai dengan “Pak Antan”, yang turut menyemarakkan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Tahun 2015, Kamis (27/8).“Pak Antan” merupakan maskot yang menyerupai dengan monyet Bekantan bercirikan hidungnya yang panjang dan besar. Monyet ini juga merupakan satwa langka yang khas di Provinsi terkenal dengan Soto Banjarnya. Selain itu, “Pak Antan” ini juga mengenakan peci hitam dan kain Adat Suku Banjar, Sasirangan. Perpaduan itu menegaskan kekayaan budaya daerah Provinsi Kalsel.Menurut Ketua KPU Provinsi Kalsel, Samahudin Muhharam, filosofi penggunaan maskot ini didasarkan untuk melestarikan demokrasi di daerah tersebut. Selain itu, maskot ini juga sebagai bahan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015.“Dinamika demokrasi di Kalsel tidak pernah habis akan calon-calon pemimpin masa depan.Kita mengambil maskot ini, semoga bekantan tidak punah seperti demokrasi di Kalsel. Filosofinya seperti itu kira-kira,” terang Samahuddin dalam sambutannya di acara ikrar kampanye damai Pilkada Kalsel digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Jl. Suprapto, Banjarmasin.Dalam Pilgub Kalsel Tahun 2015, KPU Provinsi Kalsel juga mempunyai slogan yang berbunyi “Manang Kada Baampik, kalah kada manampik”. Slogan itu mempunyai makna yang berarti “menang tidak bertepuk tangan, kalah tidak saling menyalahkan”. Diharapkan dengan mengangkat tema ini, dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam perhelatan pilkada serentak.Aman dan DamaiSituasi aman dan damai perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Selatan Tahun 2015 merupakan harapan seluruh masyarakat Kalsel.Menurut Wakapolda Kombespol Faturahman di sela-sela ikrar kampanye damai, mengingatkan, kondisi tersebut menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan.“Ini (situasi aman dan damai-red) tentu menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder dan masyarakat untuk mewujudkanya. Ikrar kampanye damai ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat akan pentingnya kedamaian dan keamanan,”kata Faturahman.“Tidak hanya kompetisi dalam ranah politik, namun juga dijadikan sebagai momentum perdamaian dan keamanan serta memperkuat pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Kalsel,” lanjutnya.Untuk itu, Polda Kalsel berkomitmen untuk menjaga netralitas dan siap menjalankan tugas untuk mengamankan Pilkada dengan operasi Mantap Praja Tahun 2015.“Kami telah siap melibatkan 5.368 personel Polri, 730 personel dari TNI, dan 17.458 personel dari unsur  Linmas (perlindungan masyarakat), serta potensi keamanan seperti Basarnas dan lainnya. Segala potensi tersebut telah dilatih, sehingga memiliki kesiapan mental, taktik dan teknis untuk mengamankan pilkada 2015,”pungkasnya. (rud/ook/red. FOTO KPU ook/Hupmas)

Banjarmasin, kpu.go.id - Tiga pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan Ikrar kampanye damai dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dihelat di Gedung Mahligai Pancasila,Jl. Suprapto, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (27/8).Ketiga paslon yang yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel pada tanggal 24 Agustus lalu tersebut,diantaranya, paslon nomor urut satu Zairullah Azhar - Muhammad Sapi’i (Partai politik pendukung: PKB, Nasdem, Partai Demokrat),nomor urut dua Sahbirin Noor - rudy Resnawan (Partai politik pendukung: PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Hanura),serta paslon nomor urut tiga Muhidin dan Gusti Farid Hasan Aman (perseorangan).Acara tersebut dihadiri oleh Komisioner KPU RI Arief Budiman, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen OTDA) Soni Sumarsono, Penjabat Gubernur Kalsel Tarmidzi Abdul Karim,Ketua Samahudin Muhharam beserta KomisionerKPU Provinsi Kalsel, Wakil Kapolda (Wakapolda) Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Faturahman,Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel Mahyudi, serta seluruh unsur Muspida Provinsi Kalsel.Ikrar Kampanye Damai ini merupakan bagian dari sosialisasi dan pengelolaan kesadaran politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kalsel Tahun 2015.“Ikrar Kampanye Damai ini bahwasanya sebagai Demokrasi. Demokrasi yang selalu saya katakan kunci dari semua perbedaan dengan tujuan yang sama yaitu membangun Kalsel,” ujar Ketua KPU Provinsi Kalsel, Samahudin Muharam dalam sambutannya.Sementara itu, Komisioner KPU RI Arief Budiman menyampaikan, Provinsi Kalsel termasuk ke dalam daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak pada Desember nanti.“Bahwasanya Provinsi Kalsel dan tujuh Kabupaten/Kota didalamnya ini termasuk dalam jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU, yakni pada tanggal 9 Desember 2015 hari pemungutan suaranya, tidak ada penundaan seperti di beberapa daerah lainnya,” jelas Arief.Kemudian, Ia juga menegaskan, jika di Provinsi ini nantinya ada peserta Pilkada yang akan melakukan gugatan,sebaiknya disalurkan melalui jalur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.“Ruang menyelesaikan konflik sudah disediakan dalam undang-undang jadi jangan menyelesaikan konflik dijalanan. Jalurnya bisa datang ke Panwaslu dan Bawaslu. Kalau terkait dengan perhitungan suara bisa datang ke Mahkamah Konstitusi,” ujar mantan Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur itu.Arief juga menambahkan, ada kewajiban yang harus dipatuhi oleh peserta pilkada terkait dengan dana kampanye. Jika tidak mematuhinya akan ada konsekuensi pembatalan calon tersebut untuk menjadi peserta.“Ada hal-hal yang apabila tidak dipatuhi itu dapat menggugurkan atau membatalkan paslon, yakni, laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, serta laporan akhir penerimaan dan pengeluaran dana kampanye satu hari setelah selesai kampanye,” jelas Arief.Ikrar Kampanye Damai ini diakhiri dengan pembacaan ikrar kampanye dan penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, serta disaksikan langsung oleh Komisioner KPU RI Arief Budiman dan tamu undangan lainnya.(rud/ook/red. FOTO KPU ook/Hupmas)