Berita Terkini

Palembang, kpu.go.id- Anggota KPU RI, Sigit Pamungkas meresmikan pusat pendidikan pemilih Sumatera Selatan yang dinamai “Rumah Pintar Pemilu Sriwijaya”, Jumat (27/11). Peresmian itu merupakan wujud komitmen KPU dalam membangun demokrasi di Indonesia.“KPU berkomitmen kuat untuk membangun demokrasi yang semakin baik, diantaranya dengan membuat kebijakan membangun Rumah Pintar Pemilu di 9 provinsi dan 18 kab/kota pada tahun ini dan di 10 provinsi pada tahun 2016 mendatang. Salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki fasilitas dan sarana yang sangat bagus dan lengkap,” tandas Sigit.  Rumah Pintar Pemilu, urai Sigit, memiliki multi-fungsi untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Selain aktifitas pendidikan pemilih, para pegiat pemilu dan demokrasi juga dapat melakukan diskusi untuk sharing berbagai hal seputar kepemiluan dan demokrasi.“Di Rumah Pintar Pemilu kita bisa belajar tentang demokrasi dan pemilu. Kita harus pintar berdemokrasi, karena kalau tidak pintar maka kita yang akan dipintari oleh orang lain. Jangan mudah tergoda dan dimanipulasi. Kehadiran Rumah Pintar Pemilu akan meningkatkan kualitas demokrasi,” tambahnya.Mukti Sulaiman, Sekda Provinsi Sumsel, yang mewakili Gubernur menekankan pentingnya peran media massa dalam mendukung keberadaan Rumah Pintar Pemilu.“Media memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung Rumah Pintar Pemilu. Ini akan mendorong kemajuan demokrasi di Sumatera Selatan,” kata Mukti.Mukti berharap sinergi yang sudah dibangun baik selama ini antara KPU dan Pemprov Sumsel dapat terus berlanjut. Sebagai buktinya, Pemprov Sumsel telah memberikan hibah tanah dan bangunan gedung kepada KPU Sumatera Selatan.Rumah Pintar Pemilu Sriwijaya terdiri dari 4 ruangan dengan fungsinya masing-masing, yakni ruang audio visual dan ruang display alat peraga pemilu di lantai tiga serta ruang diskusi dan ruang simulasi di lantai dua. Rangkaian acara launching Rumah Pintar Pemilu Sriwijaya ditutup dengan stadium generale yang disampaikan oleh M. Sobri, Dekan FISIP Unisri, dengan tema “Menjadi Pemilih Pemula yang Cerdas”. (ich/ibn/dd. FOTO KPU/ibn/hupmas)

Bandung, kpu.go.id- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penting untuk dilaksanakan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara mempunyai kewajiban dalam membuat laporan tersebut. Untuk itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Arif Rahman Hakim, menegaskan, untuk meningkatkan kualitas LAKIP, Jumat (27/11).“Saya minta kepada seluruh Satuan kerja untuk memonitoring dalam pembuatan LAKIP,” ujar Arif.Arif menargetkan, pada Tahun 2015 ini, KPU dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun 2014 lalu, LAKIP KPU mendapatkan nilai 54,42 atau CC. Tahun ini, Ia berharap dapat mendapatkan nilai 80 atau B+.“Kita punya target 2015, agar LAKIP kita meningkat kualitasnya. Kerja kita sudah banyak dan bekerja sampai jam 12.00 malam, tetapi karena belum rapih dokumentasinya, kita belum mendapatkan nilai yang baik. Ini yang saya minta diperbaiki,” tegas Arif.“Karena dalam penilaian LAKIP, bobot kinerjanya lebih besar, yang menurut saya untuk KPU sudah pantas mendapatkan B+,” sambungnya.Hal itu ditegaskan Arif dihadapan para peserta Rapat Kerja (Raker) Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kinerja Tahun Anggaran 2015 serta Penyampaian Pagu dan RKA K/L Tahun 2016 hari ke-2, yang digelar di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Barat (Jabar), Jl. Garut No. 11, bandung.Kualitas laporan keuangan KPU merupakan cerminan pelaksanaan kegiatan dalam anggaran yang telah dilaksanakan oleh KPU. Untuk itu, mendapatkan penilaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akan memudahkan KPU dalam pengajuan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.“Semua ingin, KPU mendapat WTP dalam laporan keuangan. Dengan opini ini, akan memudahkan kita dalam pengajuan anggaran,” jelas Arif.Jajaran Sekretariat Jendereal (Setjen) KPU dari tingkat pusat sampai daerah, juga harus dapat memberikan dukungan yang optimal baik dari sisi administrasi atau teknis atas tugas-tugas KPU.  Agar, KPU kedepannya dapat menjadi lembaga yang kredibel dan akuntabel sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.“Kita sudah bekerja sangat baik, dan kerja keras kita semua diapresiasi oleh pemangku kepentingan dengan banyaknya penghargaan yang telah diterima pada saat penyelenggaraan pemilu, baik pileg dan pilpres,” pungkasnya.Raker diikuti oleh kabag dan kasubag yang membidangi perencanaan, program dan SDM pada masing-masing Provinsi seluruh Indonesia. Pemaparan kegiatan KPU Tahun 2016 juga dipaparkan oleh masing-masing Kepala Biro di Lingkungan Setjen KPU. (ook/red. FOTO KPU/ook/hupmas)

Bandung, kpu.go.id - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menekankan, seluruh Satuan Kerja (Satker) KPU mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota harus mampu merencanakan anggaran dengan baik. Selain merencanakan, pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan akuntabilitas KPU RI sebagai sebuah lembaga, Kamis (26/11).“Selain kita mampu merencanakan dengan baik, kita juga harus mampu mempertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap kita bisa seiring, begitu uang keluar, selesai, bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Arief.Hal tersebut ditegaskan Arief, dalam Rapat Kerja (Raker) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2015 serta Penyampaian Pagu dan RKA K/L Tahun 2016 yang digelar di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Barat (Jabar), Jl. Garut No. 11, Bandung.Evaluasi pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan Tahun 2015 ini, lanjut Arief, juga menjadi bagian penting dalam agenda Raker yang digelar selama 3 (tiga) hari, 26 – 28 November 2015. Selain itu, penting untuk diketahui, apakah perencanaan yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan riil yang ada di lapangan.“Kita akan cek, apa yang kita sudah lakukan dalam Tahun 2015. Bagaimana penyerapan kita, bagian mana yang sesungguhnya itu merepotkan kita sendiri, kita minta anggarkan tapi sesungguhnya kita tidak bisa kerjakan. Ini harus kita evaluasi,” ujar Arief.Hal lainnya yang dibahas yakni rencana kerja Tahun 2016 mendatang apakah sudah sesuai dengan anggaran yang telah tersedia.“Bukan hanya kerjaannya, tetapi juga uangnya tersedia apa tidak. Supaya kita kedepan lebih baik lagi,” harap Arief.Senada dengan Arief, Kepala Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, Purwoto Ruslan Hidayat menerangkan, Raker ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan yang akan dilaksankan pada Tahun 2016.“Selain itu, topik pembahasan lainnya yakni mengidentifikasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Kita juga ingin mendapatkan masukan atas kendala yang dihadapi oleh KPU di daerah,” jelas Purwoto.Hadir pada raker tersebut Komsioner dan Sekretaris KPU Provinsi Jabar, serta pejabat di lingkungan Setjen KPU. Peserta kegiatan ini ialah Kepala Bagian dan Kasubag Program, Data dan Organisasi 34 KPU Provinsi se-Indonesia. (ook/red. FOTO KPU/ook/hupmas)

Berau, kpu.go.id - 13 Hari lagi menuju Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan kewajibannya, yakni memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik untuk suksesnya gelaran untuk yang pertama kali nya Pilkada serentak di Indonesia.Salah satu faktor utama penunjang suksesnya Pilkada yakni kebutuhan logistik di daerah tersebut, penyediaan logistik mempunyai peran penting dalam jalannya proses pemilihan di suatu daerah meskipun tidak termasuk dalam tahapan utama pemilihan.Didalamnya terdapat dua proses, yakni penyediaan dan distribusi dimana masing-masing prosesnya membutuhkan perhitungan yang matang dari KPU selaku penyelenggara, apabila KPU telah selesai dengan penyedian barang, maka KPU perlu memetakan prioritas daerah distribusi barang tersebut, daerah prioritas diputuskan berdasarkan jarak dan tingkat kesulitan yang ditempuh untuk tiba disana.Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik saat sambutannya pada kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi logistik Pilkada se-Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kamis (26/11)."Kita harus dapat memetakan daerah prioritas saat pelaksanaan distribusi logistik, prioritas pertama adalah dengan mengirim logistik ke tempat yang paling sulit di jangkau di daerah tersebut, kemudian lanjut ke prioritas kedua yakni daerah yang lokasinya masih menengah dan distribusi terakhir yakni ke daerah yang tempatnya ada tengah perkotaan," terang Husni.KPU RI pada perencanaannya menargetkan pada tanggal 1 Desember, logistik pemilu sudah berjalan dari masing-masing kantor KPU menuju ke kecamatan, bahkan apabila memungkinkan bisa langsung disitribusikan dengan catatan telah berkordinasi dengan Panwas selaku mitra kerja penyelenggara dan pihak keamanan."Pengukuran waktu distribusi itu sangat penting sekali, karena nya perlu di lakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, yang paling penting adalah bagaimana H-1 semua kebutuhan logistik, sudah ada di TPS," tegas Husni.Husni melanjutkan, bahwa selain soal waktu, pertimbangan transportasi yang akan digunakan pada proses pendistribusian harus di perhitungkan pula oleh KPU, mereka diharapkan dapat memperhitungkan kondisi cuaca dan demografi dalam peta wilayah distribusinya, sebab tidak menutup kemungkinan terdapat daerah yang sebelumnya bisa dijangkau melalu jalur laut atau darat dikarenakan faktor cuaca jadi menjadi terhalang sehingga menyebabkan keterlambatan distribusi. Rapat Kordinasi dan Evaluasi Logistik Pilkada se-Provinsi Kalimantan Timur diikuti oleh tiga hingga lima orang perwakilan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada, selain itu hadir pula, unsur pimpan daerah, komisi II DPRD Provinsi serta unsur keamanan yakni polisi dan TNI. (dam/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)

Berau, kpu.go.id - Jelang Pilkada 9 Desember mendatang, 9 wilayah di Provinsi Kalimantan Timur akan ikut meramaikan pesta demokrasi.KPU RI menargetkan pada tanggal 1 Desember kebutuhan logistik pilkada sudah berangkat dari masing-masing kantor KPU daerah menuju ke kecamatan.Dalam rangka memenuhi target itu Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menghadiri sekaligus membuka rapat kordinasi dan evaluasi logistik yang diadakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan menghadirkan daerah kabupaten/kota di wilayah itu yang melaksanakan Pilkada.Dari sembilan wilayah tersebut proses pengadaan logistik khususnya cetak surat suara sebagian telah selesai dilaksanakan dan telah tiba di kantor kabupaten bahkan selesai dilakukan proses sortir dan pelipatannya, hanya terdapat beberapa daerah seperti mahakam ullu yang belum selesai dilakukan proses sortir dan lipat surat suara.Mengulang kesuksesan Pilpres dan Pileg lalu dengan angka 98,6% data scan C1 yang ter publikasi dalam waktu 7 hari, Husni mengharapkan rekan-rekan di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada dapat menyelesaikan proses scan C1 secepatnya sehingga dapat segera dipublikasikan kepada masyarakat luas.Terkait proses distribusi, Husni mengingatkan kepada seluruh komisioner KPU Kabupaten/Kota yang hadir untuk memastikan ketersediannya, bahkan, ia menegaskan untuk para anggota KPU agar dapat stand by di lokasi yang paling sulit di wilayahnya masing-masing untuk memastikan ketersediaan logistik pilkada."Saya minta anggota KPU atau sekretaris mengunjungi wilayahnya yang paling sulit dijangkau, kalau bisa tinggal-tinggal lah dulu disana, untuk pastikan logistik sampai dengan aman," tegas HusniSelain membuka rapat kordinasi, Ketua KPU turut menyaksikan penyerahan Perlengkapan, Personil dan Dokumen (P2D) dari KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada Provinsi Kalimantan Utara yang diserahkan langsung oleh masing-masing Ketua Provinsi itu.Menurut sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur, Syarifuddin Rusli, penyerahan P2D adalah bentuk akhir dari pemekaran Provinsi Kalimantan Utara khusus bagi KPU."P2D merupakan bentuk penyerahan Perlengkapan, Personil dan Dokumen yang dulu nya dipegang oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan pemekaran maka kita serahkan kepada Provinsi Kalimantan Utara,"Perlengkapan dimaksud disini ialah perlengkapan kantor dan proses administrasi yang selama ini digunakan di 5 kabupaten/kota yang dulu di bawah Provinsi Kaltim diserahkan kepada KPU Provinsi Kaltara, sedangkan personil dimaknai dengan tunduk dan patuhnya seluruh personil yang dahulu di bawah KPU provinsi Kaltim kini kepada Provinsi Kaltara dan terakhir ialah penyerah seluruh dokumen Pemilu 5 daerah tersebut kepada Provinsi induknya sekarang. (dam/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Seluruh data dan informasi pada sistem informasi tahapan pilkada (SITaP) pada dasarnya penting, namun perlu diperhatikan ada beberapa data yang paling banyak akan diakses dan diinginkan oleh stakeholder, Selasa (25/11).“Informasi tahapan pencalonan meliputi daftar riwayat hidup, partai politik pendukung, visi misi pasangan calon pekerjaaan dan status pasangan calon, informasi hasil pemilihan serta informasi sengketa pemilihan adalah beberapa data yang intensitasnya cukup banyak diminta oleh publik, “ ujar Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sigit Joyowardono.Hal tersebut diungkapkan Sigit dalam acara rapat konsolidasi dan pemantapan peran sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta operator Sitap dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.Sigit juga mengharapkan dengan keberadaan SITaP dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai seluruh tahapan Pilkada tahun 2015.“Dengan adanya SITaP, dapat dijadikan sebagai sarana bagi penyelenggara pemilu untuk menyampaikan data dan informasi yang update mengenai pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah” jelas Sigit.Dalam kesempatan tersebut sigit juga menjelaskan bahwa data yang dimasukan kedalam SITaP haruslah valid dan sudah melalui proses verifikasi dan ketetapan dari masing-masing KPU di daerah.“Data-data yang dimasukan kedalam SITaP adalah data resmi yang digunakan dalam proses pemilihan dan validitas datanya sudah melalui verifikasi dan persetujuan pejabat berwenang, jangan sampai data-data yang dimasukan kedalam SITaP menurut alam fikiran masing-masing,” ingat Sigit.Sementara itu, terkait dengan logistik Pilkada yang pada tahap ini memasuki masa distribusi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Arif Rahman Hakim, mengingatkan untuk melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.“Saya ingatkan untuk logistik bisa tersalurkan tepat pada waktunya nanti,” pungkas Arif.Rapat koordinasi hari ke-2 ini membahas isu-isu aktual terkait penyelenggaraan tahapan Pilkada 2015. Termasuk di dalamnya membahas logistik, keuangan, pemungutan dan penghitungan suara dan lainnya. Rapat diikuti oleh seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sedang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2015. (ajg/ook/red. FOTO: ook/humas)