Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id. Pembelajaran demokrasi khususnya Pemilihan Umum (Pemilu) haruslah dimulai sejak dini. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerja sama dengan Sekolah Dasar (SD) Al Azhar 20, Cibubur, menggelar "Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden" (Pilpres) di lingkungan Al Azhar, tahun 2016, Sabtu (16/4). Bertempat di Gedung Olahraga SD Al Azhar 20, Cibubur, Jakarta, pendidikan pra pemilih melalui simulasi Pilpres tersebut melibatkan para murid kelas 4 SD. Dengan mengambil tema "Ayo Coblos, Jangan Golput", antusiasme para murid terlihat dalam kegiatan ini. Terlebih selama ini mereka hanya melihat orang tuanya saja yang mencoblos. Sekarang, mereka pun bisa memberikan hak pilihnya dalam memilih pemimpin mereka layaknya Pilpres sungguhan. “Pilpres” itu diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon (paslon) dengan didukung oleh masing-masing "partai politik" diantaranya partai apel, mangga, jeruk, anggur dan pisang. Layaknya Pilpres sungguhan, seluruh para paslon juga melakukan parade sebagai bentuk kampanye mereka untuk memaparkan visi dan misinya. Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI, Sigit Joyowardono, mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari  konsesus KPU dalam rangka melakukan sosialisasi khususnya ditinjau dari aspek pendidikan pemilih. “Sebagai suatu pendidikan, disamping melakukan fungsi kognitif sebagai bahan ajar untuk demokrasi dan implemntasi dari pelajaran PPKN. Termasuk psikomotorik sebagai upaya implementasi apa yang mereka peroleh di dalam kelas untuk dijabarkan melalui simulasi pilpres,” jelas Sigit. Ia menargetkan, sejak dini anak-anak SD sudah diperkenalkan pada proses demokrasi, khususnya mengenai mekanisme pemilu, tidak hanya pilres tapi juga Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). “Sekarang sudah mulai berkembang pendidikan bahan ajar di SD dan SLTP sudah diajarkan mengenai mekanisme kepemiluan. Sehingga kegiatan ini untuk menyatukan pemahaman secara ril dalam pemungutan suara,” kata sigit.   “Walaupun tidak sempurna, yang terpenting mereka (siswa-red) sudah menangkap makna seperti apa mencoblos di TPS (Tempat Pemungutan Suara),” sambungnya Sejalan dengan Sigit, Kepala Sekolah SD Al Azhar 20, Cibubur, Sarjiran, menjelaskan pelaksanaan simulasi pemilu sudah diperkenalkan kepada anak sejak usia dini dan memberikan semangat dalam mengejar cita-cita. “Kami ingin mengenalkan kepada anak sejak dini untuk simulasi pelaksanaan pemilu dan menekankan kepada mereka untuk mempunyai cita-cita yang tinggi seperti menjadi presiden. Program ini juga rutin dilakukan setiap tahun,” ujarnya. (ook/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id - KPU pada 2016 kembali membuka kesempatan bagi 125 orang PNS Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan beasiswa pendidikan tinggi program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di 9 perguruan tinggi negeri.Kesembilan perguruan tinggi itu antara lain: Universitas Andalas; Universitas Lampung; Universitas Padjadjaran; Universitas Gadjah Mada; Universitas Airlangga; Universitas Nusa Cendana; Universitas Sam Ratulangi, Universitas Hasanuddin; dan Universitas Cenderawasih.Persyaratan dan batas waktu pendaftaran selengkapnya klik di sini.Untuk Informasi lebih lanjut dapat melaui link berikut atau menghubungi:Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU RIJl. Imam Bonjol Nomor 29, MentengJakarta PusatTelpon: (021) 319 37223 ext (204)Fax: (021) 319 02585E-mail: beasiswa.s2pemilu@kpu.go.idCP: Diklat Biro SDM (0812 1070 8017); Sdr. Wilis (0813 8431 3615); Sdr. Putra (0812 1354 1465)

Yogyakarta, kpu.go.id - Atmosfir keterbukaan informasi publik yang tercipta di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lepas dari keseriusan KPU RI dalam menyikapi hal tersebut. Semenjak terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), KPU RI hingga kini telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU dengan beberapa surat keputusannya untuk mendukung keterbukaan informasi publik itu. Menyikapi hal tersebut, Ketua KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamdan Kurniawan mengingatkan kepada seluruh satuan kerja (satker) KPU Kabupaten/Kota yang ada diwilayahnya untuk selalu mendukung langkah keterbukaan informasi tersebut dengan cara mengimplementasikan segala hal yang telah tertuang dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. “Dengan diterimanya penghargaan keterbukaan informasi publik oleh KPU RI, sangat mendukung iklim keterbukaan informasi yang saat ini, kita sebagai satuan kerja yang berada di bawahnya harus mendukung hal tersebut dengan mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di masing-masing wilayah satuan kerjanya se-optimal mungkin,” terang Hamdan. Hal tersebut disampaikannya kepada para peserta acara bimbingan teknis (Bimtek) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (13/4). Bimtek tersebut dihadiri oleh 3 orang perwakilan dari masing-masing Kabupaten/Kota khususnya yang berasal dari sub-bagianyang membidanginya. Acara yang dikemas dengan metode andragogi atau pembelajaran untuk orang dewasa ini akan berjalan selama 2 hari (13-14 April 2016), dengan mengupas materi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, struktur tugas dan tanggung yang ada didalamnya, mekanisme kerja pelayanan serta kepentingan hak atas informasi bagi publik. Bimtek ini sendiri merupakan awal dari serangkaian kegiatan pelatihan keterbukaan informasi publik yang akan dilakukan di 12 provinsi serta Kabupaten/Kota lainnya khususnya di daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala daerah 2017 mendatang. (Dam/Red FOTO KPU/Dam/Hupmas)  

Berdasarkan hasil seleksi administrasi, berikut diumumkan para peserta yang berhak mengikuti tes wawancara. klik di sini

Jakarta, kpu.go.id – Sekretariat Jenderal (Setjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) lakukan asesmen kepada 111 Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU RI yang berpangkat minimal III/b, Kamis (14/4). Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat utama KPU RI itu dilakukan untuk memetakan kemampuan pegawai yang berpotensi mengisi jabatan eselon IV di lingkungan Setjen KPU.Selain untuk mengisi jabatan eselon IV, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Setjen KPU, Lucky Firnandy Majanto mengatakan, profiling pegawai tersebut dilakukan untuk mengukur standar kompetensi pegawai KPU baik dari segi pengetahuan, kemampuan, maupun etika.“Ini bukan kompetisi, tetapi lebih kepada pemetaan kualitas kita dari sisi knowledge, skill, dan dari sisi attitude yang bapak/ibu miliki. Jadi kami berharap bapak/ibu dapat mengerjakan serangkaian tes ini dengan serius,” kata Lucky.Untuk pegawai yang memiliki hasil di bawah standar kompetensi, Lucky mengatakan, KPU akan menyusun program pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kualitas SDM di seluruh satker KPU.“Bagi yang di bawah passing grade, hasil profiling ini akan kami jadikan dasar untuk menyusun program bimbingan, dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi bagi semua karyawan KPU, baik pusat maupun daerah. Sehingga kualitas SDM kita bisa menjadi setara,” tutur Lucky.Asesmen tersebut merupakan tahap pertama yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni tes kemampuan umum, tes kemampuan bidang, serta tes kemampuan intra personal dan inter personal (soft skill).Tahap berikutnya, para peserta asesmen akan menjalani tes wawancara yang dilakukan oleh (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Baperjakat KPU RI. (ris/red. FOTO KPU/rap/Hupmas)

Incheon, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik dan Mr. Kim Yong-Hi, Sekretaris Umum National Electional Commission (NEC) Republic of Korea dan Sekretaris Umum A-WEB (Association of World Election Bodies) tandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang pengembangan sumber daya manusia, pertukaran pengetahuan kepemiluan dan ilmu managemen kepemiluan serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemilu, Senin (11/4).Penandatanganan MoU yang dilakukan di gedung A-WEB, Songdo, Incheon Korea Selatan ini turut dihadiri oleh Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Arief Budiman dan Sigit Pamungkas.Pada kesempatan tersebut, NEC of Republic of Korea menunjukan sejumlah alat berbasis IT (Information and Technology) yang digunakan dalam menghitung perolehan suara. (ftq/red. FOTO KPU/anlega)