Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mulai melaksanakan tahap verifikasi serentak kepada partai politik (parpol) peserta pemilu tahun 2014. Salah satunya Partai Bulan Bintang (PBB). Bersama jajarannya, Komisioner KPU RI, Viryan mendatangi langsung kantor DPP PBB yang bertempat di Jalan Pasar Minggu No. 1 B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tak hanya KPU RI, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Mochammad Afifuddin juga ikut mendampingi jalannya pemeriksaan. Berdasarkan persyaratan daftar nama pengurus inti, KPU RI menyatakan PBB telah Memenuhi Syarat (MS), artinya daftar nama pengurus inti yang hadir telah sesuai dengan data yang disampaikan yakni terdiri dari Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra, Sekretaris Jenderal Afriansyah Ferry Noor, dan Bendahara Umum Aris Muhammad. Namun, untuk persyaratan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, KPU RI menyatakan PBB Belum Memenuhi Syarat (BMS) lantaran ada satu orang pengurus perempuan yang tidak dapat menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Kekurangan ini bisa dilengkapi dengan membawa KTP-nya. Kalau setelah ini mau disusulkan bisa. Ini sudah dicek di Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) kita ada nama Ibu Nurdiana tetapi kita tetap butuh konfirmasi KTP," ucap Viryan dihadapan pengurus PBB, Minggu (28/1/2018). Terakhir, untuk syarat kepemilikan bangunan, KPU RI menyatakan PBB telah Memenuhi Syarat (MS) lantaran bangunan yang dijadikan Markas Besar PBB berstatus milik sendiri. Menanggapi verifikasi faktual yang dilakukan KPU RI, Yusril menyatakan siap kooperatif untuk segera memenuhi syarat yang kurang. "Kami berterimakasih kepada Bawaslu dan KPU yang sudah bekerjasama dengan begitu baik, kita dari awal kooperatif dengan KPU sehingga harapan kita hubungan baik PBB dan KPU tidak seperti dijaman-jaman lalu kita berhadapan di pengadilan," ujar Yusril. Sekedar informasi, dalam acara tersebut Ketua KPU RI, Arief Budiman dan Ketua Bawaslu RI, Abhan juga hadir untuk mengawasi langsung jalannya tahapan verifikasi faktual agar sesuai aturan yang berlaku. (Bil/red. FOTO Dosen/Humas KPU)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi dengan mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem di Jl. RP. Soeroso No. 46, Gondangdia Lama-Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/1). Dalam verifikasi ini, KPU memeriksa kebenaran dan kesesuaian antara dokumen yang sudah diserahkan partai politik kepada KPU dengan kondisi sebenarnya.  “Verifikasi ini adalah pemeriksaan untuk memastikan kebenaran data dan dokumen yang sudah diserahkan pada KPU dengan kondisi yang sebenarnya,” jelas anggota KPU, Hasyim Asyari saat ditemui di Kantor DPP Nasdem setelah melakukan verifikasi. Hasyim menjelaskan ada tiga hal yang diperiksa dalam verifikasi ini, yaitu kepengurusan Partai Politik terutama Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum,  keterpenuhan keterwakilan 30 persen perempuan pada kepengurusan DPP Partai Politik, dan domisili kantor DPP Partai Politik. “Jadi kami menemui orangnya langsung dan melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Memastikan dokumen domisili kantor berupa surat keterangan dari kecamatan atau dari kelurahan terkait status gedung ini digunakan sebagai kantor partai sampai dengan berakhirnya tahapan pemilu dan surat pernyataan dari DPP bahwa gedung ini adalah benar kantor Partai Politik,” papar Hasyim. Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU, Arief Budiman mengucapkan terima kasih kepada Partai Nasdem karena kerjasamanya dalam proses verifikasi kepengurusan partai politik. “Saya juga berharap KPU dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya terus didukung oleh Partai Politik. Semoga dukungan terus mengalir untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik.” tutur Arief. Verifikasi ini juga turut dihadiri oleh anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, selaku pengawas Pemilu. Fritz berterima kasih atas kerjsama DPP Partai Nasdem dalam verifikasi ini. “Terimakasih juga karena telah menghadirkan kepengurusan (DPP Partai Nasdem) yang lengkap, serta menyampaikan dokumen yang dimintakan oleh KPU,” kata Fritz. (yos/an/foto andre)

Jakarta, kpu.go.i - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan 12 partai politik (Parpol) tingkat pusat dan provinsi peserta pemilu tahun 2014 dengan melibatkan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi mulai Minggu (28/01/2018) sampai Selasa (30/01/2018).Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 207 Jo Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, KPU dan 34 KPU Provinsi/KIP Aceh.Untuk menjamin independensi dan transparansi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang salah satunya betugas sebagai verifikator, maka penunjukkan komisioner untuk memverifikasi dilakukan dengan cara pengundian.“Kami sengaja melakukan pengundian untuk menentukan komisioner bersama tim verifikasi akan melakukan verifikasi faktual ke partai politik apa? Ini tanpa ditentukan dan dipilih mereka sendiri, ini penting untuk menghindari prasangka,” tegas Ketua KPU, Arief Budiman di Ruang Sidang Utama Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Sabtu (27/01/2018).Lebih lanjut, tujuan dari verifikasi adalah untuk membuktikan keabsahan persyaratan parpol peserta pemilu, yang meliputi: kesesuaian nama pada susunan pengurus parpol yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 1 MODEL F1-Parpol ; pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan pengurus parpol tingkat pusat paling sedikit 30 persen dalam formulir LAMPIRAN 1 MODEL F3-Parpol ; dan domisili kantor tetap pada kepengurusan parpol tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan Pemilu.“Kami mengajak masyarakat dan temen-temen media untuk mengawal tahapan ini,” seru Arief.Adapun, rincian jadwal verifikasi faktual di kantor DPP adalah sebagai berikut : Minggu (28/01/2018)       Pukul 10.00 – 11.00 WIB (Partai NasDem dan Partai Bulan Bintang)Pukul 12.00 – 13.00 WIB (Partai Amanat Nasional)Pukul 14.00 – 15.00 WIB (Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Demokrat) Senin (29/01/2018)                           Pukul 12.00 – 13.00 WIB (Partai Golongan Karya dan Partai Kebangkitan Bangsa)Pukul 14.00 – 15.00 WIB (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Gerakan Indonesia Raya) Pukul 16.00 – 17.00 WIB (Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia). (Bil/red. FOTO Dosen/Humas KPU)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersinergi dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada serentak tahun 2018. Sinergitas tersebut tidak hanya di pusat, tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman dalam konferensi pers terkait Persiapan Verifikasi Kepengurusan Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Pusat & Provinsi Secara Serentak, serta Laporan Perkembangan Coklit Data Pemilih dan Demo Aplikasi Badan Adhoc Pilkada 2018, Sabtu (27/1) di Ruang Sidang Utama lantai 2 KPU RI. “Apa yang sudah dikerjakan pada saat gerakan coklit serentak 20 Januari 2018, capaian-capaian hasilnya, dan juga Bawaslu akan hasil pengawasannya, disampaikan ke publik sebagai bagian pertanggungjawaban publik terhadap proses yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan,” tutur Arief. Arief juga mengingatkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk selalu terbuka dan bekerjasama dengan panwas di lapangan, baik pada saat coklit maupun verifikasi faktual partai politik (parpol). KPU RI siap menerima masukan dari hasil pengawasan Bawaslu dan Panwas untuk ditindaklanjuti. Senada dengan Arief, Ketua Bawaslu RI Abhan juga siap bersinergi dengan KPU, mengingat sinergitas ini juga pertanggungjawaban sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Sinergi ini diharapkan terus terjalin hingga dijajaran paling bawah untuk mengawal semua tahapan dengan baik. “KPU mempunyai agenda gerakan coklit serentak, maka Bawaslu juga ada gerakan ayo awasi coklit, dan ini salah satu bentuk sinergitas yang akan dikawal Bawaslu dari proses pemutakhiran data pemilih hingga nanti menjadi DPT,” ujar Abhan. Sementara itu, Komisioner KPU RI Viryan memaparkan perkembangan coklit hingga hari ini yang telah dilakukan coklit 3.739.864 rumah, 4.270.168 Kepala Keluarga (KK), dan 11.292.585 pemilih. PPDP yang bertugas juga mengalami penambahan 20 persen dari sebelumnya 385.791 PPDP menjadi 461.699 PPDP. “KPU berusaha meminimalisir permasalahan terkait PPDP, seperti PPDP yang tidak terbentuk, PPDP fiktif, PPDP di belakang meja, untuk itu dilakukan gerakan coklit serentak pada tanggal 20 Januari 2018. Apabila ada unsur PPDP yang tidak benar, akan diganti. Kami butuh masukan dari para pihak, khususnya Bawaslu, untuk kami tindaklanjuti,” papar Viryan. Viryan juga mengungkapkan banyak masyarakat yang sebelumnya belum tau coklit, sekarang mulai mencari tahu apa itu coklit. Bahkan hastag KPU mencoklit menjadi nomor satu dalam trendic topic di media sosial pada saat gerakan coklit serentak 20 Januari 2018. “Namun, ada juga pihak-pihak yang tidak ingin dicoklit, malah menyampaikan tidak masuk DPT pun asal punya KTP pasti bisa mencoblos. Kami berharap ini tidak menjadi sikap masyarakat, karena apabila hal itu dalam jumlah besar, maka ada kemungkinan bisa kehilangan hak pilihnya. Kami ada video juga, PPDP sudah mengetok pintu namun tidak dibukakan, yang terjadi malah PPDP dikejar binatang peliharaan,” terang Viryan yang juga membidangi data pemilih di KPU RI. Pada kesempatan yang sama, Komisioner Bawaslu RI M. Afifuddin juga mengharapkan akurasi dan ketelitian PPDP, meski hanya beda satu huruf, itu sangat penting. Bawaslu juga mengapresiasi KPU yang telah mempunyai kebijakan basis data dari nomor KK untuk meminimalisir suami istri yang beda TPS. “Sampai hari ini masih 140 juta lagi pemilih yang belum dicoklit hingga 18 Februari 2018. Kita semua harus tetap semangat, dan Bawaslu akan terus mengawasi. Sekarang semua sudah terbuka dan dilakukan dengan riang gembira, ini hal baiknya yang sudah dilakukan KPU,” ujar Afifuddin. (Arf/red FOTO Dosen/Humas KPU)

Semarang-kpu.go.id - Peresmian gedung kantor baru KPU Kabupaten Semarang dilaksanakan bersamaan dengan peresmian Rumah Pintar Pemilu (RPP) “Gedon9 Pintar Pemilu” oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman, Jumat (26/1). Selain dihadiri oleh Ketua KPU RI, Sekretaris Jenderal KPU RI Arif Rahman Hakim juga hadir dalam peresmian tersebut.Kabupaten Semarang menjadi salah satu kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Kehadiran gedung kantor baru dan RPP “Gedon9 Pintar Pemilu” menjadi representasi upaya pelayanan penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih dalam rangka meningkatakan pasrtisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang akan di laksanakan pada 27 Juni 2018 nanti.Dikatakan oleh Arief Budiman, pemilihan serentak tahun 2018 memiliki perbedaan dengan pemilihan serentak tahun 2015 dan 2017. Pemillihan kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun 2018, akan diikuti oleh 163 juta pemilih yang setara dengan 80 persen pemilih nasional, sehingga berkembang asumsi bahwa siapa yang memenangkan Pilkada 2018 maka sagat dimungkinkan untuk memenangkan Pemillihan Umum tahun 2019. Dari sisi penggunaan anggaran, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 juga jauh lebih besar dari pada pemilihan kepala daerah sebelumnya. Karena itulah sangat diharapkan adanya sinergi antara KPU dengan stakeholder terkait terutama pemerintah daerah.Peresmian gedung kantor KPU dengan RPP “Gedon9 Pintar Pemilu”-nya merupakan representasi dari hasil kerjasama yang baik antara KPU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. “KPU perlu dukungan dari berbagai pihak, dan gedung kantor KPU Kabupaten Semarang ini adalah bukti kerjasama yang baik antara KPU dengan Pemerintah Kabupaten Semarang,” kata Arief dalam sambutannya.Acara peresmian dihadiri oleh Bupati Kabupaten Semarang, perwakilan Polres, Danrim, perwakilan Partai Politik, Tokoh Masyarakat, kelompok masyarakat dan LSM serta siswa/i Sekolah di Kabupaten Semarang. Dalam peresmian tersebut di bacakan Ikrar Bersama Pemilu Damai pada Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 oleh perwakilan dari Partai Politik, kelompok masyarakat, PPK, PPS dan Tokoh Agama. Acara peresmian gedung kantor dan RPP KPU Kabupaten Semarang juga dimeriahkan pentas seni oleh siswa/siswi Sekolah dengan menampilkan tari Gambyong, atraksi teatrikal dan paduan suara. Sebagai puncak dari acara, panitia KPU Kabupaten Semarang memberikan hiburan berupa “Nonton Wayang” semalam suntuk di depan gedung kantor baru mereka.  (Inna)

Jakarta, kpu.go.id – Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP-RI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), dan Maju Perempuan Indonesia (MPI) menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (26/1). Kedatangan mereka ini dalam rangka mendorong KPU dapat mengakomodir keterwakilan 30 persen perempuan di Pemilu 2014. Ketua Harian Presidium KPP-RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas yang memimpin rombongan menyampaikan ajakan kepada seluruh kaum perempuan untuk mendukung perjuangan keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2019. GKR Hemas juga mendorong KPU agar dapat memastikan perempuan mempunyai posisis yang lebih baik dalam pemilu. “Pada pemilu 2014 agak menurun perolehan suara untuk perempuan, baik di pusat maupun di daerah. Kami fokus pada pengawalan kepada perempuan agar sebanyak mungkin yang mencalonkan diri pada pemilu legislatif. Apabila memungkinkan, penempatan perempuan itu pada nomor urut satu,” tutur Hemas yang juga anggota DPD RI tersebut. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP KPPI Dwi Septiawaty menegaskan ketentuan 30 persen perempuan itu menjadi tanggungjawab semua pihak, dan KPU juga telah berkomitmen untuk mendukung perjuangan perempuan dalam pemilu. “Pada verifikasi faktual parpol, kita akan lihat keterwakilan 30 persen perempuan. Kami berpendapat 30 persen itu seharusnya di kepengurusan harian, karena penentuan caleg ada disitu. Untuk pilkada 2018, kaum perempuan juga sudah ada sedikit kenaikan dalam pencalonan, dan rata-rata berasal dari anggota DPR dan DPRD,” ujar Dwi. Sementara itu, Pegiat Pemilu dari Kemitraan Wahidah Suaib meminta KPU saat mengundang parpol, sebaiknya tidak hanya mengundang DPP, tetapi juga mengundang sayap perempuan DPP, sehingga perempuan mendapatkan informasi yang seimbang. Wahidah juga mengapresiasi Peraturan KPU terkait Timsel yang mempertimbangkan perempuan, meski lebih tepat kalau menjadi memuat perempuan dalam timsel. Senada dengan Wahidah, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni juga memandang tidak ada demokrasi tanpa kehadiran perempuan. Khusus untuk timsel KPU provinsi, terdapat 23 persen perempuan masuk anggota timsel.  “Sejarah mencatat keberpihakan KPU kepada perempuan pada keterwakilan 30 persen dari daftar caleg, pemaknaannya 30 persen setiap dapil, bukan akumulasi nasional di pusat maupun di provinsi. Penempatan calon paling sedikit 1 orang perempuan di setiap 3 calon. Penempatan nomor urut, kami mendukung prioritas perempuan di nomor urut satu,” ujar Titi. Sementara itu, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik menyampaikan peran KPU dalam mendukung keterwakilan perempuan, terutama dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk perempuan, dan bagaimana mengawal hasil pemilu agar tidak terjadi penyimpangan. Evi juga berharap perempuan dapat menghadiri seluruh agenda KPU, baik di parpol maupun dalam sosialisasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. (Arf/red. FOTO Dosen/Humas KPU)