Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meraih penghargaan kategori Badan Lembaga Non Struktural Menuju Informatif pada ajang yang digelar Komisi Informasi (KI) Pusat di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (5/11/2018).Penghargaan diberikan atas kerja-kerja KPU dalam menerapkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Hadir untuk menerima penghargaan secara langsung Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi dari Ketua KI Pusat Gede Narayana yang disaksikan Wapres Jusuf Kalla (JK).JK dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada badan publik yang meraih penghargaan. Dia mengingatkan bahwa dialam demokrasi saat ini penting untuk bersikap transparan kepada masyarakat. Dengan keterbukaan maka proses pengawasan juga jauh lebih mudah dilakukan. “Keterbukaan tanpa pengawasan akan sia-sia. Kenapa kita harus terbuka informasi karena kita demokrasi, tanpa akuntabilitas kita tidak bisa berdemokrasi baik,” kata JK.JK juga menekankan pentingnya sebuah keterbukaan, mengingat hal itu adalah dasar dari sebuah kepercayaan, yang selanjutnya berimbas pada partisipasi. “Seperti dipolitik, kalau tidak terbuka maka tentu orang tidak percaya. Orang tidak akan percaya tidak mau berpartisipasi,” tutur JK.JK pun berharap agar lembaga-lembaga yang telah berkomitmen untuk terbuka kepada masyarakat tetap mempertahankan hal tersebut. Dan bagi lembaga publik yang belum atau masih dibawah kategori informatif maka dimasa yang akan datang dapat berbenah untuk mencapai tingkat tersebut.Sebelumnya, Ketua KI Pusat Gede Narayana menerangkan proses penilaian atau skor keterbukaan informasi publik kepada masing-masing badan publik yang ada. Skor diperoleh berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dimana untuk 2018 ini ada 460 badan publik yang menerima kuesioner self assessment questionaire (SAQ) namun hanya 289 di antaranya yang patuh untuk mengembalikan.Khusus untuk Badan Lembaga Negara Non Struktural, dari 86  yang menerima kuesioner, hanya 29 di antaranya yang mengembalikan. KPU sendiri masuk dalam kategori menuju informatif dengan jumlah nilai yang diperoleh (80-89,9). Adapun untuk kategori teratas (informative) skor yang harus didapat (90-100).Dan untuk tahun ini KI Pusat menurut Narayana menambahkan indikator dari kuesioner yang diberikan kepada badan publik mencakup pengembangan website terkait PPID, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik hingga komitmen, kordinasi dan inovasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik. (hupmas kpu dianR-dosen/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Fasilitasi Metode Kampanye Pemilu 2019, Senin (5/11/2018).Kegiatan selama dua hari dimanfaatkan untuk menginventarisir APK ditiap wilayah, menentukan jadwal dan zona rapat umum hingga fasilitasi kampanye melalui iklan di media massa. "Jadi tujuan kita, agenda kita dua hari adalah berdiskusi. Meski jadwal kampanye rapat umum 24 Maret-13 April 2018 tapi kita juga harus mulai bekerja, ini pengalaman pertama kita," ujar Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah (Inung) di salah satu hotel di Jakarta. Inung menjelaskan bahwa untuk fasilitasi iklan media sendiri baru dilakukan pada 2019. Meski demikian dana fasilitasi kampanye oleh penyelenggara sudah akan diberikan sejak 2018 untuk fasilitasi APK dan anggaran diberikan ditiap provinsi. Pada rakor ini, peserta menurut Inung juga akan diberikan penjelasan sistem informasi yang akan mengatur tentang kampanye. "Prinsipnya tidak jauh beda dengan Siparmas, tapi untuk kampanye 2019," jelas Inung. Inung mengatakan pentingnya sistem informasi kampanye sebagai sarana informasi masyarakat dan transparansi penyelenggara atas kegiatan peserta. "Itulah konsekuensi kampanye, bisa berdampak pada orang paham, oh ada pemilu, kapan? 17 April 2019," tukasnya. (tim hupmas kpu/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU), resmi melantik 8 anggota tim seleksi (timsel) untuk dapat menjaring calon anggota KPU provinsi, kabupaten/kota 2019-2024 di Kantor Pusat KPU RI, Minggu (4/11/2018).Pelantikan sebagaimana Surat Keputusan KPU Nomor 1485/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 pada tanggal 24 Oktober 2018. Mereka yang dilantik antara lain Nurul Barizah, dan Suko Widodo (timsel Provinsi Jawa Timur), Ratna Kusuma (timsel Provinsi Kalimantan Timur), Suryaningsih, (timsel 1 Provinsi Kalimantan Timur), Darwis (timsel 1 Provinsi Sulawesi Tengah), Elisabeth Marantika, (timsel 2 Provinsi Maluku), Sherlock Halmes Lekipiouw (timsel Provinsi Maluku), Marianus Tapung (timsel Provinsi Nusa Tenggara Timur).Dalam sambutannya Ketua KPU Arief Budiman, mengingatkan 2019 sebagai tahun yang penting untuk bangsa Indonesia. Pada tahun ini masyarakat akan menentukan pemimpin melalui pemilu. Pada tahun itu juga sekurang kurangnya akan ada 15 juta penyelenggara pemilu yang terlibat mulai TPS hingga pusat.Banyaknya penyelenggara menurut dia harus didukung oleh proses seleksi yang ketat. Disinilah peran timsel dibutuhkan, mengingat pemimpin ditingkat kab/kota provinsi hasil timsel nantinya akan menjalankan tugas kepemiluan dimasyarakat. "Oleh karenanya memilih anggota timsel yang dilantik juga bukan hal mudah, karena dia akan menyeleksi,” tutur Arief.Menurut Arief penting juga bagi timsel memperkaya pengetahuan kepemiluan melalui buku panduan yang dibagikan. Memahaminya sehingga tidak ada permasalahan. Hadir dalam pelantikan timsel, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting, Kepala Biro SDM Lucky Firnandy Majanto, Pejabat Struktural di jajaran KPU RI, serta para undangan. (hupmas kpu anggri-james/foto: james/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Setelah berlangsung selama empat hari, kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 Gelombang IV akhirnya ditutup.Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi yang hadir untuk menutup kegiatan mengingatkan bahwa kegiatan tersebut hanya sebagai pintu masuk jajaran penyelenggara pemilu sebelum nantinya bekerja di satuan kerja (satker) masing-masing. "Jadi orientasi tugas hanya pintu pembuka awal saja. Ada begitu banyak regulasi dan detail lain yang harus terus teman-teman dalami, begitu masuk akan jauh lebih banyak yang perlu dipelajari," tegas Pramono di Jakarta, Jumat (2/11/2018).Untuk itu, mantan Ketua Bawaslu Banten itu mengingatkan kepada 180 orang peserta yang terdiri dari Anggota KPU Kab/Kota di enam Provinsi itu yakni Sumbar, Sulsel, Sulut, Sulteng, Sulbar, dan Kaltim untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Salah satunya dengan terus berusaha mendalami perkembangan terbaru terkait kepemiluan dan sebagainya.Sementara itu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPU, Lucky Firnandy Majanto melaporkan bahwa kegiatan orientasi tugas gelombang IV telah berlangsung dengan lancar. Dia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini termasuk para fasilitator."Bahkan kami mendapat laporan saat pembagian kelas bapak/ibu peserta jadi lebih semangat. Nah tentu ini menginspirasi kita semua bahwa pekerjaan yang dilakukan secara bersama itu pasti akan membuahkan hasil yang maksimal. Mudah-mudahan bisa diterapkan saat bapak/ibu sekalian sampai di unit kerja masing-masing," pungkas Lucky. (hupmas kpu Bil/foto: Ieam/ed diR)

Lombok Utara, kpu.go.id – Gempa bumi yang melanda Pulau Lombok 29 Juli 2018 dan 5 Agustus 2018 telah meluluh lantahkan ribuan bangunan. Tak terkecuali gedung perkantoran milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ikut rata dengan tanah. Meski demikian sejumlah data kepemiluan dan administrasi tugas penyelenggara pemilu dipastikan aman dan tetap bisa digunakan. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI Nur Syarifah (Inung) saat berkunjung ke Kantor KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang tinggal sisa puing-puing reruntuhan. Menurut dia Sistem Informasi yang dibangun KPU lah yang terbukti telah menyelamatkan data-data penting tersebut, meski secara fisik hancur akibat bencana alam. “Bencana alam ini telah membuktikan Sistem Informasi yang dibangun KPU, khususnya Sistem Informasi Pencalonan atau Silon yang menyelamatkan data-data penting calon Anggota DPRD KLU peserta Pemilu 2019. Apa jadinya jika KPU tanpa Sistem Informasi, dan terjadi bencana alam seperti ini,” tutur Inung saat mengunjungi tenda kantor KPU KLU. Inung yang hadir bersama rombongan perwakilan KPU Provinsi se-Indonesia itu juga mengapresiasi semangat KPU KLU yang dalam kondisi bencana dan keterbatasan tetap bekerja menjalankan kewajiban melaksanakan tahapan Pemilu 2019. Seperti tetap membangun posko Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di tenda kantor KPU KLU dan huntara-huntara warga terdampak gempa bumi. Inung berharap gedung baru KPU KLU segera bisa direaliasikan dalam menunjang kerja KPU KLU menyongsong Pemilu 2019.  Untuk diketahui kunjungan perwakilan KPU se-Indonesia tersebut sebagai bagian dari silaturahmi Keluarga Besar KPU dalam rangkaian kegiatan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Partisipasi Masyarakat (Parmas) tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2018 di Senggigi, NTB. Saat melihat lokasi terdampak gempa, terlihat Kantor KPU KLU tersebut kini rata dengan tanah, bangunan telah roboh saat gempa bumi dan sebagian dirobohkan agar tidak membahayakan. Bahkan Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang telah dibangun KPU KLU dan siap diresmikan, turut hancur. Saat ini Ketua, Anggota, dan Sekretariat KPU KLU berkantor di bawah tenda besar di samping bekas bangunan kantor KLU yang tinggal puing-puing. (hupmas kpu Arf/foto: Irul/ed diR)

Lombok Utara, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama perwakilan KPU Provinsi se-Indonesia berkesempatan mengunjungi kamp hunian sementara (huntara) warga terdampak gempa bumi di lapangan Dusun Lekok Timur, Desa Gondang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (2/11/2018). Sebagaimana diketahui Pulau Lombok pada tanggal 29 Juli dan 5 Agustus 2018 mengalami gempa bumi dan mengakibatkan ribuan warga meninggal dunia dan luka-luka. Serta merusak ribuan rumah-rumah warga dan lokasi terdampak paling parah adalah Lombok Utara. Bantuan demi bantuan sudah berdatangan, salah satunya dari Keluarga Besar KPU. Kunjungan KPU se-Indonesia tersebut dalam rangka kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih Pemilu 2019 dan sekaligus memberikan bantuan untuk meringankan beban warga yang terdampak gempa bumi tersebut. Kegiatan ini adalah acara terakhir dari rangkaian kegiatan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Partisipasi Masyarakat (Parmas) tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2018 di Senggigi, NTB. Rombongan yang dipimpin oleh Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI Nur Syarifah (Inung) tersebut bersilaturahmi dan duduk bersama di huntara bersama warga. Mereka berdialog seraya menghibur warga agar segera melepaskan kesedihan dan menatap kehidupan baru pasca bencana. “Mari kita gemakan NTB Bangkit, semoga seluruh bantuan bisa bermanfaat, dan program pemerintah membangun rumah-rumah warga bisa segera terwujud, sehingga warga sekalian bisa segera meninggalkan hunian sementara ini menuju hunian tetap dengan menatap kehidupan baru yang lebih baik,” ujar Inung dihadapan warga yang didominasi ibu-ibu dan anak-anak di huntara. Pada kesempatan yang sama, Komisioner KIP Aceh Akmal Abzal dan Sekretaris KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Retno Setijowati juga mencoba menghibur dan berbagi pengalaman dengan warga. Hal ini mengingat Aceh dan DIY juga pernah dilanda bencana gempa bumi, bahkan di Aceh juga dilanda tsunami. “Bapak/ibu semua harus tetap bersyukur, di Lombok ini hanya gempa bumi, sedangkan kami di Aceh dulu gempa bumi dan tsunami dengan korban yang jauh lebih besar. Tetapi semua harus bisa bangkit, semua harus tetap semangat, bapak bapak terus bekerja, ibu-ibu mengurus rumah, anak-anak tetap sekolah. Dan percayalah kita semua pasti bisa melalui musibah ini,” tutur Akmal Abzal yang berapi-api mengobarkan semangat warga. (hupmas kpu Arf/foto: Irul/ed diR)