Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017 di Ruang Auditorium BPK, Jakarta, Rabu (6/6/2018).Dalam kesempatan itu, BPK juga menyerahkan hasil penilaian LHP kepada 19 entitas yang ada di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I atas Laporan Keuangan Kementerian atau Lembaga (LKKL) 2017. Dari 19 laporan yang diperiksa, 17 di antaranya meraih Opini WTP, 2 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sementara 1 mendapat predikat disclaimer.Dalam sambutannya, Ketua KPU, Arief Budiman mengucapkan terimakasih kepada jajaran di lingkungan KPU yang telah bekerja keras untuk bisa meraih Opini WTP. Serta kepada BPK yang telah memberikan bimbingan dalam menyusun Laporan Keuangan (LK). “Kami ingin sampaikan penghormatan kepada BPK dan seluruh timnya, tahun ini KPU menjadi bagian dari Kementerian Lembaga yang laporannya WTP,” ucap Arief.Arief lalu menceritakan bagaimana perjuangan lembaga yang dipimpinnya meraih predikat tersebut. Dia mengungkapkan berbagai predikat dari BPK telah dia rasakan selama menjabat. “Saya merasakan betul bagaimana rasanya menjadi lembaga negara yang LHP-nya disclaimer dan tujuh kali WDP, itu rasanya sedih, malu, sungkan kalau kita bergaul dengan kementerian lembaga lain. Tapi rasa itu yang kemudian memicu kami setiap tahunnya,” jelas Alumni Universitas Airlangga itu.Dan, pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekitar satu tahun lalu, menurut Arief juga jadi salah satu pemicu lembaganya memperbaiki LHP dengan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. “Saya ingat raut muka bapak presiden yang geram karena banyak yang disclaimer dan WDP. Kemudian bapak presiden sampaikan WTP bukan sebuah keberhasilan, tapi WTP adalah kewajiban, tanggungjawab kita sebagai pengguna uang rakyat maka kita harus mampu mempertanggungjawabkan dengan baik,” tambah Arief.Meski begitu, walau telah berhasil meraih WTP, Arief berpesan kepada seluruh jajaran pegawai KPU untuk terus menindaklanjuti catatan-catatan BPK. “KPU menyadari betul bahwa WTP kali ini tipis sekali, saya bicara berkali-kali dengan tim BPK, pak Arief ini masih kurang, sekarang juga kita tindaklanjuti, yang tidak benar kita pindah semua, maka perbedaan yang tipis itu harus kita tingkatkan, catatan BPK harus segera diselesaikan, hal-hal yang dipesankan penting untuk ditindaklanjuti," pungkasnya. (hupmas kpu Bil/foto: Dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Peringatan Nuzulul Quran di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga diisi dengan kegiatan pemberian santunan bagi anak yatim serta pintu yang ada dilingkungan KPU. Puluhan anak yatim serta piatu berbagai umur yang berasal dari keluarga besar KPU mendapatkan bingkisan. Santunan disampaikan pengurus Masjid Nurruttaqwa KPU, yang diserahkan langsung Ketua KPU Arief Budiman, Anggota KPU Hasyim Asy'ari, Pramono Ubaid Tanthowi, Evi Novida Ginting, Ilham Saputra serta Ketua Bawaslu Abhan. Raut bahagia terpancar dari anak-anak yatim serta piatu ini saat diminta naik ke atas panggung untuk menerima santunan. Ketua KPU Arief Budiman mengapresiasi kegiatan ini. Dia berharap agar kegiatan ini terus ditingkatkan dan terus memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Arief juga mengingatkan bahwa dibalik kesibukan mengurus pekerjaan didunia ada hal lain yang juga perlu diperhatikan yakni keluarga. Karena dari sana lah ada kebahagiaan yang didapat baik dunia maupun akhirat. "Ada jalan penting, ketika kita sudah tidak ada didunia yaitu keluargamu, ingat anak, istri karena dari mereka ada amalan yang tidak putus," kata Arief. Acara Nuzulul Quran diakhiri buka puasa bersama dengan suasana kekeluargaan. (hupmas kpu dianR/foto: Ieam/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaitkan ceramah Nuzulul Quran yang disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Empat tingkatan Iqra menurut dia juga bisa diterjemahkan dalam bentuk kemampuan seorang penyelenggara memahami regulasi, tugas dan kewajibannya menyelenggarakan pilkada maupun pemilu. "Iqra pertama UU 7/2017 dan Iqra kedua UU 10/2016, sudah khatam belum. Diregulasi dijelaskan untuk apa anda ada, kedua anda sudah jalankan belum Iqra," kata Arief diawal sambutannya di Ruang Sidang Utama KPU Senin (4/6/2018).Arief juga tertarik dengan tingkatan Iqra tiga dan empat yang disebut telah melampaui proses pemahaman atau telah mencapai tingkat cinta sehingga memunculkan keikhlasan dalam beribadah. Hal yang sama juga bisa dilakukan oleh penyelenggara yang selalu bekerja tanpa kenal waktu dan dituntut untuk bertugas mengikuti irama tahapan pemilihan. "Kedepan kita akan diuji tahapan pemilu yang berjalan saat datang masa cuti, 15-16 Juni ini penetapan DPS. Ujian pertama amalkan, kedua ikhlaskan, sudah sampai tahap ikhlas tidak," ucap Arief. Senada Ketua Bawaslu Abhan melihat Ramadan sebagai madrasah tempat belajar penyelenggara pemilu untuk lebih baik. Tiga nilai di Ramadan yang bisa diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu seperti kejujuran, disiplin serta kesabaran. Kejujuran menurut dia sudah ditanamkan kuat pada ibadah puasa dimana hanya orang melaksanakan ibadah puasa serta Tuhannya yang tahu pahala yang dikerjakan. "Begitu juga di penyelenggaraan pilkada maupun pemilu kejujuran itu penting," kata Abhan. Adapun disiplin mengajarkan penyelenggara untuk taat pada waktu yang sudah ditentukan. Ibadah puasa melatih orang untuk tidak makan sejak subuh dan berakhir di azan maghrib. "Ini bagi penyelenggara punya nilai tersendiri, tertib tahapan," tuturnya. Sementara kesabaran dalam puasa melatih seseorang dari perilaku yang merugikan. "Kalau tidak sabar semua bisa kita habiskan, ini tantangan," tutup Abhan. (hupmas kpu dianR/foto: Ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Peringatan Nuzulul Quran jadi momentum meningkatkan pemahaman dan pengamalan perintah beribadah kepada Allah SWT secara lebih luas. Khususnya perintah Iqra yang turun di lima ayat pertama Al Quran Surat Al Alaq, tidak hanya dipahami sebatas mampu membaca dan melafadzkannya tetapi juga diaplikasikan dan diresapi lebih dalam dikehidupan sehari-hari. "Membaca saja tidak cukup, hanya sebatas pengertian iqra, membaca latin dan mahraj, itu baru tingkatan iqra satu. Iqra kedua itu kalau sudah paham," ujar Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar saat mengisi tausiyah Peringatan Nuzulul Quran di Gedung KPU, Jakarta Senin (4/6/2018).Sementara untuk Iqra ketiga Nasaruddin menjelaskan bahwa ditingkatan ini seorang insan sudah cukup mampu untuk memahami lebih jauh makna iqra yang sesungguhnya. Dia lebih memahami dan merasakan cinta dan sayang terhadap perintah didalam Al Quran. "Iqra ketiga ini ibarat pohon kelapa, dia sudah tidak lagi melihat hanya sekedar pohon dan manfaat tapi juga sudah bisa meresapi, paham ada rasa cinta terhadap pohon ini," jelas Nasaruddin. Untuk Iqra empat suatu tingkatan dimana seorang insan bisa menelaah untuk apa Al Quran diturunkan. Nasaruddin mengajak kepada semua untuk meningkatkan kemampuan Iqra hingga tingkatan empat. Sebab jika dikaitkan dengan etos kerja akan memunculkan pribadi yang unggul, pekerja keras dan ikhlas dalam bertindak. "Sekarang ukur diri kita, di Iqra berapa. Jangan bangga kalau sekadar baca dan pahami, itu baru (Iqra) pertama dan kedua. Tapi kalau sudah Iqra ketiga, keempat ada cinta yang bekerja sehingga apa yang dikerjakan seperti kapas yang berterbangan tidak terasa," tambah Nasaruddin. Acara Nuzulul Quran turut dihadiri Ketua KPU Arief Budiman, Anggota KPU Ilham Saputra, Evi Novida Ginting, Pramono Ubaid Tanthowi, Sekjen KPU Arif Rahman Hakim, pejabat serta staf. Turut hadir Ketua Bawaslu Abhan. (hupmas kpu dianR/foto: Ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Sistem Informasi Pencalonan (Silon) akan digunakan dalam proses pendaftaran dan verifikasi calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap, melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) para operator di masing-masing KPU provinsi serta KPU kabupaten/kota menguasai tata cara pendaftaran berbasis sistem informasi ini. Hal tersebut ditekankan Anggota KPU RI Ilham Saputra saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan Silon Pemilu 2019 bersama operator KPU provinsi dan kabag/kasubbag teknis dari seluruh Indonesia, di Jakarta Senin (4/6/2018).Dalam sambutannya Ilham juga berharap hasil dari bimtek, para operator dapat membagi pengetahuannya (knowledge sharing) dengan tim di satuan kerja (satker) masing-masing agar ilmu tentang silon bisa diketahui oleh banyak orang. “KPU juga diperbolehkan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota melakukan bimtek kepada operator dari partai politik peserta pemilu 2019 di daerah masing-masing, sehingga pada saatnya nanti semua lancar,” tutur Ilham di depan peserrta bimtek. Ilham juga mengingatkan kepada seluruh peserta bimtek bahwa operator Silon (baik KPU maupun parpol) nantinya memiliki tanggungjawab besar, mereka adalah ujung tombak kesuksesan pencalonan pemilu. Untuk itu, penguasaan Silon ini sangat penting untuk keberhasilan proses pencalonan pada Pemilu 2019. Sementara itu, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI Nur Syarifah menjelaskan Bimtek Silon Gelombang IV tetap sama dengan gelombang sebelumnya. Di bagia akhir ini materi-materi yang disampaikan sama, yang membedakan menurut dia lebih pada materi pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), mengingat seluruh peserta gelombang IV ini adalah perwakilan KPU Provinsi. “Untuk itu peserta gelombang IV ini tidak digabung dengan gelombang sebelumnya kabupaten/kota, karena ada tambahan DPD itu. Kita berharap semua bisa mendapatkan pemahaman yang sama sesuai regulasi dan bisa menularkan ilmunya saat kembali ke satker masing-masing,” tutup perempuan yang akrab disapa Inung. (hupmas kpu Arf/foto: Arf/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id –  Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu 2019 adalah salah satu cara kerja transparan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sebelumnya bentuk transparansi KPU sudah dilakukan pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang digunakan KPU dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019. Kemudian ada Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) yang memungkinkan publik mengakses pemutakhiran data pemilih dan mengecek namanya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan Silon pada Pemilu 2019 Gelombang III, Sabtu (2/6) di Jakarta. “Kalau ingin publik berpartisipasi dalam pemilu, maka KPU juga harus jaga kepercayaan publik, semua terbuka untuk publik. Semua sistem informasi yang dibangun KPU adalah bagian dari memelihara kepercayaan publik kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu,” tutur Arief di depan peserta bimtek dari KPU kabupaten/kota. Masyarakat saat ini tidak perlu lagi datang ke kantor KPU untuk mencari informasi terkait pemilu, jelas Arief. Melalui sistem-sistem informasi di website KPU, masyarakat dapat mengakses parpol peserta pemilu 2019, pemutakhiran data pemilih, calon-calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan dipilih pada Pemilu 2019 nanti, dan hasil pemilu. “Melalui Silon ini nanti, masyarakat dapat mengakses calon-calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, dari partai mana, ijazahnya apa, dan riwayatnya, sehingga masyarakat dapat informasi yang jelas akan calon-calon yang akan dipilihnya,” tambah Arief. Arief juga menjelaskan, pada bagian akhirnya nanti ada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang digunakan KPU pada hari pemungutan suara. Situng ini tidak hanya akan menampilkan hasil akhir pemilu saja, tetapi menampilkan sejak awal proses penghitungan dan rekapitulasi hasil suara di TPS. “Saat ini banyak negara kirim surat untuk belajar sistem informasi pemilu dari KPU. Bahkan saat KPU selenggarakan pertemuan penyelenggara pemilu se-Asia Pasifik, ternyata perwakilan dari Afrika dan Eropa juga datang. Itu semua karena kepercayaan dunia terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia,” pungkas Arief. (hupmas kpu Arf/foto: Arf/ed diR)