Berita Terkini

Surabaya, kpu.go.id - Banyak cara dilakukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk meramaikan hari pencoblosan 27 Juni 2018. Di sejumlah tempat di Surabaya, KPPS banyak menghias diri serta Tempat Pemungutan Suaranya (TPS) dengan ornamen unik mulai dari bendera negara penyelenggara Piala Dunia 2018, Punakawan hingga tema sport, Motocross. Hasil pemantauan bersama rombongan Election Visit Program (EVP) 2018 yang tengah berada di Kota Pahlawan, TPS dengan tema Piala Dunia 2018 berada di TPS 06 dan 13 Kebonsari Jambangan, TPS 33 Mojo, Gubeng serta TPS 23 dan 24 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II Sidoarjo. TPS dengan tema Punakawan berada di TPS 07 Kebonsari, sementara TPS bertema sport Motocross berada di TPS lainnya. Tidak dipungkiri keunikan TPS ini berhasil mengundang masyarakat untuk ramai-ramai datang sepagi mungkin ke TPS untuk mencoblos. Keunikan TPS ini juga mampu menghibur mereka, sebab ornamen tidak hanya sebagai penghias tapi oleh KPPS juga dijadikan sarana permainan dengan hadiah menarik bagi yang beruntung. Apapun itu, keunikan TPS di tiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah menjadi kekhasan yang membuat rombongan EVP dari sejumlah negara terkesan. "EVP bukan hanya memberikan pengalaman faktual tapi juga bisa memberikan inspirasi, hal-hal baik di pemilu Indonesia bisa diterapkan dibanyak negara," ucap Ketua KPU Arief Budiman. (hupmas kpu dianR-bil-JAP/foto: dosen-ieam/ed diR) 

Surabaya, kpu.go.id - Bertepatan dengan Pilkada Serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Election Visit Program (EVP) dengan mengundang sejumlah Delegasi Election Management Bodies, Non Government Organisation (NGO) dalam dan luar negeri, serta perwakilan keduataan besar mulai 25-28 Juni 2018, di Surabaya.Salah satu agenda dalam kegiatan tersebut ialah kunjungan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hari ini, Rabu (27/6/2018) Dimulai sekira pukul 09.00 WIB, peserta yang dibagi ke dalam enam grup datang dan menyaksikan langsung pesta demokrasi lima tahunan di sejumlah TPS wilayah Kota Surabaya.Di Grup 1 peserta diajak datang ke TPS 33 yang berlokasi di Jl. Karangmenjangan 1,Mojo, Surabaya. TPS ini terbilang unik karena mengambil tema piala dunia. Hal tersebut untuk menarik minat pemilih untuk menggunakan hak suaranya. Keunikan piala dunia makin terasa melihat semaraknya pernak pernik sampai kostum pemain sepak bola yang digunakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).Selain itu, ada keunikan lainnya di mana petugas KPPS di TPS 33 sendiri semuanya terdiri dari perempuan. Usai mengunjungi TPS 33, rombongan berlanjut ke TPS 34 yang lokasinya tidak jauh dari TPS 33, karena lokasi yang berdekatan dengan Rumah Sakit Dr. Soetomo, TPS ini juga melayani hak pilih pasien di rumah sakit. Mulai pukul 11.00 WIB, petugas datang langsung ke rumah sakit, tujuannya untuk memastikan seluruh warga Indonesia yang memiliki hak suara dapat terfasilitasi dengan baik.Setelah kunjungan TPS, kegiatan dilanjutkan dengan pemantauan langsung proses penghitungan suara dari Pendopo Sidoardjo. (hupmas kpu bil/foto: Qk/ ed diR) 

Sidoarjo, kpu.go.id - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 Juni 2018 berlangsung aman dan lancar. Proses pemungutan suara yang berlangsung di 171 wilayah penyelenggara mulai pukul 07.00-13.00 waktu setempat berjalan tertib tanpa ada hambatan berarti. Ketua KPU Arief Budiman mengucap syukur atas terselenggaranya pesta demokrasi serentak gelombang ketiga yang berlangsung aman dan lancar di 17 provinsi, 39 kota serta 115 kabupaten. Proses demokrasi yang semakin baik ini menurut dia semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai tempat pembelajaran demokrasi negara-negara lain didunia. "Secara nasional kami juga terus memonitoring pelaksanaan pilkada serentak di 171 daerah, tidak ada laporan yang menyebabkan pilkada serentak ini terganggu dan mengkhawatirkan," ungkap Arief usai menggelar monitoring bersama para delegasi internasional yang ikut dalam kegiatan Election Visit Program (EVP) di Surabaya-Sidoarjo Rabu (27/6/2018).Dari laporan yang diterimanya, pilkada telah berjalan telah sesuai dengan regulasi, hanya sedikit saja beberapa temuan dilapangan yang berbeda dengan aturan yang ada namun masih bisa dimaklumi dalam penyelenggaraannya. "Misalnya dibeberapa tempat tadi kita lihat karena tempatnya kecil maka ukuran TPS lebih kecil. Tapi itu tidak mempengaruhi substansi pilkadanya," kata Arief. Temuan lain dan segera tertangani, Arief menyebut ada satu kabupaten di Papua yang belum menyelenggarakan pilkada di waktu yang sudah ditentukan. Faktor distribusi logistik yang terhambat akibat kondisi keamanan yang tidak stabil membuat perlengkapan yang dibutuhkan di TPS belum bisa digunakan. "Alat transportasi distribusinya tertembak kami terus mengupayakan distribusi logistiknya sampai ke tujuan hari ini sehingga kalau waktunya cukup pemungutan suara tetap bisa dilakukan hari ini," tutur Arief. Meski demikian, Arief realistis apabila logistik tidak sampai di hari pemungutan suara maka pencoblosan akan dilakukan kemudian dengan terus berkordinasi dengan Bawaslu setempat. "Kalau tidak memungkinkan maka akan dilakukan pemilihan susulan. Jadi dia akan dilaksanakan di hari yang ditentukan," tambah Arief. Sementara itu pendapat senada disampaikan Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali yang mengapresiasi kerja KPU atas suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2018 yang aman damai serta lancar. "Kami apresiasi, kerja KPU-Bawaslu juga kepala daerah atas suksesnya pilkada kali ini," ujar Zainuddin. Suksesnya penyelenggaraan pilkada ini menurut dia sangat penting karena DPR ingin agar waktu tersisa menuju pemilu tidak lagi dibebani oleh permasalahan pilkada. "Karena ini gelombang terakhir dan diikuti daerah dalam jumlah banyak. Kita ingin pastikan tidak ada yang tersisa (pengaruh negatif) yang akan mengganggu konsentrasi kita menuju pileg dan pilpres," tutur Amali. (hupmas kpu dianR-Bil-JAP/foto: dosen-ieam/ed diR)

Surabaya, kpu.go.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 digelar hari ini. Rombongan Election Visit Program (EVP) 2018 pun akan menyambangi sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memantau jalannya proses pencoblosan.Ada enam rombongan tim EVP yang menyebar ke sejumlah lokasi di Kota Surabaya. TPS 33 dan 34 Kel Mojo, Gubeng (Grup 1), TPS 07 dan 10 Margorejo, TPS 06 Desa Bumeh, TPS 10 Desa Tonjung Kab Bangkalan (Grup 2), TPS 13 Pulosari, TPS 11 Sono Kwijenan (Grup 3), TPS 20 dan 11 Kec Sambikerep (Grup 4), TPS 09 Kel Darmo, Wonokromo (Grup 5) serta TPS 06, 07 dan 13 Kebonsari Jambangan (Grup 6). Selama melakukan pemantauan ke TPS, para delegasi yang berangkat ditemani komisioner hingga inspektur serta staf KPU melihat langsung proses pemungutan suara yang ada di Indonesia. Mereka juga diberikan kesempatan untuk melihat perelengkapan yang digunakan di TPS serta mewawancarai langsung para petugas adhoc (PPK, PPS serta KPPS). Kesan antusias terlihat dari para delegasi yang berasal dari negara Asia, Eropa hingga Oseania tersebut. Untuk diketahui, Kota Pahlawan sendiri pada 27 Juni 2018 ini menggelar  pemungutan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Mereka satu di antara 17 provinsi yang menggelar Pilgub selain 115 kab serta 39 kota. Adapun delegasi yang hadir dan ikut dalam kegiatan monitoring kegiatan EVP 2018 antara lain Malaysia, Fiji, Jerman, Denmark, Mesir, Thailand, Nepal, Australia Timor Leste, Sri Lanka serta Spanyol. Selain itu turut hadir perwakilan Non Government Organization (NGO) internasional seperti Asian Network for Free Election (ANFREL) serta International Foundation for Electoral System (IFES). (hupmas kpu dianR/foto: dosen-ieam/ed diR) 

Surabaya, kpu.go.id - Apresiasi disampaikan dua Non Government Organization (NGO) Internasional, Asian Network for Free Election (ANFREL) serta International Foundation for Electoral System (IFES) atas kualitas pemilu Indonesia yang semakin baik. Direktur Eksekutif ANFREL Watawala Chandanie melihat semakin baik kualitasnya pemilu maupun pilkada di Indonesia bisa dilihat dari partisipasi yang sangat tinggi serta pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai pemilih yang semakin baik. "Dibanding negara lainnya Indonesia lebih depan demokrasi meski ada yang perlu diperbaiki lagi," ujar Watawala saat menyampaikan paparannya dalam acara Election Visit Program (EVP) 2018 di Surabaya Selasa (26/6/2018).Hadirnya pilkada serentak menurut Watawala juga jadi kelebihan tersendiri. Apalagi pilkada serentak ini sudah bukan menjadi hal baru karena telah dimulai sejak beberapa tahun lalu saat beberapa wilayah di Aceh. "Aceh pengalaman bagus karena mereka memberi pengalaman berbeda," tutur Watawala.  Lain dari itu Watawala juga melihat keunggulan dari penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di Indonesia adalah  jadwal yang tidak berubah. "Beberapa negara khususnya Asia tanpa alasan yang jelas dia ingin menunda pemilu dan ini terjadi seperti Sri Lanka hingga masyarakatnya bertanya kenapa tidak ada pemimpin lokal selama bertahun-tahun," ucapnya.Direktur Wilayah IFES Indonesia Admira Dini Salim melihat baiknya kualitas pemilu dan pilkada lebih pada tingkat partisipasi perempuan untuk ikut berpartisipasi didalamnya. Peningkatan partisipasi perempuan ini menurut dia juga disebabkan pelatihan dan peningkatan pengetahuan mereka tentang pentingnya suatu pemilu atau pilkada. "Kita melatih bagaimana mereka bisa mencalonkan diri, bisa menjadi penyelenggara pemilu,"  ucap Admira. (hupmas kpu dianR/foto: dosen-ieam/ed diR)

Surabaya, kpu.go.id - Hari kedua Election Visit Program (EVP) 2018 diisi dengan pemaparan para narasumber baik dari sisi penyelenggara, lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional maupun dalam negeri. Dari sisi penyelenggara pemaparan pertama disampaikan tiga institusi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II DPR serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hadir sebagai narasumber dari KPU, Komisioner Ilham Saputra, dari Komisi II DPR, Ketua Zainuddin Amali serta dari DKPP,  Anggota Hasyim Asy'ari. Dalam paparannya, Ilham menjelaskan tugas KPU hingga proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Umum (Pemilu). Dipenjelasannya dia juga menerangkan tentang landasan kerja penyelenggara yang tertuang dalam Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017 sementara landasan penyelenggaraan pilkada diatur dalam UU 10 Tahun 2016. "KPU punya peran keseluruhan bertanggungjawab dalam proses pilkada dan pemilu," ujar Ilham di Surabaya Selasa (26/6/2018).Dipenjelasan yang lain, Ilham juga menerangkan tentang pola pengajuan anggaran untuk pilkada di Indonesia. Menurut dia dana untuk menjalankan semua program pilkada berasal dari APBD setelah sebelumnya dilakukan pembahasan dengan pemerintah daerah. "Mekanisme sumber anggaran dari local government budget yang melaksanakan pilkada, ada proses politik anggaran disitu, KPU memberikan masukan terkait gambaran anggaran sehingga diketahui masing-masing pihak," ucap Ilham. Sementara itu dalam paparannya Zainuddin Amali menegaskan komitmen DPR mendukung semua kebutuhan yang diperlukan KPU saat menjalankan pilkada maupun pemilu. Tidak hanya itu DPR menurut dia juga memberikan dukungan dalam bentuk regulasi yang memudahkan penyelenggara maupun pemilih. "Kita memberikan dukungan diawal hulunya, pembuatan aturan hingga hilir dukungan dari pemerintah," kata Zainuddin. Zainuddin pun mengungkapkan setiap anggaran yang diajukan penyelenggara pemilu pada prinsipnya DPR selalu memberikan dukungan. "Kita belum pernah mencoret apa yang diajukan KPU-Bawaslu karena pembahasannya sungguh-sungguh. Kalaupun ada pemotongan biasanya setelah itu di Kemenkeu," tambah Zainuddin.  Dipaparan terakhir sesi pertama, Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang pola kerja DKPP. Dia menjelaskan bahwa menerima laporan dugaan pelanggaran etik dari masyarakat. "Jadi kami tidak mencari tapi berdasarkan laporan," ujar Hasyim. Hasyim menambahkan bahwa anggota DKPP terdiri dari perwakilan KPU dan Bawaslu serta tokoh masyarakat. (hupmas kpu dianR/foto: dosen-ieam/ed diR)