Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Di tahun pemilu, penyelenggara disetiap tingkatan harus berkonsentrasi penuh dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya. Mereka juga harus mampu menjaga integritasnya dalam bertugas, tidak masuk dalam konflik kepentingan.Pesan tersebut disampaikan Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik didepan 180 peserta Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota 2018-2023 Gel VI, di Jakarta, Rabu (21/11/2018).Perempuan mantan Anggota KPU Sumatera Utara (Sumut) juga berpesan bahwa kredibilitas dan legitimasi dari proses elektoral tidak terlepas dari integritas penyelenggara pemilu. Dan integritas anggota KPU dibutuhkan untuk mencegah terjadinya manipulasi pemilu. "Kami berharap semua serius dan konsentrasi menjalankan tugas," tutur Evi.Dalam kesempatan itu, Evi kembali mengingatkan bahwa anggota KPU disemua tingkatan sesungguhnya adalah pemimpin,  tidak hanya bagi organisasinya tapi juga dimasyarakat. Oleh karena itu dia berpesan agar jajarannya mampu menjaga diri dan sikapnya. "Jadi leader kalau tidak menjadi contoh maka sangat berbahaya. Ini perlu dilakoni, dijalankan sesuai aturan yang ada," kata Evi. Lebih jauh Evi yang juga Kordinator Divisi Umum, Rumah Tangga dan Organisasi juga menjelaskan kepada peserta mulai dari pembagian divisi, korwil, mekanisme hubungan kerja, pleno hingga kode perilaku. "Kode perilaku yang diatur bermakna pencegahan, pembinaan dan internalisasi nilai-nilai untuk membentuk esprit de corps KPU secara kelembagaan," lugasnya. Evi juga menjelaskan tentang mekanisme pengangkatan Plh dan Plt, disiplin dan penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, hak cuti, penghargaan hingga penambahan anggota PPK pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). (hupmas kpu dianR/foto: james/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Pesan penting disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari kepada peserta orientasi tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota 2018-2023 Gel VI, Rabu (21/11/2018). Mantan Anggota KPU Jawa Tengah mengajak jajarannya di kab/kota untuk memperbarui kembali ingatan tentang aturan perundangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Menurut dia, ada beberapa aturan yang khusus dimiliki oleh penyelenggara kab/kota. Oleh karena itu dia tidak ingin ada kata berpuas diri dari penyelenggara untuk memperkuat pemahaman tentang tugas dan kewajibannya. "Saya berharap saudara membaca UU 7/2017 (tentang pemilu) karena itu pedoman utama. Dibagian pertama ada tugas, wewenang dan kewajiban supaya kita bekerja sesuai wewenang. Kalau kita bekerja tidak sesuai wewenang maka disebut penyalahgunaan wewenang supaya kita kerja on the track," ujar Hasyim dihadapan 180 peserta orientasi tugas.Menurut Hasyim, memperbarui pengetahuan juga untuk mengenali pola hubungan antara KPU kab/kota, provinsi hingga pusat. Apalagi diaturan yang baru, ada hirarkis kordinasi dari kab/kota ke provinsi untuk kemudian ke tingkat pusat. Di paparan yang lain, Hasyim mengingatkan kembali karakter kelembagaan KPU yang Nasional, Tetap serta Mandiri. Nasional menurut dia berarti KPU bekerja diseluruh wilayah Indonesia dan sifatnya hirarkis. Tetap, bukan adhoc, dan Mandiri secara kelembagaan dan secara anggota bukan partisan, dan bekerja tidak tunduk pada ancaman, kekerasan, rayuan. "Ketiga saya kira penting untuk ingatkan, lembaga KPU karakternya kolektif kolegial, kemudian tolong dibaca renstra KPU yang sifatnya antisipatif, respon kita seperti apa, langkah jawabannya seperti apa, perencanaan strategis dan perencanaan tahapan," tutup Hasyim. (hupmas kpu dianR/foto: james/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-47, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Lomba Cerdas Cermat (LCC) Kepemiluan yang diikuti 33 Kementerian/Lembaga Non Kementerian.Membuka jalannya acara, Komisioner KPU, Ilham Saputra berharap melalui kegiatan ini Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjadi agen sosialisasi dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019."Ini adalah bentuk sosialisasi yang kami lakukan dalam rangka hari ulang tahun KORPRI karena kami tahu betul ASN di Indonesia ada sekitar 4,5 juta kami berharap bapak ibu bisa jadi agen sosialisasi KPU dan menyosilaisasikan apa saja yang penting dalam pelaksanaan pemilu," ucap Ilham di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (21/11/2018).Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Arif Rahman Hakim mengingatkan kepada peserta untuk mengikuti jalannya lomba dengan semangat dan santai."Santai saja tidak perlu tegang tegang, semuanya adalah juara, kalau tidak juara satu ya 33 semuanya juara, kita have fun kita nikmati dengan suasana hati gembira," seru Arif.Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Nur Syarifah menyampaikan kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar lembaga demi terjalinnya sinergitas menghadapi pemilu yang akan berlangsung serentak."Kegiatan ini menjadi bagian dari HUT KORPRI KPU sekaligus sebagai sarana silaturahmi dan sosialisasi untuk menghadapi Pemilu Serentak 2019, dimana kita tahu ini adalah pemilu pertama yang dilaksanakan secara serentak pemilu presiden dan legislatif," pungkas Nur Syarifah.Perlu diketahui, 33 lembaga Kementerian dan Non Kementerian Lembaga itu terdiri dari Kemenag, Lemhannas, Lapan, BPOM, Mabes Polri, Bawaslu, BSSN, BKKBN, Kemenhub, ANRI, Mabes TNI, Pemda Depok, DPR RI, Kelurahan Cideng, KPK, ATR BPN, Kemen PUPR, PPATK, Kememdagri, Kemenkopolhukam, Kemendikbud, Kejagung, Kemenkeu, Kemenaker, Kemenkop UKM, BPKP, BKPM, Setneg, BKN, BEKRAF, BSN, BMKG, dan Kominfo (hupmas kpu Bil/foto: Dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 Gelombang VI, kembali digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa (20/11/2018). Kegiatan dibuka Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dan dihadiri Sekretaris Jenderal KPU RI Arif Rahman Hakim, Kepala Biro SDM Lucky Firnandy Majanto serta Wakil Kepala Biro SDM Wahyu Yudi Wijayanti. Tidak berbeda jauh dengan orientasi tugas gelombang sebelumnya, peserta sejumlah 180 orang (dari beberapa kabupaten/kota yang berasal dari 7 provinsi Bali, Kalimantan Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Papua, Kepulauan Riau) juga mendapatkan pembekalan mengenai kepemiluan seperti kode etik penyelenggara pemilu, pengawasan penyelenggara pemilu, perspektif penyelenggara pemilu dari periode ke periode, serta peran kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas KPU.Dalam sambutannya, Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan bahwa semua yang terpilih menjadi anggota KPU provinsi maupun kabupaten/kota periode 2018-2023 harus menjalani pembekalan orientasi tugas untuk menyamakan persepsi bekerja. Peserta nantinya akan mendapatkan materi pengarahan umum dari para narasumber internal, eksternal, maupun senior mantan penyelenggara pemilu periode sebelumnya. "Mereka juga akan berbagi pengalaman selama menjabat sebagai anggota KPU," ucap Pramono. Dalam paparannya Pramono juga menekankan, meskipun KPU bekerja tersebar di tingkat pusat, provinsi maupun tingkat kabupaten/Kota namun semuanya itu bekerja di dalam satu komando organisasi yaitu KPU RI. "Kita keluarga besar KPU RI. Kita bekerja seluruhnya untuk kepentingan bangsa dan negara jadi perhatian bersama loyalitas yang sifatnya sangat primordial tersebut harus dilepaskan seluruhnya," tutur Pramono. Selain itu mantan Ketua Bawaslu Banten ini mengingatkan bahwa KPU adalah lembaga yang hirarkis, yang mekanisme pelaporannya harus berjenjang.Di kesempatan lainnya Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Lucky Firnandy Majanto, menjelaskan dasar penyelenggraan orientasi tugas ini sebagai berikut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu; Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2018 tentang seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota; berdasarkan Keputusan KPU Nomor 35/PP.06-kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi; serta berdasarkan Keputusan KPU Nomor 62/PP.06-kpt/05/KPU/II/2018 tentang Tahapan Pelaksanaan Seleksi.Lucky juga menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan orientasi tugas agar anggota KPU kabupaten/kota yang terpilih dapat melaksanakan tugas dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, akuntabilitas, efesien, dan efektivitas.Selain itu menurut Lucky, mereka juga setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan Cita Cita Proklamasi 17 agustus 1945; memiliki integritas, kepribadian yang kuat, jujur, dan adil; mempunyai pengetahuan dan keahlian yang berkaitan pada kepemiluan. (humas kpu James/foto: dianR/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan penghargaan Lifetime Achievement kepada Ramlan Surbakti atas dedikasi luar biasanya dalam memajukan kepemiluan di Indonesia. Penghargaan yang diserahkan langsung Ketua KPU Arief Budiman, disaksikan Anggota KPU Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Viryan, Hasyim Asy'ari, Pramono Ubaid Tanthowi serta Evi Novida Ginting Manik juga sebagai bentuk apresiasi tinggi atas dedikasi tak kenal lelah yang ditunjukkan pria dengan gelar profesor tersebut dalam memajukan ilmu kepemiluan di Tanah Air. Pada kesempatan berbahagia itu Ramlan pun mendapat bingkisan berupa kain ulos dari Anggota Evi Novida Ginting, yang langsung mengalungkannya. Siapa Ramlan Surbakti? Pria kelahiran Tanjung Merawa, Kabupaten Karo Sumatera Utara sejak 1998 adalah sosok yang tak pernah absen dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Mengawali karir kepemiluannya sebagai salah satu penyusun Undang-undang (UU) pemilu pasca reformasi, Ramlan pun berhasil menjejakkan kakinya sebagai Ketua KPU 2004-2007. Selepas duduk sebagai orang nomor satu di Imam Bonjol 29, Ramlan tetap menggeluti dunia kepemiluan namun lebih banyak terlibat dikegiatan kemasyarakatan, dikampus dengan memperjuangkan tata kelola pemilu. Dia lah yang mendorong agar tata kelola pemilu masuk sebagai bidang serapan di perkuliahan. Ditemui saat menerima penghargaan, pria penyuka film Bolywood singkat menjawab ketekunannya didunia kepemiluan sebenarnya hobi yang dianggapnya selalu menyenangkan. "Mengutip ucapan seorang filsuf, maka ketika anda mengerjakan apa yang anda sukai, sebenarnya anda tidak bekerja," kata Ramlan, di Jakarta, Sabtu (17/11/2018). Di usianya yang kini genap 67 tahun, Ramlan pun mengaku masih memiliki ambisi agar jurusan tata kelola pemilu ini banyak dibuka oleh universitas agar menghasilkan penyelenggara pemilu yang andal. Dia pun menyebut bahwa ada kesamaan antara tata kelola pemilu dengan ilmu kedokteran, dimana di tata kelola pemilu juga dikenal adanya malpraktek pemilu sebagai tanda akan adanya penyimpangan demokrasi. "Dan saya tahu anda (penyelenggara pemilu) punya pengalaman menjalankannya tapi secara teori belum," tambah dia. “Boleh saya beri satu pesan sebenarnya, mungkin sebagian anda pernah dengar ungkapan yang saya berikan, Sekretariat Jenderal KPU atau KPU pada umumnya jangan bekerja seperti Srimulat. Saya tidak mengkritik Srimulat, saya malah lebih suka nonton Srimulat daripada Mr Bean. Tapi untuk pemilu itu tidak bisa pakai improvisasi. Anda tahu Srimulat itu kan pemain-pemainnya jenius, pak Teguh (Ketua Srimulat) hanya membuat garis besar cerita, tapi masing-masing pemain kemudian improvisasi tampil sehingga lucu, itu bagus untuk pemilih, tapi untuk pemilu tidak boleh pakai gaya Srimulat, harus. Saya lihat diluar, saya masuk banyak sekali skema, saya kira itu bagus untuk disampaikan ke pemilih. Dan saran saya, walau ini belum terlambat, harus ada petunjuk konkret, jelas apa yang harus dilakukan KPPS, PPS dan PPK,” pungkas dia.(hupmas kpu dianR/foto: Ook/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengungkapkan optimismenya pemilu 17 April 2019 siap diselenggarakan melihat segala aspek kesiapan yang berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan.Meski demikian Anggota KPU Hasyim Asy'ari tetap meminta dukungan kepada semua pihak untuk lembaganya agar tetap mampu menjalankan tugas dan tahapan dengan aman dan lancar. "KPU tidak bisa bekerja sendirian, daya dukung juga dari pemerintah, kementerian, TNI/polri ini jadi bagian yang kita harus komunikasikan setiap saat," ujar Hasyim pada diskusi yang digelar dipuncak Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemilu 2019, Sabtu (17/11/2018). Mantan Anggota KPU Jawa Tengah lalu mengatakan, bahwa kerja kepemiluan tidaklah mudah. Apalagi di 2019, pertarungan perebutan kekuasaan dilakukan dihari yang sama. "Tapi pada intinya kita sudah siap semua, bahwa pemilu itu adalah area kontestasi, persaingan politik legal untuk mengisi jabatan," tambah Hasyim. Kolega penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Anggota M Afifudin juga sepakat bahwa butuh dukungan semua pihak untuk suksesnya Pemilu 2019. Dari segi pengawasan, sebagaimana domain lembaganya, maka kontestasi yang ketat ini harus mendapatkan perhatian dari semua pihak. "Yang diawasi ini memang tidak mengenakkan tapi itulah pentingnya kordinasi, memahami aturan yang sama," kata Afifudin. Dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Anggota Muhammad sepakat bahwa suksesnya penyelenggaraan pemilu tidak bisa dilepaskan dari kompaknya KPU dan Bawaslu dalam bertugas. Dia pun menyerukan agar harmonisasi keduanya yang terjalin di tingkat pusat juga berlaku ditiap tingkatan lainnya. "Sudah selesai periode Tom and Jerry, anda sekarang jadi Jerry dan Jerry," ucap Muhammad. Dari pemerintah, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri Laode Ahmad hanya berpesan agar penyelenggara khususnya KPU tetap fokus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Faktor monitoring dan supervisi juga menurut dia penting untuk selalu dilakukan terutama untuk memantau kerja jajaran hingga tingkat bawah. "Berikut memastikan partisipasi pemilih, karena ini penyumbang besar kesuksesan (partisipasi tinggi)," tambah Laode. Sementara itu Kepala Korps Sabhara Baharkam Polri, Irjen Pol Sudjarno menegaskan komitmen lembaganya sebagai bagian dari penyelenggara keamanan untuk menjaga setiap tahapan. Melalui operasi Mantap Brata dia optimis pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif berjalan damai, aman dan lancar. "Polri sudah komitmen bahwa KPU itu baik orangnya,  kantornya itu objek vital yang harus kita amankan," tegasnya. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)