Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Memasuki masa krusial Pemilu Serentak 2019, kurang dari dua bulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali melantik 10 Anggota KPU Provinsi serta 1 Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Kupang periode 2019-2024 di Ruang Sidang Lantai 1, Gedung KPU, Jakarta, Selasa (26/2/2019). Dalam sambutannya, Ketua KPU, Arief Budiman menyampaikan pentingnya penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 bagi bangsa Indonesia. Sebab, pemilu kali ini merupakan pertaruhan bangsa memilih pemimpin diberbagai tingkatan. “Anda sudah tidak punya waktu belajar lagi, anda sekarang harus langsung bekerja, anda harus siap dianggap tahu seluruhnya soal pemilu, karena ketika orang datang pada anda kemudian tidak bisa menjawab, maka kepercayaan orang akan runtuh,” pesan Arief. Untuk dapat bekerja dengan baik, Arief mengingatkan kepada anggota dilantik dapat memegang tiga prinsip yakni transparansi, integritas, kolektif serta kolegial. Pria asal Jawa Timur juga mengingatkan bahwa anggota yang baru dilantik harus transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi termasuk persoalanan anggaran, logistik dan SDM. “Kedua anda harus bekerja dengan integritas, jangan main-main. Ketiga, saya ingin anda bekerja dengan prinsip kolektif kolegial,” jelas Arief. Perlu Diketahui, sebelas Anggota yang dilantik terdiri dari sepuluh Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan KPU nomor 526 dan 527/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 serta satu orang PAW Anggota KPU Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan KPU nomor 529/PP.06 Kpt/05/KPU/II/2019. (hupmas kpu ri bil/foto: dianR/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Kegiatan Pembekalan Orientasi Tugas Gelombang I Tahun 2019 bagi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota periode 2019-2024, resmi ditutup, Sabtu (23/2/2019). Sebanyak 180 peserta yang berasal dari 4 KPU Provinsi dan 21 KPU Kabupaten/Kota mendengarkan langsung kata penutup yang dipimpin langsung Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi. Pada sesi penutup itu, Pramono meminta kepada jajarannya untuk mengaplikasikan setiap materi yang telah diberikan selama pelaksanaan orientasi didaerah masing-masing. Serta sebagai pemicu awal untuk meningkatkan kapasitas diri menghadapi setiap tahapan pemilu maupun pemilihan. Pramono pada kesempatan itu juga mengingatkan jajarannya bahwa waktu yang dimiliki untuk menyiapkan pemilu tidak banyak lagi. Segala macam hal yang serius, isu sekecil apapun terkait persiapan pemilu harus dijalankan dengan cermat. “Seperti sekarang logistic, jangan sampai ada kelalaian dalam prosesnya,’ tambah Pramono. Pramono pun meminta agar hal lain seperti menyangkut surat suara proses pendataan DPTb dan DPK, hingga rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bisa dijalankan dengan benar. Dan yang terakhir dia meminta agar jajarannya tetap menjaga netralitas dan berintegritas, terutama penyelenggara adhoc yang akan bekerja sebentar lagi. “Karena sebagai ujung tombaknya penyelenggaraan pemilu mereka harus diperhatikan, terkait pelatihannya/bimteknya termasuk buku panduannya dan memperbanyak simulasi agar dapat dipahami secara benar,” lanjut Pramono. Diakhir penyampaiannya Pramono memberikan penghargaan kepada peserta pembekalan orientasi yang telah mengikuti kegiatan dengan disiplin, patuhm, kompak serta inspiratif. Antara lain Penghargaan Peserta Orientasi Terbaik; Kelas A KPU Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat), Kelas B KPU Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumatera Utara); Kelas C KPU Provinsi Jawa Timur; Kelas D KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur) serta Kelas E KPU Kabupaten Klungkung (Bali). (hupmas kpu ri dosen/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Pembekalan untuk peserta Orientasi Tugas Anggota KPU 2019-2024 Gelombang I Tahun 2019 berlanjut dengan materi per kelas. Para pemateri dari praktisi dan mantan penyelenggara pemilu menyampaikan materi melalui metode Building Resources in Democracy (Bridge) yang bertujuan untuk pengembangan kemampuan masing-masing penyelenggara tersebut. Dibagi lima kelas ada banyak tema yang diangkat dari sesi bridge, mulai dari nilai dan prinsip pemilu bebas dan adil, etika penyelenggara pemilu, gender dan disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, sistem pemilu di Indonesia hingga yang terakhir tahapan pemilu dan perencanaan strategis. Adapun pemateri pada sesi bridge ini antara lain Moh Najib, , Abdul Aziz, Khoirunisa A dan Erik Kurniawan (kelas A), Dahliah Umar, Aditya Perdana dan Andreas Pandiangan (kelas B), Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Wahidah Suaib dan A Gaffar Karim (kelas C), Titi Anggraini dan M Mufti Syarfie (kelas D) serta Ahsanul Minan, Hurriyah dan Ketut Udi Prayudi (kelas E). Seperti yang terlihat di kelas C, para pemateri bergiliran menyampaikan tema tentang gender dan disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Juga dijelaskan bagaimana pentingnya penyelenggara pemilu menjalin komunikai dan sosialisasi dengan jaringan perempuan, sosialisasi berbasis keluarga dan segmen perempuan, pelibatan tokoh masyarakat/agama yang pro gender dalam sosialisasi pemilih, pendidikan perempuan dalam politik hingga yang terakhir pelibatan pemerintah daerah (pemda) dalam pendidikan politik perempuan. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Usai mendengarkan paparan dari anggota KPU RI serta Bawaslu RI, peserta Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi serta Kabupaten/Kota 2019-2024 Gelombang I mendengarkan pengalaman kepemiluan dari Ketua KPU 2004-2007 Ramlan Surbakti. Pria kelahiran Karo, Sumatera Utara banyak bercerita tentang pengalamannya mengelola organisasi KPU serta menjalankan tahapan kepemiluan seperti mendata pemilih, meningkatkan partisipasi pemilih serta mendistribusikan surat suara agar tidak tertukar. Pria yang kini banyak aktif di dunia kampus ini juga mengingatkan kepada jajaran penyelenggara yang baru dilantik untuk memerhatikan pemilih pemula serta melayani mereka apabila ingin pindah memilih. “Seperti mahasiswa juga para pekerja,” tutur Ramlan. Dikesempatan selanjutnya, peserta orientasi mendapat penjelasan tentang etika kepemiluan dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono. Pria yang juga pernah menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengajak agar penyelenggara yang baru dilantik untuk menjaga diri dari sikap tercela. “Anda warga negara istimewa yang bekerja tidak biasa, maka bangga dengan itu,” ucap Harjono. Harjono juga mengingatkan kepada semua bahwa pemilu adalah pemersatu bangsa, bukan pemecah. Dan bagi penyelenggara yang terlibat didalamnya dia berpesan agar bekerja dengan penuh integritas dan memberikan yang terbaik bagi bangsa. “Yang dijaga adalah kepercayaan,” pungkasnya. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Kegiatan Orientasi Tugas Gelombang I kepada anggota KPU provinsi serta kabupaten/kota berlanjut dihari kedua, Kamis (21/2/2019). Para peserta mendapat pemahaman kepemiluan langsung dari para pimpinan, baik KPU RI maupun Bawaslu RI. Dari KPU RI, Anggota Pramono Ubaid Tanthowi mengingatkan kepada jajarannya untuk selalu meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Menurut dia, tugas sebagai penyelenggara tidak mudah dan harus diimbangi dengan pengetahuan yang cukup tentang dunia kepemiluan. Pramono dalam kesempatan itu juga memberikan pemahaman tentang tata laksana dan organisasi yang ada di KPU. Hal ini penting sebagai bekal para penyelenggara yang baru dilantik untuk memahami lembaga yang dipimpinnya. Dari Bawaslu RI, Ketua Abhan memberikan pemahaman tentang tugas pengawas dalam pemilu. Sebagai rekan sesama penyelenggara, Bawaslu berkomitmen untuk menjadikan pemilu yang berintegritas, luber dan jurdil. (hupmas kpu ri/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta semua pihak mendukung dan menjamin hak pilih masyarakat untuk dapat hak suaranya dihari pencoblosan nanti. Menghambat sama saja dengan menghalangi hak konstitusional.    Komisioner KPU RI, Viryan meminta kepada jajarannya untuk tak segan melapor apabila menemukan hambatan selama proses penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) kepada penegak hukum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut dia yang rentan terjadi hambatan selama proses pendataan DPTb adalah perusahaan yang mempekerjakan pemilih yang berasal dari luar domisili.    "Kita laporkan saja ke Kepolisian, apabila ada perusahaaan yang dengan sengaja masuk ke katagori menghalang-halangi, sampaikan juga ke Bawaslu, sampaikan ini masuk ke tentuan pidana," tegas Viryan di Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi DPTb, di Ruang Sidang Utama Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis (21/2/2019).   Sebelumnya Viryan mendengar laporan dari jajarannya didaerah yang banyak menemui kesulitan saat mengumpulkan data pemilih. Misalnya saja di Kelompok pekerja perkebunan kelapa sawit ataupun industri lainnya.   Viryan meminta kepada jajaran di daerah untuk bersama mengedepankan semangat advokasi bila menemui hambatan-hambatan dalam menyusun rekapitulasi DPTb.   Selain persoalan advokasi, Viryan juga meminta kepada Komisioner Divisi Data dari 32 Provinsi yang hadir untuk dapat menyampaikan kepada petugas yang melayani pindah memilih di KPU Kabupaten/Kota dapat menjelaskan konsekuensi berkurangnya jumlah surat suara pemilih jika masuk ke dalam DPTb.    "Kita perlu sampaikan kepada rekan-rekan kita yang layani pemilih untuk sampaikan kepada pemilih pak bu nanti kalau urus DPTb ini konsekuensinya begini, surat suaranya hanya sekian, siap atau tidak," tambah pria asal Kalimantan Barat itu. (hupmas kpu ri bil/foto: ieam/ed diR)