Berita Terkini

Belitung, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak 2019 KPU RI dan KPU Provinsi/KIP Aceh se-Indonesia di Hotel BW Suites Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Selasa (12/3/2019).   Acara yang diikuti para Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendahara KPU Provinsi seluruh Indonesia ini bertujuan meningkatkan kepatuhan satker di lingkungan KPU dalam melaksanakan kewajiban terhadap pedoman atau regulasi yang telah diterbitkan atau ditetapkan oleh KPU.   Hadir dalam kesempatan itu Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi yang berharap pengelolaan dan penyelesaian persoalan keuangan dapat juga menjadi hal prioritas dalam penyelenggaraan pemilu disemua satker. Menurut dia bagian keuangan sendiri memegang peranan krusial dalam mendukung sukses tidaknya pemilu.    "Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilihat dari teknis penyelenggaraan tahapan pemilu, teknis-teknis penyelenggaraan tahapaan pemilu itu bisa jalan kalau dukungan administrasi keuangan juga beres," kata Pramono.    Untuk itu perlu juga menurut Pramono agar ilmu dan pengetahuan pengelolaan dan penyelesaian persoalan keuangan tidak hanya diketahui oleh sebagian penyelenggara pemilu tapi juga disampaikan dan diajarkan kepada penyelenggara lain hingga tingkat bawah. "KPU berharap informasi yang diserap jangan hanya berhenti di sekretariat KPU Provinsi masing-masing tapi ada juga proses transmisi ke sekretariat Kab/Kota, karena merekalah ujung tombak dalam tata kelola anggaran pemilu selama ini,” tutur Pramono.   Pramono meyakini dengan pengelolaan dan penanganan keuangan yang baik, target dan harapan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan.  "Jangan sampai opini WTP dari Tahun 2017 itu menjadi yang pertama dan terakhir,” tegas Pramono   Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan Aminsyah dalam sambutannya mengatakan bahwa Rakor Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak 2019 juga ditujukan untuk mengevaluasi serta melihat sejauh mana pedoman yang telah diterbitkan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh satker di lingkungan KPU.   Turut hadir pda kegiatan rakor ini Asisten Bidang Administrasi Prov Bangka Belitung Darlan dan Wakil Bupati Kab Belitung, Isyak Meirobie. Juga tampak dijajaran tamu Anggota KPU Provinsi Bangka Belitung serta jajaran sekretariat KPU RI, Kepala Biro Keuangan, Nanang Priyatna, Kepala Biro Logistik Purwoto Ruslan Hidayat, Kepala Biro Umum Yayu Yuliani, Inspektur Adi Wijaya Bakti serta Wakil Kepala Biro Perencanaan Bastian.   (hupmas kpu ri ieam/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Mendekati hari pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus mematangkan persiapan, salah satunya melalui simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Namun berbeda dengan sebelumnya, simulasi kali ini tidak diadakan ditengah-tengah pemukiman penduduk, TPS dibuat di Halaman Parkir Kantor KPU Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta, Selasa (12/3/2019). Menurut Ketua KPU RI, Arief Budiman simulasi yang digelar dilingkugan kantor ini bertujuan untuk mematangkan persiapan jelang hari pemungutan suara. “Mudah-mudahan upaya kita melakukan simulasi ini menjadi masukan pelajaran yang cukup berharga untuk menyempurnakan kalau ada hal-hal yang kurang sebelum kita laksanakan 17 April mendatang,” ujar Arief. Arief berharap simulasi dapat berjalan dengan baik dan dapat diikuti 300 pegawai di lingkungan Sekertariat Jenderal KPU. Menurut dia pun pada prosesnya nanti juga akan disimulasikan sejumlah pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Khusus (DPK).  "Mohon nanti teman-teman yang masuk dalam DPT jangan lupa gunakan hak pilih, nanti terus diberi informasi melalui pengeras suara kita, itu menyimbolkan nanti di kampung-kampung juga gitu kalau sampai menjelang pukul 1 (13.00) belum 300 pemlih maka semua warga harus bergerak melalui pengeras suara di tempat ibadah, di kantor-kantor pemerintahan. Bahkan biasanya kami minta ada mobil keliling yang memberi informasi sehingga partisipasi akan tinggi,” tutup Arief. Pada kesempatan itu, Arief bersama Anggota KPU lainnya Evi Novida Ginting Manik, Pramono Ubaid Tanthowi serta Ilham Saputra turut hadir sebagai pemilih. Mereka selayaknya pemilih pada umumnya datang, mendaftar dan menunggu giliran mencoblos. Usai memberikan hak suaranya di bilik suara, mereka pun memasukkanya kedalam kotak suara. Hal yang sama juga dilakukan oleh jajaran Setjen KPU RI, mulai dari Sekjen Arif Rahman Hakim, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah, Kepal Biro SDM Lucky Firnandy Majanto, Kepala Biro Umum Yayu Yuliani serta pejabat dan staf lainnya yang antusias memberikan hak suaranya. Adapun, yang bertugas sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada kesempatan ini para staf Biro Teknis dan Hupmas yang sehari-hari bergelut dalam aturan pemungutan dan penghitungan suara. Sementara itu, dikesempatan tersebut juga ditampilkan sejumlah adegan yang perlu mendapat penanganan di TPS. Mulai dari pemilih disabilitas tuna netra dan tuna daksa hingga penanganan apabila ditemukan surat suara rusak saat diterima pemilih. (hupmas kpu ri bil/foto: dianR/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengapresiasi langkah Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) yang menggagas munculnya platform Know Your Caleg (KYC) , yang ditujukan untuk para diaspora (Warga Negara Indonesia/WNI) di luar negeri mengetahui seluk beluk para calon legislatifnya (caleg) di Pemilu 2019. Caleg untuk pemilih diaspora sendiri masuk dalam Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II dengan total caleg mencapai 105 orang. “Jadi bukan hanya penting bagi KPU melihat web ini tapi juga peserta dan paling penting masyarakat pemilih,” jelas Ketua KPU Arief Budiman saat menggelar konfrensi pers di kantornya Senin (11/3/2019). Arief juga berharap kedepan tidak hanya dapil DKI II saja yang tersedia daftar caleg yang akan bersaing di Pemilu 2019 nanti, tapi juga ada pihak-pihak yang mau untuk membantu mempublikasikannya kepada pemilih. “Dan yang terpenting tadi saya sampaikan adalah FPCI harus seimbang dan setara dalam mempublikasikan caleg. Kalau memang ada 105 caleg di Dapil DKI II maka semua harus dipastikan diundang (untuk memaparkan visi misi dan programnya),” tambah Arief. Sementara itu pendiri FPCI, Dino Patti Djalal berterimakasih atas dukungan KPU kepada pihaknya yang tengah berupaya menawarkan inovasi kepada masyarakat pemilih, khususnya bagi mereka yang ada di Dapil DKI II. Menurut dia persoalan yang dihadapi pemilih diaspora adalah kurangnya informasi terkait latar belakang caleg yang akan dipilih di 17 April 2019 nanti. “Karena pemilih diaspora ini berbeda, mereka tidak pernah melihat sosok calegnya, sementara di surat suara nanti hanya tertulis nama,” ucap Dino. Merespon harapan Ketua KPU RI agar KYC dibuat setara dan seimbang antara caleg, pria yang sempat menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini memastikan bahwa 105 caleg telah semua dihubungi dengan respon beragam. “Ada yang cancel, tidak mendukung, tapi banyak juga yang antusias,” tutur dia. Dino pun berharap agar platform yang dimilikinya ini dapat bermanfaat bagi pemilu di Indonesia. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)  

Jakarta, kpu.go.id – Sepuluh orang tim seleksi (timsel) untuk Kab Meranti (Riau) serta Kab Ende (NTT) mengikuti kegiatan orientasi tugas, di Gedung KPU RI, Senin (11/3/2019). Sebelumnya kesepuluh anggota timsel telah menjalani pelantikan Minggu, 10 Maret 2019. Mereka antara lain Sri Rukmini, Zul Anshari, Syukron Darsyah, Jupendri dan Panca Setyo Prihatin (Kabupaten Kepulauan Meranti) serta Balkis Soraya, Sabina Gero, Simon Petrus Nilli, Maryanti H. Luturmas Adoe dan Yoseph Paseli Dheghu (Kabupaten Ende). Orientasi tugas dipimpin langsung Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik yang menyampaikan berbagai macam hal sebagai bekal para timsel dalam menyeleksi calon-calon anggota KPU nanti. Seperti tahapan yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh timsel agar proses seleksi berjalan sesuai waktu yang ditentukan.Selain itu sikap terbuka juga harus dikedepankan oleh para timsel, termasuk menyampaikan kepada masyarakat (melalui media) setiap hasil dari tahapan yang sudah berjalan. “Baik pengumuman, pendaftaran, persyaratan bakal calon dan batas waktu penyerahan disampaikan melalui media massa lokalm laman atau papan pengumuman KPU provinsi dank ab/kota,” kata Evi. Evi mengingatkan bahwa dari setiap tahapan yang berjalan, timsel harus bertindak sesuai aturan yang berlaku. Dan tidak melupakan aspek administratif dimana setiap dokumen yang masuk harus disimpan dengan baik. Untuk diketahui pendaftaran calon anggota KPU provinsi maupun kab/kota dapat dilakukan melalui daring (online) atau pengiriman pos. Kepada mereka yang telah dinyatakan lulus penelitian administrasi selanjutnya mengikuti tes tertulis dengan menggunakan metode Computer Asisted Test (CAT) dan dilanjutkan dengan tes psikologi. “Agar dapat mengetahui integritas, kepribadian, sikap kerja, kepemimpinan dan inteligensia,” tambah Evi. Bagi mereka yang telah mengikuti seluruh proses tersebut, selanjutnya dapat mengikuti tes kesehatan, meliputi jasmani, rohani dan narkoba dan hasilnya bersifat rahasia. (hupmas kpu ieam/foto: ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali melantik Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU Kabupaten periode 2019-2024, di Jakarta, Minggu (10/3/2019). Pelantikan dipimpin langsung Ketua KPU RI Arief Budiman. Pelantikan sesuai Keputusan KPU RI Nomor 591/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau periode 2019-2024 dan Keputusan KPU RI Nomor 592/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024. Antara lain Timsel KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, Sri Rukmini, Zul Anshari, Syukron Darsyah, Jupendri dan Panca Setyo Prihatin. Sementara Timsel KPU Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Balkis Soraya, Sabina Gero, Simon Petrus Nilli, Maryanti H. Luturmas Adoe dan Yoseph Paseli Dheghu. “Timsel harus bisa mencari calon Anggota KPU kabupaten yang berkualitas dan siap setiap saat. Timsel pun dilantik malam-malam, karena padatnya kegiatan KPU, sehingga nanti anggota KPU yang dihasilkan timsel juga harus yang siap setiap saat, tangguh fisik dan mentalnya, selain harus pintar kepemiluan, mengingat kerja di KPU itu harus siap overtime,” tutur Arief usai pelantikan. Arief juga mengingatkan, agar timsel mencari calon anggota KPU kabupaten yang langsung siap menghadapi rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019. Selain itu siap apabila ada gugatan sengketa di MK, Bawaslu, DKPP, Kepolisian, Ombudsman, dan pengadilan. “Cari orang yang track recordnya baik dan mau kerja transparan. Mereka juga harus bisa bekerja secara team work, mengingat semua keputusan resmi KPU harus dilakukan secara kolektif kolegial dalam rapat pleno,” pungkas Arief. (hupmas kpuarf/foto: arf/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota 2019-2024 resmi ditutup Minggu (10/3/2019). Ketua KPU Arief Budiman yang didaulat menutup jalannya kegiatan yang telah berlangsung selama tiga hari berpesan agar jajarannya memiliki kemampuan yang cukup untuk menuntaskan segala tugas dan kewajiban. Penyelenggara pemilu menurut dia harus siap dalam situasi dan kondisi apapun. “Kami ingin mewariskan kultur baru, lebih disiplin dan konsentrasi serta siap dengan segala situasi yang akan dihadapi. Bagaimana cara kerja yang cepat untuk menyelesaikan persoalan, mengambil keputusan cepat dalam hitungan menit, mengapa data pemilu harus akurat dan mutakhir, semua itu dilatihkan di orientasi tugas untuk kesiapan kita semua,” tutur Arief. Terlebih menurut pria asal Jawa Timur, selama mengikuti orientasi tugas para peserta mendapat materi dari para fasilitator yang mendukung kesiapan dan kesigapan ini. Mulai dari data pemilu yang harus akurat dan mutakhir, hingga ilmu dan filosofi pemilu. Semua itu dirancang agar anggota KPU bisa menjadi pemimpin dan Sekretaris menjadi manajer yang memahami apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan tahapan pemilu.  “Selepas orientasi, semua harus bisa membedakan mana urusan penting pemilu, dan mana yang urusan supporting pemilu. Pada momen tertentu, KPU tidak ada luang untuk berdebat, tetapi berembug bersama dalam pleno dan langsung diputuskan. Saat ini tengah ada judicial review terkait DPTb di MK, putusan bisa kapan saja keluar, dan semua sudah dilatih untuk siap dengan segala situasi,” ujar Arief yang juga didampingi jajaran komsioner KPU RI lainnya. Arief juga meminta semua ilmu yang didapatkan dari orientasi ini bisa ditularkan ke masing-masing satkernya, PPK, PPS dan KPPS. Prinsip utama yang harus dipegang dalam penyelenggaraan pemilu ini adalah harus disiplin, transparan, independen dan berintegritas. (hupmas kpu arf/foto: arf/ed diR)