Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Penyegaran Bendahara Pengeluaran dan Ujian Sertifikasi Bendahara di Harris Hotel Sentul Bogor 23-28 September 2018. Kegiatan ini diikuti 25 orang bendahara dari 25 satker KPU provinsi dan KPU kab/kota se-Indonesia dan merupakan Angkatan ke II setelah Angkatan I yang dilaksanakan pada Oktober 2017. Adapun tujuan dari pelatihan ini sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan sertifikasi bendahara yang juga merupakan tindaklanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Para peserta sekaligus mengikui ujian sertifikasi bendahara pada tanggal 26 September 2018, dengan persentase kelulusan sebesar 84%. "Artinya, dari sebanyak 25 orang peserta yang ikut ujian sertifikasi, sebanyak 21 orang telah lulus," ujar Kepala Biro SDM KPU Lucky Firnandy Majanto.Dalam kesempatan itu Lucky juga memberikan pembinaan kepegawaian serta menyampaikan bahwa kegiatan sertifikasi ini akan berlanjut untuk Angkatan III yang akan dilaksanakan Oktober 2018 di Regional Bali.Hadir dalam kesempatan ini, Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memberikan ceramah tentang Etika Bendahara dan Pencegahan Korupsi. (biro sdm kpu ri/ed diR) 

Cirebon, kpu.go.id - Tujuh bulan menuju Hari Pemungutan Suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus memantapkan jajaran untuk menyukseskan setiap program dan tahapan. Termasuk pada aspek keuangan yang di dalamnya mengatur perencanaan, pembiayaan hingga pertanggungjawaban. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Divisi Keuangan dan Logistik Pramono Ubaid Tanthowi mengingatkan bahwa sektor keuangan adalah bagian penting dari sebuah penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya dia berharap agar tata kelola keuangan ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. "Tata kelola keuangan adalah daya dukung yang penting untuk suksesnya pemilu. Tahapan tidak bisa berjalan kalau tata kelola keuangan tidak berjalan. Kalau macet di situ maka kegiatan tidak jalan," ujar Pramono saat menutup kegiatan Rapat Evaluasi Laporan Keuangan Badan Penyelenggara 2018 di Cirebon Kamis (27/9/2018) malam.Pramono dalam kesempatan itu juga mengingatkan bahwa KPU lembaga hirarkis yang berkaitan satu dengan yang lain. Hal ini juga berlaku pada aspek tata kelola keuangan, dimana tata kelola keuangan tiap daerah memengaruhi laporan keuangan di tingkat pusat. "Teman-teman provinsi juga harus bisa menempatkan diri, tidak hanya sebagai bawahan KPU RI tapi juga atasan kabupaten/kota," tutur Pramono. Diakhir paparannya, Pramono berharap kegiatan Rapat Evaluasi Laporan Keuangan Badan Penyelenggara yang diikuti perwakilan komisioner, kepala bagian keuangan, bendahara serta operator ini bisa memberikan ilmu baru yang juga dibagikan kepada jajaran ditempatnya bertugas. "Saya harapkan kembali ketempatnya masing-masing bisa bertugas dengan lebih baik," tambah Pramono. Hasilkan Piagam CirebonSebelumnya di hari terakhir para peserta dibagi dalam dua kelas (kelas komisioner dan sekretaris serta kelas kabag, bendahara dan operator). Masing-masing kelas kemudian berdiskusi dan membuat rencana aksi terkait tata kelola keuangan di KPU. Sekjen KPU Arif Rahman Hakim menyampaikan terimakasih kepada peserta Rapat Evaluasi Laporan Keuangan Badan Penyelenggara 2018 yang telah menyerahkan rumusan dan masukan terkait tata kelola keuangan di lembaga KPU. Dia mengakui masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik di KPU. "Pertemuan di Cirebon ini jangan dilewatkan begitu saja. Rapat ini menghasilkan sesuatu yang saya sebut 'Piagam Cirebon' yang nanti implementasinya menjadi komitmen bersama," kata Arif. (hupmas kpu ook/foto: dianR/ed diR)

Cirebon, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan penghargaan kepada tiga daerah dengan serapan anggaran terbaik hingga September di 2018. Ketiga daerah tersebut antara lain Sulawesi Tengah (Sulteng), Aceh serta Papua Barat. Penyerahan piagam diserahkan langsung Sekjen KPU Arif Rahman Hakim Rabu (26/9/2018) kepada masing-masing sekretaris ketiga daerah. Sebelum prosesi penyerahan, Arif menyampaikan bahwa penghargaan sebagai bentuk apresiasi lembaganya kepada jajaran daerah yang hingga September telah memaksimalkan anggaran yang telah diajukannya untuk program-program rutin maupun kepemiluan. Dia berharap daerah lain dapat mengikutinya dengan penyerapan anggaran yang lebih baik. "Manfaatkan anggaran yang dimiliki. Ada beberapa daerah yang sudah baik namun ada juga yang masih rendah," ujar Arif di Acara Evaluasi Laporan Keuangan Badan Penyelenggara. Dalam kesempatan itu Arif juga berharap ada peningkatan kualitas informasi pertanggungjawaban laporan keuangan masing-masing daerah. Terutama soal kelengkapan laporan. "Target setiap satker juga menyiapkan rencana aksi untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berkelanjutan," tambah Arif. Arif selanjutnya menekankan kepada daerah pentingnya efektivitas sistem pengendalian serta pencatatan kas yang sesuai. (hupmas kpu dianR-Ook/foto: dianR-Ook/ed diR)

Cirebon, kpu.go.id - Hari kedua Rapat Evaluasi Laporan Keuangan Badan Penyelenggara 2018, peserta perwakilan 34 provinsi mendapatkan banyak pengetahuan dari para pembicara yang kompeten di bidangnya. Pada panel pertama, hadir sebagai pembicara Kepala Biro Perencanaan dan Data Sumariyandono serta Kepala Biro Umum Yayu Yuliani. Di kesempatan itu Sumariyandono menjelaskan kebijakan anggaran KPU serta pagu anggaran 2019. Sementara Yayu menjelaskan tentang Barang Milik Negara (BMN), ruang lingkup hingga pengelolaan BMN. Panel kedua berlanjut dengan pembicara Kepala Biro Keuangan Setjen KPU RI Nanang Priyatna, Kepala Biro Logistik Purwoto Ruslan Hidayat serta Inspektur Adiwijaya Bakti. Pada sesi pertama Kabiro Logistik Purwoto Ruslan Hidayat menjelaskan mulai dari kriteria sukses logistik pemilu, jenis-jenis logistik pemilu hingga jadwal pengadaan dan distribusinya ke daerah. Adapun Kebiro Keuangan, Nanang Priyatna menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan sementara Inspektur Adiwijaya Bakti menjelaskan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan review persiapan pemeriksaan.Pembekalan terakhir disampaikan Kepala Biro Teknis dan Hupmas yang menjelaskan tentang tahapan pencalonan yang telah usai namun masih menyisakan sejumlah gugatan. Sementara Kepala Biro SDM Lucky Firnandy Majanto menjelaskan secara detail proses seleksi CPNS dilingkungan KPU. (hupmas kpu dianR-ook/foto: dianR/ed diR)

Cirebon, kpu.go.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Arif Rahman Hakim meminta kepada seluruh KPU Provinsi membentuk gugus tugas untuk mensupervisi penyusunan pelaporan keuangan terhadap KPU Kabupaten/Kota yang berada di wilayahnya masing-masing, Rabu (26/9/2018).“Gugus tugas atau help desk ini akan melakukan telaah atau review terhadap pelaporan keuangan. Jadi di provinsi ada sekelompok staf dan pejabat yg memahami tentang penyusunan laporan keuangan dan memberikan solusi di wilayah masing-masing,” ungkap Arif.Hal tersebut diungkapkan Arif saat memberikan materi dan pengarahan kepada seluruh peserta Evaluasi Laporan Keuangan Badan Penyelenggara yang digelar di Cirebon, Jawa Barat, 25-28 September 2018.Dalam pertemuan ini, seluruh stakeholder yang berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari APBN seperti Komisioner, sekretaris, bendahara, dan operator diundang untuk dapat merumuskan cara agar opini Laporan Keuangan tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan.“Targetnya adalah kita dapat mengidentifikasi masalah-masalah dan mencapai seluruh target. Diharapkan juga ada dokumen rencana aksi untuk mempertahankan dokumen WTP secara baik,” kata ArifArif juga mendorong, pentingnya sikap disiplin soal penyusunan laporan keuangan. Termasuk kualitas informasi yang disusun, penyusunan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kecepatan dan data dukung, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan.“Disiplin penting soal keuangan. Kalau tidak disiplin terhadap aturan akan sangat berat sekali mempertahankan opini yang sudah kita peroleh. Kuncinya adalah kedisiplinan dan kepatuhan,” tegas Arif.Hadir dalam hari ke-2 kegiatan Evaluasi Laporan Keuangan Badan Penyelenggara pejabat di Sekretariat Jenderal  KPU yakni, Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah, Kepala Biro Perencanaan dan Data Sumariyandono, Kepala Biro Keuangan Nanang Priyatna, Kepala biro Umum Yayu Yuliani, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Lucky Firnandy Majanto, Kepala Biro Logistik Purwoto Ruslan Hidayat dan Inspektur Adiwijaya Bakti. (hupmas kpu ook/FOTO: dianR/ed diR)

Cirebon, kpu.go.id - Anggota Komisi II DPR, Herman Khaeron mengapresiasi prestasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan 2017.Menurut politisi Partai Demokrat itu, tantangan penyusunan laporan keuangan KPU berbeda dengan instansi kementerian maupun lembaga negara lainnya. Dia bersifat dinamis dengan seringkali berubah sewaktu-waktu. “Apalagi KPU yang saya kira punya hajatan besar pemilihan kepala daerah dan pemilu, memungkinkan terjadinya dinamika yang tentu ini juga perlu penyesuaian,” ujar Herman saat memberi kata sambutan Rapat Evaluasi Laporan Keuangan Badan Penyelenggara di Cirebon Selasa (25/9/2018) malam.Herman melanjutkan bahwa tantangan lain yang dia tahu saat KPU menyusun dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan adalah ketika lembaga ini menghimpun seluruh laporan keuangan yang dikelola oleh para satkernya. Perlu adanya sistem serta tata kelola yang sama yang juga disesuaikan dengan standar yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Tantangan kompleks inilah yang menurut Herman patut untuk diapresiasi, apalagi ditengah kondisi tersebut lembaga pimpinan Arief Budiman tetap berhasil memperoleh WTP dari BPK. “Banyaknya dinamika pelaporan keuangan KPU namun tidak ada yang berimplikasi hukum tentu ini patut kita beri penghargaan,” tutup Herman.Hadir dalam rapat, Ketua dan Anggota KPU RI Arief Budiman, Evi Novida Ginting Manik, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan serta Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim. Turut serta Pj. Walikota Cirebon Dedi Taufikurohman, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah, Kepala Biro SDM Lucky Firnandy Majanto serta Kepala Biro Perencanaan dan Data Sumariyandono. (hupmas kpu dianR-ook/foto: dianR-Ook/ed diR)