Berita Terkini

Jakarta,kpu.go.id – Enam bulan jelang pelaksanaan Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Koordinasi Pengadaan Logistik Pemilu 2019 dan Klik Pemesanan Katalog Nasional Tahap 1 yang dimulai 5-7 November 2018. Acara dihadiri oleh 34 provinsi yang masing-masing diwakili dua orang,pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadan, serta dibuka langsung oleh Plh Ketua KPU Pramono Ubaid Tanthowi.Rapat digelar juga sebagai bagian dari persiapan KPU dalam menghadapi proses pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan Pemilu 2019. Dimana pada 2018 ini setidaknya KPU memproduksi 9 jenis logistik pemilu yang diadakan melalui katalog, yang juga dilaksanakan oleh kelompok kerja penyedia katalog yang terdiri dari pejabat/fungsional umum KPU dan lembaga pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP).Tahap pertama kotak dan bilik suara yang memasuki produksi dan pengiriman ke KPU/KIP kab/kota yang sudah terima 28,38% kotak suara dan 33,78% untuk pengiriman bilik suara. Tahap kedua terdapat segel, tinta, dan sampul telah ditayangkan pada laman katalog nasional LKPP; tahap ketiga hologram, yang dalam proses; dan tahap keempat surat suara dan buku panduan pada proses lelang diadakan tahun 2018, produksi, dan distribusi 2019. “Melalui penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan terwujud komitmen bersama, sehingga pengadaan logistik Pemilu 2019 dilksanakan dengan profesional dan bertanggungjawab,” tegas Pramono.Wakil Kepala Biro Logistik Asep Suhlan, menyampaikan bahwa sukses tidaknya penyelenggara Pemilu 2019 tidak terlepas dari ketersediaannya logistik pemilu tepat kualitas, tepat jumlah, serta tepat waktu.Oleh karenanya rapat ini menjadi penting sebagai bagian dari kordinasi terkait proses pengadaan logistik Pemilu 2019 yang pelaksanaanya dilakukan oleh satuan kerja(satker) serta pengadaan sampul pemilu 2019 yang diadakan melalui katalog nasional.Tujuanya lain dari kegiatan adalah untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya permasalahan atau dampak hukum pengadaan barang/jasa; melaksanakan klik pemesanan sampul pemilu 2019 lewat katalog nasional. “Semoga kegiataan yang dilaksnakan mulai hari ini sampai besok hari memberikan manfaat besar bagi kita semua yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa pemilu 2019,” tutup Asep. (hupmas kpu James/fota:Ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai merancang konsep jadwal kampanye rapat umum Pemilu Serentak 2019 bersama KPU Provinsi se-Indonesia, di Jakarta Senin (5/11/2018). Jenis kampanye tersebut sesuai aturan yang diselenggarakan selama 21 hari menjelang hari tenang pemilu atau 24 Maret-13 April 2019. Menurut Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, konsep rancangan kampanye pentingnya untuk disusun secara partisipatif bersama KPU provinsi dan lebih ideal lagi bersama KPU kabupaten/kota. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu aspek keamanan mengingat kampanye rapat umum diselenggarakan di ruang terbuka dan diikuti oleh banyak massa pendukung.“Kampanye ini tidak dilaksanakan dalam ruang hampa, sehingga potensi gangguan keamanan itu perlu mendapat perhatian serius dalam penyusunan jadwal kampanye. Pihak Intelkam Polri sudah memberi saran agar jadwal kampanye tersebut berbasis waktu, bukan daerah, untuk meminimalisir ada titik temu antar pendukung capres cawapres,” tutur Wahyu di depan perwakilan KPU Provinsi se-Indonesia. Wahyu juga menjelaskan, kampanye ada tiga jenis, yaitu kampanye capres cawapres, kampanye partai politik (parpol) untuk DPR dan DPRD, serta kampanye calon anggota DPD. Namun, Undang-undang (UU) juga membolehkan parpol atau gabungan parpol untuk turut mengampanyekan capres cawapres, bahkan dalam surat suara pilpres nantinya ada kolom keterangan parpol atau gabungan parpol yang mencalonkan. Terkait kampanye DPD, KPU juga akan membuat keputusan aturannya bagaimana, mengingat putusan MK yang membolehkan pengurus parpol menjadi calon Anggota DPD. “Terkait jadwal kampanye dengan basis dapil, ini menjadi sulit terwujud untuk meminimalisir titik temu dua pendukung capres cawapres, sehingga KPU ada konsep zona kepulauan. Misalnya, zona Sumatera dan Jawa, zona Kalimantan dan Sulawesi, zona Bali dan NTT-NTB, dan zona Papua dan Maluku-Maluku Utara, sehingga pelaksanaan kampanye terpisah lautan untuk menghindari titik temu tersebut,” gagas Wahyu. Kampanye dengan basis dapil ini sulit terwujud, karena banyaknya dapil itu. Maka gabungan pulau-pulau seminimalisir menghindari titik temu 2 pendukung. Misalnya dengan zona 1, Sumatera, Jawa-Madura, lalu Kalimantan – Sulawesi. Hari-hari besar agama sebisa mungkin juga bis amenjadi hari libur kampanye, agar masyarakat bs melakukan hari besar keagamaannya lbh khsuus tidak terganggu aktivitas kampanye. Semangat KPU itu untuk menjaga kepentingan peserta pemilu yang menjadi utama dengan tetap mengedepankan adil dan setara, tambah Wahyu. Terkait hari besar keagamaan, KPU juga sepakat bahwa hari tersebut bisa diliburkan dari aktivitas kampanye, sehingga hiruk pikuk kampanye tidak mengganggu kekhusyukan umat beragama menjalankan ibadah di hari besar agamanya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah (Inung) juga meminta kepada semua KPU Provinsi yang hadir untuk mencoba mensimulasikan rancangan konsep jadwal kampanye tersebut. Terdapat faktor hari, provinsi, dan zona-zona, dengan 16 parpol nasional dan khusus Aceh 20 parpol dengan 4 parpol lokal, sehingga dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi untuk kebijakan KPU RI.(hupmas kpu Arf/foto: Ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meraih penghargaan kategori Badan Lembaga Non Struktural Menuju Informatif pada ajang yang digelar Komisi Informasi (KI) Pusat di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (5/11/2018).Penghargaan diberikan atas kerja-kerja KPU dalam menerapkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Hadir untuk menerima penghargaan secara langsung Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi dari Ketua KI Pusat Gede Narayana yang disaksikan Wapres Jusuf Kalla (JK).JK dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada badan publik yang meraih penghargaan. Dia mengingatkan bahwa dialam demokrasi saat ini penting untuk bersikap transparan kepada masyarakat. Dengan keterbukaan maka proses pengawasan juga jauh lebih mudah dilakukan. “Keterbukaan tanpa pengawasan akan sia-sia. Kenapa kita harus terbuka informasi karena kita demokrasi, tanpa akuntabilitas kita tidak bisa berdemokrasi baik,” kata JK.JK juga menekankan pentingnya sebuah keterbukaan, mengingat hal itu adalah dasar dari sebuah kepercayaan, yang selanjutnya berimbas pada partisipasi. “Seperti dipolitik, kalau tidak terbuka maka tentu orang tidak percaya. Orang tidak akan percaya tidak mau berpartisipasi,” tutur JK.JK pun berharap agar lembaga-lembaga yang telah berkomitmen untuk terbuka kepada masyarakat tetap mempertahankan hal tersebut. Dan bagi lembaga publik yang belum atau masih dibawah kategori informatif maka dimasa yang akan datang dapat berbenah untuk mencapai tingkat tersebut.Sebelumnya, Ketua KI Pusat Gede Narayana menerangkan proses penilaian atau skor keterbukaan informasi publik kepada masing-masing badan publik yang ada. Skor diperoleh berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dimana untuk 2018 ini ada 460 badan publik yang menerima kuesioner self assessment questionaire (SAQ) namun hanya 289 di antaranya yang patuh untuk mengembalikan.Khusus untuk Badan Lembaga Negara Non Struktural, dari 86  yang menerima kuesioner, hanya 29 di antaranya yang mengembalikan. KPU sendiri masuk dalam kategori menuju informatif dengan jumlah nilai yang diperoleh (80-89,9). Adapun untuk kategori teratas (informative) skor yang harus didapat (90-100).Dan untuk tahun ini KI Pusat menurut Narayana menambahkan indikator dari kuesioner yang diberikan kepada badan publik mencakup pengembangan website terkait PPID, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik hingga komitmen, kordinasi dan inovasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik. (hupmas kpu dianR-dosen/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Fasilitasi Metode Kampanye Pemilu 2019, Senin (5/11/2018).Kegiatan selama dua hari dimanfaatkan untuk menginventarisir APK ditiap wilayah, menentukan jadwal dan zona rapat umum hingga fasilitasi kampanye melalui iklan di media massa. "Jadi tujuan kita, agenda kita dua hari adalah berdiskusi. Meski jadwal kampanye rapat umum 24 Maret-13 April 2018 tapi kita juga harus mulai bekerja, ini pengalaman pertama kita," ujar Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah (Inung) di salah satu hotel di Jakarta. Inung menjelaskan bahwa untuk fasilitasi iklan media sendiri baru dilakukan pada 2019. Meski demikian dana fasilitasi kampanye oleh penyelenggara sudah akan diberikan sejak 2018 untuk fasilitasi APK dan anggaran diberikan ditiap provinsi. Pada rakor ini, peserta menurut Inung juga akan diberikan penjelasan sistem informasi yang akan mengatur tentang kampanye. "Prinsipnya tidak jauh beda dengan Siparmas, tapi untuk kampanye 2019," jelas Inung. Inung mengatakan pentingnya sistem informasi kampanye sebagai sarana informasi masyarakat dan transparansi penyelenggara atas kegiatan peserta. "Itulah konsekuensi kampanye, bisa berdampak pada orang paham, oh ada pemilu, kapan? 17 April 2019," tukasnya. (tim hupmas kpu/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU), resmi melantik 8 anggota tim seleksi (timsel) untuk dapat menjaring calon anggota KPU provinsi, kabupaten/kota 2019-2024 di Kantor Pusat KPU RI, Minggu (4/11/2018).Pelantikan sebagaimana Surat Keputusan KPU Nomor 1485/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 pada tanggal 24 Oktober 2018. Mereka yang dilantik antara lain Nurul Barizah, dan Suko Widodo (timsel Provinsi Jawa Timur), Ratna Kusuma (timsel Provinsi Kalimantan Timur), Suryaningsih, (timsel 1 Provinsi Kalimantan Timur), Darwis (timsel 1 Provinsi Sulawesi Tengah), Elisabeth Marantika, (timsel 2 Provinsi Maluku), Sherlock Halmes Lekipiouw (timsel Provinsi Maluku), Marianus Tapung (timsel Provinsi Nusa Tenggara Timur).Dalam sambutannya Ketua KPU Arief Budiman, mengingatkan 2019 sebagai tahun yang penting untuk bangsa Indonesia. Pada tahun ini masyarakat akan menentukan pemimpin melalui pemilu. Pada tahun itu juga sekurang kurangnya akan ada 15 juta penyelenggara pemilu yang terlibat mulai TPS hingga pusat.Banyaknya penyelenggara menurut dia harus didukung oleh proses seleksi yang ketat. Disinilah peran timsel dibutuhkan, mengingat pemimpin ditingkat kab/kota provinsi hasil timsel nantinya akan menjalankan tugas kepemiluan dimasyarakat. "Oleh karenanya memilih anggota timsel yang dilantik juga bukan hal mudah, karena dia akan menyeleksi,” tutur Arief.Menurut Arief penting juga bagi timsel memperkaya pengetahuan kepemiluan melalui buku panduan yang dibagikan. Memahaminya sehingga tidak ada permasalahan. Hadir dalam pelantikan timsel, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting, Kepala Biro SDM Lucky Firnandy Majanto, Pejabat Struktural di jajaran KPU RI, serta para undangan. (hupmas kpu anggri-james/foto: james/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Setelah berlangsung selama empat hari, kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 Gelombang IV akhirnya ditutup.Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi yang hadir untuk menutup kegiatan mengingatkan bahwa kegiatan tersebut hanya sebagai pintu masuk jajaran penyelenggara pemilu sebelum nantinya bekerja di satuan kerja (satker) masing-masing. "Jadi orientasi tugas hanya pintu pembuka awal saja. Ada begitu banyak regulasi dan detail lain yang harus terus teman-teman dalami, begitu masuk akan jauh lebih banyak yang perlu dipelajari," tegas Pramono di Jakarta, Jumat (2/11/2018).Untuk itu, mantan Ketua Bawaslu Banten itu mengingatkan kepada 180 orang peserta yang terdiri dari Anggota KPU Kab/Kota di enam Provinsi itu yakni Sumbar, Sulsel, Sulut, Sulteng, Sulbar, dan Kaltim untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Salah satunya dengan terus berusaha mendalami perkembangan terbaru terkait kepemiluan dan sebagainya.Sementara itu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPU, Lucky Firnandy Majanto melaporkan bahwa kegiatan orientasi tugas gelombang IV telah berlangsung dengan lancar. Dia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini termasuk para fasilitator."Bahkan kami mendapat laporan saat pembagian kelas bapak/ibu peserta jadi lebih semangat. Nah tentu ini menginspirasi kita semua bahwa pekerjaan yang dilakukan secara bersama itu pasti akan membuahkan hasil yang maksimal. Mudah-mudahan bisa diterapkan saat bapak/ibu sekalian sampai di unit kerja masing-masing," pungkas Lucky. (hupmas kpu Bil/foto: Ieam/ed diR)