Berita Terkini

Yogyakarta, kpu.go.id – Seri ketiga Focus Group Discussion (FGD) Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama akademisi, peserta pemilu dan masyarakat sipil pemerhati kepemiluan kembali digelar, Rabu (7/11/2018). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kali ini yang menjadi tuan rumah dari kegiatan yang ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang telah berlangsung 2015-2018.Sama seperti FGD didua seri sebelumnya (USU Medan serta Unair Surabaya), hadir dari perwakilan KPU RI, Komisioner Pramono Ubaid Tanthowi, sedangkan dari kalangan akademisi hadir dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim. Adapun tema dari FGD kali ini, “Kajian Tematik Pemilu, Pemilihan Serentak Demokrasi, Efisiensi, dan Solusi”.Dalam sambutannya Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan kebutuhan lembaganya mengevaluasi setiap pelaksanaan pemilihan serentak untuk mendukung program dan tahapan berikutnya yakni Pemilu 2019. Hal yang perlu dievaluasi menurut dia tidak hanya dari segi teknis penyelenggaraan tapi juga sistem, regulasi, otoritas yang terkait dengan pemilihan serentak itu sendiri.Pramono juga memunculkan bahan perbincangan ketika banyak pihak yang mempertanyakan apakah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak lebih efisien dibanding pemilihan yang dahulu terpisah.Sementara itu Kepala Bagian Antar Lembaga Setjen KPU RI Sekarlinasti di pidato pembukaan menjelaskan tujuan diadakan FGD antara lain mentradisikan kebijakan berbasis riset atas persoalan-persoalan yang terkait dengan manajemen pemilihan, penyelenggara pemilu dan partisipasi dalam pemilihan. Selain itu kegiatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilihan serentak serta implikasinya bagi kualitas pemilihan tersebut.Dia juga berharap FGD yang berlangsung ini dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan secara menyeluruh, baik dalam aspek regulasi, kelembagaan, maupun teknis lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dan pemilihan serentak berikutnya. “Output kegiatan FGD nantinya menghasilkan kajian-kajian untuk dikomsumsi oleh para kajian yang dituangkan dalam laporan yang disusun sebagai rekomendasi untuk menjadi masukan perbaikan kepada para pengambil kebijakan bagi penyelenggaraan pemilihan serentak,” tutur Sekar. (hupmas kpu dosen/foto: dosen/ed diR)

Yogyakarta, kpu.go.id – Penyampaian materi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) gelombang ketiga di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menghadirkan pembicara Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim.Gaffar dalam materi FGD-nya menyoroti beberapa hal terkait ketatnya kontestasi di pemilihan serentak lalu serta potensi konflik di yang terjadi ditiga proses pemilihan 2015-2018. Dia mengatakan disetiap pemilihan selalu ada daerah yang dikhawatirkan terjadi konflik dan potensi konflik tersebut berasal dari berbagai sebab.Dilanjutkan Gaffar, sebab konflik tersebut antara lain akibat kurangnya sosialisasi perundang-undangan hingga mengakibatkan perbedaan persepsi. Kedua akibat petahana yang mencalonkan diri kembali dan menggunakan kekuatan sumberdaya (aparat sipil negara) yang dimilikinya untuk memenangkan kontestasi, hingga yang ketiga, kesengajaan ASN untuk ikut terlibat pemenangan proses pemilihan serentak. “Kesengajaan itu terutama terkait dengan pola-pola dana sosial tingkat lokal, itu hanya contoh saja dari 9 hal pokok yang bisa menimbulkan konflik,” tutur Gaffar.Acara pun diselingi tanya jawab dari peserta FGD atas paparan yang telah disampaikan. (hupmas kpu dosen/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Usai dibuka pada Senin, 5 November 2018, malam, kegiatan Koordinasi Logistik Pemilu 2019 kembali berlanjut dengan sosialisasi klik katalog nasional oleh Pejabat Biro Logistik Sekertariat Jenderal KPU RI.Dalam kesempatan tersebut Kepala Sub Bagian Standar Barang dan Jasa Biro Logistik KPU RI, Fandu Dwiatma menjelaskan ikhwal klik pemesanan katalog sampul pemilu 2019. “Perlu diperhatikan jenis sampul dibagi ke dalam dua bagian yakni katalog dan non katalog,” ucap Fandu di Jakarta, Selasa (6/11/2018).Adapun jenis sampul yang masuk dalam katalog terdiri dari sampul jenis biasa yang digunakan untuk sampul surat rusak, surat suara tidak sah, formulir model C berhologram, salinan formulir model C dan formulir model DA dan sampul jenis kubus yang digunakan untuk sampul surat suara sah, surat suara yang tidak digunakan, salinan daftar pemilih, formulir model DAA dan surat suara.Sedangkan jenis sampul yang masuk dalam kategori non katalog terdiri dari sampul jenis kubus yang digunakan untuk sampul C3, C6, A5, C6 yang tidak terdistribusikan, dan tempat kumpulan anak kunci ; sampul jenis kecil yang digunakan untuk anak kunci ; dan sampul jenis biasa yang digunakan untuk DB dan DC."Untuk spesifikasi teknis dan desain sampul kalau sampul kubus bahannya itu kertas samson kraft 80 gram warna coklat, cetak hitam satu muka, berbentuk kantong empat persegi panjang yang ukurannya 30 cm x 30 cm x 11 cm,” jelas Fandu.Untuk Sampul biasa spesifikasi bahan, warna, dan cetak sama namun bentuk dan ukuran berbeda di mana sampul biasa menggunakan bentuk empat persegi panjang dengan ukuran 27 cm x 35 cm.Setelah pemaparan, kegiatan berlanjut dengan simulasi klik pemesanan katalog e-purchasing dengan memperhitungkan kebutuhan kebutuhan logistik di Kabupaten/Kota masing-masing. (hupmas kpu Bil/foto: Ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Tuntas sudah rangkaian agenda Rapat Kordinasi Fasilitasi Metode Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019 di Jakarta Selasa (6/11/2018). Kegiatan yang telah berlangsung sejak satu hari sebelumnya ini ditutup dengan penyampaian materi Sosialisasi Sistem Informasi Kampanye (Sikam) kepada para peserta yang berasal dari Komisioner KPU provinsi se-Indonesia.Usai penyampaian materi dan sosialisasi Sikam, kegiatan pun ditutup langsung oleh Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU Nur Syarifah (Inung). Didampingi Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas Supriatna, dia berpesan agar peserta mengingatkan kembali materi yang telah disampaikan terutama menyangkut kewajiban untuk mendata kembali APK yang belum terfasilitasi, memastikan peserta pemilu yang belum menyepakati desain hingga kewajiban menggunakan Sikam sebagai alat informasi kepada masyarakat.Terkait kewajiban menggunakan Sikam, secara khusus Inung memberikan penekanan terkait tata cara pengunggahan data kampanye peserta pemilu kedalam sistem informasi tersebut. Menurut dia Sikam harus dimanfaatkan meskipun penggunaannya baru disampaikan setelah masa kampanye telah dilakukan. “Karena sistem ini baru selesai setelah kampanye dimulai, maka laporan-laporan dari peserta pemilu segera diinput dalamnya,” kata Inung.Sikam menurut Inung juga bentuk keterbukaan informasi KPU kepada masyarakat. Dia berharap agar semua peserta pemilu memberikan keterangan jadwal maupun tempat kampanyenya kedalam Sikam. “Mudah-mudahan peserta pemilu mau melapor, ingin kampanye dimana, berapa orang yang dilibatkan. Karena ini bagian dari transparansi kita,” tambah Inung. (hupmas kpu dianR-arf/foto: james-arf/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Puluhan Murid SDN 03 Menteng Jakarta menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol 29, Selasa (6/11/2018) untuk belajar kepemiluan di Indonesia. Bersama guru pendamping, mereka yang duduk dibangku kelas VI kemudian mendapatkan materi dasar kepemiluan hingga diajak melihat Rumah Pintar Pemilu (RPP) serta terlibat dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara.Suasana media center KPU mendadak ramai dengan kehadiran para murid ini. Setting ruangan pun sengaja dibuat seolah tengah berlangsung proses pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebanyak sembilan siswa-siswi diminta untuk menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sementara empat lainnya menjadi dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada simulasi ini sendiri sebanyak 94 pemilih, mereka (siswa-siswi yang bertindak sebagai pemilih) secara bergilirian dipanggil oleh siswa-siswi lainnya yang bertindak sebagai ketua dan anggota KPPS. Pemilih tersebut kemudian mendapat surat suara yang langsung dicoblos dibilik, kemudian dimasukkan kedalam kotak suara. Proses memilih berakhir setelah pemilih mencelupkan salah satu jarinya kedalam tinta.Acara dimulai dengan sambutan Kasubag Bina Partisipasi Masyarakat Wilayah III Dasun, yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan SDN 03 Menteng. Dia berharap murid-murid mengikuti simulasi dengan senang. Pengalaman hari ini menurut dia akan bermakna ketika mereka telah menjadi pemilih pemilu. Acara kemudian berlanjut dengan penjelasan maksud dan tujuan kehadiran SDN 03 Menteng yang diwakili guru pendamping, Ihal. Yang bersangkutan mengatakan bahwa kedatangan siswa-siswinya untuk meningkatkan pengetahuan tentang kepemiluan di Indonesia. Terlebih KPU salah satu lembaga negara yang masuk dalam pelajaran yang telah disampaikan kepada siswa-siswi dikelas.Kasubag Bina Partisipasi Masyarakat Wilayah II Rika Selviana, kemudian berkesempatan memberikan materi tentang KPU berikut tugas dan kewajibannya. Sepanjang kegiatan, para siswa-siswi nampak asik dan serius mengikuti tahap demi tahap kegiatan simulasi. (hupmas kpu dianR/foto james/ed diR) 

Seoul, kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menghadiri Open Goverment Partnership (OGP) Asia Pasific Regional Meeting 2018, di Seoul Korea Selatan Senin (5/11/2018). Bersama perwakilan sejumlah negara, Arief akan membagikan pengalamannya menyelenggarakan pemilu yang terbuka, bebas dengan inovasi-inovasi yang dimilikinya.Tema dari OGP Asia Pasific Regional Meeting 2018 yang dihadiri 79 negara adalah “Promoting Democracy, Improvin Governance, Renewing Trust”. KPU sendiri baru akan menyampaikan paparannya dihari kedua, Ketua KPU Arief Budiman juga akan berbicara tentang kesuksesan meningkatkan partisipasi pemilih, juga akan menyampaikan tentang keberhasilan lembaganya meningkatkan kesadaran pemilih tidak hanya datang ke TPS memberikan suaranya tapi juga ikut dalam berpartisipasi dalam memntau seluruh proses pemilihan.Delegasi dari Indonesia lainnya yang hadir pada kegiatan tingkat internasional ini adalah Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro serta Menteri PAN dan RB Syafrudin yang akan menyampaikan tentang pembangunan manusia menggerakkan pemerintahan yang terbuka.Sementara dari lembaga pemerhati kepemiluan turut hadir Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Indonesia Parliamentary Center Ahmad Hanafi, serta United Nations Pulse Lab Jakarta Daniel Oscar Baskoro. Sementara beberapa negara lain yang turut hadir dalam kegiatan ini Amerika Serikat, Inggris, Brazil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Taiwan, Korea Selatan, serta Afrika Selatan. (info kpu/ed diR)