Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Kontestasi demokrasi tidak selalu berakhir mulus, terkadang para pihak yang keberatan dengan hasil pemilu kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui kegiatan Konsolidasi Nasional Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menyampaikan strategi yang harus dipegang jajarannya untuk meminimalisir potensi timbulnya sengketa. "Strateginya adalah anda harus bekerja transparan dan kerjaan anda harus terdokumentasikan dengan baik, mau rapat pleno buka saja. Maka, pesan pertama dokumentasikan dengan baik setiap kejadian setiap tugas yang anda gunakan, dalam bentuk video, audio, dalam bentuk tulisan," ungkap Arief di Jakarta, Selasa (26/3/2019) malam. Selain itu, bekerja sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang sudah ditetapkan juga penting guna menutup celah konflik. Terakhir, penting bagi penyelenggara pemilu bekerja dengan memahami regulasi, sehingga baik KPU, Bawaslu dan peserta pemilu berjalan dengan pemahaman yang sama. "Bapak/ibu sekalian mudah-mudahan konsolidasi PHPU ini bisa menjadi jalan keluar bagi kita semua untuk pahami hal-hal kecil antisipasi sengketa dan hal-hal besar kalau terjadi sengketa. Pahami seluruh syarat, pahami strateginya, mudah-mudahan pemilu kita kredibel, akuntabel dan berkualitas,” tambah Arief. Untuk diketahui, kegiatan Konsolnas PHPU Gel III diikuti 366 peserta terdiri dari anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota serta sekertariat di 11 provinsi dan 172 kabupaten/kota. Adapun Komisioner KPU RI yang juga hadir yakni Hasyim Asy'ari, Evi Novida Ginting, Viryan, serta Sekjen KPU RI, Arif Rahman Hakim. (hupmas kpu bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Jelang 21 hari pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Rapat Koordinasi Strategi Pemilu 2019 bersama kementerian/lembaga (K/L), di Ruang Sidang Utama, Kantor KPU, Jakarta, Selasa (26/3/2019). Pada kesempatan ini, Komisioner KPU RI, Viryan mengajak seluruh K/L untuk ikut serta menyukseskan pesta demokrasi di 2019 dengan turut menyosialisasikan pemilu yang baru pertama kali diselenggarakan serentak antara pileg dan pilpres. "Masih banyak warga kita yang berpikir 17 April 2019 nanti malas nyoblos karena (menganggap) pileg saja, yang seru itu pilpres. Nah ini keliru, pemilu jaman now dilakukan serentak. Untuk itu, kami butuh dukungan bapak/ibu sosialisasikan pemilu bukan hanya sekali, tapi berulang bahwa tidak cukup memilih di pilpres saja tapi memilih di pileg juga sama pentingnya,” ujar Viryan. Selain sosialisasi pemilu, Viryan juga mengajak K/L bersama melawan hoaks. Salah satunya melawan hoaks yang mengaburkan persepsi bahwa hasil pemilu hanya ditentukan oleh Informasi Teknlologi (IT). “Tidak benar hasil pemilu ditentukan IT, kami terbuka audit IT tapi tidak ada korelasinya dengan hasil pemilu,” jelas Viryan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPU, Arif Rahman Hakim memberikan tips bagi K/L agar bisa ikut serta menyosialisasikan pemilu yakni dengan menyematkan logo pemilu di setiap banner kegiatan yang digelar masing-masing lembaga. Untuk mendukung hal tersebut, KPU pun memberikan K/L yang hadir softfile sosialisasi, mulai dari desain banner, video sosialisasi, hingga jingle pemilu. (hupmas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima kunjungan american council of young political leaders (acypl)-United States-Indonesia Society (USINDO), di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (26/3/2019). Mereka adalah sejumlah politisi yang sekarang menjabat sebagai walikota dan anggota DPRD di negara bagian di Negeri Paman Sam, antara lain Chad Banks, Lauren Barnes, Silky Malik, Kerry McCormack, Samantha Paradis, Andrew Silvestri, Cameron Schupp serta Sara Kurovski. Rombongan diterima Ketua KPU RI, Arief Budiman serta Anggota KPU RI Viryan. Pada pertemuan itu, Arief mengawalinya dengan menjelaskan struktur lembaga yang dipimpinnya serta proses rekrutmen yang harus dijalankan untuk bisa menjadi penyelenggara. “Kami ada tujuh orang, diseleksi oleh timsel yang independen dan di fit and proper oleh DPR. Baru setelahnya kita menjalani pelantikan oleh presiden,” kata Arief yang menjelaskan menggunakan bahasa Inggris. Arief juga menjelaskan tentang proses pemilu di Tanah Air, yang disebutnya memiliki keunikan tersendiri karena masih dijalankan secara manual dengan tradisi dan kekhasan Nusantara yang kental. “Saya pernah ke Texas, disana orang memilih datang ke TPS menggunakan mobil, motor, kalau disini masyarakat lebih senang berjalan kaki menuju TPS. Disini juga masyarakat menganggap pemilu seperti sebuah acara yang penting, mereka menunggu proses penghitungan suara di TPS, melihat suara sah dan tidak,” tutur Arief. Arief pun merespon pertanyaan dari salah seorang delegasi yang mempertanyakan sisi keamanan dari proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Juga terkait hak bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Menurut pria asal Jawa Timur, sebagai penyelenggara, lembaganya mengutamakan terjaganya hak pilih warga. “Jika kamu ingin membuat negara kamu menjadi lebih baik, melalui pemilu,” tambah Arief. Sebelumnya Viryan lebih menerangkan banyak hal kepada perwakilan dari Negeri Paman Sam. Mulai dari regulasi yang memayungi pelaksanaan pemilu di Indonesia, sistem yang digunakan, jumlah dan daftar pemilih hingga hari dan tanggal pemilu. “Total pemilih dalam dan luar negeri 192 juta, jumlah TPS 809.500 yang tersebar di 83.404 desa dan 7.201 kecamatan,” ucap Viryan. Viryan juga menjelaskan kategori warga yang berhak terdata sebagai pemilih, hal baru di pemilu 2019, pelayanan kepada pemilih disabilitas hingga kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang harus selesai dalam waktu satu hari. Rombongan pun beberapa kali terkejut dengan penjelasan yang disampaikan Viryan, terutama saat mengetahui bahwa pemilu di Indonesia menggunakan lima jenis surat suara, diselesaikan dalam waktu satu hari (terutama pemungutan suara yang hanya 6 jam, pukul 07.00-13.00), Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang dapat mengetahui hasil pemungutan dan penghitungan suara dari pusat hingga TPS, atau ketika mengetahui bahwa TNI/Polri di Indonesia tidak mempunyai hak pilih. (hupmas kpu ri dianR/foto: ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Teka-teki terkait siapa moderator yang akan memandu jalannya Debat Keempat akhirnya terjawab. Senin (25/3/2019), Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) 01, Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 dan disaksikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengumumkan dua moderator Retno Pinasti dan Zulfikar Naghi sebagai yang terpilih. Nama kedua moderator sebelumnya juga telah melalui proses diskusi dan kesepakatan antara TKN 01 dan BPN 02, dimana keduanya juga telah diberikan ruang yang sama untuk menyampaikan nama-nama calon moderatornya kepada KPU. “Berdasarkan paraturan perundangan moderator disepakati TKN 01 dan BPN 02,” ujar Anggota KPU RI Wahyu Setiawan saat memimpin Konfrensi Pers di Media Center KPU RI, Jakarta. Sebelumnya Wahyu juga mengumumkan nama TV penyelenggara untuk Debat Keempat yakni Grup Emtek serta Metro TV. Disampaikan juga kepada masyarakat nama pembawa acara (host) untuk proses pengundian Debat Keempat yakni Wanda Dwi Utari dengan Rori Ansyari, nama host konfrensi pers Aviliani Malik dengan Reza Ramadhansyah serta host Off Air dan Wall of Fame Prisca Niken dengan Wahyu Wiwoho. Dikesempatan selanjutnya, Direktur Program TKN 01, Aria Bima menerangkan bahwa nama moderator yang terpilih merupakan nama-nama yang sudah disampaikan pada rapat sebelumnya. Adapun pertimbangan yang diambil antara lain profesionalitas, kompetensi dan hasil permufakatan dengan BPN 02. “Sehingga moderator tidak menjadi barrier (pembatas) atau ketidaknyamanan kandidat. Dan Retno serta Zulfikar kita anggap tepat,” ujar Aria. Hampir sama, Direktur Relawan BPN 02, Ferry Mursyidan Baldan menganggap kedua nama memiliki kemampuan untuk mengawal proses debat. Retno maupun Zulfikar juga dianggap sosok yang tepat dan mampu menjawab kekurangan dari moderator di debat-debat sebelumnya. “Karena setiap kami debat selalu ada evaluasi dengan KPU, tv penyelenggara. Kita ambil pelajaran dari situ,” tutur Ferry. (hupmas kpu ri dianR-tim/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Setelah terlaksana selama empat hari, kegiatan Orientasi Tugas Komisioner dan Sekertaris KPU Kabupaten/Kota Gelombang III akhirnya berakhir, Minggu (24/3/2019).  Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik yang terus memantau jalannya kegiatan merasa bangga dengan wajah-wajah optimisme yang kini ditunjukkan oleh 180 peserta. Mereka kembali bersemangat setelah mengikuti serangkaian kegiatan orientasi tugas, dengan berbagai pemahaman kepemiluan, semangat juang dan soliditas kelembagaan oleh tim fasilitator. Evi pun berpesan agar peserta yang akan kembali ke daerahnya masing-masing dapat juga membawa bekal yang telah diperoleh untuk disampaikan kepada rekan jajaran penyelenggara. “Mari sama-sama kita singsingkan lengan baju kita, tunaikan seluruh tanggungjawab kita pada pemilu 2019 dengan sungguh-sungguh, dengan etika dan perilaku yang baik,” ujar Evi. Sementara itu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPU, Lucky Firnandy Majanto bersyukur kegiatan ini telah memberi energi positif bagi para peserta.“Banyak cerita, kenangan, hal-hal yang positif, energi positif untuk bekerja lebih baik ditempat bapak/ibu sekalian,” tutup Lucky. (hupmas kpu bil/foto: bil/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Gelombang II resmi ditutup Sabtu (23/3/2019). Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari berpesan agar anggota dan kasubag dari 171 kabupaten/kota di 11 provinsi yang hadir pada konsolnas ini dapat memanfaatkan pengetahuan yang didapatnya pada proses sengketa nanti. “Sepulang dari sini berbagi pengalaman dengan rekan sejawat, walau bukan (dari) divisi hukum. Supaya pengetahuan ini tidak dimiliki sendiri, tapi menjadi pengetahuan publik,” pesan Hasyim yang menutup acara mendekati pergantian hari ini. Komunikasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menurut Hasyim perlu dilakukan oleh anggota dan kasubag sepulangnya dari kegiatan konsolnas ini. Mengingat Bawaslu adalah satu-satunya pihak yang dapat merekomendasikan ketika ditemukan persoalan ditahapan atau proses pemilu. Hasyim tak hentinya kembali mengingatkan jajarannya agar tertib dalam menjalankan setiap tahapan. Terutama dalam hal pendokumentasian dan membuat kronologi dari setiap kegiatan, yang nantinya dapat digunakan ketika muncul sengketa. “Segala hal, peristiwa hukum dicatat untuk mengulang memori kita, agar ada catatannya,” tegas Hasyim. Sebelum ditutup, pada sore harinya para peserta mendapat penjelasan dari Kepala Biro Hukum Sigit Joyowardono, Wakil Kepala Biro Hukum KPU, Masnoer Susanto serta tim hukum KPU RI, Ali Nurdin, serta. (hupmas kpu ri dianR/foto: james/ed diR)