Berita Terkini

Yogyakarta, kpu.go.id - Sukses melaksanakan Pemilu Serentak 2019 dengan angka partisipasi mencapai 81 persen lebih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini tengah disibukkan dengan persiapan jelang Pemilihan Serentak 2020.   Menjelang dimulainya tahapan, KPU mengumpulkan 145 Satuan Kerja (Satker) KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk hadir dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Anggaran Pemilihan 2020 Gelombang I.   Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU RI Arief Budiman mengawali sambutan dengan harapan target penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dapat terlaksana tepat waktu. "Mudah-mudahan target NPHD 1 Oktober 2019 bisa kita laksanakan dengan baik," tegas Arief membuka jalannya rapat di Yogyakarta, Rabu (21/8/2019) malam.   Untuk mencapai target tersebut seluruh satker juga harus mampu bersinergi dengan pemerintah daerah masing-masing. Selain sedari awal para sate juga harus menyiapkan prosedur penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.   "Urusan anggaran enggak ada batas waktunya, Jaksa masuk periksa, BPK masuk periksa, Kepolisian masuk periksa, maka yang harus diperhatikan setelah tanda tangan NPHD adalah penggunaan dan pertanggungjawaban harus sesuai ketentuan, jangan sampai Pilkadanya berakhir urusan anggarannya belum selesai," tandasnya.   Informasi tambahan, kegiatan tersebut juga dihadiri Komisioner KPU, Evi Novida Ginting dan Pramono Ubaid Tanthowi bersama Sekretaris Jenderal KPU, Arif Rahman Hakim beserta Wakil Kepala Biro Perencanaan dan Data, Bastian. Hadir sebagai tuan rumah tempat berlangsungnya kegiatan Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan.   Kegiatan Rakor sendiri akan berlangsung selama dua gelombang hingga 25 Agustus mendatang. Setelah resmi dibuka, kegiatan akan berlanjut dengan pendalaman materi kelas sebelum nantinya ditutup. (Hupmas KPU RI Bil/foto: APS/edisi diR)

Jakarta, kpu.go.id - Salah satu narasumber Focus Group Discussion (FGD) Hoaks, Henry Subiakto mengingatkan bahayanya berita bohong (hoaks) apabila tidak ada tindakan untuk menyikapinya. Pria yang juga pakar komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair) itu juga mengajak masyarakat untuk kritis terhadap informasi yang ada di media sosial, sebab berbeda dengan media mainstream yang informasinya telah melalui proses editing, media sosial sangat minim tanggungjawab informasinya. “Hoaks akan selalu ada, fenomena digital sekarang semua (orang) bisa jd wartawan, memproduksi pesan, padahal tidak semua orang baik dan punya komitmen moral,” kata Henry mengawali paparannya. Henry juga melihat maraknya hoaks di Pemilu 2019 karena saat ini, penyebaran berita bohong dianggap lebih kecil resikonya dibandingkan politik uang. Selain itu hoaks disebut telah menjadi bisnis bagi sebagian orang yang ingin mengambil keuntungan sesaat. “Pilpres 2019 sebenarnya pertarungan komunikasi antara orang banyak melawan orang banyak. Itu yang menyebabkan bias komunikasi bisa terjadi,” tutur Henry. Narasumber lain yang hadir dalam FGD, Taufiq Pasiak mengungkapkan bahayanya hoaks bagi otak manusia. Dokter yang juga merupakan pakar ilmu otak, menyebut beberapa bahayanya antara lain memunculkan rasa takut, cemas, merasa terancam hingga membunuh kemampuan berpikir. Dalam kondisi lain, orang yang menyebarkan hoaks menurut Taufiq juga berpotensi mengalami gangguan dalam organ tubuhnya. Khususnya otak ketika merespon tidak sebagaimana mestinya orang normal. “Seperti tersenyum, kalau dipaksakan tentu rasanya berbeda dengan orang yang tersenyum lepas,” kata Taufiq. Atau dalam kata lain, dalam paparan tersebut Taufiq menyebutnya dengan biaya kognitif, dimana biaya berbohong jauh lebih besar dibanding menyampaikan kebenaran. “Tercermin dari aktivitas otak prefrontal yang lebih tinggi dan respon yang lebih lambat serta kurang akurat,” tutur Taufiq. Sementara itu Budayawan Radar Pancadahana menilai hoaks disebar oleh orang yang tidak jelas. Hoaks juga berbahaya karena menghilangkan daya kritis dan dapat menghilangkan nilai. Meski begitu hoaks menurut dia bisa ditangkal dengan kearifan lokal di masyarakat. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Pemilu 2019 telah berlalu, namun ada banyak hal yang menjadi perhatian bersama untuk segera dicarikan solusinya. Salah satunya terkait berita bohong (hoaks) yang ramai terjadi selama tahapan Pemilu 2019. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), jelang masa kampanye sampai hari pemungutan suara (Agustus 2018-April 2019) tercatat 1.731 hoaks yang beredar didunia maya dimana 620 konten merupakan hoaks politik. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah dan menyikapi potensi hoaks yang muncul di Pemilihan Serentak 2020. “Makanya hari ini kitaFGD untuk membahas hoaks, melakukan pencegahan agar tidak terjadi hoaks itu,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman saat membuka kegiatan yang berlangsung di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta, Selasa (20/8/2019). Arief yang telah berkecimpung di dunia kepemiluan 20 tahun terakhir melihat ada peningkatan signifikan serangan terhadap penyelenggara pemilu khususnya sejak Pemilu 2004. Dan pada 2014, serangan tersebut tidak hanya menyasar ke institusi tapi juga individu dari penyelenggara itu sendiri. Anggota KPU RI Viryan menambahkan bahwa FGD digunakan untuk membedah beberapa kasus hoaks yang terjadi selama masa tahapan Pemilu 2019. Hasil kajian dan masukan dari narasumber serta peserta FGD diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan antisipasi untuk Pemilihan 2020. “Bagi kami kegiatan ini penting dan jadi awal rangkaian ingin memotret pemilu,” kata Viryan. Selain itu, hasil FGD menurut Viryan dapat menjadi bahan untuk regulasi berikutnya dan menjadi pendidikan pemilih atau PKPU Partisipasi Masyarakat (Parmas). Anggota KPU RI lainnya, Wahyu Setiawan mengajak platform media sosial untuk memiliki tanggungjawab untuk mencegah penyebaran hoaks. Dia juga mengajak masyarakat untuk kritis dalam menerima informasi terutama dari medsos yang perlu dilakukan klarifikasi. Medsos sesungguhnya menurut Wahyu adalah sarana untuk mencerdaskan masyarakat, dan dalam hal kepemiluan menjadi ruang pendidikan pemilih. Sementara itu Kepala Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU RI Nur Syarifah mengatakan diselenggarakannya FGD karena menganggap hoaks sebagai sesuatu yang juga membahayakan bagi keutuhan masyarakat. “Ini jadi persoalan yang membahayakan persatuan dan kesatuan,” tutur dia. Hadir sebagai narasumber dalam FGD ini Pakar Komunikasi Politik Unair Henry Subiakto, Budayawan Radar Pancadahana serta Pakar Ilmu Otak Taufiq Pasiak. Sementara peserta FGD di antaranya perwakilan Kemenkominfo, BSSN, Cyber Crime Mabes Polri, Instagram dan Facebook Indonesia, Perludem, Mafindo serta Netgrit. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melantik satu orang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Pangandaran periode 2018-2023, di Ruang Rapat lantai 1, Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/8/2019). Andis Dedi Supriadi, resmi dilantik berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1278/SDM.14-Kpt/05/VII/2019, mengisi kekosongan jabatan jajaran sebelumnya. Ketua KPU, Arief Budiman berpesan agar anggota yang baru dilantik untuk memegang tiga nilai penyelenggara pemilu yakni transparansi, intergritas dan soliditas. “Saya ingin ingatkan begitu nanti bergabung nanti begitu selesai pelantikan langsung bergabung dengan temen-teman yang sudah ada, jadi jangan lama-lama dan langsung melakukan adaptasi,” tegas Arief. Arief juga mengingatkan kepada rekan penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten Pangandaran yang hadir untuk juga membantu anggota PAW yang baru dilantik ini terutama regulasi terbaru. “Silahkan langsung berembung siapapun yang sudah adaya itu jadi satu, enggak ada yang lama enggak ada yang baru semua statusnya KPU Kabupaten Pangandaran,” pungkasnya. (hupmas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Diperingatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-74, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menyerahkan santunan bagi keluarga ahli waris petugas penyelenggara pemilu adhoc.    Penyerahan santunan kali ini berlangsung Sabtu (17/8) di Kantor KPU DKI Jakarta untuk 41 keluarga ahli waris yang penyerahannya disampaikan  langsung secara simbolis oleh Anggota KPU RI Ilham Saputra.    Dalam sambutannya, Ilham atas nama lembaga menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalamnya atas wafatnya anggota keluarga, baik sebelum maupun pasca Pemilu 2019. Ilham mengatakan bahwa santunan bukan bertujuan untuk menggantikan rasa kehilangan dari anggota keluarga yang telah tiada melainkan bentuk perhatian dan rasa terima kasih yang setingginya atas dedikasi dan kerja keras anggota keluarga yang telah mendahului.    Ilham menganggap tepat penyerahan santunan bagi keluarga ahli waris di hari kemerdekaan ini, sebab bagi dirinya maupun kelembagaan KPU, orang-orang yang telah bertugas dengan keras, giat hingga wafat didalam tugasnya ini pantas mendapat sebutan sebagai pahlawan demokrasi.    Hal tersebut bagi Ilham tidaklah berlebihan sebab dari hasil kerja yang telah dilakukan oleh mereka yang telah mendahului, demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik dan pemilu berlangsung dengan aman sukses dan lancar. "Mereka bekerja sepenuh hati untuk penyelenggaraan pemilu bagi Nusa Bangsa," tambah Ilham.   Diakhir sambutan yang singkat, Ilham yang sempat menjabat sebagai Anggota KPU Aceh ini mendoakan agar amal ibadah dari para almarhum ataupun almarhumah semasa didunia diterima Allah SWT. "Semoga diterima Allah SWT dan mendapatkan surga atas apa yang dilakukan  Karena yang dilakukan pekerjaan bangsa yang dipukul sungguh-sungguh Tentu dengan komitmen luar biasa sehingga Pemilu berjalan sukses," tutup Ilham. (hupmas kpu RI dianR/foto: james/edisi diR)     Keterangan Foto: Salah seorang keluarga ahli waris yang tak kuasa menahan haru saat mendapat perhatian dari KPU RI  

Jakarta, kpu.go.id - Semangat kemerdekaan yang begitu terasa disetiap peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja kepemiluan.    Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI Ilham Saputra saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT RI ke-74 di Kantor KPU DKI Jakarta Sabtu (17/8). "Saya yakin (bisa), apalagi tadi ada pegawai yang sudah bekerja 30 tahun itu luar biasa, juga ada 10 tahun, dan ini pasti pegawai organik," ujar Ilham yang juga menyempatkan diri memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah bekerja 30, 20 dan 10 tahun serta pegawai berprestasi.    Menurut Ilham prestasi kerja tentu selain membanggakan untuk diri sendiri juga untuk lembaga yang dinaunginya. Oleh karena itu dia berharap agar semangat kemerdekaan bisa terus dijaga dibulan-bulan selanjutnya. "Untuk itu mari kita isi kemerdekaan ini, tingkatkan kinerja kita, kapasitas kita, pelayanan kita. Karena merdeka 74 tahun tidak gampang (menjaganya)," tambahnya.    Terkait tagline HUT RI ke-74 yakni SDM Unggul, Indonesia Maju, Ilham menyampaikan bahwa KPU RI memiliki program peningkatan kualitas dan kapasitas diri bagi pegawai maupun komisioner dipusatkan maupun daerah. Untuk pegawai telah dibuat program S2 tata kelola pemilu, sementara bagi komisioner telah di program Kantor kursus singkat ke sejumlah negara untuk mempelajari proses kepemiluan di negara lain. "Kita juga sudah berkomunikasi dengan kampus diluar negeri agar kemudian bapak/ibu bisa belajar bagaimana sebetulnya penyelenggaraan pemilu di negara lain," tutup pria yang saat ini mengkoordinatori divisi SDM KPU tersebut. (humas kpu RI dianR/foto: james/edisi diR)