Berita KPU Daerah

Singaraja, kpu.go.id- Empat orang pejabat struktural eselon IV dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng dilantik pada hari Kamis, 28 Agustus 2014. Acara pengambilan sumpah janji yang dilaksanakan di Rangon Sunset Hotel Singaraja tersebut dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala BKD Kabupaten Buleleng, Camat Buleleng serta jajaran sekretariat KPU Kabupaten Buleleng.Ketut Aryawan, S.STP, Luh Gede Eka Wahyuni, SH, Ni Luh Made Enny Widhiyati, S.STP, MH dan I Made Ardana, S.Kom merupakan keempat pejabat yang dilantik oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali Putu Arya Gunawan berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Balinomor: 2980/Kpts/Kpu-prov-016/VIII/2014tentangpemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon iv di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.Pada Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum, Luh Gede Eka Wahyuni menggantikan Ketut Suwarmawan, S.STP, MM yang telah dimutasi ke Pemerintah Kabupaten Buleleng. Sedangkan untuk Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas I Made Ardana, S.Kom menggatikan I Nyoman Riang Pustaka, Sip yang juga dimutasi ke Pemerintah Kabupaten Buleleng. Untuk Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dijabat oleh Ketut Aryawan, S.STP dan Kepala Sub Bagian Progrm dan Data dijabat oleh Ni Luh Made Enny Widhiyati, S.STP.Arya Gunawan dalam sambutannya berharap  kepada pejabat yang baru dilantik untuk dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Lembaga dengan cara bekerja keras dan segera beradaptasi dengan tugas dan ritme pekerjaan yang ada di depan, sehingga apa yang menjadi tujuan lembaga ini dapa tercapai sesuai tujuan “tunjukkanlah loyalitas saudara baik kepada pimpinan maupun kepada lembaga tempat saudara bekerja” tegasnya. (Teks-Foto/KPUD Bali) Sumber: kpud-baliprov.go.id

Sumut, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Sabtu (31/5) menggelar acara rapat pleno terbuka penyerahan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada partai politik peserta pemilu 2014. Acara rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Sumut Mulia Banurea didampingi Sekretaris KPU Sumut Abdul Rajab Pasaribu.“Laporan dana kampanye yang telah dilaporkan oleh partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPD RI telah diserahkan KAP kepada KPU Sumut. Dan hari ini, kita menyerahkan hasil audit tersebut kepada parpol peserta pemilu,” papar Mulia Banurea.Pada acara penyerahan hasil audit KAP kepada parpol peserta pemilu, dari 12 partai politik yang ada, baru 10 parpol yang menerima hasil audit KAP. Sementara dua parpol (Nasdem dan PBB) belum mengambil hasil audit laporan dana kampanyenya.Salah seorang perwakilan partai yang hadir menerima hasil audit adalah Suhadi, Wakil Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Sumut menegaskan bahwa dari hasil audit KAP, secara umum kita patuh.“Hanya saja, untuk membaca hasil laporan dana kampanye yang telah di audit KAP kita tidak bisa secara detail. Mungkin, kita akan konsultasikan langsung dengan KAP yang bersangkutan,” paparnya. (Jam/red/KPU Sumut)

Demak, kpu.go.id- Greget Pemilu Presiden & Wakil Presiden (PPWP) di Kabupaten Demak sudah sangat terasa, meski pelaksanaannya masih 44 hari lagi.Spanduk-spanduk berisi informasi tanggal dan waktu pelaksanaan PPWP serta ajakan menggunakan hak pilih sudah mulai bertebaran di lokasi-lokasi strategis. Iklan sosialisasipun sudah mulai meramaikan acara-acara di radio lokal daerah tersebut.Komisioner KPU Demak, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hubungan Antar Lembaga , Hastin Atas Asih, SE, Senin (26/5), menyampaikan, Pemilu Presiden & Wakil Presiden akan dilaksanakan pada 9 Juli mendatang. Guna mensukseskan hajatan tersebut, kegiatan sosialisasi  mulai digencarkan. Kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan terus menerus pada setiap tahapan hingga hari H pemungutan suara.“Kami sangat berharap, peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif 9 April yang mencapai 78% dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu, berbagai upaya sosialisasi akan terus dilaksanakan,” ungkapnya.Hastin menambahkan , beberapa program sosialisasi yang direncanakan antara lain, pembuatan dan pemasangan spanduk dan baliho, sosialisasi melalui khutbah jum’at  di masjid dan khutbah minggu di gereja se-Kabupaten Demak."KPU Demak juga akan mengadakan  deklarasi damai, kirab,sosialisasi keliling, pembuatan alat peraga sosialisasi serta masih banyak yang lainnya," imbuhnya. (AR/KPU-Jateng/red)

Kepri, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk 9 Juli Mendatang. Komisoner KPU Kepri, Marsudi mengatakan, jumlah DPSHP Pilpres mencapai angka 1.318.066 pemilih, terdiri dari 676.623 pemilih laki-laki dan 641.443 pemilih perempuan. DPSHP Kepri terdiri dari Kota Batam dengan jumlah 747.890 pemilih, Karimun 167.773 pemilih, Kota Tanjungpinang 146.814 pemilih, Bintan 106.361 pemilih, Lingga 67.552 pemilih, Natuna 51.984 pemilih dan Kabupaten Kepulauan Anambas 29.692 pemilih. “DPSHP nantinya akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres, berasal dari DPT Pemilu Legeslatif, Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB), serta Model A dari Kemendagri (Pemilih Pemula).” Ujar marsudi, Senin (19/5).Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2014 tentang program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, setelah penetapan DPSHP maka akan dibuka ruang menampung masukan dan tanggapan masyarakat terkait daftar tersebut pada tanggal 20 sampai 26 Mei. Setelah tahapan tanggapan dari masyarakat dilanjutkan ke tahapan perbaikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) mulai dari 27 Mei sampai 2 Juni yang selanjutnya tahapan penetapan DPT dari tanggal 7 sampai 9 Juni. “Kita berharap tingginya partisipasi masyarakat untuk memastikan mereka sudah terdaftar di daftar pemilih.” (KPU Kepri/red)

Banda Aceh, kpu.go.id- Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Husein Hamidi menyatakan polisi siap mengamankan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan presiden. Pengamanan pemilihan presiden akan melibatkan 2/3 kekuatan polisi yang ada di Aceh.Pengamanan tersebut dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses tahapan Pilpres. "Saya menginstruksikan untuk pengamanan kotak dan surat suara nanti, kalau perlu polisi tidur bersama kotak suara," ujar Husein Hamidi di hadapan peserta rapat forum koordinasi pimpinan daerah (rakorpimda) di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/5). (KIP Aceh/red)

Denpasar, kpu.go.id- Sebanyak 2.959.752 pemilih yang tersebar 6.068 TPS ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) Pilpres 2014 oleh KPU Provinsi Bali pada hari Sabtu, 17 Mei 2014 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan DPSHP Pilpres 2014 yang dilaksanakan di Hotel Grand Inna Bali Beach Denpasar.Acara yang dihadiri oleh Ketua Bawaslu Bali, Partai Politik peserta Pemilu, pihak dari Polda Bali, Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Bali, OMS, serta dari unsur Pemilih Pemula (Mahasiswa dan Siswa SMU) tersebut juga dilaksanakan sebagai sarana untuk mensosialisasikan Tahapan dan DPSHP Pilpres 2014.Ketua KPU Bali, Dewa Raka Sandi dalam sambutannya berharap dengan adanya masukan/tanggapan dari semua lapisan masyarakat dan peserta pemilu, dapat diciptakan Daftar Pemilih yang Komprehesif, Akurat dan Termutakhir sehingga dapat meningkatkan kualitas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang.Dalam kesempatan tersebut, KPU Bali juga membagikan CD by name Pemilih DPSHP yang berisikan nama-nama pemilih per TPS di seluruh Bali, untuk dicermati bersama dan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat sebagai penyempurnaan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres yang akan ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2014 oleh KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Apabila ada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih, masih mempunyai kesempatan untuk mendaftarkan diri secara aktif kepada petugas PPS di Desa/Kelurahan sampai dengan tanggal 4 Juni 2014. (KPU Bali/red)