Berita KPU Daerah

Padang, kpu. go. id—Proses pemindaian dan publikasi salinan C1 dan lampiran C1 pemilihan gubernur dan wakil gubernur di KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat telah dimulai sejak pukul 16.00 WIB, Rabu (9/12). Kota Sawahlunto dan Kota Padangpanjang menjadi daerah pertama dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang telah memindai dan mengirim salinan C1 dan lampiran C1 ke pusat data pilkada di KPU RI. Pengiriman pertama berlangsung pada pukul 16.15 WIB berupa pemindaian salinan C1 dan lampiran C1 untuk 2 TPS dari 126 TPS di Kota Sawahlunto dan 3 TPS dari 97 TPS di Kota Padangpanjang.“Hingga pukul 17.00 WIB hasil pemindaian salinan C1 dan lampiran C1 yang dikirim dari KPU Kabupaten/Kota sudah mencapai 63 TPS dari 11.121 TPS dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat,” terang Kasubag Program dan Data KPU Sumatera Barat, Agustian, Rabu (9/12). KPU Sumbar aktif melakukan monitoring dan mendorong KPU Kabupaten/Kota untuk segera melakukan pemindaian apa adanya terhadap salinan C1 dan lampiran C1 yang telah dikumpulkan oleh PPS dari semua TPS dan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.  KPU Sumatera Barat memberlakukan sistem pemantauan lewat aplikasi sistem informasi penghitungan suara (situng) per jam untuk setiap harinya. Jika ada kabupaten/kota yang pergerakan pemindaian dan pengiriman hasil scan salinan C1 dan lampirannya stagnan maka segera dikomunikasikan dengan daerah tersebut untuk mengetahui kendala yang mereka hadapi dalam proses pemindaian dan pengirimannya. Informasi dari KPU Kota Pariaman, proses pemindaian salinan C1 dan lampiran C1 hingga pukul 19.46 sudah rampung untuk satu kecamatan dari 4 kecamatan yang ada di Kota Pariaman. Sementara entri data hasil hitung C1 sudah rampung untuk 2 kecamatan. Untuk salinan C1 dan lampiran C1 semuanya sudah sampai di KPU Kota Pariaman. Operator situng tengah bekerja keras untuk menuntaskan proses scaning dan entri data C1.Informasi dari KPU Kota Solok pada pukul 20.00 WIB, proses pemindaian salinan C1 dan lampiran C1untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sudah rampung untuk15 TPS, sementara untuk pemilihan wali kota dan wali kota sudah rampung untuk 16 TPS. “Proses pemindaian salinan C1 dan lampirannya untuk beberapa TPS tidak dapat dilakukan karena anggota KPPS terlanjur memasukkan salinan C1 dan lampirannya ke dalam kotak,” terang Ketua KPU Kota Solok Budi Santoso.Sementara informasi dari Kota Padangpanjang pada pukul 20.28 WIB, salinan C1 dan lampiran C1 sudah terpindai, terkirim dan terpublikasi 100 persen. Anggota KPU Sumatera Barat Divisi Teknis Mufti Syarfie mengatakan terdapat sejumlah daerah yang cepat dalam melakukan proses pemindaian dan pengiriman salinan C1 dan lampirannya, tetapi ada juga yang lambat seperti Kota Bukittinggi. “Ini soal strategi dan manajemen dalam pengumulan salinan C1 dan lampirannya dari TPS-TPS. Ada sejumlah KPU Kabupaten/Kota yang proaktif menjemput ke bawah, tetapi ada juga yang menunggu. Seperti Kota Payakumbuh, awalnya staf KPU Kota mau menunggu salinan C1 dan lampiran C1 di kecamatan, tetapi setelah kita minta dilakukan percepatan dan akhirnya mereka turun ke lapangan untuk melakukan sistem jemput bola,” ujar Mufti. Hingga pukul 20.00 WIB, Kota Payakumbuh sudah berhasil merampungkan proses pemindaian dan pengiriman salinan C1 dan lampirannya C1 sebanyak 60 persen. Mufti meminta KPU Kabupaten/Kota segera menuntaskan proses pemindaian salinan C1 dan lampirannya agar masyarakat dapat mengetahui secara riil hasil penghitungan suara di TPS. Publikasi hasil scan C1 yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas, kata Mufti, penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan integritas proses dan hasil pilkada. “Ketika masyarakat mendapatkan informasi hasil pilkada lebih awal tentu akan berpengaruh terhadap psikologi mereka. Saat penetapan hasil pilkada dilakukan, masyarakat sudah siap menerimanya karena sejak awal telah mendapat gambaran hasil pilkada dari publikasi scan C1 dan lampiran C1 tersebut,” ujarnya.Hingga pukul 20.55 WIB, data penghitungan suara di TPS untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat sudah mencapai 5,2 persen atau 578 TPS dari 11.121 TPS. Selain Kota Padangpanjang, daerah yang telah melakukan pemindaian dan pengiriman scan C1 dalam jumlah yang signifikan adalah Kota Sawahlunto sudah mencapai 65,87 persen atau 83 TPS dari 126 TPS dan Kota Pariaman sebanyak 65,16 persen atau 101 TPS dari 155 TPS. Daerah yang proses pemindaian dan pengiriman salinan C1 dan lampiran C1 nya lebih cepat adalah daerah-daerah perkotaan dengan jumlah TPS yang relatif kecil serta tidak menggelar pilkada untuk  tingkat kotanya. (*)

Tasikmalaya, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni H. UU Ruzhanul Ulum dan H. Ade Sugianto, S.IP, Rabu (9/12). Kendati tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kali ini tergolong rendah, namun pesta demokrasi rakyat Tasikmalaya ini berjalan aman dan lancar tanpa kendala yang berarti.Hingga sekitar pukul 20.00 WIB, partisipasi masyarakat dari data perolehan suara yang terkumpul di KPU Kabupaten Tasikmalaya sebesar 58,88 %, dengan rincian suara setuju untuk pasangan calon sebesar 67,40 % dan suara tidak setuju 32,60 %.Selain itu, jumlah suara tidak sah juga cukup tinggi meski tidak signifikan dibandingkan dengan perolehan suara setuju dan tidak setuju. Dari pengamatan di lapangan, hasil penghitungan suara di TPS 6 desa Karang Layang Kecamatan Karang Jaya pada pukup 14.02 WIB, diperoleh jumlah pemilih yang menyatakan setuju sebanyak 235, tidak setuju 13, dan suara tidak sah sebanyak 32 dari jumlah DPT sebanyak 414. Kemudian di TPS 4 jumlah suara setuju 110, tidak setuju 75 dan suara tidak sah 21 dari jumlah DPT sebanyak 311. Sementara di TPS 1, suara setuju 185, tidak setuju 12, dan suara tidak sah 262 dari jumlah DPT 262.Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya H. Deden Nurul Hidayat mengatakan, wajar karena dalam demokrasi persentase di bawah 60 % disebabkan oleh banyak faktor.Terkait dengan banyaknya suara tidak sah, Deden mengakui memang banyak ditemukan orang yang mencoblos hanya pada foto pasangan calon saja tanpa diikuti mencoblos pernyataan Setuju atau Tidak Setuju.“Ini merupakan aturan yang baru, yang harus tersosialisasi dengan masif. Hal lain adalah ketika KPU sudah melakukan sosialisasi, kami berpandangan sudah cukup masif dan kami juga berpandangan sudah representatif kepada seluruh stakeholder masyarakat, tapi ini sebuah fakta  yang perlu dihormati oleh semua pihak terkait partisipasi yang agak rendah itu, termasuk kami perlu melakukan evaluasi terkait faktor apa yang menyebabkan,” jelas Deden.Persoalan lain berhubungan dengan mepetnya waktu yang dimiliki KPU Tasikmalaya. Sebelumnya KPU Tasikmalaya telah menghentikan tahapan pilkada, karena hingga batas yang ditentukan beserta perpanjangan untuk masa pendaftaran calon, hanya ada satu pasangan calon saja yang mendaftar.Namun, setelah Mahkamah Konstitus (MK) mengeluarkan putusan, dimana daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon tetap harus menyelenggarakan pilkada, maka KPU Tasikmalaya harus membuka kembali tahapannya.“Bayangkan 1 Oktober kami baru membuka kembali tahapan, di mana daerah lain sudah menetapkan pasangan calon dan memasuki tahapan kampanye,” ujar Deden.Ia menyatakan sangat bersyukur, Tasikmalaya beserta dua daerah lain yang menggelar pilkada dengan calon tunggal bisa mengejar ketertinggalan dari 266 kabupaten yang lain. Terlebih, Tasikmalaya merupakan daerah dengan jumlah pemilih yang cukup besar, yakni di atas 1 juta orang.“Banyak yang menyangsikan apakah kami mampu mengadakan logistik dan hal lainnya. Tapi dengan semangat, kerja keras dan kekompakan serta yang paling penting adalah sinergitas anggota dan sekretariat KPU serta dukungan stakeholder yang lain terkait dalam utamanya pengadaan logistik,” jelas Deden.“Catatan kami yang paling berat dua hal, pertama sosialisasi terutama mekanisme pemilihan. Ini pekerjaan yang menurut hemat kami perlu ekstra luar biasa. Kedua, terkait pengadaan logistik, seperti APK. Tanggal 22 Oktober kami menetapkan pasangan calon dan tiga hari kemudian APK harus sudah ada. Padahal itu harus lelang. Ini merupakan sebuah seni dan yang penting kita tidak melanggar ketentuan perundang-undangan,” paparnya.Menurut Deden, ada empat hal yang menjadi kunci sukses penyelenggaraan ini. Pertama, peran penyelenggara, dalam hal ini KPU, PPK, PPS, dan KPPS serta Panwaslu sampai tingkat bawah. Kedua, peran pemerintah yang harus bisa all out dalam memberikan anggaran, terutama untuk sarana dan prasarana persiapan teknis lainnya. Ketiga, kesiapan pemilih dan keempat adalah kesiapan peserta pilkada. “Tentu keempat hal ini simultan sesuai fungsi dan bekerja sesuai koridornya. Kendala lain cuaca dan alam, Tasik ini daerahnya berbukit-bukit,” kata Deden.Deden juga mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi terhadap supervisi yang terus dilakukan oleh KPU RI. “Tapi otokritik kami terhadap pusat, seringkali regulasi terlambat, misalnya ketika tahapan kami harus dilanjutkan, PKPU yang mengatur hal itu turun belakangan, contoh lain mengenai spesifikasi logistik dan sebagainya, tapi mungkin itu kan memang harus dikaji dulu dan sebagainya di sana,” ungkapnya. (bow/ditya/red. FOTO KPU/bow)

Solok.kpu.go.id – Pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 berlangsung aman, tertib, dan lancar. Sejak pukul 07.00 WIB seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), perlindungan masyarakat (Linmas), Panitia Pengawas (Panwas) Tempat Pemungutan Suata (TPS) dan para saksi telah hadir di TPS untuk memulai pelaksanaan pemungutan suara, Rabu (9/12).Jumlah TPS di Kota Solok sebanyak 121 TPS yang tersebar di Kecamatan Lubuk Sikarah 64 TPS dan Kecamatan Tanjung Harapan 57 TPS.Ketua Komisi pemilihan Umum (KPU) Kota Solok Budi Santosa melakukan pencoblosan di TPS 2 Kelurahan Kampung Jawa, sedangkan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Amnasmen melakukan pencoblosan di TPS 12 Kelurahan Simpang Rumbio.Ketua KPU Kota Solok beserta dengan rombongan meninjau dan memonitor pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS di Wilayah Kota Solok. (KPU Kota Solok)

JEMBER - Pendistribusian logistik  pada H – 1 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Jember, Selasa (8/12) menggunakan cara yang unik. Untuk lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah terpencil, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat memakai hewan kendaraan berupa kuda.Distribusi dengan cara ini ditempuh oleh pelaksana pemilu dikarenakan letak geografis TPS yang terpencil dan sulit dijangkau oleh mobil ataupun motor.“Di Jember ada tujuh TPS yang pendistribusian logistiknya memakai kuda, yaitu enam TPS di Dusun Bandialit dan Dusun Sumbersalak Desa Andongrejo. Satu TPS lagi yaitu di Dusun Curahjambe Desa Curahtakir. Seluruh wilayah itu berada di Kecamatan Tempurejo,” kata Divisi Perencanaan Anggaran dan Logistik KPU Jember, Dwi Endah Prasetyowati, Selasa (8/12).Endah memaparkan, pemakaian kuda dipilih karena medan untuk menjangkau wilayah tersebut tidak memungkinkan menggunakan kendaraan bermotor.“Untuk enam TPS di Desa Andongrejo yakni TPS nomor 12 sampai nomor 17. Sedangkan satu TPS Desa Curahtakir yakni TPS nomor 28. Jalan menuju TPS tersebut harus menaiki lereng gunung dan lebarnya hanya setapak kaki. Sehingga kuda menjadi solusi utama distribusi logistik ke lokasi tersebut” terang Endah.Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tempurejo, Ahmad Susanto menyebutkan, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah pemilih di enam TPS terpencil desa Andongrejo itu sebanyak 1.102 pemilih. “Sedangkan untuk satu TPS di Dusun Curahjambe Desa Curahtakir sebanyak 123 pemilih,” kata pria yang akrab disapa Santo tersebut.Santo menjelaskan, lokasi yang terpencil, medan yang sulit serta sudah mulai datangnya musim penghujan membuat pihaknya tidak mempunyai cara lain selain memakai kuda. Penyebabnya, selain memiliki tenaga lebih kuat dibandingkan motor saat tanjakan, kuda juga mempermudah pihaknya melalui jalan yang licin.“Distribusi logistik ini merupakan tanggung jawab kami selaku pelaksana pemilihan. Walaupun lokasinya terpencil dan sulit dijangkau, namun kami tetap wajib melaksanakan tugas mendistribusikan logistik ini,” kata Santo.Logistik pemilu yang dikirimkan tersebut meliputi kotak suara, bilik suara, alat pencoblosan, surat suara dan beberapa alat kelengkapan TPS lainnya.Dari pantauan di lapangan, KPU Jember telah menyiapkan sebanyak lima kuda di Desa Andongrejo untuk pendistribusian logistik tersebut. Kegiatan tersebut secara langsung mendapatkan pengamanan dari Kepolisian Resor (Polres) Jember.Kapolres Jember, AKBP Sabilul Alif yang turut hadir dalam pendistribusian tersebut menuturkan, TPS 17 di desa Andongrejo merupakan TPS terjauh di Kabupaten Jember. Sabilul menyebutkan, butuh waktu sekitar empat jam perjalanan untuk sampai ke lokasi.“Kami berangkat dari Polres dan sampai di Kantor Desa Andongrejo membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Sedangkan untuk sampai ke TPS 17 masih menempuh waktu lebih dari 1,5 jam lagi,” kata Sabilul.Mantan Kapolres Bondowoso ini mengharapkan, Pilkada Jember ini bisa berjalan dengan baik, aman, dan kondusif. Pihaknya juga telah mengerahkan sebanyak 1.200 personel kepolisian Jember untuk pengamanan Pilkada Jember.“Sejak Senin (7/12) kemarin, kami juga sudah melakukan pergeseran pasukan dari beberapa wilayah di luar Kabupaten Jember. Pasalnya, kami juga mendapatkan bantuan personel kepolisian dari Lumajang dan Probolinggo, masing – masing sebanyak 100 personel. Jika memang masih dibutuhkan, kami akan mendapatkan bantuan tambahan keamanan lagi dari Bondowoso,” jelas Sabilul.Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. Dua kandidat pasangan calon akan bertarung memperebutkan kursi Bupati, yakni Sugiarto – Dwi Koryanto yang mendapatkan nomor urut 1 dan Faida – Abdul Muqit Arief yang mendapatkan nomor urut 2. (awi).      

Solok, kpu.go.id- Minggu, (6/12) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Lapangan (PPL), serta pihak terkait lainnya seperti Kepolisian Resort Solok Kota, dan Kodim 0309 Solok. Kegiatan ini dalam rangka menyatukan pandangan dan pemahaman, untuk pemantapan persiapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Rabu (9/12). Ketua KPU Kota Solok Budi Santosa memamaparkan tentang kesiapan KPU Kota Solok dengan waktu yang tinggal tiga hari lagi. Seluruh perangkat dan komponen mulai dari personil Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan logistik telah cukup untuk penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 di Kota Solok. Divisi Logistik KPU Kota Solok memamaparkan tentang kesiapan logistik, kotak suara dan bilik suara telah lengkap serta siap untuk didistribusikan pada hari Selasa (8/12). Sementara itu Divisi Sosialisasi KPU Kota Solok Maqomam Mahmuda memaparkan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1), Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2). Lebih lanjut lagi, Divisi Teknis KPU Kota Solok Asraf Danil Handhika memaparkan tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan Divisi Hukum KPU Kota Solok Ilham Eka Putra memaparkan tentang persiapan personil KPPS dan Linmas dalam penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2015. Ketua Panwaslu Kota Solok Arif Santoso memaparkan kesiapan Panwaslu, Panwascam, PPL dan Pengawas TPS, dalam melaksanakan tugas-tugas pada tanggal 9 Desember 2015. Dari Kabag Ops Polres Solok Kota Kompol Rivai memaparkan tentang kesiapan dan dukungan pengamanan dari Polres Solok Kota terhadap distribusi logistik, pengamanan TPS tanggal 9 Desember 2015, pengamanan rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kota Solok sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Solok. (KPU Kota Solok)

Sijunjung, kpu.go.id-Komisi Pemlihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar) menggelar konsolidasi akbar penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2015, Sabtu (5/12) di Gedung Pancasila  Muaro Sijunjung.“Integritas adalah harga mati untuk kita semua.  Integritas adalah komitmen moral tanpa kompromi untuk menghormati nilai-nilai dan aturan yang berlaku dalam pelaksanaan Pilkada serentak,” kata Ketua KPU Sijunjung, Taufiqurrahman pada acara yang dihadiri Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sijunjung, Panitia Pemunggutan Suara (PPS) se-Kabupaten Sijunjung, jajaran KPU Sijunjung, Panwasli Kabupaten Sijunjung, Panwascam se-Kabupaten Sijunjung, Pengawas Pemilu Lapangan se- Kabupaten Sijunjung.Para undangan yang hadir dalam acara ini Kapolres Sijunjung AKBP Dwi Sulistyawan, Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung, Pipuk Firman Priyadi, Dandim 0310/SSD, Letkol Inf Zusnan Hadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Walbardi, camat se-Kabupaten Sijunjung, Kapolsek se- Kabupaten Sijunjung, Danramil se-Kabupaten Sijunjung, Pj. Bupati Sijunjung, Ir. Mudrika mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah merupakan harkat dan martabat daerah Lansek Manih. “Ini harkat dan martabat kita semua, karenanya jangan nodai dan cederai,” katanya.Ditambahkan Mudrika, sejauh ini penyelenggara Pilkada sangat netral baik dari jajaran KPU Kabupaten sampai PPS. “Kita minta jangan celakai integritas di pengujung pelaksanaan atau puncak tahapan Pilkada. Kita ingin kualitas Pilkada di Sijunjung, sekurang-kurangnya jadi contoh di Sumbar. Kalau bisa jadi teladan di tingkat nasional,” kata Mudrika yang disambut tepuk tangan oleh seluruh peserta konsolidasi.Saat acara tersebut, semua unsur Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) menyampaikan pandangan terhadap perlaksanaan Pilkada. Para pemimpin tingkat kabupaten meminta, agar netralitas menjadi segala-galanya bagi penyelenggara dan pihak terkait. Manakala ada masalah, selesaikan setiap tingkatan. (*)