Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id- Sebagai upaya meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) tentang evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2014, Senin (13/10). Rapat yang digelar di Kantor KPU RI, Jl. Imam Bonjol, Jakarta tersebut diikuti seluruh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU dari 33 provinsi. Sebagaimana dijelaskan Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, penyusunan laporan itu bertujuan untuk membuat catatan terkait proses penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan. “Kita perlu membuat catatan atas hal-hal yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu yang telah kita lalui, sehingga tidak terjadi permasalahan serupa setelah kita, selaku penyelenggara, melaksanakan tahapan-tahapan pemilu,” jelasnya. Ia berharap, hal tersebut dapat memotivasi seluruh aparat KPU untuk menghasilkan laporan evaluasi yang baik dan komprehensif. “Saya harap ini memotivasi kita bersama untuk menghasilkan laporan evaluasi yang baik, komprehensif, menyeluruh dari hulu hingga hilir penyelenggaraan pemilu,” kata Husni. Sementara itu Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, meminta semua jajaran KPU untuk memperhatikan mekanisme pelaporan, terkait fokus evaluasi apa saja yang perlu diberi penekanan tersendiri. “Penting kita cermati mekanisme pelaporan, poin apa saja yang akan kita jadikan evaluasi, mulai dari sistem pemilu, penyelenggaraan pemilu, aktivitas proses pemilu, serta tingkat integritas hasil pemilu yang dapat diterima secara baik oleh masyarakat,” pesan Ferry. Senada dengan Ketua KPU RI, Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay menjelaskan, tujuan penyusunan laporan evaluasi adalah untuk memberikan jalan keluar yang solutif terhadap persoalan yang timbul pada penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. “Tujuannya untuk memberikan jalan keluar yang solutif terhadap persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang,” tutur Hadar. Menurutnya, KPU dan jajarannya harus merangkul lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun pemerhati pemilu, agar mendapat referensi lain yang mungkin terlewatkan oleh penyelenggara pemilu. “Kita perlu merangkul pemangku kepentingan lain seperti NGO (Non-Goverment Organization) dan lembaga-lembaga penggiat pemilu, karena mereka dapat memberikan perspektif yang mungkin terlewat oleh kaca mata kita sebagai penyelenggara pemilu,” sambung Hadar. Selain meminta pendapat pihak lain, Hadar meminta jajaran KPU untuk melakukan evaluasi ke dalam. “Kita bisa juga melakukan survey kepada para pelaksana di lapangan, sehingga kita mendapatkan gambaran dari para aparat tersebut mengenai aturan dan kinerja kita selama menyelenggarakan pemilu,” pungkasnya. (ris/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)

Bandung, kpu.go.id- Dalam rapat evaluasi pelaksanaan Pemilu 2014, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Dede Mariana, M.Si., memberikan perspektifnya mengenai risk management Sumber Daya Manusia pada penyelenggaraan pemilu, Sabtu (11/10). Ia menjelaskan, KPU perlu menakar bidang mana saja yang memiliki beban besar terkait penyelenggaran pemilu. “Menurut saya, KPU perlu membuat skala beban kerja pada masing-masing bidang penyelenggaraan pemilu. Kemudian menempatkan orang-orang yang tepat dan kapabel sesuai bidangnya,” tandas Dede. Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah preventif dalam menyusun evaluasi tahap perencanaan/ex-ante. Ia menambahkan, KPU perlu merekrut relawan yang benar-benar mampu menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. “Bapak ibu sebaiknya merancang semacam studi banding, dan merekrut relawan yang benar-benar relawan. Dalam arti para relawan pemilu yang KPU rekrut tersebut merupakan relawan yang mampu dan yang memang concern mengenai penyelenggaraan pemilu,” pesannya kepada para peserta rapat evaluasi tahapan pemilu hari kedua di Hotel Grand Aquila, Kota Kembang. Lebih lanjut, Dede menjelaskan, KPU perlu membangun instrumen yang tepat guna mengawal tahapan-tahapan pemilu yang rawan terhadap pelanggaran. “Bangun aturan yang mengikat terkait tahapan-tahapan pemilu yang rawan terhadap pelanggaran. Mengenai aturan dan sanksi yang mengikat tentang kampanye terselelubung, pemalsuan syarat calon terpilih, sumber dana kampanye dan persoalan pemekaran daerah otonom baru yang mengundang perdebatan daerah pemilihan,” terangnya. Staf ahli Gubernur Jawa Barat ini secara khusus memberi masukan kepada KPU untuk menyusun laporan evaluasi dengan metode Context-Input-Process-Product (CIPP Evaluation Model). Menurutnya, metode tersebut akan memberikan hasil yang komprehensif, meskipun dalam penyusunannya cenderung kompleks. “KPU tidak perlu mengerjakan itu sendiri, serahkan saja kepada perguruan tinggi yang kapabel dalam penyusunan laporan. Menurut saya hal itu akan memberi kemudahan tersendiri bagi KPU,” tuturnya. (ris/red. FOTO KPU/arf/Hupmas)

Bandung, kpu.go.id- Dalam sambutan rapat evaluasi pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2014, Jumat (10/10), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik menyampaikan bahwa laporan evaluasi tahapan pemilu merupakan hal penting yang dapat digunakan sebagai memori kolektif yang terlembagakan. “Catatan evaluasi ini perlu kita jadikan memori kolektif yang terlembagakan, sehingga dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang, penyelenggara pemilu mendapatkan referensi yang cukup mengenai dinamika dan persoalan yang sebelumnya telah bersama-sama kita lalui,” ujar Dia. Rapat evaluasi yang diprakarsai oleh KPU tersebut dihadiri semua mitra kerja KPU dalam penyelenggaraan pemilu, mulai Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2009-2014, para pimpinan dari Bawaslu RI, Dukcapil Kemendagri, Kemenpan RB, Badan Pertanahan, Ombudsman, BKN, Arsip Nasional, dan pejabat eselon I dan II Sekretariat Jenderal KPU RI untuk bersama-sama memberikan cacatan yang dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Dalam rapat yang berlangsung di Hotel Grand Aquila, Pasteur, Bandung tersebut, KPU melalui Ketua KPU mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. Ia menyampaikan, tugas yang diemban para penyelenggara Pemilu 2014 bukanlah tugas yang mudah jika tidak ada dukungan dari semua mitra tersebut. “Tidak mudah untuk meyakinkan semua pihak apakah kami (penyelenggara pemilu) dapat menjalankan tugas ini. Dukungan semua mitra sangat kami rasakan, namun besar pula harapan yang masyarakat gantungakn kepada kami,” sebut Husni. Menurutnya, salah satu hal yang memotivasi penyelenggara pemilu adalah optimisme para Anggota Komisi II DPR RI. “Salah satu hal yang memotivasi adalah optimisme Anggota Komisi II DPR RI bahwa kami adalah tim yang terbaik. Alhamdulillah semua tahapan telah kita lalui, segala dinamika telah kita selesaikan, banyak pelajaran yang kami dapat dari semua dinamika ini,” terangnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Periode 2009-2014, Agun Gunanjar Sudarsa memberikan saran kepada KPU untuk membenahi daftar pemilih, yang dalam penyelenggaraan pemilu menjadi persoalan tersendiri. “Kepada penyelenggara pemilu, saya harap dapat meningkatkan kinerja segala aspek, terutama dalam membangun sistem yang komprehensif untuk menyusun daftar pemilih secara faktual, karena dalam pelaksanaan pemilu data pemilih merupakan hal yang krusial,” pesan Agun. Atas penyelenggaraan pemilu yang berjalan dengan baik, Agun menyampaikan rasa bangga dan hormat kepada seluruh penyelenggara pemilu. “Saya memberi apresiasi besar kepada para penyelenggara pemilu. Kami bangga, hormat, kepada KPU dan Bawaslu atas suksesnya Pemilu tahun 2014 ini. Semoga ke depan penyelenggaraan pemilu dapat meningkat secara kualitas,” terangnya. (ris/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 421/Kpts/Setjen/TAHUN 2014, Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim, melatik pejabat eselon II dan eselon IV di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Jumat (10/10).Pejabat eselon II yang dilantik adalah Nanang Priyatna, SE. sebagai Kepala Biro Keuangan menggantikan pejabat sebelumnya, S. Heru Hermawan, S.Sos, MM., Sedangkan Pejabat eselon IV yang baru sebagai berikut:Moh. Sugiharto, SH. sebagai Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum;Juned, SH. sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Dana Kampanye Peserta Pemilu pada Biro Hukum;Pinto Octavianus Barus, SH. sebagai Kepala Sub Bagian Verifikasi Perseorangan Peserta Pemilu pada Biro Hukum; Livirta adhesia, S.Sos. sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum. Pelantikan dilakukan di ruang rapat lantai 1 Gedung KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta. Hadir dalam pelantikan, Kepala Biro SDM Farida Fauzia, Kepala Biro Perencanaan Lucky Firnandy Majanto, Inspektur KPU RI Adiwijaya Bakti, serta Pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).Dalam sambutannya Sekjen KPU menaruh harapan tinggi kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk meningkatkan kinerja KPU RI sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang professional.“Saya mengucapkan selamat kepada saudara sekalian. Harapan saya cukup tinggi kepada saudara dalam peningkatan kualitas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang professional, transparan, dan akuntabel,” ujar Arif. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Direktur Ekesekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melibatkan semua pemangku kepentingan pemilu dalam melaksanakan evaluasi Pemilu 2014. Bahkan dalam penyusunan instrumen evaluasi pun harus dilakukan dengan para pemangku kepentingan. “KPU perlu menjadi leading sector dalam mlakukan evaluasi, dengan tidak mengabaikan pihak lain. KPU seharusnya melibatkan pemangku kepentingan lain. Jangan menyusun instrumen evaluasi sendiri,” ujar Titi dalam diskusi “Evaluasi Pemilu 2014, Sebuah Pembelajaran” di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Kamis (9/10). Pemangku kepentingan yang dimaksudnya adalah Kementerian Dalam Negeri, DPR, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, peserta pemilu dan masayrakat sipil. Titi mengatakan, KPU melakukan evaluasi adalah dengan menggelar pertemuan yang melibatkan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota di tingkat pusat. Menurut dia, kebanyakan pertemuan evaluasi berfokus pada pelaporan apa yang terjadi di lapangan. “Dalam melaksanakan kegiatan evaluasi, KPU sebaiknya melibatkan partisipasi masyarakat sipil agar mendapat masukan yang lebih optimal untuk memperbaiki sistem pemilu mendatang,” kata Titi. Dia juga menyarankan agar KPU menerbitkan format laporan penyelenggaraan pemilu. Dengan begitu, kata Titi, lapran dapat disinkronkan di setiap tingkat satuan kerja. Selain itu, Titi meminta KPU memublikasikan laporan evaluasi pemilu kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. “Memastikan masyarakat dapat membaca laporan evaluasi tersebut dan KPU menghadirkan transparansi dan pelayanan publik yang lebih baik,” katanya. (dey/red. FOTO KPU/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar audiensi dengan lembaga swadaya masyarakat, yakni Agenda, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan International Foundation for Electoral Systems (IFES), di Ruang Rapat lantai I KPU, Kamis (9/10). Lembaga-lembaga itu hadir guna membahas rencana penyelenggaraan konferensi internasional dengan tema seputar isu disabilitas dan pemilu.Koordinator Nasional JPPR Afifuddin menerangkan, konferensi tersebut merupakan kegiatan tahunan yang sebelumnya telah dua kali dilaksanakan. “Salah satu aktivitas besarnya adalah launching hasil monitoring Pilpres 9 juli 2014 lalu, yang telah kami lakukan di lima provinsi, yaitu di Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh,” kata Afif.Konferensi tersebut, lanjut Afif, nantinya akan menjadi bagian dari promosi praktik terbaik pemilu yang ada di Indonesia kepada kalangan internasional, baik dari sisi penyelenggara, kelompok sipil, peneliti dan sebagainya. Ia juga mengatakan bahwa praktik aksesibilitas pemilu di Indonesia lebih maju dibanding negara lain, baik dari segi peraturan dan lain sebagainya.KPU menyambut baik kegiatan yang akan digelar pada Janurai 2015 mendatang itu. “Tentu ini agenda yang baik, yang tidak hanya KPU harus dorong, tapi sebenarnya bisa diperluas juga. Karena isu disabilitas ini kan tidak hanya terkait dengan Pemilu, tapi juga bisa berkaitan dengan isu pembangunan dan sebagainya,” kata Komisioner KPU Sigit Pamungkas.Selain melibatkan tiga lembaga penyelenggara pamilu di Indonesia (KPU, Bawaslu, dan DKPP), konferensi internasional ini rencananya juga akan melibatkan universitas serta KPU (lembaga-lembaga penyelenggara pemilu) dari negara lain. (bow/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)