Berita Terkini

KPU-Media Teken MoU Sosialisasi dan Informasi Pemilu

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan empat media massa, Kamis (28/3), menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan sosialisasi dan informasi pemilu. Empat media massa itu adalah Global TV, MNC TV, Inilah.com, dan Kantor Berita Radio 68H (KBR68H). Penandatanganan dilaksanakan di Gedung KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta.Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengharapkan dengan nota kesepahaman itu media massa dapat terus menginformasikan isu-isu terkait penyelenggaraan Pemilu 2014. “Partisipasi yang sudah diwujudkan oleh media, baik cetak, elektronik, maupun online terhadap penyelenggaran pemilu 2014 ini sudah berpengaruh signifikan. Hal itu ditunjukkan dengan hasil survei dari lembaga independen yang menunjukkan mayoritas responden akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014,” ujar Husni.Lembaga survei, lanjut Husni, bahkan ada yang menunjukkan tingkat partisipasi hingga 95 persen dari total responden. “Hal tersebut merupakan peluang bagi media massa untuk memberikan edukasi tentang penyelenggaran pemilu kepada publik,” ujarnya.Husni juga menilai, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman itu, media dapat ikut mengawal proses Pemilu tahun 2014.“Media dapat mengawal agar puncak penyelenggaraan pemilu nanti dapat berjalan dengan baik sesuai koridor hukum dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, karena memiliki legitimasi dari sebagian besar rakyat Indonesia. (bow/red. FOTO KPU/satrio/Hupmas)

KPU-Media Teken MoU Sosialisasi dan Informasi Pemilu

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan empat media massa, Kamis (28/3), menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan sosialisasi dan informasi pemilu. Empat media massa itu adalah Global TV, MNC TV, Inilah.com, dan Kantor Berita Radio 68H (KBR68H). Penandatanganan dilaksanakan di Gedung KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta. Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengharapkan dengan nota kesepahaman itu media massa dapat terus menginformasikan isu-isu terkait penyelenggaraan Pemilu 2014. "Partisipasi yang sudah diwujudkan oleh media, baik cetak, elektronik, maupun online terhadap penyelenggaran pemilu 2014 ini sudah berpengaruh signifikan. Hal itu ditunjukkan dengan hasil survei dari lembaga independen yang menunjukkan mayoritas responden akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014," ujar Husni. Lembaga survei, lanjut Husni, bahkan ada yang menunjukkan tingkat partisipasi hingga 95 persen dari total responden."Hal tersebut merupakan peluang bagi media massa untuk memberikan edukasi tentang penyelenggaran pemilu kepada publik," ujarnya. Husni juga menilai, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman itu, media dapat ikut mengawal proses Pemilu tahun 2014. Media dapat mengawal agar puncak penyelenggaraan pemilu nanti dapat berjalan dengan baik sesuai koridor hukum dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, karena memiliki legitimasi dari sebagian besar rakyat Indonesia. (ris. FOTO KPU/satrio/Hupmas)

Workshop Tahapan Pileg 2014

Jakarta, kpu.go.id- Dalam rangka meningkatkan pemahaman mendalam terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014, Biro Sumber Daya Manusia KPU RI, Kamis (27/3) menyelenggarakan Workshop Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014. Acara ini berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung KPU lantai II, Jalan Imam Bonjol, No.29 Jakarta.Ketua KPU RI Husni Kamil Manik didampingi oleh Ketua Bawaslu Muhammad serta Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim membuka pelaksanaan workshop.Workshop ini dibagi menjadi dua gelombang selama dua hari. Pada hari pertama, gelombang satu diikuti oleh 95 peserta. Sedangkan untuk gelombang kedua pelaksanaannya sama dengan peserta gelombang pertama. Para peserta workshop terdiri dari jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI dan jajaran Sekretariat KPU se-Provinsi DKI Jakarta, yaitu KPU Kota Aministrasi Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Utara, Barat dan Kepulauan Seribu. Setiap perwakilan dari KPU Kota Admistrasi tersebut mengirim dua peserta tiap gelombangnya. Selain itu, workshop juga dihadiri oleh jajaran Sekretariat Bawaslu dan DKPP. Dalam sambutannya Ketua KPU mengatakan, di penghujung kegiatan Pemilu Legislatif 2014, KPU memandang perlu adanya workshop yang diperuntukan bagi jajaran Sekretariat Jenderal di tiga lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Sebab kontribusi keberhasilan dari penyelenggara Pemilu ini adalah salah satu yang menjadi faktor suksesnya pelaksanaan Pemilu tahun 2014. Sebagai penyelenggara pemilu Sekretariat, baik KPU, Bawaslu dan DKPP, penting memahami apa yang akan dilakukan pada proses puncak dari penyelenggaraan pemilu, dimana KPU akan menyelenggarakan pemungutan suara untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan Ketua Bawaslu, Muhammad, pada kesempatan ini, banyak memaparkan mengenai tugas dan wewenang Bawaslu dari aspek mekanisme pengawasan, pemetaan potensi rawan pelanggaran, serta aspek pencegahan. Workshop yang dijadwalkan hingga pukul 21.00 WIB ini, diisi pula oleh narasumber Ketua DKPP  Jimly Asshiddiqie, Anggota KPU Arief Budiman, Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah. (dosen/red. FOTO KPU/Dosen/Hupmas)

Pusat Kajian Demokrasi Malaysia Pelajari Sistem Pemilu Indonesia

Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik beserta Anggota Komisioner Ferry Kurnia Rizkiansyah, Hadar Nafiz Gumay, Sigit Pamungkas, Juri Ardiantoro dan Sekretaris Jenderal Arif Rahman Hakim, menerima kunjungan dari aktivis pendidikan dari Universitas Malaya, yang bergerak dalam Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Prof. Redzuan Othman, Dr Shaharuddin Badaruddin, Dr Amir dan Khairul Arifin di ruang kerja Ketua KPU pagi ini, Kamis (27/3).Pertemuan singkat pada pagi ini sempat dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimmly Ashidiq, dimana pada kesempatan yang sama menjadi pembicara dalam acara “Workshop Tahapan Pemilu” yang diadakan oleh Biro SDM KPU.Kunjungan mereka tersebut dalam rangka mempelajari sistem Pemilu Indonesia. Sebab tidak menutup kemungkinan, beberapa peraturan yang diterapkan di Indonesia dapat diaplikasikan pada sistem Pemilu di Malaysia. "Kunjungan kami hari ini untuk melihat sistem Pemilu disini (Indonesia) dan apa yang boleh kita pelajari. Karena kita juga sedang dalam proses perbaikan sistem Pemilu di sana," ungkap Prof Redzuan Othman.  Ia mengakui, sistem Pemilu di Indonesia lebih maju dibandingkan yang ada di Malaysia. Othman juga berharap hasil kunjungan ini dapat menemukan sistem yang dapat diaplikasikan di sana (Malaysia-red). (DAM/red. FOTO KPU/DAM/Hupmas)