Berita Terkini

KPU Undi Hak Tayang Debat Capres-Cawapres

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan pengundian atas media televisi yang berhak menayangkan acara debat pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden 2014, Sabtu (24/5). Acara yang berlangsung di Ruang Sidang Utama KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 tersebut dipandu oleh Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah.Dari hasil pengundian yang dilakukan, debat capres yang pertama (8/06/2014) akan ditayangkan oleh SCTV dan BeritaSatu. Kemudian debat cawapres pertama (15/06/2014) akan ditayangkan oleh Metro TV dan Bloomberg, debat capres kedua (22/06/2014) oleh TV One dan ANTV, serta debat cawapres kedua (27/06/2014) ditayangkan oleh RCTI dan MNC Group. Sedangkan untuk acara debat gabungan pasangan capres dan cawapres, yang direncanakan akan berlangsung pada 5 Juli 2014 mendatang, akan ditayangkan oleh TVRI dan Kompas TV. Jadwal penayangan tersebut disesuaikan dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dimana pelaksanaan debat dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan ketentuan dua kali untuk capres, dua kali untuk cawapres, dan satu kali untuk pasangan capres-cawapres.Komisioner KPU Sigit Pamungkas menerangkan, tema dan konsep debat yang nantinya akan diurai harus mendapatkan persetujuan dari pasangan capres dan cawapres, karena hal tersebut tercantum dalam peraturan pelaksanaan acara debat capres-cawapres. “Tema debat harus disetujui oleh pasangan calon, dan beliau (pasangan capres-cawapres) tidak keberatan atas konsep media dalam menggarap acara debat yang nantinya akan dijalankan, sehingga nantinya acara ini dapat berjalan menarik dan informatif, sekaligus tidak memicu sentimen negatif dari audien tandas nya.Sementara itu Ferry Kurnia Rizkiyansyah berharap, acara debat capres-cawapres ini nantinya dapat ditayangkan oleh semua media televisi, baik secara langsung ataupun me-replay dari stasiun TV pelaksana acara debat, sebagai wujud kerjasama dan kepedulian media dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. (ris/red. FOTO KPU/ieam/Hupmas)

Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih Pilpres 2014

Jakara, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Bimtek Teknis (Bimtek) pemutakhiran data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Bimtek ini diselenggarakan berkaitan dengan tahapan penyusunan data serta memastikan data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 untuk menghasilkan data berkualitas.Kegiatan yang berlangsung 23-26 Mei 2014 ini dibagi menjadi dua  tahap, pertama bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. Sedangkan tahap kedua berlokasi di Hotel Grand Sahid Jakarta.Peserta Bimtek terdiri dari masing-masing satu orang anggota KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang membawahi divisi pemutakhiran data pemilih, serta satu operator Sidalih KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.Bimtek pemutahiran data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden  2014 ini merupakan upaya meningkatkan kompetensi Anggota KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang membawahi divisi pemutakhiran data pemilih serta operator Sidalih KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, khususnya penggunaan fitur SIDALIH dalam pemutakhiran data Pemilihan Presiden Wakil Presiden (PPWP) 2014.Anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkyansyah, dalam sambutannya, menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh peserta Bimtek atas kerja kerasnya dalam Pileg 9 April lalu. “Dengan rasa bahagia saya sampaikan terimakasih dan apresiasi kepada semua peserta yang telah membantu dan bekerja keras terkait penyelenggaraan Pileg 2014 yang telah lalu. Saat ini kita sedang dalam berproses hukum di Mahkamah Konstitusi,” ungkap FerryIa menambahkan, evaluasi yang saat ini perlu disinkronkan adalah kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah, terutama terkait NIK ganda. “Saya informasikan, masalah NIK ganda ini masih banyak sekali, berkisar hingga sembilan juta NIK. Untuk Pemilihan Umum Presiden yang akan datang, saya harapkan kita lebih baik lagi dan lebih bersinergi dalam pekerjaan, sehingga tidak akan kita temukan lagi kesalahan yang serupa. Jadi, hingga hari Senin ke depan marilah kita samakan persepsi, dalam Pilpres ke depan saya harapkan terkait data pemilih tidak ada lagi yang menggugat,” papar Ferry.Dalam kegiatan ini ia juga mengungkapkan harapannya untuk menyatukan persepsi agar bersinergi dan dapat lebih baik lagi dalam bekerja sama antara Sekretariat dan Komisioner. “Perlu saya ingatkan bahwa dulu kita menyiapakan pemutahiran dalam waktu satu setengah tahun, namun saat ini hanya satu setengah bulan. Maka dari itu saya harapkan kita harus lebih baik lagi. Saya harapkan untuk Pilpres ini kita harus cek keakuratanya sampai tingkat bawah. Jangan ada yang terlewat, serta pastikan Kabupaten/Kota memastikan Daftar DPS di daerah masing masing dan bagi yang belum menyelesaikan diharapkan dapat segera menyelesaikanya, terutama daftar pemilih kusus dan tambahan (DPKTB) dan ditambah dengan usia pemilih Pemula,” terang Ferry. Ia juga berpesan agar data yang masih nihil dalam Sidalih  harus benar-benar dipastikan bersih, selesai dan tidak ada masalah lagi. Disamping itu juga diharapkan lagi tidak ada keraguan terhadap Sidalih dengan segala kekuranagan dan kelebihanya. “Dalam hal menyusun data pemilih ini saya harapkan benar-benar kita implementasikan dengan ketentuan yang ada. Kita juga harus paham, paling tidak mengerti sedikit terkait IT walaupun masih banyak kekurangan disana sini,” jelasnya. Terkait data ganda terutama NIK, Ferry berharap agar daerah satu dan daerah lainya bisa bersinergi sehingga data yang sudah pindah ke daerah lain harus sudah dihapus di daerah awal. “Kami memberikan wewenang sepenuhnya kepada provinsi untuk mengecek ke Kabupaten/Kota agar data yang ada sudah benar benar akurat. Kita harus yakinkan bahwa data kita kali ini lebih baik dari data Pileg dan saya harapkan Pilpres yang akan datang ini bisa berjalan dengan baik,” imbau Ferry. (dosen/red.FOTO KPU/dosen/hupmas)

KPU Terima Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Capres-Cawapres

Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik menerima dokumen hasil penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dari Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zaenal Abidin di lobby Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (23/5) malam.Husni mengatakan, hasil penilaian kemampuan rohani dan jasmani terhadap dua bakal pasangan calon itu akan digunakan untuk mengambil kesimpulan pada penilaian terhadap kemampuan kesehatan masing-masing bakal capres dan cawapres.“Dalam kesempatan ini, saya juga berterima kasih kepada PB IDI, sekaligus kepada tim pengarah, pemeriksa dan manajeman RSPAD yang telah bekerja keras menuntaskan tugasnya,” ujar Husni.Selain Husni, hadir pada serah terima itu Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, tim dokter pemeriksa, serta wartawan cetak maupun elektronik. (ook/ lia/red. FotoKPU/ook/humas)

Usai Diperiksa Kesehatan, Prabowo-Hatta Apresiasi RSPAD

Jakarta, kpu.go.id- Bakal pasangan calon Presiden-Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, pukul 16.30 WIB, Jumat (23/5). Pasangan ini memberikan apresiasi dan kekagumannya pada fasilitas kesehatan yang dimiliki RSPAD Gatot Subroto. Malam ini Tim Dokter melakukan rapat pleno terhadap pemeriksaan kedua bakal pasangan calon Presiden-Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Hasilnya akan disampaikan kepada KPU malam ini juga, Jumat (23/5) sekitar pukul 19.00 WIB. Besok, Sabtu (24/5) KPU akan mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut. (dd. FotoKPU/dd/hupmas)

KPU Jabar Gelar Rapat Koordinasi Evaluasi Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jabar

Bandung, kpu.go.id- Dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) Satker tahun anggaran 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada hari Kamis (22/05) mengadakan Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dalam rangka Pembinaan Penyusunan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu Tahun 2014 di Hotel Aston Braga, Jl. Braga Bandung.Rapat dibuka langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Heri Suherman, SH didampingi oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat Drs Dadang Herawan, Kasubag keuangan KPU Provinsi Jawa Barat Hj. Farida Agustini, S.Sos, M.Si, dan Kasubag Umum dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat Agus Ridwan, SH pada pukul 19.30 WIB. Ia membuka acara sekaligus memberikan arahan tentang pelaksanaan rapat koordinasi ini. Dari data yang kami miliki, masih ada beberapa KPU Kabupaten/Kota yang masih belum menyerahkan laporannya kepada KPU Provinsi.Keesokan harinya (23/05) hadir pula Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim sebagai narasumber untuk memberikan materi terkait dengan laporan keuangan. Dalam paparannya, Sekjen KPU RI mengingatkan kepada seluruh Satker agar dapat segera merapihkan laporan terutama laporan pertanggungjawaban tahapan pemilu 2014. Ia juga berpesan agar seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan semua laporan terkait dengan pemeriksaan BPK yang akan dilaksanakan mendatang. Didampingi oleh Kapala Biro Keuangan KPU, ia juga memaparkan tentang petunjuk teknis penyusunan LPPA Tahapan Pemilu PKPU Nomor 405 Tahun 2014. Kemudian KPU Kabupaten/Kota diminta untuk mempresentasikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) sampai dengan bulan April 2014.Seperti halnya harapan pada pelaksanaan Pemilu tahun 2014, penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pun harus dilaksanakan dengan tertib, jujur, transparan, dan akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tercipta laporan keuangan yang berkualitas. (Wina Andriyani/KPU Jabar/red)

KPU Jamin Independensi Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Capres-Cawapres

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin independensi tim dokter pemeriksa kesehatan yang memeriksa kedua bakal pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Probowo Subianto-M. Hatta Rajasa. Hal itu ditegaskan komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jumat (23/5) pagi.“Dokter sudah disumpah jabatan serta ada kode etik kedokteran. Jadi, siapa pun dokternya dan dari instansi manapun, sudah terikat dengan sisi netralitas dan independensi,” ungkap Ferry.Ferry juga meyakini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) selektif dalam merekrut tim dokter pemeriksa kesehatjamin independensi an.“Apalagi seperti ini (pemeriksaan kesehatan bakal capres dan cawapres-red), kami yakin IDI merekrut dokter-dokter yang sangat qualified dan independen. Sebelum melakukan pemeriksaan, mereka disumpah dulu dan menjamin netralitas para dokter,” lanjutnya.Terkait penunjukan RSPAD Gatot Subroto yang menjadi rumah sakit pemerintah dalam pemeriksaan kesehatan para bakal capres dan cawapres, KPU hanya mendapatkan rekomendasi dari IDI, rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.“Ini (rumah sakit-red) yang merekomendasikan adalah IDI. Dalam ketentuan, KPU tidak dalam konteks memilih rumah sakit. KPU hanya meminta rekomendasi dari IDI, rumah sakit yang layak untuk pemeriksaan kesehatan bakal capres dan cawapres,” ujar mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat itu.Pada hari kedua, Jumat (23/5) giliran pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang melakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Ferry, treatment (perlakuan), proses dan waktunya sama dengan yang kemarin. Tidak ada perbedaan apapun dengan pemeriksaan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “KPU menyerahkan sepenuhnya kepada tim pemeriksa kesehatan. Setelah hasil pemeriksaan, mereka akan melakukan pleno dan hasilnya akan diserahkan kepada KPU,” tutup Ferry. (ook/ie'am/red. FotoKPU/lia/hupmas)