Bandung, kpu.go.id (23/4) - Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, perlu ditingkatkan untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Salah satu lembaga yang menjadi sumber knowledge sharing ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Kegiatan Knowledge Sharing tersebut digelar atas kerjasama KPU dengan Australian Electoral Election (AEC) tentang manajemen SDM di lembaga penyelenggara pemilu, tanggal 22-23 April 2015 di Bandung, Jawa Barat.Pengembangan sistem SDM di KPK ada empat hal, pertama, analisa jabatan, yang hasilnya berupa deskripsi jabatan, baik di pusat maupun daerah. Kedua, analisa beban kerja, yang mana KPK bisa menentukan formasi sendiri. Ketiga, evaluasi jabatan, dengan peringkat jabatan-jabatan tertentu, ada sekitar 350 nama jabatan dan 18 grading. Keempat, kamus kompetensi, ini untuk mengembangkan pegawai yang terstruktur dan terarah."Ada tiga jenis pegawai di KPK, yaitu pegawai tetap, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Proses rekruitmen disesuaikan dengan keahlian atau kompetensinya, ada di penindakan, maupun pencegahan. Seperti dalam hal penyidikan, itu bisa dimiliki semua orang, tanpa harus dari kepolisian atau kejaksaan," papar Kepala Biro SDM KPK, Apin Aviyan di hadapan peserta Knowledge Sharing dari KPU dan Bawaslu.Apin menambahkan, KPK mempunyai tagline "Indonesia Memanggil" dalam proses rekruitmen. Penggunaan tagline tersebut untuk menarik minat orang agar berkontribusi kepada negara. KPK selalu melakukan background check bagi calon pegawai, sehingga dia layak atau tidak layak menjadi pegawai KPK. Salah satu syarat bagi calon pegawai KPK adalah tidak boleh sedarah atau bersaudara sampai tiga tingkat, untuk menghindari conflict of interest."KPK setiap tahun membuat arah kebijakan pimpinan yang mengacu pada peta strategi dan target kinerja. Kontrak kinerja ini memiliki bobot 50 persen, kemudian 50 persen sisanya adalah perilaku. Satu hal penting, bagi pegawai KPK yang telah mengikuti pelatihan di dalam dan luar negeri, wajib melakukan sharing session, dan hal itu ada penilaian dalam sistem kinerja juga," jelas Apin.Sementara itu, Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas yang hadir dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa pencapaian prestasi dan keberhasilan itu berkaitan dengan tujuan organisasi. Jadi keberhasilan sebuah organisasi itu dilihat dari pencapaian tujuan organisasi tersebut."Ada tiga hal yang menjadi ukuran kinerja KPU, yaitu kinerja independen, profesional, dan berintegritas. Selama ini ada banyak gangguan yang menjadikan publik menilai kinerja KPU tidak cukup dipercaya. Misalnya, pada waktu verifikasi partai, ada yang mempersepsikan kinerja KPU buruk dalam hal independensi. Kemudian KPU juga mempunyai sejarah panjang dalam hal integritas, seperti pada Pemilu 2004 dan 2009, sehingga ini tantangan KPU ke depan, agar stigma kinerja yang tidak bagus itu bisa diperbaiki," papar Sigit yang juga memegang divisi Sumber Daya Manusia di KPU RI.Mulai tahun 2014, KPU mulai merintis sistem kinerja independen, profesional, dan berintegritas, tambah Sigit. Contohnya di KPU RI, ada recharging atau pembaharuan motivasi, kemudian ada team building, membangun soliditas antara komisioner dan sekretariat. Selanjutnya dalam menata perilaku pegawai, KPU menggunakan sistem insentif dan disinsentif. KPU juga menggunakan sistem informasi penyelenggara pemilu untuk mengontrol komisioner dan sekretariat agar dapat bekerja dengan baik. (Arf/FOTO KPU arf)
.jpg)
