Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar audiensi dengan lembaga swadaya masyarakat, yakni Agenda, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan International Foundation for Electoral Systems (IFES), di Ruang Rapat lantai I KPU, Kamis (9/10). Lembaga-lembaga itu hadir guna membahas rencana penyelenggaraan konferensi internasional dengan tema seputar isu disabilitas dan pemilu.Koordinator Nasional JPPR Afifuddin menerangkan, konferensi tersebut merupakan kegiatan tahunan yang sebelumnya telah dua kali dilaksanakan. “Salah satu aktivitas besarnya adalah launching hasil monitoring Pilpres 9 juli 2014 lalu, yang telah kami lakukan di lima provinsi, yaitu di Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh,” kata Afif.Konferensi tersebut, lanjut Afif, nantinya akan menjadi bagian dari promosi praktik terbaik pemilu yang ada di Indonesia kepada kalangan internasional, baik dari sisi penyelenggara, kelompok sipil, peneliti dan sebagainya. Ia juga mengatakan bahwa praktik aksesibilitas pemilu di Indonesia lebih maju dibanding negara lain, baik dari segi peraturan dan lain sebagainya.KPU menyambut baik kegiatan yang akan digelar pada Janurai 2015 mendatang itu. “Tentu ini agenda yang baik, yang tidak hanya KPU harus dorong, tapi sebenarnya bisa diperluas juga. Karena isu disabilitas ini kan tidak hanya terkait dengan Pemilu, tapi juga bisa berkaitan dengan isu pembangunan dan sebagainya,” kata Komisioner KPU Sigit Pamungkas.Selain melibatkan tiga lembaga penyelenggara pamilu di Indonesia (KPU, Bawaslu, dan DKPP), konferensi internasional ini rencananya juga akan melibatkan universitas serta KPU (lembaga-lembaga penyelenggara pemilu) dari negara lain. (bow/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Menindaklanjuti surat dari Direktur Jenderal Association of World Election Bodies tentang Capacity Building Program for Electoral Officials bertempat di Incheon, Republic of Korea selama dua minggu, yang dimulai pada akhir bulan Oktober, disampaikan bahwa KPU akan membuka kesempatan tiga orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat KPU Provinsi untuk mengikuti seleksi kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran KPU Nomor 1607/KPU/X/2014.Surat Edaran KPU Nomor 1607/KPU/X/2014 klik di sini.

Manokwari- Sebanyak 45 calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Papua Barat hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRD 9 April 2014 lalu resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di Gedung DPRD Papua Barat Jl. Siliwangi No.2 Manokwari, beragendakan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Papua Barat masa jabatan 2014-2019, dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Sudiwardono.Pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD Papua Barat ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92/3793/Tahun 2014 tanggal 1 Oktober mengenai Pengangkatan Anggota DPRD Papua Barat masa jabatan 2014-2019.Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Papua Barat Yosep Yohan Auri, selaku pimpinan rapat, menyampaikan terimakasih kepada rakyat Papua Barat yang telah menggunakan hak konstitusi dalam Pemilu 9 April yang lalu. Ia juga menyampaikan terimakasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Provinsi Papua Barat sebagai penyelenggara pemilu, kemudian partai politik, serta dari unsur keamanan TNI/Polri. Auri juga mengungkapkan beberapa capaian dari Anggota DPRD Papua Barat mengenai Laporan Keuangan Papua Barat yang Disklaimer menjadi Wajar dengan pengecualian. Auri berharap agar Anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 bisa lebih baik dan mensejahterakan rakyat Papua Barat.45 Anggota DPRD yang dilantik pada (2/10) merupakan sebagian dari total 56 Anggota DPRD Papua Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 16/2013 yang mengatur tentang penambahan kursi di DPRD Papua Barat sebanyak 11 Kursi melalui mekanisme pengangkatan Majelis Rakyat Papua. Hingga pelantikan ini berlangsung, kesebelas calon tersebut masih dalam proses seleksi. Setelah pengambilan sumpah, selanjutnya rapat paripurna menentukan pimpinan sementara DPRD Papua Barat. Hal itu dilakukan secara simbolis dengan penyerahan palu dari Pimpinan DPRD Papua Barat masa jabatan 2009-2014 ke Pimpinan Sementara masa jabatan 2014-2019, yakni Arifin, SE.Dalam kata seambutannya Arifin mengharapkan Pemerintah daerah dapat mendukung tugas dan bekerja sama dengan Anggota DPRD Papua Barat masa jabatan 2014-2019, sehingga dapat menyejahterakan rakyat Papua Barat. (ajg/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Dengan ini diumumkan hasil seleksi Administrasi Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum tahun 2014 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Tes Kemampuan Dasar (TKD), sebagai berikut:Pengumuman Nomor: 1632/SJ/X/2014 Tentang Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2014 download di sini.Waktu dan Tempat Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2014 (sistem CAT) download di sini.

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menerbitkan surat edaran (SE) kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Melalui surat edaran itu, KPU memerintahkan KPU provinsi dan kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) untuk melanjutkan tahapan pemilu. “Kan itu (penerbitan SE) hal yang normal. KPU di daerah sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari, sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar anggaran pilkada langsung itu tetap ada dalam 2015. Tinggal mereka lanjutkan  saja pembicaraan itu. Jadi, benar KPU akan menerbitkan surat edaran baru untuk menjelaskan ke KPU provinsi, kabupaten/kota,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU usai rapat pleno, Selasa (7/10).Dia mengatakan, SE itu juga akan menjelaskan kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota apa yang menjadi kebijakan KPU pasca penerbitan Perppu Pilkada oleh presiden beberapa waktu lalu.Untuk itu, lanjutnya, KPU juga akan melakukan pembahasan pemerintah terutama Kementerian Dalam Negeri, akademisi dan penggiat pemilu. Pembahasan, kata Husni, menyangkut hal-hal yang diatur dalam perppu seperti uji publik calon kepala daerah, kampanye yang difasilitasi penyelenggara pemilu dan pemungutan suara serentak. Sebelumnya, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 tentang Pilkada yang salah satunya mengatur bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan  oleh DPRD setempat. Merespon UU tersebut, KPU meminta seluruh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang sedianya menggelar pemilukad pada 2015 mendatang untuk menunda semua jadwal dan tahapan pilkada. Namun, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota diminta tetap berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan pilkada di wilayah masing-masing.Hal itu diatur dalam Surat Edaran Nomor 1600/KPU/X/2014 tentang Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Tahun 2015. KPU menekankan, dalam pelaksanaan koordinasi tersebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dilarang menggunakan dana apa pun.Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang membatalkan UU tersebut. (dey/red. FOTO KPU/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1435 Hijriyah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar acara pemotongan hewan kurban di halaman Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, (7/10). Panitia pemotongan hewan kurban melalui Majelis Ta’lim Masjid Nurut Taqwa menerima dua ekor sapi dan sembilan ekor kambing dari para donatur. Sekretaris Jenderal KPU, Arif Rahman Hakim yang membuka acara pemotongan, mengucapkan rasa terima kasih kepada atas partisipasi para donatur. “Saya mengucapkan terimakasih atas partisipasi bapak ibu sekalian yang telah memberikan hewan kurban kepada panitia. Dengan keikhlasan ini semoga Allah SWT membalas dengan rizki yang berlipat,” ucap Arif. Ia berharap daging kurban yang terkumpul dapat berguna bagi saudara-saudara yang membutuhkan. “Semoga rizki yang terkumpul ini dapat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan.” Daging kurban tersebut rencananya akan diberikan kepada warga, di sekitar kantor KPU, yang membutuhkan. Selain dihadiri oleh Sekjen KPU, acara tersebut dihadiri pula oleh  Ketua KPU, Husni Kamil Manik, beserta beberapa pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI. (ris/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)