Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id,–  Peran lembaga penyiaran dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015 memiliki arti yang penting. Ditambah,Pilkada Tahun 2015 ini digelar di lebih dari separuh Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Indonesia.“Sangat  penting  sekali  melakukan  sosialisasi  Pilkada,  baik  tingkat  daerah maupun  pusat. Karena Pilkada Tahun 2015 dilakukan lebih dari 50 persen di Kabupaten/Kota yang kita miliki. Tambah lagi pemilihan Gubernur di 9 Provinsi yang ada Kabupatennya, total semua ada 308 Kabupaten/Kota. Iniakan lebih mudah dijangkau melalui  lembaga penyiaran salah satunya adalah TVRI,” jelas Ketua KPU Husni Kamil Manik, Selasa (16/6).Perlu diketahui,  224 Kabupaten akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup), 36 Kota melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (pilwako), dan 48 Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pilbup dan Pilwako tetapi mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur di 9 Provinsi. Total 308 Kabupaten/Kota yang menggelar pemilihan.Hal itu terungkap dalam audiensi antara Ketua KPU RI dengan Direksi Televisi Republik Indonesia (TVRI) dalam diskusi peran lembaga penyiaran dalam Pilkada Tahun 2015, berlangsung di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat.Komisi Pemilihan Umum juga membutuhkan kontribusi seluruh lembaga penyiaran, termasuk TVRI, dalam melakukan pemberitaan  seperti  kegiatan  kampanye  serta  pembuatan  iklan  pasangan  calon (paslon) yang dilakukan oleh KPU di daerah.“Kemudian juga ada kegiatan debat paslon dan variasi lain yang mendukung kegiatan sosialisasi dan partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2015,” ujar Husni.Kendala yang dihadapi dalam publikasi tahapan Pilkada Tahun 2015 yakni pemerataan pemberitaan,karena tidak semua lembaga penyiaran menjangkau seluruh wilayah Indonesia. “Perlu  kerja  sama  antar  lembaga  penyiaran  dan  perhatian  dari  pemerintah  melalui  Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika-red) agar ada pemerataan informasi di seluruh indonesia,”pungkas mantan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat itu.Selain Ketua KPU, hadir pada audiensi tersebut Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim. Dari pihak TVRI, Direktur Program dan Berita Markus R.A. Prasetyo serta Direktur Pengembangan Usaha Adam Bachtiar. (ook/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan, Selasa (16/6) resmikan tahapan pelaksanaan program dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Tahun 2015 Kota Tangerang Selatan (Tangsel).Acara yang dilaksanakan digedung Universitas Terbuka Convetion Center (UTCC), Pondok Cabe, Banten itu dihadiri Anggota KPU (RI) Juri Ardiantoro, Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, anggota KPU Provinsi Banten, anggota DPRD Kota Tangsel, perwakilan partai politik serta anggota PPK dan PPS seluruh Kota Tangsel.“Dengan slogan Gerakan Optimisme Pilwakot Tangsel ini mari jadikan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kota Tengerang Selatan menjadi aktif, partisipatif, berintegritas dan Asyik,” tutur Ketua KPU Kota Tangsel, Muhammad Subhan.Dalam pidatonya, Muhammad Subhan mengutarakan, “acara launching ini bertujuan untuk memperkenalkan kemasyarakat. Besar harapan kami kepada masyarakat Kota Tangsel agar berpartisipasi dan menyukseskan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015,” ujar Subhan.Selain launching pilwakot Tangsel, KPU Kota Tangsel juga melakukan beberapa kegiatan dalam rangka memaksimalkan peran penyelenggara pemilihan walikota dan wakil walikota mulai dari KPU Kota Tangsel sampai dengan jajaran struktur paling bawahnya serta panwas siap melaksanakan Pilwakot Tangsel Tahun 2015. “Semua elemen masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan, mulai dari pasangan calon yang diusung oleh partai politik maupun calon perseorangan. Untuk pendaftaran tahapannya penyerahannya sudah habis dan tidak ada pasangan perseorangan untuk pemilihan walikota dan wakil walikota di Tangsel tahun 2015,” ungkap Subhan. Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany yang hadir mengutarakan, “kita semua elemen yang ada di daerah memiliki keterkaitan dan kepentingan dengan Pilkada, oleh karena itu mari kita tunjukan dan buktikan bahwa kita semua yang ada di Kota Tangsel memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mewujudkan untuk sebuah pesta demokrasi yang jauh dari kegaduhan, keributan dan dinamika-dinamika yang cendrung kontraproduktif,” imbau Airin.  Harapan walikota Tangsel, gelaran pesta demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangsel tahun 2015, berjalan dengan aman, lancar tanpa ada kendala yang berarti, sukses pelaksanaan, sukses penyelenggaraan dan sukses hasil dan sukses pertanggunjawabannya.Anggota KPU RI Juri Ardiantoro dalam sambutannya mengatakan, “saya menitipkan pesan kepada teman-teman penyelengaara pemilu untuk mengingatkan bahwa pada 9 Desember 2015 masyarakat luas kota Tangerang Selatan untuk datang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015,” ujar Juri.“Mudah-mudahan tidak ada lagi masyarakat yang punya hak pilih, tetapi tidak tahu kapan hari pemungutan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015. Acara ini adalah salah satu momen saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pesan ini sampai kepada seluruh masyarakat kota Tangsel” lanjutnya. (dosen/red. FOTO KPU/ujg/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Husni Kamil Manik, menyatakan bahwasanya KPU sebagai penyelenggara pemilu optimis dengan penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang, Selasa (16/6).“Walaupun Pilkada serentak ini merupakan pengalaman yang pertama, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus optimis karena dalam lingkup yang lebih kecil, KPU pernah menyelenggarakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota di Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Aceh.” ujar HusniHal itu diungkapkannya pada talkshow bertajuk “Menuju Pilkada Serentak di Indonesia”, di aula Widya Graha gedung Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Penelitian (P2P-LIPI) yang dihadiri pula oleh Ikrar Nusa Bakti dan Siti Zuhro.Sebagai dasar pelaksanaan pilkada serentak, ikrar mengkritisi Perubahan Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan pilkada, menurut Ikrar perubahan undang-undang yang terburu-buru menunjukan bahwa para legislator belum bisa merefleksikan kepentingan nasional.“Karena para legislator dalam membuat Undang-Undang harus berjangka waktu lama dan sesuai dengan kepentingan Nasional. Sedangkan yang terjadi sekarang ini adalah para legislator lebih mementingkan kepentingan kelompok dan partai,” tutur IkrarSiti Zuhro menambahkan, untuk mengedepankan kepentingan nasional, partai politik perlu memperbaiki dan diberikan pemahaman mengenai etika dan filosofi berpolitik, sehingga tidak ada lagi politik transaksional dalam pemilihan umum.“Nilai-nilai pemahaman yang harus ditransfer kepada politisi. Bahwa partai politik merupakan rumah dari para kader-kader calon pemimpin. Jika partai politik tidak membekali etika secara substantif kepada kader-kader tersebut, apa yang bisa mereka promosikan oleh partai dalam pemilihan nantinya?,” urainya.Siti Zuhro menghimbau kepada masyarakat dan peneliti yang hadir untuk dapat menyuarakan, bahwa kita berdemokrasi tidak cukup dengan pancasila, tetapi juga dengan etika, sehingga suara masyarakat mencerminkan sistem demokrasi yang berintegritas.“Menurut saya, bahwa sudah saatnya kita berdemokrasi tidak hanya dengan pancasila agar demokrasi kita bisa terukur. Kita malu jika menggunakan uang terus-terusan membeli suara masyarakat. Ini kan pelecehan terhadap dignity kita sebagai rakyat dan warga negara Indonesia. ini tolong disampaikan, jangan hanya lembaga survey saja yang melakukannya, kita semua perlu menyuarakannya,” tegas Siti. (ajg/red. FOTO KPU/rap/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Mahasiswa/i Unversitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) berkunjung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mengetahui proses pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia secara mendalam, rombongan mahasiswa tersebut diterima di Ruang Sidang Utama lantai II Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/6).Kunjungan ini merupakan rangkaian dari kunjungan mereka ke beberapa instansi pemerintah, salah satu nya Mahkamah Konstitusi (MK), dalam rombongan peserta terdapat sepuluh (10) orang yang merupakan student exchange dari salah satu unversitas di Malaysia.Dalam penjelasannya, program student excahange yang dilakukan oleh UMY sebagai sarana pembelajaran culture (budaya) dari masing-masing negara.“Kunjungan kami hari ini untuk mempelajari lebih dalam kepemiluan di Indonesia sebagai bekal kami ke depan. Dalam rombongan ini terdapat 10 mahasiswa/i program student exchange dari salah satu universitas di Malaysia.”Dalam pertemuan tersebut, KPU di wakili oleh Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal KPU RI, Binsar Siagian, Kepala Bagian Bina Partisipasi Masyarakat Biro Teknis dan Hupmas, Titik Prihati dan Kepala Sub Bagian Bina Partisipasi Masyarakat Didi Suhardi. (dam/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id - Bersama ini disampaikan penjelasan beberapa aturan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015Surat Edaran Nomor 302/KPU/VI/2015 klik disini

Jakarta, kpu.go.id - Bersama ini diberitahukan tentang penyampaian kembali uang kompensasi/penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh IndonesiaSurat Edaran Nomor 809/SJ/VI/2015 klik disini