Berita Terkini

Yogyakarta, kpu.go.id- Dibutuhkan kreativitas tersendiri untuk menyebarkan pendidikan demokrasi dan pemilu. Seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jum’at pagi, (12/6). KPU Yogyakarta melakukannya dengan bersepeda (gowes) bersama.Kegiatan rutin ini diikuti oleh lima KPU Kabupaten/Kota di Yogyakarta yang juga melibatkan masyarakat. Disamping berolahraga, ada makna lain yang ingin disampaikan; yakni menyebarkan pendiidikan kepemiluan kepada masyarakat.“Gowes hanyalah sebuah cara kreatif dalam menyebarkan pendidikan kepemiluan kepada masyarakat,” kata Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan.Antusiasme peserta gowes yang diawali di bilangan Jalan Ipda Tut Harsono No. 47 kota Yogyakarta dan berakhir di Jalan Solo, KM. 12 Kalasan Yogyakarta cukup tinggi. Setidaknya ratusan orang ikut menggowes sepedanya bersama Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik .Secara simbolis, Husni melepas gowesers (pesepeda) dengan doa. “Dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya buka kegiatan gowes pagi ini,” tuturnya.Saat melepas gowesers, Husni sempat menghimbau untuk tetap berhati-hati bersepeda dan berharap agar kegiatan seperti gowes terus dilakukan. “Disamping berolahraga, gowes juga dapat mempererat silaturrahim," ujar Husni di sela-sela acara.Di luar dugaan, Ketua KPU Pusat ini memilih ikut ngegowes bersama peserta lainnya dari start hingga titik pemberhentian terakhir di KM, 12. Pendidikan KepemiluanSudah setahun lebih kegiatan gowes dilakukan. Pada awalnya hanya dilakukan di internal KPU Provinsi. Lalu diikuti oleh KPU Kabupaten dan meluas hingga melibatkan masyarakat sekitar.“Goes ini rutin dilakukan 3 bulan sekali. Tujuannya kalau untuk internal KPU agar guyub (bersinergi) sekaligus koordinasi dan evaluasi. Kalau untuk masyarakat, bagian dari penyebaran informasi seputar pemilu," kata panitia acara. Di garis finis, peserta tidak langsung membubarkan diri, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian pengarahan oleh Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik terkait Pilkada serentak 2015.Setidaknya, dua hal penting yang disampaikan oleh Husni. Pertama terkait laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014. “Menyelesaikan hal-hal yang tersisa dari proses penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 yang lalu, dimana kita punya kewajiban mempertanggungjawabkan proses penyelenggaraan. Saya berharap KPU DIY dan KPU Kabupaten sudah membuat laporan,” kata Husni.Husni juga mengajak berbagai pihak bekerjasama menyukseskan Pilkada serentak 9 Desember 2015. “Poin kedua, kita mempersiapkan pilkada. Catatan yang lalu harus jadi pengalaman untuk Pilkada serentak nanti. Bagaimana Pikada di Kabupaten/Kota di DIY berjalan sukses, melampaui capaian yang lalu,” imbau Husni.  (ism/red. Foto KPU/mtr/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terima perwakilan Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (APSS) Mesir untuk lakukan diskusi tentang penerapan sistem demokrasi melalui pemilihan umum (pemilu) di Indonesia dan Mesir, Rabu (10/6).Lembaga yang bertujuan untuk menciptakan kerangka sistem demokrasi yang strategis Mesir itu merupakan lembaga independen yang bergerak dibidang penelitian tentang ekonomi, sosial, politik baik dalam cakupan domestik ataupun internasional.Dalam penerapan sistem demokrasi, perwakilan tersebut mengatakan bahwa Mesir telah melewati jalan berliku untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Menurut perwakilan ACPSS, Mesir pada Januari 2011 lalu menghadapi revolusi kepemimpinan, dalam kurun 2011 hingga 2014 Mesir telah melakukan pemilu sebanyak 7 kali.Menurut perwakilan ASPCC sebanyak 104 partai politik Mesir yang berpartisipasi dalam pemilu tidak memberi dampak yang cukup berarti bagi masyarakat. Publik Mesir terkesan bersikap pesimis dengan keberadaan partai politik.“Disayangkan banyaknya partai itu tidak punya pengaruh banyak di masyarakat, masyarakat cenderung pesimis, sehingga minim sekali partisipasi masyarakat dalam pemilu,” ujar perwakilan ASCPP.Atas gejolak demokrasi yang terjadi di Mesir, Komisioner KPU RI, Juri Ardiantoro mengatakan bahwa antara Indonesia dan Mesir memiliki latar belakang yang sama dalam menerapkan pemerintahan yang demokratis.“Perjalanan demokrasi Mesir hampir sama dengan yang terjadi di Indonesia, tetapi kita telah melewati masa itu lebih dahulu dari Mesir. Kaitanya dengan pelaksanaan pemilu, pada Pemilu 55 (1955), jika dilihat dari jumlah parpol, pemilu itu demokratis, karena banyak sekali parpol yang berpartisipasi,” kata Juri.Namun dalam perkembangan sejarah demokrasi Indonesia, jumlah parpol itu mengalami penurunan. Penurunan tersebut, dijelaskan oleh Juri tidak terjadi karena pembatasan secara otoriter, tetapi karena persyaratan parpol untuk berpartisipasi dalam pemilu diperketat.“Parpol yang ada sekarang kurang lebih 75 yang terdaftar, tapi hanya 12 prpol saja yang memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilu. Ada kecenderungan jumlahnya makin sedikit, tetapi bukan dibatasi, persyaratannya yang diperketat dan makin diseleksi dalam keikutsertaan pemilu,” lanjut Juri.Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay menerangkan lebih lanjut bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, KPU terus melakukan perbaikan format penyelenggaraan pemilu, sehingga prosesnya dapat lancar dan hasilnya bisa diterima oleh publik.“Selain format penyelenggara yang dirubah dari perwakilan tiap parpol menjadi lebih independen, perbaikan terus kami lakukan untuk menjadikan pemilu Indonesia lebih inklusif dan partisipatif,” tutur Hadar.Sejak menyusun peraturan penyelenggaraan pemilu, KPU telah melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga terkait untuk menciptakan ruang partisipasi publik.“Banyak ormas dan masyarakat sipil seperti LSM, universitas, pusat studi kami beri ruang untuk partisipasi. Mulai pembuatan peraturan sampai pemantauan pelaksanaan pemilu,” terangnya.Untuk menjamin keterbukaan dalam pelaksanaan pemilu, Hadar juga menjelaskan bahwa hasil pemilu Indonesia diumumkan luas, sehingga masyarakat dapat memantau proses pemilu secara transparan.“Hasil hasil rekapitulasinya kami scan, dan kami publikasikan Dari seluruh TPS yang jumlahnya lebih dari 500 ribu. Sehingga masyarakat bisa langsung tahu hasil pemilu, dan kami terbuka dengan masukan masyarakat,” urainya. Selain Juri dan Hadar, Komisioner KPU RI lainnya yang menerima perwakilan ASCPP di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta adalah Arief Budiman, Sigit Pamungkas, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Inspektur Sekretariat Jenderal KPU RI, Adiwijaya Bakti. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Dalam diskusi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan media massa (10/6), Komisioner KPU RI, Arief Budiman menjelaskan bahwa KPU telah mempersiapkan Regulasi, Anggaran, Logistik, dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menggelar Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015.Selain Komisioner KPU, acara yang berlangsung di media center KPU, Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta tersebut dihadiri pula oleh peneliti Perludem Khoirunisa, Fadli Ramadani, dan Heroik Muttaqin. (teks ajg/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Martapura, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik bersama Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten yang berada di Sumatera Selatan (Sumsel), Ogan Komering Ulu (OKU) Timur dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) guna meresmikan peluncuran Pilkada Tahun 2015, Rabu (10/6).Pasca melakukan penandatangan hibah Kantor KPU Provinsi Sumsel, pada malam harinya, Ketua dan Sekjen KPU yang didampingi oleh KPU Provinsi Sumsel langsung bertolak menuju kabupaten OKU Timur yang merupakan pecahan dari OKU Raya yang memerlukan waktu tempuh kurang lebih 6,5 jam dari pusat Kota Palembang.Ketua KPU dalam pidatonya pada peluncuran pilkada di Kabupaten OKU Timur mengungkapkan, hal yang penting diingat dalam momen ini ialah, KPU harus menyebarkan informasi bahwa tanggal 9 Desember 2015 adalah hari pemungutan suara bukan hanya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupari OKU Timur, tetapi juga pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia.“Kalau dulu yang di sosialisasikan hanya terbatas, pada tiap kabupaten saja, tapi tanggal yang akan kita launching  (luncurkan) ini akan berlaku di 308 kabupaten/kota, lebih dari setengah kabupaten yang ada di Indonesia,” jelas Husni di acara peluncuran yang digelar di Balai Rakyat, Martapura.Komisi Pemilihan Umum RI bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menurut Husni, mempunyai misi “membumikan” Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada sama seperti lagu Indonesia Raya di sosialisasikan. Dari sejak kecil diberi tahu bahwa proses pergantian kepemimpinan di Indonesia akan dilakukan secara demokratis dari mulai kepala desa sampai kepala negara. “Pemilu akan menjadi pakaian, adat istiadat dan budaya masyarakat dalam memilih pemimpin. Hingga dengan demikian kita tidak akan merasa asing lagi dalam melakukan pemilihan apapun, mulai dari memilih kepala desa sampai pemimpin negara. Sehingga kita tidak saling sikut karena perbedaan, tidak lagi jamannya seperti itu,” tegas Husni yang juga mendapatkan gelar kehormatan Putra Prawira Negara dari masyarakat adat OKU Timur.Tidak mau ketinggalan dengan daerah lain, KPU Kabupaten OKU Timur juga mempunyai maskot dan mars pilkada. Maskot pilkada bernama Bawong yang mempunyai makna Buang Apapun Wujud Politik Uang. Maskot ini menyerupai bentuk seperti ikan Bawong yang merupakan salah satu icon kabupaten ini. Karena maskot dan mars pilkada ini merupakan salah satu cara mensosialisasikan pilkada, agar keterlibatan masyarakat luas dirasakan, maka keduanya (maskot dan mars) ini diperoleh melalui kompetisi yang pesertanya berasal dari masyarakat umum.Peluncuran di PALI.Tidak beda dengan Kabupaten OKU Timur, di salah satu daerah otonom baru (DOB), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang merupakan DOB dari Kabupaten Muara Enim, Ketua KPU yang didampingi Sekjen KPU juga menjadi tamu kehormatan dalam peluncuran Pilkada tersebut.Peluncuran yang digelar di Gelora Nopember Komperta, Pendopo, dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel, Penjabat Bupati PALI, Forum Muspida, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten PALI serta seluruh elemen masyarakat berlangsung secara meriah.Ketua KPU berharap kepada seluruh PPK dan PPS dapat menjalankan amanah yang diemban dalam menjalankan tugas menyelenggarakan Pilkada Tahun 2015 yang pertama kali digelar di Kabupaten itu. “Apakah Saudara-saudara siap menjalankan tugas ini?”, Tanya Husni. “Siappp…,” dijawab dengan penuh semangat oleh Anggota PPK dan PPS.Secara simbolis Ketua KPU meresmikan peluncuran dengan memotong pita pada balon sebagai tanda dimulainya tahapan Pilkada Tahun 2015. (ook/wwn/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Palembang, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima hibah tanah dan bangunan Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Pemerintah Provinsi Sumsel, Selasa (9/6/2015). Penandatanganan hibah tersebut dilakukan oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dan Gubernur Provinsi Sumsel Alex Noerdin, yang diselenggarakan di Griya Agung istana, Palembang.Perlu diketahui, Kantor KPU Provinsi Sumsel yang dihibahkan ini merupakan kantor KPU yang terbesar dan terluas areanya. Luas bangunannya mencapai 3.000 m2, mempunyai 3 lantai, dan terdapat lahan seluas 15.000 m2. Bahkan, dari segi area tanah dan lahannya lebih luas dari Kantor KPU Pusat. Untuk kantor KPU di tingkat provinsi, ini yang pertama diserahkan oleh Gubernur kepada KPU.Dalam sambutannya, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengapresiasi  Gubernur beserta jajaran pemerintah daerah termasuk DPRD, yang telah memberikan perhatiannya kepada penyelenggara pemilu di Sumsel, tidak hanya di provinsi tetapi juga di kabupaten/kota.“Atas perhatian dan keelokan hati Bapak Gubernur kami mendoakan agar ini menjadi amal jariah yang kelak akan diperhitungkan di akhirat untuk semua yang telah memperhatikan KPU. Selanjutnya tanggung jawab ini akan kami tindak lanjuti, semoga dengan anggaran yang ada kami dapat melengkapi fasilitas yang dibutuhkan di Kantor KPU Provinsi Sumsel,” kata Husni.Husni juga berharap kepada KPU di daerah lainnya untuk menjadikan momen ini menjadi inspirasi bagaimana cara membangun kantor yang representatif. “Bagi KPU di daerah jadikanlah ini menjadi inspirasi, bagaimana cara berkomunikasi dengan pemerintah daerahnya masing-masing agar dapat dibangun kantor yang representatif. Minimal dapat menerima hibah tanah,” harap Husni.Sejalan dengan Ketua KPU, Ketua Dewan Kehormatan Penyellenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, menghargai apa yang telah dilakukan oleh Gubernur provinsi Sumsel dan berharap ini dapat menjadi contoh di daerah lain.“Saya harap ini dapat menjadi contoh bagi seluruh seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk membantu sesuai dengan tanggung jawabnya, menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh penyelenggra pemilu,” ujar Jimly.Jimly juga menghimbau, bahwa KPU dan Bawaslu jangan hanya diingat ketika ada Pilkada dan pemilu saja, karena KPU merupakan lembaga konstitusional yang akan terus ada dalam sistem ketatanegaraan dan selama demokrasi di Indonesia di praktikan, karena KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.“Maka dia (KPU-red) perlu fasilitas kantor dan tanah yang cukup memadai serta luas, karena kalau kantornya kekecilan tidak maksimal dalam melayani peserta pemilu. Selain itu juga, agar penyelenggara pemilu dapat lebih independen,” pungkasnya. (ook/wwn/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Dalam bimbingan teknis (bimtek) Aplikasi Sistem Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih) Pemilihan Kepala Daerah serentak (Pilkada) Tahun 2015 di Novotel Mangga Dua Jakarta,  dijelaskan bahwa masing-masing akun operator aplikasi akan memiliki privilege yang berbeda-beda sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing operator, Selasa, (9/6).Sesuai paparan Fasilitator Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, akun Sidalih akan dibagi menjadi 4 (empat) jenis. Pertama akun webmaster, kedua akun komisioner, ketiga akun operator KPU Kabupaten/Kota, keempat operator PPK/PPS.Webmaster dijelaskan akan memiliki otoritas penuh. Hanya akun itu yang bisa menambah operator sidalih, dan memberi akses kepada operator KPU Kabupaten/Kota, dan operator PPK/PPS untuk melakukan input data dan tugas pemutakhiran data pemilih (mutarlih) lainnya melalui sidalih.Akun komisioner memiliki fungsi supervisi terkait jumlah data yang diinput, jumlah operator, dan fungsi-fungsi pengawasan lainnya. Sedangkan operator KPU Kabupaten/Kota, dan operator PPK/PPS dalam sidalih diberi fungsi sebagai supporter, dan memiliki akses “edit”, “delete”, “sinkronisasi”, tambah kurang TPS dan download.Karena memiliki wewenang yang luas, fasilitator KPU mengingatkan kepada webmaster untuk menjalankan tugas dengan cermat. Manakala tugas operator PPK/PPS dan operator KPU Kabupaten/Kota telah usai, maka webmaster wajib mencabut akses yang sebelumnya dimiliki oleh operator KPU Kabupaten/Kota, dan operator PPK/PPS.Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dari tiap operator. Oleh karena itu masing-masing satker KPU perlu memilih satu webmaster yang dirasa mampu dan memiliki integritas yang mumpuni untuk menjaga proses mutarlih melalui sidalih.Untuk fungsi pengawasan, sidalih telah dirancang untuk mencatat tiap log yang dilakukan oleh webmaster. Seperti kepada siapa webmaster memberi wewenang, kepada siapa dia mencabut wewenang operator, dan semua kegiatan yang dilakukan oleh webmaster.Dengan pencatatan tersebut, diharapkan komisioner KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dapat mengawasi dan memantau proses mutarlih melalui sidalih dan fungsi sidalih lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)